Para Petinggi Golkar kumpul di Bali (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical bicara soal peluang Jokowi dan Gibran jedi Ketum Golkar, diam-diam para pengurus Golkar propinsi se-Indonesia yang berkumpul di Bali beri dukungan tertulis kepada Airlangga Hartarto untuk memimpin Golkar 5 tahun ke depan.
Isu hangat lainnya, Menko Polhukam, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menggelar rapat tertutup dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Budi Gunawan, Mendagri Tito Karnavian, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membahas perkembangan situasi pascapemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil Pemilu 2024, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical buka suara soal isu Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka bakal jadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Ical menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun, keduanya belum tentu menjadi ketua umum karena partai berlambang pohon beringin kuning ini memiliki AD/ART atau aturan internal partai. “Iya, bukan ketua umum, kan ada peraturannya (jadi ketum) masih lima tahun (harus jadi) pengurus (Partai Golkar),” kata Aburizal dalam acara buka puasa dan syukuran atas kemenangan Prabowo-Gibran di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3).
Menurut Aburizal, apabila Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, keduanya harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Namun, ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi Ketua Umum Golkar, yakni ubah dulu aturan AD/ART Partai Golkar dan perubahan AD/ART tersebut harus mendapat persetujuan dari pengurus Golkar seluruh provinsi di Indonesia. “Iya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa),” ujar Ical.
2. Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pengurus partainya jangan mau diatur pihak luar. Luhut menyampaikan hal itu saat memberi sambutan pada acara buka puasa dan silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3). “Kita jangan mau diatur orang lain, kita yang atur, jadi Golkar yang ngatur, jangan Golkar diatur-atur orang lain,” kata Luhut.
Luhut menjelaskan, saat ini posisi Golkar sangat kuat. Dia memuji kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Menurutnya, Golkar begitu kuat, kompak dan solid di Pemilu 2024 sehingga bisa meraih pencapaian yang baik. Dia mengatakan Golkar berpotensi meraih 102-104 kursi DPR.
“Saya pikir ini kerja kita semua, oleh karena itu Golkar ini pada posisi sangat baik. Jangan kita ciderai dengan upaya kita yang aneh-aneh, semua harus kompak Bersatu. Jadi instruksi daripada ketua partai itu harus dilakukan, ini penting. Kalau ini kita pelihara, chain of command (rantai komando) semua bisa diatur oleh Golkar,” kata Luhut.
Anehnya, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengaku belum mendengar soal isu Jokowi dan Gibran akan bergabung dengan partainya.
Namun, ia menilai bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar sah-sah saja dan sesuai amanat Munas Partai Golkar tagun 2017. Dalam hal ini ada program panca sukses yang harus diikuti oleh para kader yang bergabung.
“Kita punya program panca sukses salah satu adalah sukses inovasi kaderisasi dan keanggotaan. Kebetulan saya yang bertanggung jawab, jadi kita membuat data base dengan aplikasi yang ada pada data kita untuk merekrut kader-kader baru siapapun boleh masuk, entah dia pemulung, entah pengusaha bisa masuk sangat senang kita,” ujarnya.
“Bayangin, kalau ada presiden mau masuk atau calon presiden mau masuk tentunya akan sangat membantu Partai Golkar. Kalau kita bicara ada tambahan minimal catatan di situ, satu kader baru Partai Golkar karena programnya inovasi kaderisasi keanggotaan siapapun kita, sebagai partai terbuka bisa masuk,” ujarnya.
Kendati demikian, bila Jokowi masuk jadi anggota Partai Golkar apakah akan mendapatkan posisi di Partai Golkar, pihaknya mengaku belum ada pembicaraan soal itu. “Belum ada pembicaraan ke sana. Kita bicara rekrutmen anggota baru itu, siapa saja kita bisa rekrut. Jadi tidak hanya presiden terus wakil presiden terpilih tetapi siapapun bisa,” ujarnya.
3.Para Pimpinan DPD Partai Golkar Propinsi se-Indonesia kumpul di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3) kemarin. Dalam pertemuan itu, mereka tak cuma membahas hasil pileg 2024, tapi juga terselip agenda khusus memberikan dukungan kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kembali menahkodai Golkar 5 tahun ke depan.
