Seratus tokoh tolak hasil Pilpres 2024 (net)
Isu menarik pagi ini, 100 tokoh nasional menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pembacaan sikap penolakan dipimpin mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/2). Dosen UGM, Ir. KPH. Adipati, Bagas Pujilaksono Widyakanigara Hamengkunegara juga menolak hasil Pemilu 2024 dan serukan ‘revolusi’ untuk selamatkan Indonesia.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan di DPR untuk menyelidiki kecuarangan pemilu. PDI-P menolak penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Bappilu PDI-P Bambang Wuryanto. Berikut isu selengkapnya.
1. Seratus tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pembacaan sikap penolakan dipimpin mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/2). “Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya,” kata Din saat membacakan pernyataan sikap.
Para tokoh menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. “Serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan,” tegas Din. Mereka meyakini sikap tersebut karena mencermati dinamika penyelenggaraan Pilpres 2024.
Din menyebut, dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau quick count serta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah yang melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik,” tutur Din lagi.
2. Dosen UGM, Ir. KPH. Adipati, Bagas Pujilaksono Widyakanigara Hamengkunegara tolak hasil Pemilu 2024 dan serukan ‘revolusi’ untuk selamatkan Indonesia. Kata dia, rakyat Indonesia harus lakukan revolusi agar bangsa ini terselematkan dari para pejabat yang haus kekuasaan dengan melanggar konstitusi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. “Mensikapi perkembangan politik di tanah air yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, saya dan beberapa kawan civitas akademika UGM (termasuk mahasiswa) terpanggil untuk menyampaikan sikap yang tegas dan jelas: Tolak Hasil Pemilu 2024 dan Seruan Revolusi Selamatkan Indonesia,” kata dosen UGM Ir. KPH. Adipati, Bagas Pujilaksono Widyakanigara Hamengkunegara, M. Sc., Lic. Eng., Ph.D dalam pernyataannya, Rabu (21/2).
Bagas mengatakan, seruan menolak hasil Pemilu 2024 bukan untuk mencari panggung politik dan berafiliasi dengan paslon tertentu. “Kami memperjuangan sebuah substansi, bukan sedang mencari panggung politik,” jelasnya. Pernyataan ini, kata Bagas merupakan bagian dari perjuangan untuk bangsa Indonesia. “Derivasi dari pernyataan sikap, sudah kami siapkan secara runtut, dan merupakan bagian dari perjuangan kami,” papar Bagas. Menurut dia, seruan revolusi bukan melawan negara apalagi politik partisan untuk mendukung paslon tertentu. “Pernyataan sikap ini, bukan sebuah gerakan politik partisan, karena kami teguh, dan konsisten di jalur politik negara. Integritas komitmen kebangsaan adalah nilai yang selalu kami pegang teguh. Kami tidak sedang melawan negara,” tegasnya.
3. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan di DPR untuk menyelidiki kecuarangan pemilu. “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini (PKS, PKB, dan Nasdem, red) siap ikut,” ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jaksel, kemarin.
Anies menegaskan, koalisi perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Soliditas itu sempat dibahas secara langsung kepada para ketua umum partai koalisi. “Kami semua ini solid enggak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan terus bersama,” tandasnya. Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong PDI-P dan PPP untuk menggunakan hak angket dalam melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ganjar menilai hal itu harus dilakukan karena ada dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan banyak lembaga negara.
Anies Baswedan juga meminta seluruh aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara tidak mengintimidasi orang-orang yang akan bersaksi terkait kecurangan pemilihan umum 2024. ”Kami minta kepada semua jajaran aparat kita jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang bersaksi,” katanya saat konferensi pers di Kantor Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, kemarin. Anies menyebut, permintaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, sudah banyak ditemukan para saksi yang bungkam karena mendapat intimidasi dari aparat pemerintah.
Kader PDIP Adian Napitupulu mengatakan pengajuan hak angket di DPR RI merupakan solusi untuk mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024. Menurutnya, rakyat saat ini tidak lagi mempercayai lembaga negara, seperti KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK). “Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Adian dalam keterangan tertulis, Rabu (21/2). Adian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada Pileg dan Pilpres. Berbagai dugaan kecurangan itu, ujarnya, telah ditemukan rakyat dan partai politik.
