Sivitas Akademika UII (net)
Isu menarik hari ini, menjelang pemilu 2024, suhu politik makin menghangat. Petisi Bulaksumur yang diinisiasi sivitas akademika UGM diprediksi akan jadi bola salju perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sudah keluar jalur. Kemarin, sivitas Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyampaikan pernyataan sikap berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan. Isu yang berseliweran di public menyebutkan, sejumlah universitas di Tanah Air akan mengikuti langkah UGM dan UII. Di sisi lain, Presiden Jokowi menanggapi secara singkat Petisi Bulaksumur yang mengkritik pemerintahannya telah keluar jalur. Jokowi menyebut, itu merupakan hak demokrasi. “Itu hak demokrasi,” kata Jokowi saat mengunjungi Pasar Kota Wonogiri, Jateng, kemarin.
Isu lainnya, Mahfud MD menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Mahfud MD mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi hanya 10 menit. Dalam pertemuan singkat itu keduanya berbicara dari hati ke hati, banyak canda, banyak tawa, penuh dengan kegembiraan. Namun Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto menyebut, Mahfud MD mundur dari kabinet salah satunya karena fungsi-fungsi Menko Polhukam telah diambil alih oleh Presiden Jokowi. Berikut isu selengkapnya.
1. Jelang pemilu 2024, suhu politik makin menghangat. Petisi Bulaksumur yang diinisiasi sivitas akademika UGM diprediksi akan menjadi bola salju perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sudah keluar jalur. Kemarin, sivitas Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyampaikan pernyataan sikap berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan. Isu yang berseliweran di publik menyebutkan, sejumlah universitas di Tanah Air akan mengikuti langkah UGM dan UII.
Adapun pernyataan sikap UII dibacakan langsung oleh Rektor UII, Prof Fathul Wahid di kampus terpadu UII, Jalan Kaliurang KM 14,5, Sleman, DIY, Kamis (1/2). Mereka mengkritik kondisi pemerintah Presiden Jokowi yang dianggap menyalahgunakan wewenang jelang Pemilu 2024.
Fathul mengatakan pernyataan sikap tersebut murni bentuk keresahan anak bangsa terhadap kondisi Indonesia saat ini. Dia menyebut pernyataan sikap ini tidak bersifat elitis. “Perlu dipahami pernyataan sikap ini sama sekali tidak partisan. Ini betul-betul murni seruan moral anak bangsa yang tersadarkan bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia masih mempunyai daftar PR yang sangat-sangat banyak,” kata Fathul.
Dalam pernyataan sikap itu disebutkan, dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. “Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran,” kata Fathul. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Jokowi. Menurut UII, indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. “Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, diberhentikan,” lanjutnya.
Gejala tersebut kian jelas ke permukaan saat Presiden Jokowi menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak. “Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Jokowi juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu,” katanya. “Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi,” imbuhnya. Situasi tersebut menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.
Ada 6 sikap yang tercantum dalam pernyataan sikap sivitas akademika UII. Pertama, mendesak Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.
Kedua, Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok. Ketiga, menuntut Presiden Jokowi beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.
Keempat, menyeru DPR dan DPD RI aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa. Kelima, mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
Keenam, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
2. Capres nomor urut 1, Anies Baswed merespon gelombang kritik yang terus bermunculan dari para akademisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Anies Baswedan menilai gelombang kritikan yang datang dari sejumlah civitas akademika itu menunjukkan, telah terjadi masalah serius dalam pemerintahan Jokowi. “Kalau kampus kampus sudah mulai menyuarakan artinya ada masalah yang serius. Ini perlu jadi perhatian kita semua,” kata Anies usai kampanye akbar di Lapangan Reformasi Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/2).
Anies menyebut perubahan yang pihaknya perjuangkan semata mata untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya. “Kami yang menjalani beberapa waktu ini saya merasakan dan kami yakin bahwa yang kami perjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya, tata cara pemerintahan yang berdasarkan pada nilai demokrasi yang mengayomi semua itu yang kami perjuangkan,” ujarnya. Dia berharap Pilpres 14 Februari 2024 dilaksanakan dengan jujur, adil, dan seluruh penyelenggara dapat bersikap netral. “Jadi mendengar kampus-kampus sekarang mulai memberikan pandangannya kami melihat objektif yang perlu didengar dengan amat serius,” ungkapnya.