Dukungan itu diberikan secara tertulis dalam rapat yang berlangsung secara tertutup. Bahkan sesaat sebelum konferensi pers, para ketua DPD Golkar tingkat provinsi itu meneriakkan, “Airlangga aklamasi,” sebanyak tiga kali. Soal pemberian dukungan tertulis itu diakui Ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman.
Ia mengatakan, dukungan itu merupakan hadiah kepada Airlangga yang dianggap berprestasi. Salahsatunya menambah jumlah raihan kursi Golkar di DPR pada pemilu legislatif 2024. “Memberikan kado terindah atas kepemimpinan Pak Airlangga. Menyampaikan agar ke depan memimpin partai Golkar,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menyebutkan, dukungan yang diberikan ini adalah inisiatif para Ketua DPD Golkar provinsi se-Indonesia yang hadir pada acara tersebut. ‘’Kesuksesan pada Pemilu Legislatif ini tidak terlepas dari tangan dingin Pak Airlangga,” ujar Maman. Saat diminta untuk memperlihatkan surat dukungan itu, Maman menyebut hanya untuk kalangan internal.
Ketua DPD Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, isi surat dukungan tersebut di antaranya memohon, mengusulkan dan memilih Airlangga Hartarto untuk menjadi ketua Umum Golkar periode 2024-2029. “Di Bali surat dukungan tersebut mewakili pengurus di tingkat kabupaten dan provinsi,” ujarnya. Sugawa Korry meyakinkan dengan adanya surat dukungan tersebut akan menjadi dukungan mutlak bagi Airlangga Hartarto pada musyawarah nasional Golkar.
4. Peneliti Populi Center Usep S. Ahyar mengatakan Gibran Rakabuming Raka belum memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin partai sebesar Golkar. “Saya kira untuk memimpin di partai yang sekuat Golkar, memang harus orang yang punya pengalaman dan punya karakter yang kuat. Sementara Gibran belum teruji untuk itu. Kecuali kalau bapaknya, mungkin saya malah mengusulkan Jokowi,” kata Usep, Jumat (15/3).
Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyebut Gibran berpeluang menjadi ketua umum Golkar, yang akan menggelar munas pada Desember 2024. Alasannya, Gibran akan menduduki jabatan posisi strategis sebagai wakil presiden dan Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda.
Menurut Usep, Golkar adalah partai besar yang tidak hanya mengandalkan ketua umum sebagai sosok sentral dalam memimpin partai, tetapi memiliki banyak kader berkualitas dan merata secara keorganisasian. Dia mengatakan jangan menyamakan Golkar dengan PSI yang sekarang dipimpin Kaesang Pangarep. ‘’Mekanisme organisasi Golkar sudah mapan dan matang, tidak begitu saja direbut,’’ ujarnya.
5. Menko Polhukam, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menggelar rapat dengan pejabat sektor keamanan membahas perkembangan situasi pascapemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil Pemilu 2024 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/3). Para pejabat tersebut adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Budi Gunawan, Mendagri Tito Karnavian, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan sejumlah pejabat Kemenko Polhukam, Polri, dan TNI. Rapat digelar secara tertutup. Setelah mengambil gambar, para awak media dipersilakan keluar ruangan dan menunggu konferensi pers yang akan diadakan setelah rapat berakhir.
Hadi Tjahjanto mengatakan, pemerintah mendeteksi akan adanya unjuk rasa pasca pelaksanaan Pemilu 2024, namun skala unjuk rasa yang dideteksi pemerintah, kecil. “Permasalahan-permasalahan yang dikatakan tadi, unjuk rasa itu memang ada. Tapi saya sampaikan skalanya masih kecil, dan memang kecil menuju sedang,” ujar Hadi Tjahjanto usai menggelar rapat tertutup di kantornya, Jumat (15/3).
Ia menjelaskan, pemerintah mengantisipasi terjadinya unjuk rasa besar-besaran dengan bantuan dari polisi dan TNI. Selain itu, agen intelijen dari BIN dan BAIS juga disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif. “Dan kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar,” kata dia lagi.
Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto mengatakan, situasi dan kondisi nasional setelah pemungutan suara Pemilu 2024 kondusif dan aman terkendali. Hadi mengatakan, saat ini proses Pemilu 2024 terus berjalan dan pemerintah akan terus memantau tahapan pemilu, yakni rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara pemilu oleh KPU.
