Basuki Hadimuljono dan Sri Mulyani (net)
Isu menarik pagi ini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati muncul di Istana Presiden, ia menyatakan dirinya masih bekerja bersama Presiden Jokowi. Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai isu soal rencana mundurnya sejumlah menteri yang disampaikan ekonom Faisal Basri sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintah.
Isu hangat lainnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan para menteri dan pejabat publik yang ikut Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatannya. Saran itu, kata dia, juga ditujukan kepada cawapres pendampingnya, Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Sedangkan pejabat publik yang ikut kontestasi Pilpres 2024 adalah Waket DPR Muhaimin Iskandar, Menhan Prabowo Subianto, dan Walkot Solo Gibran Rakabuming Raka. Berikut isu selengkapnya.
1. Menkeu Sri Mulyani Indrawati muncul di Istana Kepresidenan Jakarta sekaligus buka suara soal isu dirinya akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi. Namun ia sangat irit bicara saat ditanya soal rencanya akan mundur dari kabinet. Meskipun bilang masih bekerja dan menjalankan tugas sebagai Menkeu, namun Sri Mulyani tidak menanggapi secara gamblang seruan ekonom Faisal Basri untuk mundur dari kabinet. “Ini (saya) kerja. Saya bekerja. Saya bekerja,” ujar Sri Mulyani berulang-ulang di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/1).
Ketika diminta tanggapannya soal seruan agar dirinya mundur dari kabinet Jokowi, Sri Mulyani tidak memberikan tanggapan. Terakhir, saat dicecar wartawan soal apakah benar dirinya ada perselisihan dengan Menhan Prabowo Subianto, Sri Mulyani juga bungkam. Dia malah masuk ke dalam mobil dinasnya RI 26 dan meninggalkan Kompleks Istana Presiden.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, sampai dengan saat ini Sri Mulyani masih menjalankan tugas sebagai menteri keuangan Indonesia. “Menteri Sri Mulyani tetap menjalani tugas menjaga Keuangan Negara secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Deni, Jumat (19/1). “Sesuai tata kelola yang baik dan sesuai peraturan perundangan,” sambungnya. Dijelkaskan, Sri Mulyani baru menyelesaikan kegiatannya di Davos, Swiss, menghadiri rangkaian acara Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) sejak 14 Januari 2024. “Sekembalinya dari Davos – hari ini Menkeu menghadiri tiga rapat internal bersama Presiden dan jajaran kabinet di Istana Merdeka,” tuturnya.
Seperti diketahui, pada Jumat (19/1) kemarin, Sri Mulyani muncul di Istana Presiden bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo. Ketiganya rapat dengan Presiden Jokowi membahas soal pajak hiburan. Kehadiran Sri Mulyani dkk ke Istana ditandai dengan adanya mobil berplat nomor RI 26 (mobil dinas Menteri Keuangan, red) yang diparkir di halaman belakang kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat pagi. Begitu juga mobil berplat nomor RI 15 (mobil dinas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) dan mobil berplat nomor RI 114 yang digunakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menduga ada sesuatu jika benar Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memilih keluar dari kabinet. “Saya kurang tahu malah, tapi seandainya itu terjadi (Sri Mulyani dan Basuki mundur) pasti ada sesuatu,” kata Ganjar. Kendati demikian, Ganjar berharap Sri Mulyani dan Basuki tidak mundur dari kabinet. Menurut dia, jika memang ada persoalan, seharusnya diselesaikan terlebih dulu. “Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, akan lebih baik kalau publik tahu apa problemnya,” ujar Ganjar.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan situasi di Kabinet Indonesia Maju tetap stabil kendati ada isu mundurnya Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dari kabinet. “Tidak ada menteri mundur. Situasi biasa-biasa saja,” kata Airlangga di Grand Sudirman Ballroom, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1). Airlangga juga membantah kabar yang menyebut 15 menteri hendak mundur dari kabinet. “Tidak ada…Karena kan hampir semua menteri kabinet berkawan sama saya, jadi saya tahu semuanya,’’ ujar Airlangga.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, isu soal mundurnya sejumlah menteri yang disampaikan ekonom Faisal Basri sengaja dihembuskan untuk mengganggu pemerintah. “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah, pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1). Moeldoko memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana. Mantan Panglima TNI itu juga menyampaikan, tidak tampak pengaruh Pilpres 2024 dalam kabinet Jokowi, semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.