Anies Baswedan kembali menyinggung masalah etika yang harus dijunjung tinggi dalam kampanye tersebut. Anies mengingatkan kehormatan negara harus dijaga, jangan menggunakan negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. “Kehormatan negara dijaga, tidak menggunakan negara untuk kepentingan kepentingan pribadi dan keluarga. Kita ingin mengembalikan itu, apakah saudara saudara setuju?,” kata Anies di hadapan ribuan pendukungnya.
3. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memprediksi, kritik yang disampaikan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada kepada Presiden Jokowi akan diikuti perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Hasto berpandangan, pernyataan sikap ini hasil dari pencermatan atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi Tanah Air beberapa waktu belakangan. “Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
Hasto menyampaikan sejumlah contoh tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Pertama, ditandai dengan dugaan keterlibatan oknum-oknum aparat negara melakukan berbagai intimidasi terhadap rakyat. Kedua, pernyataan Presiden tentang keterlibatan pejabat publik terkait keberpihakan pada masa kampanye. “Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi, bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikap di tempat yang sangat keramat, sangat penting sebagai simbol Gadjah Mada yaitu Balairung,” kata Hasto.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini mengingatkan kembali bahwa pemilu menyangkut martabat dan kehormatan, semua pihak sudah seharusnya menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan. “Karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT,” kata politisi asal Yogyakarta ini.
4. Sebanyak sekitar 145 LSM dan tak kurang dari 130 individu membuat petisi yang memprotes dan mempermasalahkan pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres 2024. Petisi tersebut dibacakan dalam Aksi Kamisan ke-804 di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/2) petang. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, Negara Republik Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk segelintir orang, kelompok atau keluarga, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat. Di Indonesia, menurut mereka, kekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian negara Indonesia. “Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak rakyat di negara ini,” tulis Koalisi dalam siaran persnya, Jumat (2/2).
Koalisi menilai pencalonan Gibran sebagai Cawapres pendamping Prabowo telah nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Menurut mereka, pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta melanggar etika konstitusi. Koalisi berpendapat tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. “Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam konstitusi dan mengancam hak-hak konstitusional warga,” imbuhnya.
5. Di tempat terpisah, Presiden Jokowi menanggapi sikap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membuat Petisi Bulaksumur dan mengkritik pemerintahannya telah keluar jalur? Jokowi hanya menanggapi secara singkat Petisi Bulaksumur, ia menyebut hal itu merupakan hak demokrasi. “Itu hak demokrasi,” kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Kota Wonogiri, Kamis (1/2).
6. Menko Polhukam Mahfud MD resmi mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM). Mahfud resmi menanggalkan jabatannya usai menyampaikan surat permhonan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2). “Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan mohon berhenti dengan sebuah surat itu,” kata Mahfud di Istana. Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Jokowi lantaran telah dipercaya menjabat Menko Polhukam sejak 19 Oktober 2019. Menurutnya, pengangkatannya sebagai Menko Polhukam merupakan sebuah penghormatan dari Jokowi kepada dirinya. “Pengangkatannya penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu,” tegas Mahfud.
Mahfud MD menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi saat memberikan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Jokowi yang didampingi Mensesneg Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2). “Saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik,” kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi. Mahfud mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi berlangsung kurang lebih 10 menit. Tak ada ketegangan dalam pertemuan singkat ini.
Mahfud bahkan menyebut pertemuannya dengan Jokowi sore ini penuh dengan kegembiraan. Tak sedikit pula keduanya saling bercerita ketika roda Kabinet Indonesia Maju baru berjalan. Cawapres) nomor urut 3 itu memastikan pertemuan singkat tersebut lebih berbicara dari hati ke hati. “Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, penuh dengan kekeluargaan, sama-sama tersenyum, tidak ada ketegangan apa pun, kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu, ketika kita mulai bekerja,” ungkap Mahfud.