6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku belum tahu Kapolda yang bakal dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 oleh TPN Ganjar-Mahgud MD di MK. Jenderal Listyo mengatakan, belum ada komunikasi antara Polri dengan TPN Ganjar-Mahfud yang berniat menghadirkan anak buahnya sebagai saksi di sidang MK. “Saya justru menunggu namanya siapa ya,” kata Listyo Sigit di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/3). “Ya, kita lihat, kapoldanya siapa, kan harus bisa dibuktikan,” kata mantan Kabareskrim Polri itu. Namun, Lisyto Sigit mengaku tidak masalah apabila anak buahnya dihadirkan di sidang MK. Bahkan, dia tidak segan untuk menjatuhkan sanksi apabila ada personelnya yang melanggar aturan pemilu. “Ya, kalau memang ada, ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada buktinya,” ujar Listyo Sigit.
Sebelumnya TPN Ganjar-Mahfud MD, tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2024 di MK. Menurut TPN Ganjar-Mahfud, para saksi dan ahli itu akan menyampaikan berbagai dugaan kecurangan pilpres. “Kami juga punya saksi fakta yang akan kami hadirkan pada persidangan di MK nantinya, kami juga akan mengajukan sejumlah ahli untuk tampil di MK,” kata Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Rabu (13/3). Todung tak memerinci siapa saja saksi dan ahli yang disiapkan pihaknya. Namun, ia tak membantah TPN Ganjar-Mahfud berencana mendatangkan salah seorang kapolda sebagai saksi dalam sidang.
7. Jubir Timnas AMIN, Iwan Tarigan menyampaikan Tim Hukum kubu AMIN siapkan 1.000 pengacara untuk hadapi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). “Pengacara dari Tim Hukum AMIN ada 1.000 orang yang akan support di MK,” kata Iwan dalam keterangannya, Jumat (15/3). Iwan menjelaskan nantinya Tim Hukum AMIN akan dipimpin Ari Yusuf Amir saat bersengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Mereka akan dibantu Ketua dan anggota Dewan Pakar AMIN, Hamdan Zoelva dan Refly Harun.
Iwan menegaskan Tim Hukum AMIN siap mengajukan gugatan Pilpres di MK. Ia menambahkan, Tim Hukum AMIN mengantongi pelbagai data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses Pilpres 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Silfester Matutina mengaku tidak masalah Timnas AMIN akan mengerahkan 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, meski kubu Anies mengerahkan 1 juta pengacara pun, TKN Prabowo tetap tidak gentar dengan langkah tersebut. “Enggak ada masalah sih, mau 1.000 orang, mau 1 juta orang, bagi kami enggak ada masalah,” ujar Silfester di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (15/3). ‘’Yang terpenting adalah bukti dari kecurangan terkait Pilpres 2024 tersebut,’’ ujarnya lagi.
8. KPK menahan Kepala Rutan Cabang KPK Achmad Fauzi dan 14 tersangka lainnya di Rutan Polda Metro Jaya. KPK secara resmi mengumumkan penahanan 15 tersangka dugaan pungli atau pemerasan di Rutan, termasuk Fauzi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penahanan akan dilakukan mulai 15 Maret hingga 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/3). Asep menuturkan, penahanan di Polda Metro Jaya dilakukan dengan pertimbangan aspek psikologis. Sebab, salah satu yang ditahan itu merupakan “bos” atau petinggi para petugas Rutan KPK sendiri.
9. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan tiga parpol Koalisi Perubahan mulai mempertimbangkan untuk mengusulkan hak angket DPR sendiri, karena terlalu lama menunggu Langkah konkret PDIP. “Kalau tunggu-tungguan begini enggak akan mulai, para sekjen akan ajukan usul ke pimpinan bagaimana kalau kita mulai dari tiga partai ini,” ujar Hermawi di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (15/3).
Meski begitu, wacana itu masih bersifat usulan karena masing-masing perlu menyampaikan lebih dulu pada ketua umumnya masing-masing. “Iya (tunggu persetujuan pimpinan masing-masing parpol), (nanti disampaikan) minggu depan, kami bertemu lagi toh,” sebutnya. Sebab, jika hanya untuk memenuhi syarat pengusulan hak angket untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR, dengan tanda tangan 25 anggota DPR dari dua fraksi, tiga parpol Koalisi Perubahan saja sudah mencukupi.
