Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (net)
Isu menarik pagi ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut lima fraksi di DPR (PDIP, PPP, PKS, PKB, dan Nasdem) berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hasil jejak pendapat Litbang Kompas menyebut, 62,2 persen responden setuju DPR gunakan hak angket.
Isu lainnya, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi akan menggelar demo untuk mendesak penggunaan hak angket DPR dan menolak pemilu curang di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, hari ini, Selasa (5/3).
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak KPK segera periksa Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia karena diduga lakukan penyalahgunaan wewenang dalam mencabut dan mengaktifkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta HGU lahan sawit di beberapa daerah. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut lima fraksi di DPR berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dijelaskan, penggunaan hak angket tersebut akan digulirkan beberapa hari kedepan. “Kan masih lima fraksi yang komit. Belum ada satu fraksi dari lima itu yang menyatakan tidak komit,” tegas HNW di Jakarta Selatan, Senin (4/3). Adapun kelima partai yang menyatakan mendukung penggunaan hak angket adalah PDI-P, PPP, PKS, Nasdem, dan PKB. HNW menepis pernyataan yang menyebut kelima fraksi DPR tidak solid. Menurutnya, pimpinan lima partai itu telah menyatakan komitmen penggunaan hak angket. “Lima fraksi ini sudah menyatakan solid berkomitmen,” tutur Hidayat.
Anggota Fraksi PDIP di DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, sikap dan komitmen PDI-P terhadap rencana hak angket bakal disampaikan setelah rapat fraksi PDI-P DPR, Selasa (5/3) usai rapat paripurna DPR. Hal ini menanggapi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) yang menyatakan lima fraksi partai di DPR berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. “Keputusannya besok setelah rapat pimpinan fraksi,” kata Hendrawan, Senin (4/3).
2. Hasil jejak pendapat Litbang Kompas yang digelar pada 26-28 Februari 2024 menunjukkan 62,2 persen responden setuju DPR gunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. “Sebagai bagian dari hak DPR, lebih dari separuh responden (62,2 persen) jejak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pilpres,” yang ditulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, Senin (4/3).
Menurut Yohan, sikap ini tidak hanya ditunjukkan kelompok responden yang tahu dan mengikuti isu tersebut, tetapi juga dinyatakan mereka yang tidak mengikuti pemberitaan terkait hak angket. Sebaliknya, mereka yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33 persen dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan sebanyak 4,8 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, nasib hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 bisa terlihat dari kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang, Selasa (5/3). Apabila anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna hanya segelintir, maka bisa dipastikan DPR tidak serius merealisasikan hak angket.
“Besok momen penentu seberapa serius hak angket ini menjadi sikap anggota DPR untuk dilakukan, demi menyelidiki aneka kecurangan yang mereka katakan terjadi di Pemilu 2024 ini,” kata Lucius di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (4/3) “Kalau rapat paripurna sepi-sepi saja, itu artinya kita di-prank oleh orang-orang yang selama ini ingin membongkar pemilu dengan menggunakan hak angket,” katanya lagi.
3. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi akan menggelar demo di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, hari ini, Selasa (5/3) guna mendesak penggunaan hak angket DPR dan menolak pemilu curang . “Iya betul kita akan gelar aksi di DPR nanti,” kata salah satu koordinator aksi, Meri.
Meri enggan menyebut siapa saja tokoh-tokoh yang akan hadir lantaran ingin melindung mereka terlebih dulu. Ia hanya mengatakan aksi ini rencananya akan digelar pukul 10.00 WIB. Ia mengklaim lebih dari 1.000 orang yang hadir dari pelbagai elemen masyarakat, baik mahasiswa, buruh hingga aktivis dan akademisi.
Meri pun membenarkan ada 15 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi hari ini. Di antaranya, menolak hasil pemilu 2024 yang curang, turunkan harga sembako hingga mendesak supaya DPR menggelar hak angket terhadap kecurangan pemilu tersebut. “Nanti mahasiswa akan turun, buruh turun juga,” kata dia. Aksi ini bertepatan dengan DPR yang akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, hari ini.
4. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin membentuk Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) untuk menyuarakan penolakan terhadap kecurangan pemilu dan pilpres 2024. Din mengatakan, gerakan itu terdiri dari 9 anggota presidium di antaranya adalah mantan Wakapolri Komjen Oegroseno dan mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi. “Sebagai bentuk ekspresi penolakan kita terhadap Pemilu dan Pilpres curang secara terstruktur sistematis dan masif,” kata Din saat ditemui di Fatmawati, Jaksel, Senin (4/3).
Selain dua pensiunan jenderal TNI-Polri, presidium itu juga beranggotakan mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, guru besar ITB Didin Ramanturi, perwakilan perempuan muslim, dan lainnya. Din mengungkapkan, pihaknya bakal menggelar deklarasi di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (5/3). Menurut Din, saat ini kedaulatan masyarakat runtuh dan terjatuh ke titik nadir karena hak-hak politik mereka dirampas oleh rezim pemerintahan saat ini. “Bukan hanya jelang dan kalah pemilu dan Pilpres, tapi sudah sebelumnya,” tutur Din Syamsuddin.
5. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta KPK periksa Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam kapasitasnya sebagai Kasatgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Pasalnya, Bahlil diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mencabut dan mengaktifkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di beberapa daerah.
Bahlil diduga meminta imbalan uang miliaran rupiah atau penyertaan saham di masing-masing perusahaan alam mencabut dan memberikan kembali IUP dan HGU. Mulyanto mengatakan, keberadaan satgas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi tumpang tindih. Semestinya, kata dia, aktivasi IUP dan HGU lahan sawit ini menjadi domain Kementerian ESDM.
“Harusnya tugas ini menjadi domain Kementerian ESDM karena UU dan kepres terkait usaha pertambangan ada di wilayah kerja Kementerian ESDM bukan Kementerian Investasi,” ujar Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 4 Maret. Politikus PKS itu menilai, pemerintah terkesan semena-mena dalam memberikan wewenang ke lembaga tertentu. Sebab, kata Mulyanto, urusan tambang yang seharusnya jadi wewenang Kementerian ESDM kini diambil alih oleh Kementerian Investasi.
KPK menyatakan akan mempelajari informasi mengenai dugaan korupsi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di sektor perizinan tambang nikel. Bahlil diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mencabut dan mengaktifkan kembali sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) dengan permintaan senilai miliaran rupiah. Dorongan agar KPK memeriksa Bahlil disampaikan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto. “KPK mencermati informasi yang disampaikan masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Senin (4/3).
Pria yang akrab disapa Alex itu mengatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak yang disebut mengetahui atau diduga terlibat perizinan tambang nikel. Tidak hanya itu, mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu, juga menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian yang dipimpin Bahlil. “KPK akan mempelajari informasi tersebut dan melakukan klarifikasi kepada para pihak yang dilaporkan mengetahui atau terlibat dalam proses perizinan tambang nikel,” tutur Alex.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada fee atau biaya dalam pengurusan izin usaha atau perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP). “Enggak bener lah, mana ada (fee perpanjangan IUP). Sekarang urus-urus izin enggak boleh ada macam-macam, amplop-amplopan,” ujarnya usai peresmian pabrik amonium nitrat di Bontang, Kamis (29/2) lalu. “Kalau ada yang kayak begitu, ada yang mengatasnamakan, lapor ke polisi. Kalau enggak lapor ke saya,” kata Bahlil.
Ia mengatakan pemerintah sudah mencabut semua izin usaha pertambangan yang tidak produktif. Izin yang dicabut itu lantaran perusahaan yang telah mengantongi izin usaha, termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tidak kunjung menyerahkan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB). Bahkan ada juga perusahaan yang sudah diberikan izin usaha namun justru dijual ke pihak lain. “Semua 2.078 IUP aku udah cabut,” kata Bahlil.
6. Kapolda Jawa Timur, Irjen Imam Sugianto mengeklaim mekanisme penyimpanan bahan peledak di gudang yang berlokasi di Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob, di Surabaya, sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). “Tadi beberapa bagian-bagian peledak itu sudah kami simpan sesuai dengan ketentuan,” kata Kapolda Imam kepada wartawan di Surabaya, Senin (4/3).