Mahfud MD mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi hanya 10 menit. Dalam pertemuan singkat itu keduanya bicara dari hati ke hati, banyak canda, banyak tawa, penuh dengan kegembiraan. “Alhamdulillah, kita bicara dari hati ke hati, penuh dengan kekeluargaan, sama-sama tersenyum, tidak ada ketegangan apa pun, kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu, ketika kita mulai bekerja,” tuturnya. Mahfud menyampaikan, Jokowi memuji dirinya karena menjadi Menko Polhukam terlama di era pemerintahannya.
Disebutkan, Tedjo Edhy Purdijatno tak sampai setahun menjabat sebagai Menko Polhukam. Begitu juga dengan Luhut Binsar Pandjaitan, tercatat hanya menjabat Menko Polhukam selama 1 tahun 4 bulan, pada periode 2015-2016. Lalu Wiranto menjabat Menko Polhukam periode 2016-2019. Lama jabatan yang diembannya 3,5 tahun. “Saya hampir 4 tahun setengah, hanya karena perkembangan politik saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti,” ujarnya.
Mahfud MD yang baru saja menanggalkan jabatan Menko Polhukam tidak mau mengomentari sikap menteri yang belum mengundurkan diri meski terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024. Mahfud mengatakan, keputusannya mengundurkan diri itu didasarkan pada etika yang ia percayai, tidak ada kaitan dengan etika menteri-menteri lainnya. “Saya tidak punya harapan dengan kandidat lain, saya menghadap presiden saya minta mundur itu karena etika saya, tidak terkait dengan etika menteri-menteri lain,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/2). Mahfud menjelaskan, dirinya memilih menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan pengunduran diri, itu sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara. Alasannya, karena ia merasa telah diangkat dengan hormat menjadi menteri oleh Jokowi pada 2019 lalu dan akan mengundurkan diri secara terhormat pula. “Saya dulu datang dengan hormat, harus pamit juga dengan hormat agar tidak tinggal gelanggang, colong playu, gitu aja,” ujar dia. Mahfud menegaskan, sikapnya itu merupakan bentuk etika kepada Jokowi, bukan dengan kolega-koleganya di kabinet. “Soal etika menteri lain, saya tidak menyinggung, itu bukan urusan saya, ini etika saya kepada presiden, bukan etika saya kepada menteri lain, itu saja ya,” kata Mahfud.
Mahfud MD mengatakan, Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi tetap solid meski dirinya mengundurkan diri. Menurut Mahfud, pemerintah pasti bisa menjaga soliditas kabinet hingga akhir masa pemerintahan Jokowi. “Ya tentu lah (tetap solid). Itu kan pemerintah pasti bisa meng-handle itu, soliditas kabinet,” ujarnya. Mahfud menegaskan tidak ada ketegangan di kabinet. Pertemuannya dengan Jokowi jauh dari suasana tegang. “Saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Endak ada ketegangan apapun itu. Ndak bicara soal sidang kabinet,” katanya.
Mahfud MD berpesan kepada Presiden Jokwi supaya pemerintah tidak melanjutkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang diusulkan DPR. Mahfud mengaku tidak setuju dengan revisi UU MK karena aturan peralihan dalam draf RUU tersebut tidak adil bagi hakim yang sedang menjabat. “Saya katakan kepada Bapak Presiden, ‘Bapak Presiden saya tidak setuju dan saya menghentikan pembahasan itu, karena aturan peralihannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang’,” kata Mahfud. Ia menyebut pesan itu dia sampaikan ketika bertemu dengan Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam. Terakhir, Mahfud MD mengaku tidak mau ikut campur soal siapa sosok yang cocok menjadi Menko Polhukam yang menggantikan dirinya. Sebab, keputusan mengenai pengisian pos menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. “Kalau siapa nama yang cocok untuk menggantikan itu sama sekali saya hindari untuk bicara itu karena itu spenuhnya hak prerogatif presiden,” ujarnya.