Namun, mereka bingung kecurangan itu akan dilaporkan ke lembaga mana. “Kecurangan itu tidak bisa hanya dilihat di angka-angka. Rakyat bingung. Parpol bingung. Ketemu kecurangan pemilu. Ngadu ke mana? MK ada pamannya. Lalu ke mana? Mau tidak mau pilihannya hak angket,” ujarnya. “Jika KPU, Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 atau Sirekap dan MK sudah tak bisa dipercaya, mau tidak mau rakyat hanya percaya dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati loh itu. Hati-hati,” imbuh Adian.
Aktivis 1998 itu menegaskan DPR harus bertanggung jawab untuk mengontrol produk undang-undangnya. Selain itu, DPR juga harus bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran rupiah yang diteken dalam APBN. Adian mengatakan rangkaian kecurangan pada Pemilu 2024 tidak hanya berhenti dalam angka-angka. Ia menyebut perhitungan perolehan suara pada Sirekap bisa berubah dalam sehari. Ia mengaku kehilangan 470 suara. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peluang kecurangan pada Pilpres akan lebih besar dibanding Pileg karena jumlah kertas suara dan tempat pemungutan suara (TPS) lebih banyak.
4. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dilontarkan Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Gibran menilai usulan dari mantan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai hak setiap partai politik. “Ya dilihat dulu. Monggo nggih (silakan ya),” kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (21/2). Gibran yang juga Wali Kota Solo itu mengatakan pihaknya siap menerima segala bentuk masukan dari berbagai pihak. Termasuk hak angket yang dilontarkan Ganjar.
“Masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya, kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lain,” katanya. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun mengucapkan terima kasih kepada Ganjar. Ia siap menerima masukan dari seniornya di PDIP itu. “Matur nuwun Pak Ganjar atas masukan-masukannya,” katanya.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memastikan partai-partai pengusung Prabowo-Gibran di DPR menolak penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024. “Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan [partai] koalisinya itu pasti akan menolak,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2).
Airlangga juga mengatakan partai politik di luar koalisi pemerintahan kini kian sedikit. Pasalnya, Partai Demokrat resmi bergabung dengan pemerintah usai Presiden Joko Widodo usai Agus Harimurti Yudhoyono dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dengan demikian, kini hanya menyisakan PKS yang berada di luar koalisi pemerintahan. “Jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Menko Perekonomian itu.
Ketum Partai Demokrat yang baru saja dilantik jadi Menteri ATR/Kepala BPN, AHY menilai usulan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 merupakan wacana yang perlu dihormati. Aspirasi serupa menurutnya terjadi di sejumlah negara alias bukan hal baru. Namun demikian, AHY berharap seluruh pihak sebaiknya tidak fokus pada kecurangan pemilu.
“Yang jelas kita tidak usah prejudice (berprasangka) pada kecurangan dan sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pascapemungutan suara. Itu wajar,” kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2). AHY pun meminta seluruh masyarakat beranjak dari persoalan pemilu, terlepas siapapun pemenangnya. Ia menilai sudah saatnya seluruh warga negara membangun rekonsiliasi bangsa.
“Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu,” imbuhnya. Anak sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun menegaskan saat ini Demokrat sudah resmi menjadi bagian dalam pemerintah. Ia memastikan akan mengawal pemerintahan dan bekerja menuntaskan segala ‘pekerjaan rumah’ di Kementerian ATR/BPN. “Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah,” ujar AHY.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai usulan Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024 tak diperlukan. “Ya tentu saja ini kan karena baru wacana, jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira bagi kami itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukan hak angket,” kata Muzani di Sriwijaya 16, Jakarta Selatan, kemarin malam. Muzani menilai suasana Pemilu 2024 ini jauh lebih baik dibanding pemilu sebelumnya seraya mempertanyakan urgensi daripada digulirkannya hak angket tersebut.
“Bahwa di sana sini masih ada kekurangan, itu tidak bisa ditutupi,” ujarnya. Ia berpendapat narasi kecurangan pemilu yang digulirkan Ganjar berseberangan dengan penilaian dunia yang mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 di Indonesia. Meski demikian, Muzani tetap menghormati usulan Ganjar tersebut. Ia menyampaikan hak angket merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap anggota dewan.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai, wacana menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 hanya gertakan politik saja. Jimly berpandangan, hak angket tidak berpengaruh karena digulirkan dalam waktu yang terbatas yakni 8 bulan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. “Hak angket itu kan, hak interpelasi, hak angket, penyelidikan, ya waktu kita 8 bulan ini sudah enggak sempat lagi, ini cuma gertak-gertak politik saja,” kata Jimly di kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2).