Menparekraf Sandiaga Uno juga menepis isu yang menyebut beberapa menteri siap mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Sandi mengaku tak pernah mendengar pembicaraan soal beberapa menteri akan mundur dalam setiap pertemuan atau rapat. Ia mengklaim seluruh menteri solid bekerja. “Tidak ada pembicaraan itu dalam setiap pertemuan, jadi kami solid,” kata Sandi saat menghadiri acara PPP di Lagoon Avenue Mall, Surabaya, Jumat (19/1).
Sebagai menteri, anggota kabinet tentu sudah paham, berkomitmen dan bersumpah untuk selalu membantu kerja Jokowi, menjalankan pemerintahan.
“Saya sebagai menteri, sebagai pembantu presiden, tegak lurus terhadap komitmen kami, karena semua menteri itu disumpah untuk memberikan yang terbaik yang dimiliki bagi kinerja pemerintah,” ujarnya.
2. BPK RI menyerahkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) kepada KPK, Senin (15/1) lalu. Proyek pengadaan sistem proteksi TKI dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2012. Berdasarkan laporan BPK, ditemukan kerugian negara sebesar Rp17,6 miliar dalam pengadaan sistem proteksi TKI tersebut.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp17.682.445.455,00,” dikutip dari rilis resmi BPK, Jumat (19/1). Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto kepada Ketua KPK Nawawi Pomolango. Hendra berharap LHP PKN itu dapat dimanfaatkan secara optimal pada proses penuntutan dan pengadilan kasus.
3. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan menteri-menteri maupun pejabat publik yang ikut Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatannya. Saran itu, kata Ganjar, juga ditujukan kepada cawapres pendampingnya, Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Selain Mahfud, pejabat publik yang berkontestasi di Pilpres 2024 adalah Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Ganjar menyampaikanhal itu menjawab pertanyaan soal sikap Ketua Fraksi PDI-P DPRD Solo YF Sukasno yang meminta Gibran mundur dari jabatan Wali Kota Solo karena kerap cuti untuk kampanye. “Kalau baiknya memang mundur, semuanya pejabat publik. Termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran, ya Pak Mahfud juga, Cak Imin juga, Pak Prabowo juga,” kata Ganjar ditemui di Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1) usai bertemu para peternak ayam telur. Menurutnya, untuk Pemilu 2024, hanya dirinya dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang tidak memiliki jabatan publik apapun.
4. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan, crazy rich Surabaya Budi Said (BS) membuat surat palsu bersama sejumlah oknum pegawai PT Antam Tbk untuk merekayasa jual beli emas logam mulia Antam. Ketut menyebutkan, Budi Said membeli logam mulia Antam dengan harga di bawah yang sudah ditetapkan oleh Antam. Namun, Budi Said yang bekerja sama dengan oknum pegawai Antam membuat surat palsu, seolah-olah sudah melakukan pembayaran sesuai total logam mulia yang dibeli secara resmi.
Dalam kasus ini, Budi Said telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan. “Tersangka BS dan oknum pegawai PT Antam Tbk tidak melakukan mekanisme transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga oknum pegawai PT Antam Tbk dapat menyerahkan logam mulia kepada tersangka melebihi jumlah uang yang dibayarkan,” ujar Ketut dalam keterangannya, kemarin.
Ketut menjelaskan, surat palsu yang dibuat Budi Said dan oknum pegawai membuat Antam seolah-olah masih punya kewajiban untuk menyerahkan logam mulia kepada Budi Said. Bahkan, kata Ketut, dengan surat palsu tersebut, Budi Said menggugat PT Antam. “Berdasarkan surat palsu tersebut, seolah-olah PT Antam Tbk masih memiliki kewajiban menyerahkan logam mulia kepada tersangka. Bahkan, atas dasar surat tersebut, tersangka mengajukan gugatan perdata,” kata Ketut.
5. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan, penguasa atau pemegang kekuasaan jangan sampai lupa daratan dan tidak mau turun meskipun masa jabatannya sudah habis. Kata dia, seorang pemegang kekuasaan harus berhenti kalau masa jabatannya sudah habis. Pesan tersebut disampaikannya dalam perayaan Natal PDIP dan Relawan Damai Sejahtera for Ganjar-Mahfud (Reds) di Jakarta International Expo, kemarin.