7. Sekjen PDI-P yang juga Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Mahfud MD mundur dari kabinet salah satunya karena fungsi-fungsi Menko Polhukam telah diambil alih oleh Presiden Jokowi. “Rekan-rekan pers, mundurnya Prof Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam langsung diambil alih oleh Bapak Jokowi,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2) tanpa merinci lebih jauh apa yang dimaksud mengambil alih fungsi Menko Polhukam itu. Hasto mengingatkan, bagaimanapun demokrasi tetap berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Hasto berharap Jokowi memunculkan keteladanan dengan menegakkan demokrasi tetap terjaga.
“Kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanannya. Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya, agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat,” kata Hasto. Ia menegaskan, PDI-P tidak mempersoalkan dukungan politik Jokowi pada Pilpres 2024 jika memang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Mau mendukung Pak Prabowo-Gibran, monggo, tetapi jangan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.
8. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi keputusan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud, MD yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkopolhukam. “Kita syukur Pak Mahfud MD, itu bagus (keputusannya). Kita tunggu lagi Pak Menhan,” kata Jusuf Kalla dalam pernyataan resmi Para Tokoh Bangsa Demi Perubahan Untuk Kemajuan Bangsa di Jakarta Selatan, Kamis (1/2). Jusuf Kalla berharap, Menhan Prabowo Subianto bisa memperlihatkan dengan jelas posisinya sebagai Menhan atau Calon Presiden. “Supaya orang tidak bingung, itu tugas kampanye atau tugas Menhan ini?” tutur JK. Ia menyinggung keputusannya pada 2004 lalu, di mana dia sempat mundur dari jabatannya sebagai Menkokesra. “Saya dulu juga seperti itu. Saya juga Menko, dulu 2004, bahkan sebelum mendaftar sebagai cawapres, saya minta keluar,” ujar JK.
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengaku khawatir ada pihak yang merampas suara rakyat pada Pemilu 2024. “Masalah kami, khawatir ada pihak yang merampas suara rakyat. Yang mau dirampas suara rakyat, maka rakyat harus melawan dengan cara mengawasi pemilu itu,” kata Jusuf Kalla dalam konferensi pers bertajuk Para Tokoh Bangsa Demi Perubahan Untuk Kemajuan Bangsa di Jakarta Selatan, Kamis (1/2). JK mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung Bawaslu menjalankan tugas dengan baik agar pemilu tetap berjalan lancar. “Tentu kita tidak sendiri karena pengawas pemilu itu ada Bawaslu. Kita harus berdiri bersama mereka, supaya mereka punya taring,” lanjutnya.
JK juga meminta rakyat segera melapor kepada Bawaslu apabila melihat dugaan kecurangan dalam bentuk apa pun pada Pemilu 2024. “Kita harus punya kemampuan, sebuah gerakan yang menjadi mata dan telinga Bawaslu. Kita mendukung Bawaslu supaya mereka punya kekuatan,” tutur Kalla. “Jadi kalau ada rakyat yang diancam, harus ada yang melapor ke Bawaslu agar mereka mengambil tindakan. Di samping itu, biarlah mereka bertarung (capres-cawapres) di kampanye dan debat,” tuturnya.
JK pun menyoroti beberapa survei elektabilitas capres-cawapres yang dianggapnya tidak menunjukkan data sebenarnya. “Jangan lihat survei itu. Lihat di Madura, Makassar, langsung di lapangan. Itulah suara masyarakat sebetul-betulnya,” tegas JK. Seperti diketahui, JK bersama beberapa tokoh di antaranya Din Syamsuddin, Ryaas Rasyid, Rochmat Wahab, dan Letjen TNI (Purn) Fachrul Razi telah menyatakan dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengapresiasi langkah Mahfud MD mundur dari jabatan Menkopolhukam. Ia menganggap langkah tersebut merupakan langkah yang baik dari segi demokrasi. “Saya menyambut baik, itu bagus agar terjadi satu kondisi yang memajukan demokrasi kita, sehingga Pak Mahfud secara moral, secara integritas akan menjadi lebih otonom, lebih kuat lagi, dan tentu akan membawa suasana demokrasi kita semakin fair,” ujarnya usai Refleksi Imlek 2024 DPP PKB di Jakarta Barat, Kamis (1/2). Muhaimin juga setuju bila capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ikut meletakkan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta.