Jimly menuturkan, ada banyak saluran yang dapat ditempuh apabila merasa ada kecurangan pada pelaksanaan pemilu, yakni melalui Bawaslu, DKPP, maupun mengajukan sengketa ke MK. Pakar hukum tata negara ini menilai, dugaan kecurangan tersebut tidak hanya menguntungkan satu kubu, tapi ketiga kandidat di Pilpres 2024. “Jadi jangan karena kemarahan lalu menggerakkan kebencian kolektif lalu menggerakkan gerakan untuk pemakzulan atau apalah namanya itu,” ujarnya. Jimly menyarankan kepada semua kandidat untuk tidak menimbulkan keriuhan baru, malah sebaiknya memberi selamat kepada pasangan yang sudah unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga.
5. PDI-P menolak penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Bappilu PDI-P Bambang Wuryanto. Surat ini dibuat pada 20 Februari 2024 dan ditujukan kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. “PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno,” kata Hasto dalam surat pernyataan DPP PDI-P yang dikutip, Rabu (21/2).
Surat pernyataan ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun. PDI-P mengambil sikap penolakan setelah melihat berbagai dinamika proses Pemilu 2024. Salah satunya, terjadi persoalan di dalam proses input data penghitungan suara di TPS ke dalam Sirekap. “Kemudian diikuti pada tanggal 18 Februari 2024 KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat pleno PPK dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024,” bunyi surat DPP PDI-P tersebut.
Setidaknya ada lima poin lain yang disampaikan PDI-P kepada KPU. Diantaranya, pertama PDIP melihat kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK merupakan dua persoalan berbeda. Kedua, KPU tidak perlu menunda tahap rekapitulasi di tingkat PPK karena tidak ada situasi genting yang memaksa/tidak ada kondisi darurat.
Ketiga, permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara/C1. Keempat, PDI-P menolak sikap atau keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. Kelima, PDIP meminta audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kemudian membuka hasil audit forensik tersebut kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD bertanya-tanya tentang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024 justru malah menimbulkan masalah pasca pencoblosan. Menurut dia, tidak hanya TPN Ganjar-Mahfud yang mempersoalkan Sirekap tersebut, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Ia menyarankan KPU lakukan audit forensik digital dengan melibatkan pihak independen. “Jadi itu supaya diaudit benar, itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu?” sesal Mahfud saat ditemui di kawasan Kramat 6, Senen, Jakarta Pusat, kemarin.
Mahfud heran kenapa Sirekap yang sudah menggunakan teknologi tetap memiliki kesalahan yang beragam. Salah satunya ada kesalahan input data suara. Berkaca dari ini, Mahfud menyarankan perbaikan dari sistem server KPU. “Kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu, perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap, dan sistem data server KPU-nya sekalian,” ungkap Mahfud. Ia tak sependapat jika KPU melibatkan pihak berwenang dalam melakukan audit forensik digital.
6. KPU mengaku telah menerima surat dari PDI-P terkait penolakan penggunaan Sirekap, Selasa (20/2) malam. “Semua surat yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu akan dibahas dalam forum rapat pleno pimpinan,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, Rabu (21/2). Idham menegaskan, terlepas dari sejumlah kesalahan konversi data yang sedang terus dikoreksi, Sirekap merupakan wujud prinsip penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sebab, sistem itu tidak cuma menampilkan total perolehan suara, melainkan juga menyajikan foto asli formulir C Hasil plano dari TPS. Lewat Sirekap, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perolehan suara di TPS. “Selain itu juga, Sirekap menjadi alat kontrol untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara sesuai dengan apa yang telah diatur dan tidak terjadinya electoral fraud,” ungkapnya.
7. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto merepons sikap PDI-P yang menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024. “Kan nanti lah, mekanismenya akan kita selesaikan berikutnya,” ujar Hadi saat ditanya soal sikap PDI-P, usai serah terima jabatan Menko Polhukam di Ruang Parikesit Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/2). Hadi Tjahjanto mengatakan, sikap PDI-P tidak bisa diabaikan. Tetapi, dia ingin mengutamakan situasi tetap kondusif. “Kami tetap tidak mengabaikan, tapi kami menjaga supaya situasi kondusif ini tetap terjaga. Kalau perlu kami akan koordinasi lebih baik,” kata mantan Menteri ATR/BPN itu.
Sebagai Menko Polhukam yang akan menjabat selama lebih kurang delapan bulan, Hadi ingin memastikan situasi kondusif usai Pemilu 2024. “Oleh karena itu, saya harus menjaga situasi ini, situasi yang sangat kondusif ini, dengan berpegang teguh pada prinisip-prinsip persatuan dan kesatuan antar-anak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun,” ujar Hadi.
Ketua Bappilu DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman tidak khawatir PDI-P akan menjegal program pemerintahan Prabowo-Gibran kendati PDI-P menjadi partai dengan perolehan suara terbesar pada Pileg 2024 berdasarkan hasil hitung cepat. “Enggak, enggak. Saya masih meyakini dan percaya di dalam diri masing-masing semua partai, selama program itu baik, positif, saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masyarakat saya yakin itu tidak akan ada penolakan,” ujar Maman di Senayan, Jakarta, Rabu (21/2).
Maman mengatakan, sebenarnya dalam sistem presidensial di Indonesia, tidak ada kata “oposisi”. Dia menegaskan, partai di parlemen bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan. “Ya mungkin bahasanya PDI-P, kalau tanya ke saya ya, bisa saja mungkin mengatakan tidak akan ada di dalam pemerintahan, mungkin. Tapi kalau dalam konteks oposisi, kita tidak mengenal kata oposisi kan dengan sistem presidensial sekarang,” ujarnya.
Meski begitu, Maman menyadari bahwa menjadi oposisi atau tidak itu adalah hak politik masing-masing partai yang harus dihormati. “Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, ini berjalan saja. Toh mekanisme check and balance, mekanisme kontrol dan pengawasan yang selama Pak Jokowi memimpin 10 tahun berjalan juga di parlemen seperti biasa. Saya duduk di Komisi VII DPR, ya banyak juga kok hal-hal yang kita kritisi apa yang dilakukan pemerintah. Jadi saya pikir tidak ada yang terlalu kita inikan, jadi mengalir dan jalan saja,” ujarnya.
8. Ketua DPP PAN Bima Arya juga mengecam Sirekap. Ia menyatakan, sistem aplikasi Sirekap amburadul dan menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya, perolehan suara caleg malah merosot dalam aplikasi yang juga ditampilkan di situs web KPU. Sirekap juga berulang kali salah membaca data perolehan suara pada Formulir C1 hasil penghitungan suara di TPS. “Inilah cacatnya pemilu kali ini. Amburadulnya perhitungan elektronik Sirekap itu. Ini harus diakui,” ucap Bima yang anak buah Zulkifli Hasan, kemarin.
Bima menyatakan hal itu karena perolehan suara istrinya, caleg DPR dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) dari PAN Yane Ardian, tiba-tiba merosot dalam Sirekap. Bima mengeklaim, Yane sudah memperoleh 9.480 suara per 18 Februari 2024. Namun, perolehan suara itu tiba-tiba merosot jadi 4.711 suara pada 19 Februari pagi. Menurut dia, penurunan perolehan suara caleg juga dialami sejumlah caleg PAN dan partai lain di sejumlah daerah.
Adik kandung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yakni Harry Basuki Tjahaja Purnama bingung perolehan suaranya dalam kontestasi Pileg 2024 LEWAT PDIP di Dapil DKI Jakarta I yang ditampilkan Sirekap KPU terus menurun. Kebingungannya itu dia tumpahkan dalam unggahan di Instagram pribadinya @harrybasukitjahajapirnama. Dia mengunggah tangkapan layar Sirekap yang menunjukan perolehan suara terbarunya hanya 7.788.