“Kekuasaan itu enak. Tapi kalau sudah harus berhenti, ya berhenti. Jangan malah lupa daratan. Itu cobaan, jangan lupa. Manusia selalu dicoba,” kata Megawati lagi. Megawati lalu menyinggung pepatah dalam Bahasa Sansekerta “Satyam Eva Jayate”, yang dimaknainya tidak perlu takut dan menjadi lemah karena kebenaran yang pasti menang. Menurut Megawati, prinsip itu sangat penting untuk jadi pegangan karena agama apa pun mengajarkan, manusia pasti selalu akan diberi cobaan. Akan tetapi, jalan kebenaran harus selalu menjadi pegangan, jangan takut membela kebenaran.
6. Menyikapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan suksesi atau pergantian kepemimpinan adalah hal yang lazim terjadi melalui proses Pemilu dan Pilpres setiap 5 tahun sekali. “Kita bicara periodisasi dari pada pemerintah itu setiap 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun ada yang naik dan ada yang turun,” kata Airlangga usai konsolidasi pemenangan Partai Golkar di Grand Sudirman Ballroom, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1). “Jadi itu biasa saja, sudah ada mekanismenya di dalam Pemilu,” sambung Airlangga.
7. Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Saut Situmorang menilai, gagasan Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji pejabat tidak akan menyelesaikan persoalan korupsi di Tanah Air. Menurut Saut, keinginan itu hanya mampu mengatasi alasan korupsi karena pendapatan rendah. Padahal, alasan seseorang melakukan korupsi ada bermacam-macam. “Itu kan dikasih uang karena uangnya kurang kan begitu. Tapi (corruption) by greedy-nya kamu selesaikan enggak? By opportunity-nya kamu selesaikan? By lingkungan kamu selesaikan?” ujar Saut di Markas Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta, Jumat (19/1). “Dia hanya menyelesaikan satu cara saja bahwa kalau kamu kurang uangnya, gaji kamu saya naikin,” katanya lagi.
Saut mengungkapkan, penambahan jumlah gaji atau pendapatan tak pernah benar-benar ampuh memberantas korupsi. Dia mengklaim, upaya itu pernah dilakukan salah satu instansi negara, tetapi gagal. “Saya enggak perlu sebut instansinya, dulu mereka enggak dapat apa-apa, terus dihemat setiap bulan, dia dapat kayak seperti sembako (ternyata) sama saja itu instansi enggak ada perubahan,” ujarnya seraya menekankan, persoalan korupsi mesti diselesaikan secara terstruktur dengan berbagai cara. Salah satunya mengurangi konflik kepentingan.
8. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha mengungkapkan, ada kemungkinan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam putaran kedua. Karena berdasarkan hasil surveinya, eletabilitas Prabowo-Gibran paling tinggi 46,7 persen, sementara Anies-Muhaimin 26,9 persen dan Ganjar-Mahfud 20,6 persen. “Melihat tren saat ini, potensi besar yang menantang Prabowo-Gibran di putaran kedua ialah pasangan Anies-Muhaimin,” kata Hanta Yudha dalam pemaparan hasil survei secara daring pada Jumat (19/1).
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan, elektabilitas Prabowo-Gibran 45,79 persen, Anies-Muhaimin 25,47 persen, dan Ganjar-Mahfud MD 22,96 persen, sementara 5,78 persen tidak menjawab. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanunddin Muhtadi mengatakan, Pilpres 2024 belum tentu bakal berlangsung satu atau dua putaran. “Satu putaran belum tentu, dua putaran juga belum tentu,” kata Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, Pilpres 2024 dapat berlanjut ke putaran kedua apabila elektabilitas Prabowo-Gibran stagnan tidak menembus angka 50 persen. Kata dia, potensi Pilpres 2024 berlangsung satu putaran masih terbuka, tergantung konstalasi politik yang terjadi satu bulan terakhir.
9. KPU Pusat menugaskan KPU Provinsi Maluku untuk mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Aru, karena semua anggotanya ditahan lantaran terjerat kasus korupsi. Konkritnya, tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Aru akan diambil alih KPU Maluku hingga rekrutmen atau proses seleksi anggota baru KPU Kabupaten Kepulauan Aru rampung. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengakui, proses hukum terhadap para anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru sudah berjalan. “Karena ditahan, tentu saja tugas-tugas tidak ada yang melaksanakan. Dalam situasi ini, KPU akan menugaskan KPU Provinsi untuk menjalankan tugas-tugas sebagai KPU Kabupaten Aru di Maluku,” ujarnya, Jumat (19/1).