“Harusnya begitu, harusnya (Prabowo-Gibran) mundur,” kata Muhaimin. “Saya berharap semua yang ikut kontestasi, terutama yang memegang policy kendali anggaran, meniru Pak Mahfud,” tegasnya. Saat ditanya apakah dirinya juga akan meletakkan jabatan Wakil Ketua DPR, Muhaimin tak setuju. Ia kembali menegaskan, jabatan yang perlu diletakkan oleh kontestan pilpres adalah jabatan yang memegang kendali terhadap kebijakan dan anggaran. “Karena saya (Wakil Ketua DPR) bukan jabatan yang memiliki kendali, maka saya tidak terikat. Yang memiliki kendali, baik itu sebagai pimpinan kementerian yang perlu mundur. Kalau saya kan wakil ketua saja,” kilah Muhaimin.
9, Capres nomor urut satu Anies Baswedan tak gentar Presiden Jokowi bagi-bagi bansos. Anies menyebut masyarakat Indonesia sudah pintar dan tidak akan terpengaruh pemberian bansos. “Rakyat kita sangat cerdas dan mereka akan memilih dengan hati nuraninya,” kata Anies menjawab pertanyaan soal naiknya dana bansos hingga Rp 496 triliun usai kampanye di Laoangan Reformasi Tembung, Deli Serdang, Sumut, Kamis 1/2). Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebut masyarakat mengetahui mana yang harus dipilih dan mana yang tidak. “Mereka tahu mana yang harus dipilih, mereka tahu mana yang harus dipilah,” tuturnya. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi menggelontorkan dana bansos dengan nilai fantastis menjelang pilpres 2024.
Di sisi lain, mantan Wapres Jusuf Kalla mengkritik aksi Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada 2023 lalu. Jusuf Kalla menilai, perbuatan Jokowi itu memalukan karena tidak sepatutnya bansos dibagikan di depan istana. “Ini memalukan sekali. Kok bansos dibagikan di depan Istana,” kata JK dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2). Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, seorang presiden juga tidak perlu turun langsung membagi-bagikan bansos kepada masyarakat.
Menurut JK, bansos semestinya bisa didistribusikan melalui kantor pos, bukan dibagikan oleh presiden di depan istana. “Sebaiknya jangan diulangi lagi, memalukan sekali. Bisa saja media internasional tulis bahwa Indonesia sudah parah sampai presiden bagi-bagi beras depan istana,” ujarnya. JK mengingatkan, banyak tugas negara yang harus menjadi prioritas seorang presiden ketimbang membagikan bansos di pinggir jalan. “Itu tugas camat. Jangan sampai melupakan tugas-tugas negara yang lebih penting,” kata JK lagi.
10. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyindir, ada “profesor” di Jakarta yang tidak paham hilirisasi. Sindiran tersebut disampaikan Prabowo dalam kampanye akbar Partai Demokrat di GOR Gayajana, Malang, Jawa Timur, Kamis (1/2). Prabowo mulanya mengungkit masih saja ada tokoh di Indonesia yang suka nyinyir. Menurut Prabowo, orang tersebut kerap menyebarkan berita jelek untuk menghasut rakyat. Ia berjanji, jika dirinya terpilih menjadi presiden, akan terus membawa kabar gembira bagi rakyat.
“Ada yang suka adu domba. Kita (Koalisi) Indonesia Maju membawa berita gembira untuk rakyat Indonesia,” ujarnya. Prabowo akan mengumpulkan putra-putri terbaik di Indonesia, lalu menyusun tim yang hebat demi kemakmuran rakyat. Ia mengatakan, pemerintahan yang dia bangun akan bersih dari korupsi. “Kami ingin memberantas korupsi dari bumi Indonesia,” ujarnya berapi-api. Prabowo lantas menyindir tokoh yang membiarkan kekayaan alam Indonesia dijual secara murah ke negara lain.