Sementara itu, dalam keterangan fotonya, dia menuliskan penilaian atas hasil real count KPU di Sirekap yang aneh. “Wow … KPU Real Countnya tiap hari turun terus ya bukan nambah. Dari 11.000 ke 8.000 an 2 hari terus jadi 7.000 an sekarang ya,” tulis Harry, Rabu (21/2). Dia mengaku heran mengapa Indonesia tidak menunjuk ahli IT yang mumpuni agar sistem pencatatan perolehan suara Pemilu 2024 tidak kacau.”Dikoreksi sampai berapa kali ? kayak di Indo gak ada orang IT canggih saja yang bisa buat system bagus. beraih dan transparan,” ujarnya.
Di sisi lain, politisi PSI Ade Armando menyarankan KPU agar tidak mempublikasikan hasil real count Pileg DPR di website sebelum ada kepastian data akurat. Ade mengaku heran dengan perolehan suaranya yang berubah-ubah dari semula 6.000 hingga sempat di angka 400 ribu. “Saya sarankan KPU tidak memublikasi dulu hasil rekapitulasi suara pemilihan anggota DPR sebelum ada kepastian data yang akan ditampilkan akurat,” kata Ade melalui akun X, Rabu (21/2). Unggahan itu telah diizinkan untuk dikutip.
Menurutnya, data yang tersaji di website KPU membingungkan. Ade khawatir jika tidak segera dibenahi, masyarakat sama sekali tidak percaya dengan data KPU. Ia mencontohkan kasus suara miliknya di dapil DKI Jakarta II yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri. “Di website KPU, data jumlah pemilih saya terus berubah-ubah selama seminggu terakhir. Mula-mula 6 ribu, lantas meloncat ke 90 ribu tiba-tiba terus naik ke 100 ribu, 200 ribu. Bahkan dua hari yang lalu sempat jadi 400 ribu.” katanya. Ia mengaku bahagia jika memang meraih suara ratusan ribu. “Tapi itu di luar akal sehat,” ujarnya. Belakangan, ia menyebut suaranya justru turun. Ia menduga mulai ada pembenahan.
8. Presiden Jokowi melantik secara resmi Ketum Partai Demokrat AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Rabu (21/2). Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 34P Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Keppres tersebut ditetapkan pada 20 Februari 2024.
Usai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh AHY. Usai mengucapkan sumpah jabatan, AHY menandatangani berita acara pelantikan dirinya menjadi Menteri ATR/BPN. Pelantikan dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. Juga Menhan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendag Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menfagri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri. Jokowi menuturkan, mantan Panglima TNI itu sangat siap mengatasi masalah yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan. “Ya saya kira Pak Menko Polhukam kita tahu beliau dulu panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat, sangat siap,” kata Jokowi usai melantik Hadi Tjahjanto dan AHY menjadi pembantunya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
Jokowi mengaku sudah memberikan tugas kepada Hadi usai resmi dilantik. Salah satunya, berkaitan dengan kondusivitas dan keamanan negara. “Saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia,” tuturnya. Sebagai informasi, Hadi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Jabatannya kini digantikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY.
Presiden Jokowi memberikan tiga tugas prioritas kepada Menteri ATR/Kepala BPN AHY usai dilantik hari ini. Tiga tugas tersebut berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU), perdagangan karbon, hingga percepatan sertifikat tanah elektronik. “Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN. Pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (21/2). Tugas kedua, Jokowi meminta Menteri ATR/Kepala BPN segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) perdagangan karbon karena banyak pihak yang berminat terlibat dalam perdagangan tersebut. Ketiga, menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan,” ucap Jokowi. Kepala Negara mengaku tidak ragu memilih AHY sebagai menteri.
9. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri ATR/BPN, AHY mengaku sudah diajak oleh Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Ajakan itu disampaikan saat AHY dan Prabowo bertemu, kemarin. “Dengan Pak Prabowo tadi malam, saya tentu melaporkan kepada beliau, termasuk juga meminta doa restu, blessing. Karena bagaimanapun beliau adalah capres yang kami usung, juga pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju lima tahun ke depan,” ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2).
“Beliau mengucapkan selamat dan tentunya mendorong memang, sejak awal, agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan,” jelasnya. Meski begitu, AHY menyampaikan ajakan Prabowo itu belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan lima tahun ke depan. AHY menduga, Prabowo akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. “Tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu,” jelasnya.
10. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed Bin Zayed atau MBZ mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto karena unggul berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Prabowo menerima sambungan telepon dari MBZ saat beraktivitas sebagai Menhan pada Rabu (21/2). “Halo Yang Mulia. Assalamualaikum, Prabowo Subianto di sini,” kata Prabowo menyapa MBZ dari ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Dikutip dari keterangan tertulis, MBZ lantas mengucapkan selamat atas unggulnya Prabowo dalam perhitungan suara sementara Pilpres 2024. “Luar biasa, my brother (saudaraku). Assalamualaikum, bagaimana kabarmu? Semoga Tuhan memberkati. Selamat saudaraku,” ujar MBZ. “Baik, terima kasih. Saya sangat terhormat Anda langsung menelepon saya. Sangat terhormat, Yang Mulia,” kata Prabowo. Dalam sambungan telepon itu, MBZ juga menantikan kerja sama lanjutan antara UEA dan Indonesia. “Saya menantikan kepemimpinan Anda untuk melanjutkan kerja sama dan melakukan peningkatan,” kata MBZ.
11. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menantang Anies Baswedan untuk membuktikan telah terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2024 seperti yang ditudingkan. Nusron mengatakan itu untuk merespons Anies yang mengatakan dugaan kecurangan Pemilu 2024 banyak terjadi saat sebelum pemungutan suara. Awalnya, Nusron mempertanyakan apa wujud dari kecurangan yang terjadi sebelum berangkat ke TPS. “Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS? Apa wujudnya? Apa kongkritnya? Jadi teman-teman yang lain itu jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung,” ujar Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (21/2).
Nusron mengatakan, yang namanya kecurangan pemilu pasti sudah menjadi bagian dari kriminal atau tindak pidana pemilu. Akan tetapi, menurut dia, bukti dalam suatu tindak pidana itu harus benar-benar terlihat dan nyata. “Jadi pihak-pihak yang menuduh adanya kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan, bukti-bukti yang terang benderang melebihi terang benderangnya cahaya matahari, apalagi cahaya lampu, itu harus lebih terang benderang,” kata Nusron.
Nusron Wahid mempersilakan partai atau kubu yang tidak mau bersanding dengan kubu Prabowo, silahkan berada di luar pemerintahan mendatang. “Ini adalah momen komunikasi untuk bersanding, mana yang bisa diajak sanding yuk kita sanding bersama. Mana yang enggak mau bersanding, ya sudah sana di luar. Itu politik,” ujar Nusron, Ia menyampaikan, untuk rival yang memilih bergabung, mereka harus mengikuti aturan main kubu Prabowo. Nusron menegaskan, pihak yang diajak bergabung jangan sampai malah menentukan aturan mainnya sendiri. “Wong kamu kan diundang masuk ke rumah sini, masa diundang mau mengatur rumah kita? Ya enggak bisa dong. Jadi kira-kira begitu,” ucap dia. Menurut Nusron, di dunia politik, yang namanya bertanding dan bersanding itu hal biasa. Dia yakin, pada akhirnya semua akan indah ketika waktunya tiba. Ia mengingatkan, momen puasa juga bisa digunakan untuk merangkul mereka yang tidak mendukung Prabowo. “Ini proses komunikasi silakan diikuti, proses terus, biarkan terus. Nanti ada buka puasa, habis puasa nanti buka puasa bersama, cipika cipiki. Kemudian ada halalbihalal, macam-macam nanti. Insya Allah pada bulan Syawal akan indah, pada saatnya,” kata Nusron.
12. Wakil Ketua MK Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK (MKMK) oleh perwakilan Sahabat Konstitusi, Andi Rahardian. Andi mengatakan, Saldi dilaporkan perihal pandangan berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimum capres-cawapres. Meskipun itu peristiwa lama dan MKMK telah menyatakan Saldi Isra tak melanggar etika apa pun, Andi berpandangan lain. “Beliau membocorkan rapat permusyarawatan hakim yang notabene rahasia dan beliau menyampaikannya di putusan 90. Nah, interest-interest politik beliau juga muncul di dalam dissenting opinion-nya,” kata Andi, Rabu (21/2). “Menurut kami, hakim konstitusi Saldi Isra itu punya interest politik dan keberpihakan politik tertentu, sehingga kami melaporkan lah ke MKMK,” ujarnya lagi. (HPS)