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, sikap politik partainya dan PDI-P soal hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa berbeda. Alasannya, setiap parpol memiliki data dugaan pelanggaran pemilu yang berbeda dan beragam. “Masing-masing membangun kemandirian dalam menyajikan data dan fakta, nanti di publik kita menyampaikan data dari pelanggaran itu. Kita harus mempersiapkan itu, ini tidak hanya sekadar dukung mendukung. Menurut saya begitu kira-kira,” ujar Mardiono, Jumat (15/3).
Mardiono mengatakan, pihaknya menunggu KPU mengumumkan hasil resmi Pemilu 2024 untuk menentukan sikap politik terkait penggunaan hak angket DPR. Ia menyebutkan, PPP harus taat konstitusi dengan menghargai KPU menyelesaikan penghitungan suara Pilpres maupun Pileg 2024. “Wasit itu belum menyemprit peluit panjang. Kita juga harus taat konstitusi, taat azas, wasit baru akan menyemprit peluit panjang di babak akhir yaitu tanggal 20 (Maret) kalau enggak ditunda. Setelah tanggal 20 itu baru kita lihat,” ujarnya.
10. Para akademisi dari berbagai kampus di wilayah Jabodetabek mengkiritik kebijakan bantuan sosial pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap sebagai bentuk politik gentong babi atau pork barrel politics. Kritik ini merupakan salah satu poin penilaian akademik dari para cendekia itu atas situasi nasional dan implikasi luasnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Instrumentalisasi bantuan sosial (pork barrel politics) dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan,” kata Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Valina Singka Subekti di Kampus UI Salemba, Jakarta.
Para akademisi berpandangan, kebijakan pemerintah dalam menghapus kemiskinan seharusnya dilakukan dengan memperluas lapangan kerja di segala bidang, bukan sebatas memberikan bantuan sosial. Selain itu, pemerintah semestinya juga meningkatkan kapasitas penduduk usia muda dengan memberi akses pendidikan setinggi-tingginya agar memiliki inovasi untuk menghasilkan produk sains, teknologi, kesenian dan beragam produk budaya.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyindir pembungkaman yang dilakukan pemerintahan saat ini terhadap masyarakat, KPK, DPR, dan MK. Bivitri menyebut tindakan tersebut sebagai potret legalisme otokratik. Sindiran tersebut disampaikannya dalam acara ‘Temu Ilmiah Guru Besar/Akademisi Se-Jabodetabek’ di kampus UI, Salemba, Jakarta, kemarin. “Satu DPR, kedua MK, lihat sendiri, revisi UU KPK yang dibiarkan, Perppu Cipta Kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga masyarakat sipil yang kritiknya dibungkam. Dan keempat KPK itu sendiri yang sudah dibungkam. Itu yang saya potret sebagai autocratic legalism di Indonesia,” ujar Bivitri.
11. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) gelar sidang etik tertutup atas dugaan hakim Saldi Isra berafiliasi politik dengan PDIP. Sejumlah bukti sudah dibawa pelapor Andi Rahadian dari Sahabat Konstitusi. Bukti berupa salinan berita daring yang merekam pernyataan langsung DPD PDIP Sumbar berkaitan dengan Isra.
“Saya sampaikan hakim konstitusi Saldi Isra satu bulan sebelum memutus perkara nomor 90 itu (tentang syarat usia capres-cawapres), dicalonkan sebagai wakil presiden oleh DPD PDIP Sumatera Barat bersama Bu Puan [Ketua DPP PDIP Puan Maharani] dan satu lagi,” kata Andi saat ditemui usai sidang di Gedung MK, Jakarta, Jumat (15/3).
Karena MK bakal segera menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024, Andi berharap perkara segera diputus. Dia mempertanyakan jika salah satu hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Pilpres 2024 malah hakim yang diduga punya afiliasi politik dengan partai. Dalam sidang Andi juga mempersoalkan dissenting opinion Saldi Isra dalam putusan 90. Dia menyorot kata ‘quo vadis’ oleh Isra. (HPS)