Prabowo Subianto berjanji akan mengajak seluruh kekuatan untuk bersatu jika nanti menang dalam Pilpres 2024. Menurutnya, masyarakat menghendaki para pemimpin damai, rukun dan tidak ada yang saling dengki. “Kami akan mengajak seluruh kekuatan untuk bersatu, untuk rukun, bersama-sama kita berbakti dan mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo. ‘’Saya bertanya, apakah saudara-saudara suka melihat pemimpin-pemimpinmu rukun? Suka rukun atau suka cekcok?” tanya Prabowo kepada pendukung. “Rukun,” jawab pendukungnya.
Prabowo juga berjanji akan memberikan tugas strategis dan penting kepada Ketua Umum Partai Demokrat AHY jika dirinya memenangi Pilpres 2024. “Saya yakin pada saatnya anda juga akan berperan di tingkat nasional. Yang jelas, kalau Prabowo-Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting,” kata Prabowo.
11. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Ribka Tjiptaning Proletariyati mengaku bingung mengapa KPK baru sekarang menangani perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker, padahal kasus tersebut bergulir tahun 2012 atau ampir sekitar 12 tahun yang lalu. Hal ini diungkapkan Ribka usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/2). Seperti diketahui, pada tahun 2011-2012, Ribka menjadi Ketua Komisi IX DPR, yakni komisi yang bermitra dengan Kemenaker. “Aku tuh sebenarnya enggak tahu. Dapat undangan ini juga enggak tahu kasusnya apa. Cuma bingung saja kenapa kasusnya baru diangkat sekarang? Itu kan sudah 12 tahun yang lalu. Jadi ditanyain banyak yang enggak tahu,” kata Ribka.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari fraksi PDI-P Ribka Tjiptaning di Gedung Merah Putih, KPK, Kamis (1/2). Pemeriksaan Ribka terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker dengan tersangka berinisial RU dan kawan-kawan. “Hari ini (1/2) bertempat digedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Ribka Tjiptaning,” kata Jubir KPK Ali Fikri. Ribka terlihat sudah hadir di lokasi untuk menjalani pemeriksaan tersebut. Selain Ribka, KPK juga memeriksa dua orang saksi lain, yaitu PNS Ruslan Irianto Simbolon dan Bunamas dari pihak swasta.
12. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan tiga prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Pos Kotis Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang ditangkap di Malaysia sudah kembali. “Sudah (kembali), mereka belanja ke sana (Malaysia),” kata Maruli di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2). Maruli mengatakan, ketiga prajurit itu mulanya berbelanja ke Malaysia, tetapi kemudian ditangkap.
“Padahal mau belanja doang diributi, ada (isu) narkoba lagi, orang beli (gas) elpiji buat masak sayur kok,” ujar Maruli. Ia mengatakan, mereka berbelanja di Malaysia karena pertimbangan jarak yang lebih dekat. “Kalau belanja ke sini (Indonesia) 20 kilometer kalau ke seberang 3 km. Dengan masyarakat juga belanjanya ke sana (Malaysia), karena kita ikut belanja ke sana ya mungkin dari pihak sana melihat ada tentara melintasi batas,” tutur KSAD.
13. Almas Tsaqibbirru melayangkan dua gugatan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Gugatan pertama, teregister 22 Januari 2024 tercatat atas nomor perkara, 2 Pdt.G.S/2024.PN Skt. Gugatan kedua, teregister Senin 29 Januari 2024 dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2024/PN Skt. Gugatan tersebut tercatat di situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kota Solo.
Adapun alasan Almas menggugat Gibran karena cawapres nomor urut 2 itu tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada penggugat. Selain itu, Almas juga merasa dirugikan karena saat mengajukan permohonan nomor: 90/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi, penggugat harus menggunakan tim advokat dan telah mengeluarkan biaya untuk honor advokat sebesar Rp 10 juta. Penggugat meminta pembayaran secara tunai dan seketika dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dalam gugatannya, Almas akan mengunakan uang yang dibayar tergugat untuk disumbangkan ke panti asuhan di Solo.