Kendati demikian, Polda Jawa Timur memastikan akan mengevaluasi soal kelayakan gudang penyimpanan bahan peledak untuk mencegah terulangnya kejadian ledakan di Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob. Apalagi bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan peledak sudah didirikan sejak tahun 1951. Usia tempat penyimpanan, kata Imam, sudah uzur.
Polda Jatim membentuk tim khusus untuk mengusut peristiwa ledakan yang terjadi di Markas Detasemen Gegana Brimob, Surabaya, pada Senin (4/3) pagi. Tim khusus tersebut dibentuk Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto untuk memastikan penyebab ledakan. “Sudah disampaikan oleh Pak Kapolda dan segera membentuk tim. Tentunya tim masih bekerja dan secara perkembangannya lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jatim,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya kepada wartawan.
Truno meminta masyarakat dapat tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan informasi hoaks yang beredar di sosial media. Ia memastikan ledakan tidak terkait gerakan atau aksi teror apapun. Ia mengingatkan masyarakat untuk menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim forensik. “Kami harap tidak ada informasi-informasi yang menjadi bagian daripada hoaks, yang kemudian dikembangkan, tentu hasilnya kita sama-sama menunggu dari tim, baik itu forensik maupun dari Brimob Jawa Timur,” jelasnya.
7. Bawaslu mengaku sedang fokus menyandingkan data perolehan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Saat ini, rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah seluruhnya rampung. Rekapitulasi suara yang dilakukan KPU sudah mencapai tingkat kabupaten/kota dan beberapa sudah masuk tingkat provinsi. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, pencocokan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah masih ada perbedaan antara data yang dipublikasikan Sirekap dengan hasil rekapitulasi manual KPU.
“Ya kita melakukan cek dan ricek untuk memastikan betul atau tidak (ada perbedaan data). Kalau betul, sudah dikoreksi atau tidak. Nah, itu yang menjadi pencermatan dan fokus Bawaslu saat ini,” kata Lolly di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (4/3). Disebutkan, pencocokan data ini termasuk mengecek dugaan penggelembungan suara calon atau parpol tertentu, seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Lolly menyambut baik partisipasi masyarakat yang memberi masukan terkait proses rekapitulasi yang kini sedang berjalan.
8. Presiden Jokowi menyampaikan tanggapan terkait perolehan suara PSI yang mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Presiden, sebaiknya masalah itu (lonjakan suara PSI, red) ditanyakan kepada PSI dan KPU. “Itu urusan partai. Tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3). Sebelumnya diberitakan, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU RI dari 29 Februari-2 Maret 2024.
Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2) pukul 10.00 WIB dan menjadi 2.402.268 atau 3,13 persen pada Sabtu (2/3) pukul 15.00 WIB. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, yakni dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS.
Politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid mengakui anomali perolehan suara PSI dalam Sirekap Pemilu 2024 KPU yang melonjak mendadak pada Sabtu (2/3).
Hidayat heran karena lonjakan tersebut terjadi hanya dalam dua hari padahal sejak awal perolehan suara partai tersebut stagnan. “Ya semua orang juga tahu lah masa nggak ada yang tahu sih. Kan bagaimana kemudian dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, hari keenam enggak ada kelonjakan, kok tiba-tiba dua hari terakhir terjadi lonjakan,” kata Hidayat usai menghadiri acara diskusi publik di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (4/3).
Karenanya ia mendorong dilakukannya audit terhadap dugaan kecurangan selama tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Bukan hanya terhadap PSI, audit dilakukan secara menyeluruh. “Saya kira bukan hanya suara PSI saja, keseluruhan terkait dengan beragam hal yang sekarang ini menimbulkan gonjang ganjing terkait kecurangan pemilu,” kata Hidayat.
Bendahara DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mencurigai ada orang besar yang berperan di balik lonjakan suara PSI di Pilpres 2024. “Benar sekali ada oknum orang besar yang main-main,” kata Sahroni, Senin (4/2). Namun Sahroni enggan menjelaskan lebih lanjut siapa orang besar yang dimaksudkannya berperan tersebut. Ia hanya mengatakan ada upaya paksa supaya PSI lolos masuk ke Senayan. “Iya di duga di paksa untuk lolos,” kata dia.