10. Setelah hengkang dari PDIP, Maruarar Sirait alias Ara resmi menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran. Hal itu diungkapkannya usai menemani Prabowo berkunjung ke kantor PGI di Salemba, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (19/1) sore. “Saya dukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran karena saya yakin yang bisa melanjutkan hal baik Pak Jokowi adalah Prabowo-Gibran,” jelas Ara.
Ara mengatakan, dalam waktu dekat akan menghadiri relawan “sahabat Bang Ara” di Majalengka, Subang, Sumedang, Bandungm serta beberapa kota di Jakarta. ‘’Saya juga akan menghadiri undangan dari jaringan di kawasan Danau Toba,” ujarnya.
Ara mengaku hanya mengikuti kata hatinya untuk mendukung pasangan Prabowo-Gubran usai mengundurkan diri dari PDIP. Ia membantah diarahkan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran. “Saya hanya orang biasa, saya hanya mengikuti hati saya untuk dukung Pak Prabowo. Pak Jokowi tidak pernah mengarahkan apapun, tidak pernah memerintahkan apapun, kita berpolitik dengan keyakinan,” ujarnya lagi.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid bersyukur mantan kader PDI-P Maruarar Sirait resmi mendukung Prabowo-Gibran. Nusron mengajak Maruarar bekerja keras memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Bagi Nusron, Maruarar sudah bukan orang asing bagi banyak orang di TKN Prabowo-Gibran. Nusron mengaku telah berkomunikasi dengan Maruarar usai dia hengkang dari PDI-P. “Ya kontak-kontak dan komunikasi di antara kita sudah,” ujarnya, Jumat (19/1).
11. Komedian Lies Hartono alias Cak Lontong ikut kampanye mendukung Ganjar-Mahfud. Meski dijuluki ‘Pelawak Istana’ karena dekat dengan Presiden Jokowi, Cak Lontong mengaku tergerak turun ke lapangan karena prihatin atas kondisi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menurutnya berjalan dalam tekanan. “Saya sangat tergerak dan ikut prihatin terhadap kondisi yang seperti ini. Kalau selama ini banyak yang mengatakan Cak Lontong itu ‘Pelawak Istana’, tapi bukan berarti saya tidak punya hati nurani,” kata Cak Lontong, Jumat (19/1).
Komedian asal Surabaya ini mengaku tidak punya niat untuk terjun ke dunia politik, tapi mendukung Ganjar-Mahfud dan sejumlah pelawak lain yang maju sebagai calon anggota legislatif. “Mungkin tidak banyak yang bisa saya berikan, tapi setidaknya ini bentuk perjuangan saya untuk teman-teman dan untuk bangsa ini. Kalau enggak turun seperti ini, kita juga enggak tahu kondisi sebenarnya, apalagi biasanya cuma jadi pelawak,” kata Cak Lontong.
12. Waketum Partai NasDem Ahmad Ali memastikan partainya tegak lurus mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada gelaran Pilpres 2024. Ali membantah anggapan NasDem bakal berganti haluan mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran terkait unggahan foto Bendum NasDem Ahmad Sahron yang memamerkan momen duduk berdua bersama Gibran. “Itu yang bisa menjawab itu Mr Sahroni, karena dia mengunggah foto lama. Tapi kalau ditanya sikap NasDem, kami mendukung Anies 100 persen, tegak lurus, tak ada penyimpangan,” kata Ali, Jumat (19/1). Ali memastikan NasDem akan memberikan sanksi kepada kader yang tidak menaati keputusan bersama partai. Namun, NasDem belum bisa jatuhkan sanksi kepada Sahroni, sebab unggahan Sahroni itu belum menunjukkan tendensi ajakan untuk berpindah haluan dari AMIN.
Sebelumnya Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni jelaskan soal unggahan foto dirinya bersama cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Potret dia duduk di meja makan bersama Gibran itu dia unggah di Instagram @ahmadsahroni88, Kamis (18/1). Ia berkilah foto tersebut dibuat pada 2021, di rumah dinas Wali Kota Solo. Dalam unggahannya, Sahroni berdoa jadi presiden. Ia membubuhkan keterangan dirinya merupakan “presiden mimpi” bersama cawapres asli. Rupaya Sahroni tidak sadar, NasDem bersama PKS dan PKB mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara Gibran merupakan paslon nomor urut 2 dengan capres Prabowo Subianto. Mereka didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, dan PSI. (HPS)