Humas PN Kota Solo, Bambang Aryanto mengatakan, untuk gugatan Almas yang pertama melalui proses dismissal. Hasilnya, perlu adanya pengajuan gugatan ulang. “Nah, oleh hakim yang ditujukan untuk menyidangkan persidangan itu dilakukan penerapan dismissal, bawasanya gugatan itu tidak gugatan sederhana. Jadi, harus diajukan gugatan perdata biasa. Material sama kurang lebih,” kata Bambang di PN Solo, Kamis (1/2).
Hakim PN Solo ini menyatakan, soal gugatan Almas bahwa Gibran wanprestasi, masih perlu pembuktian lebih lanjut. “Menurut majelis hakim sudah dijelaskan perjanjiannya masih bersifat abstrak. Intinya, simpelnya, tidak dapat diterima harus dilakukan gugatan seperti biasanya (perdata), tidak sederhana. Karena pembuktiannya sendiri tidak merupakan pembuktian perkara gugatan sederhana,” ujar dia. Penjadwalan sidang pertama direncanakan akan digelar sehari setelah pencobolosan Pilpres, yakni 15 Febuari 2024. “Tahapan sidang pertama, jika semua pihak hadir, dilakukan mediasi terlebih dulu. Surat teregistrasi masuk pada 29 Januari. Dan sidang perdana 15 Feburari 2024,” ujarnya.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto angkat bicara soal cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang digugat oleh penggugat batas usia capres-cawapres, Almas Tsaqibbirru. Almas menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), salah satunya lantaran tidak menunjukkan iktikad baik dengan mengucapkan terima kasih kepadanya yang telah memberi peluang sehingga dapat maju Pilpres 2024. Hasto mengaku belum mempelajari kasus gugatan yang diajukan oleh Almas tersebut.
“Tetapi di dalam politik, aksi reaksi itu begitu cepat. Ketika seseorang berproses menjadi pemimpin dengan tidak melalui suatu cara-cara kontestasi,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2). Hasto menilai, jika seorang pemimpin lahir tanpa melalui proses yang semestinya, akan menimbulkan berbagai reaksi. Salah satu reaksi itu, menurut Hasto, bisa saja dengan aksi gugatan yang diajukan oleh Almas. “Maka ini menimbulkan suatu reaksi, sehingga yang terjadi merupakan bagian dari reaksi,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini.
14. Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas berulang kali menyampaikan angka dua dalam pidato pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2) pagi. Dia menyebut semua hal yang kebetulan serba dua untuk pelaksanaan hari ini dari tanggal, tempat, sampai proses mengundang Presiden Jokowi untuk hadir di pembukaannya.
Awalnya Yaqut menceritakan ia menemui Presiden Jokowi untuk mengundang di acara pembukaan kongres GP Ansor pada dua hari sebelum pelaksanaan kongres dimulai hari ini. “Kita tahu Bapak Presiden, kita matur ke Pak Presiden hanya dua hari sebelum pelaksanaan kongres ini. Beliau langsung mengiyakan,” kata Yaqut dalam sambutan pembukaan Kongres XVI GP Ansor tersebut. Tak hanya itu, Yaqut juga melaporkan kongres organisasi pemuda sayap PB Nahdlatul Ulama ini digelar pada tanggal 2 di bulan 2 atau Februari. “Izinkan kami laporkan pelaksanaan Kongres GP Ansor. Ini dilaksanakan pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, oh iya tambah 2 jadi 2024. Maaf,” kata Yaqut yang disambut riuh peserta.
15. Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo memastikan capres nomor urut 2 Prabowo tidak akan mundur dari jabatan Menhan. Hal itu dia utarakan seusai menghadiri acara konsolidasi Gema Desa untuk kemenangan Prabowo-Gibran di Dyandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/2). Adik kandung Prabowo itu pun menyatakan, tidak ada aturan yang mewajibkan menteri harus mundur ketika terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024. Bagi Hashim, cukup cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saja yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. “Enggak bakal mundur (dari jabatan Menhan). Tidak perlu mundur. Cukup Pak Mahfud saja,” kata Hashim lagi. (HPS)