Jubir PSI Sigit Widodo menganggap lonjakan suara partainya di Sirekap KPU wajar lantaran suara di daerah-daerah yang unggul baru tercatat masuk rekapitulasi. “Kenaikan ini sesuatu yang wajar. Karena kami lihat beberapa suara dari daerah PSI mendapatkan suara cukup signifikan mulai masuk. Memang seharusnya seperti itu,” kata Sigit, kemarin.
Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda mendesak KPU menghitung ulang perolehan suara di daerah-daerah yang terindikasi ada penggelembungan suara Pileg 2024. Hal itu merespons lonjakan perolehan suara PSI yang banyak dipertanyakan lantaran melonjak secara signifikan di Sirekap KPU. “Di saat yang sama KPU memberikan ruang bagi penghitungan ulang atau membuka kotak. Jadi, KPU tidak boleh tergesa-gesa dan alergi soal opsi buka kotak di daerah-daerah yang diindikasikan ada penggelembungan suara,” kata Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (4/3).
Huda mewanti-wanti supaya manipulasi hasil data TPS dan pengalihan suara pemilihan legislatif tak terjadi. Ia turut mendorong supaya Bawaslu ikut turun tangan memitigasi kondisi ini dengan tegas. “Jangan sampai ada manipulasi dan pengalihan suara oleh partai apapun termasuk oleh PSI,” kata Huda.
9. KPU membantah adanya penggelembungan suara untuk perolehan suara PSI dalam Pileg DPR 2024. Disebutkan, publikasi melonjaknya suara PSI dalam situs pemilu2024.kpu.go.id akibat kesalahan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang bukan merupakan dasar yang sah untuk penghitungan suara. “Tidak ada terjadi penggelembungan suara, yang ada adalah ketidakakuratan teknologi OCR (optical character recognition) dalam membaca foto formulir model C hasil plano. Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut,” kata anggota KPU, Idham Holik, Senin (4/3).
“Sejak awal, sesuai rekomendasi Bawaslu, Sirekap harus diakurasi datanya sesuai data formulir model C hasil plano dan data itu sedang dalam proses akurasi. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang,” ujarnya lagi.
Bawaslu mengaku telah memverifikasi dugaan penggelembungan perolehan suara PSI. “Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti. Kemudian kita verifikasi ke lapangan misalnya di Cilegon, terselesaikan, ada di sosial media kan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (4/3).
Bagja mengatakan di beberapa daerah, hasil formulir c hasil plano sama dengan formulir d hasil di tingkat kecamatan. Kendati demikian, kata dia, masih ada kesalahan membaca formulir ke Sirekap. “Untuk di Sukoharjo, Kecamatan Gatak, terus Kelurahan Geneng, TPS berapa nih? Jadi hasil laporan teman-teman demikian. Itu untuk Gatak. Untuk Cilegon juga demikian. Jadi tidak benar,” ujarnya.
10. Saksi paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tanda tangani hasil rekapitulasi perhitungan suara di tiga kabupaten di Bali, yakni Kabupaten Gianyar, Karangasem, dan Badung. Mereka enggan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU di tiga daerah tersebut. Para saksi dari Ganjar-Mahfud itu tidak merinci alasan penolakan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten tersebut, mereka hanya menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
“Saksi palon nomer 3 tidak tanda tangan dan mereka mengajukan keberatan ataupun juga protes terhadap pelaksanaan tapi bukan ke hal teknis yah, protes bukan ke hal teknis,” kata I Gede John Darmawan selaku anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, di Denpasar, Senin (4/3).
Kendati saksi Paslon nomor urut 3 menolak tanda tangan hasil rekapitulasi di tiga kabupaten di Bali, KPU menyatakan tidak mempengaruhi terhadap hasil dari masing-masing perolehan peserta pemilu 2024.
“Proses rekapitulasi sesuai dengan tatib dan PKPU (nomor) 5. Proses rekapitulasi tetap dijalankan dan sah dan juga sudah disahkan dalam berupa surat keputusan oleh KPU kabupaten dan kota masing-masing. Dan tetap kami juga sampaikan dalam kejadian khusus pada saat rekapitulasi di tingkatkan provinsi,” ujarnya.
Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Provinsi Bali, Wayan Koster mengatakan, soal saksi yang menolak perhitungan suara hasil rekapitulasi di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gianyar, Karangasem, dan Badung, bukan instruksi darinya. “Tidak ada instruksi, itu tergantung situasi lapangan sesuai pengamatan saksi dan pihak terkait,” kata Koster saat dikonfirmasi. Selain itu, penolakan dari saksi Ganjar-Mahfud tidak akan mempengaruhi perolehan suara kandidat paslon capres-cawapres lainnya. “Tidak ada masalah,” ujarnya.
11. DPP PKB menolak perintah MK untuk merevisi aturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen. “PKB punya pandangan tersendiri soal putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta revisi ambang batas parlemen 4 persen. PKB justru tidak setuju dengan revisi itu,” ujar Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, Senin (4/3). Dia menilai revisi ambang batas parlemen dengan menurunkannya hanya akan menimbulkan masalah baru.
Menurut Syaiful Huda, ambang batas parlemen 4 persen yang digunakan selama ini penting sebagai penyederhanaan fraksi partai politik di DPR. Batas tersebut, kata dia, perlu agar partisipasi dan pilihan publik tidak tidak tersebar dan terserak. “Kita punya semangat untuk melakukan penyederhanaan parpol. Penyederhanaan parpol ini penting supaya partisipasi dan pilihan publik kita, tidak tersebar dan berserak,” ucap Huda.
PKB menolak menandatangani dokumen hasil pleno penghitungan suara hasil Pemilu 2024 oleh KPU Kota Semarang. Dalam rapat pleno yang berakhir Minggu (3/3) kemarin, PKB telah meminta penghentian alias skorsing untuk melakukan pemeriksaan atas hasil perolehan suara di mana KPU hanya menunjukkan foto formular C1 Plano di layar monitor ruang rapat. “Dalam rapat pleno tersebut, hanya dicek dengan memperlihatkan foto C1 Plano hasil pemilu,” kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kota Semarang Antoni Yudha Timor di Semarang, Senin (4/3). Sebagai bentuk protes keras, PKB akan melapor ke Bawaslu Kota Semarang atas beberapa temuan masalah ketidaksesuaian hasil perolehan suara di beberapa TPS di Kota Semarang.
“PKB akan melapor ke Bawaslu. Ini langkah lanjutan setelah PKB tidak menandatangani dokumen hasil Pleno Rekapitulasi,” tegas Antoni. Oleh Antoni, PKB akan meminta Bawaslu memerintahkan KPU membuka kotak suara, untuk dilakukan penghitungan ulang. Karena cara pembuktian dengan menampilkan foto saja, tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. “Pelaporan PKB ke Bawaslu dalam rangka memohon dilakukan pembuktian dengan membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang, khususnya untuk TPS yang kami permasalahkan,” jelas Antoni.
12. Presiden Jokowi mengatakan semangat moderasi dengan berpijak pada pencarian solusi jalan tengah sangat dibutuhkan Indonesia yang majemuk. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan videonya pada peluncuran buku ‘Jalan Baru Moderasi Beragama Mensyukuri 66 Tahun Haedar Nashir’ di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (4/3) malam. “Semangat moderasi yang berpijak pada filosofi siger tengah, mencari titik keseimbangan, mencari solusi jalan tengah, dan sangat dibutuhkan bangsa Indonesia yang majemuk untuk merawat persaudaraan dan persatuan,” kata Jokowi.
Ia mengucapkan selamat atas peluncuran buku Haedar Nashir. Dia menyebut, Haedar sebagai seorang cendekiawan dan agamawan, yang mensyukuri usianya yang ke-66 tahun. “Saya mengikuti pemikiran dan pandangan beliau yang teduh, yang mengayomi, juga sikap kritis beliau dalam sikapi persoalan kebangsaan yang selalu mengedepankan semangat merangkul dan semangat mengayomi,” tuturnya. Jokowi berterima kasih kepada Ketum PP Muhammadiyah tersebut atas kontribusinya selama ini terhadap negara. “Terima kasih Prof Haedar untuk kontribusi dan dedikasinya selama ini bagi bangsa Indonesia yang kita cintai,” imbuh Jokowi. (HPS)
