Ketua DPR Puan Maharani (net)
Isu menarik pagi ini, DPR akan membentuk pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024. Pasalnya, Timwas Haji DPR menemukan banyak jemaah haji asal Indonesia yang terpaksa tidur di luar tenda. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menerangkan, pembentukan pansus diharapkan bisa menggali persoalan keuangan haji, manajemen kuota, akses terhadap pelayanan haji yang layak, dan fasilitas haji yang layak.
Isu menarik lainnya, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyebut tidak perlu ada program bansos khusus untuk korban judi online. Kalau ada bansos khusus untuk korban judi online, nanti semua orang main judi online. Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid khawatir bansos yang diberikan malah dipakai untuk berjudi lagi. Kriminolog Reza Indragiri Amriel meminta, Satgas Pemberantasan Judi Online benar-benar difungsikan untuk menindak tegas penjudi, bandar, serta pihak-pihak yang melindungi. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPR Puan Maharani menyebut, DPR akan membentuk pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024. Pasalnya, Timwas Haji DPR menemukan banyak jemaah haji Indonesia yang tidur di luar tenda. “Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024,” kata Puan, kemarin.
Menurut dia, pansus dibentuk untuk mengevaluasi pelayanan kualitas haji. Meskipun, pelaksaan ibadah haji tahun 2024 lebih kondusif dibandingkan tahun lalu, namun evaluasi secara komprehensif tetap diperlukan agar kualitas ibadah haji ke depannya semakin lebih baik. “Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih kondusif ketimbang tahun lalu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Apalagi, tegas Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji. “DPR akan mendengar laporan resmi dari Timwas Haji. Dan tentunya kami DPR akan mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji,” kata Puan.
2. Anggota Timwas Haji DPR yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzilly menemukan banyak jemaah haji asal Indonesia yang terpaksa tidur di luar tenda. Temuan itu muncul saat Ace mengunjungi tenda jemaah Kloter JKS 10 Kabupaten Bandung Barat di Maktab 76 Mina, Arab Saudi. Sejumlah jemaah mengeluhkan berbagai hal, termasuk tenda yang penuh sesak yang akhirnya membuat para jemaah terpaksa tidur di luar tenda.
Sebagai informasi, Maktab 76 sendiri berjarak sekitar 4 kilometer (km) dari lokasi jamrah. Ada sebanyak 450 jemaah haji pada kloter ini. Dari hasil perbincangan dengan jemaah, Ace menemukan banyak keluhan soal tenda yang melebihi kapasitas. Ace sempat bertanya alasan jemaah memilih tidur di luar. Salah satu jawaban para jemaah adalah tempat tidur yang tak nyaman di dalam tenda. “Tempat tidurnya nge-press, jadi pada tidur di luar,” jawab seorang jemaah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyebut pembentukan pansus diharapkan bisa menggali persoalan keuangan hingga manajemen. “Untuk melihat variabel variabel, termasuk juga pengelolaan keuangan haji, manajemen kuota, akses terhadap pelayanan haji yang layak, fasilitas haji yang layak. Paling tidak ada lagi maktab yang overcapacity. Terus harga penerbangan yang tidak terlalu mahal, menyangkut biaya efisiensi berangkat haji,” kata Diah, Selasa (18/6). Menurutnya, berbagai aspek dalam pelaksanaan haji harus dibicarakan secara mendalam. Perlu pula dibahas lintas komisi di DPR. Diah belum bisa memastikan kapan pansus itu dibentuk. Namun, dia menyatakan DPR harus menyelesaikan terlebih dahulu rapat panja.
Anggota Timwas Haji DPR yang juga anggota Komisi VIII Fraksi PDIP Ina Amania menyebut makanan jemaah haji tidak ramah lansia. Ina menilai menu makanan lansia terlalu banyak yang mengandung gula dan karbohidrat. “Jangan memberikan slogan ramah lansia tapi makanan yang diberatkan justru memberatkan keadaan lansia. Contohnya banyak karbohidrat, minumannya banyak manis, buahnya jarang, mungkin ada makanan pengganti,” paparnya.
Menurutnya jemaah haji Indonesia perlu menunggu lama untuk mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji. Usia mereka pun sudah tergolong lanjut sehingga makanan perlu diperhitungkan. Ina menambahkan menu 4 sehat 5 sempurna tidak seharusnya digeneralisir sebab lansia punya kebutuhan berbeda. “Makanan katering perlu adanya peninjauan ulang dalam tender dalam pengadaan makanan, karena banyaknya lansia yang notabene makanannya tidak sama dengan yang lainnya,” imbuhnya.
Anggota Timwas Haji DPR Endang Maria Astuti menerima sejumlah keluhan dari jemaah haji Indonesia terkait pelayanan jemaah haji di di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Berdasarkan laporan, foto, dan pesan WhatsApp yang ia terima, Endang menilai, pemerintah tak menindaklanjuti rekomendasi Komisi VIII DPR berdasarkan evaluasi penyelenggaraan haji 2023. “Kami menerima banyak keluhan dan laporan, bahkan sampai foto-foto dari jemaah. (Laporan ini) sudah kami teruskan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menindaklanjuti rekomendasi Komisi VIII DPR pada evaluasi yang lalu,” ujar Endang. Ia menjelaskan, salah satu keluhan yang dilaporkan Jemaah adalah masalah tenda di Arafah. Menurutnya, masalah yang terjadi setiap tahun itu masih belum ada perbaikan.
3. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyebut tidak perlu ada program bansos khusus untuk korban judi online. Sebab, akan kontra dengan pemberantasan judi online yang tengah digalakkan pemerintah saat ini. “Enggak perlu dong (bansos khusus korban judi online). Kalau khusus malah jadi keistimewaan. Semua orang nanti main judi online,” kata Abdul Fickar, Selasa (18/6). Namun, kata dia, pemerintah bisa saja memberikan bantuan kepada mereka yang miskin termasuk karena salah satu keluarganya bermain judi online.
Sebab, syarat penerima bantuan dari pemerintah tentu karena kemiskinan. “Melihatnya bahwa yang berhak atas bansos adalah orang miskin, orang miskin yang tidak mampu. Jadi, keluarga pemain judi online ini harus dilihat dalam konteks yang seperti itu,” ujarnya. Abdul Fickar menegaskan, bansos tidak bisa diberikan kepada mereka yang masih mampu dan bisa melakukan usaha lain meskipun menjadi korban judi online.
4. Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) khawatir bansos yang diberikan malah dipakai untuk berjudi lagi. “Nah tentu ini harus kita kritisi. Karena disebutkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku judi online adalah masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai ketika mereka nanti mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuannya malah dipakai untuk judi lagi,” ujar HNW di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (19/6).
Wakil Ketua MPR ini khawatir pemberian bansos pemerintah malah menjadi lingkaran setan bagi korban judi online. Hal itu secara tidak langsung, negara membiarkan judi online melalui bansos. “Di Singapura dan juga di Malaysia, mereka yang menjadi pelaku judi online bukan diberi bansos tapi malah dihukum, didenda maupun juga dihukum kurungan. Jadi harusnya diberantas maksimal judi online itu, diberikan sanksi hukum yang keras dan tegas kepada para pelaku judi online,” tuturnya.
Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan, sasaran penerima bansos terkait judi online yang dimaksud dalam usulannya yakni pihak keluarga dari pelaku. Sebab, anak, istri atau suami dari pelaku judi online berisiko ikut terdampak dan merugi. Kemudian, mereka berisiko menjadi keluarga miskin baru yang perlu ditangani oleh pemerintah. “Yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami,” ujar Muhadjir di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin (17/6) kemarin. “Kondisi ini, yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK,” kata Muhadjir.
Kriminolog Reza Indragiri Amriel mengatakan, pemerintah seharusnya fokus memberantas judi online dan menindak secara hukum pihak-pihak yang terlibat. Satgas Pemberantasan Judi Online yang telah dibentuk, harus benar-benar difungsikan untuk menindak tegas penjudi itu sendiri, bandar, serta pihak-pihak yang melindungi. “Saya memandang masalah judi sudah sepatutnya disikapi sebagai pidana, seperti yang berlaku saat ini,” ujar Reza, kemarin. Reza pun menyindir rencana pemerintah untuk memberikan bansos yang dianggapnya tak tepat.
PPATK mencatat, dana dari 5.000 rekening yang diblokir terkait judi online ada yang mengalir ke luar negeri. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandan, setidaknya terpantau ada aliran dana terkait judi online yang mengalir ke 20 negara dengan nilai signifikan. “Analisis kami terkait sekitar 20 negara saat ini. Nilainya sangat signifikan,” ujar Ivan, Selasa (18/6).
Namun, Ivan enggan merincikan nilai transaksi yang dikirim ke luar negeri serta negara mana saja yang dimaksudkannya itu. Dia hanya membenarkan bahwa mayoritas negara tersebut ada di Kawasan ASEAN. “Iya demikian (mayoriyas di ASEAN),” ujar Ivan singkat. Sebelumnya Ivan mengatakan transaksi judi online di Indonesia hingga Maret 2024 mencapai lebih dari Rp 600 triliun.
5. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yakin AKBP Rossa Purbo Bekti bisa menangkap mantan kader PDI-P, Harun Masiku yang saat ini buron. Rossa merupakan Kepala Satgas penyidikan yang memimpin pencarian Harun Masiku. “Penyidik tambahan di bawah kepemimpinan Kasatgas Penyidikan AKBP Rossa Purbo Bekti bisa menangkap Harun Masiku,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Selasa (18/6).
Yudi mengungkapkan, Rossa pernah tergabung dalam tim yang berhasil menangkap buron dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK, seperti pengusaha Samin Tan, Hiendra Soenjoto, Rezky Herbiyono, dan Nurhadi. Selain itu, Rossa juga tergabung dalam tim yang membongkar skandal suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Kasus itulah yang menyeret Harun menjadi tersangka. “Rossa juga pernah terlibat sebagai penyelidik dalam operasi tangkap tangan (OTT) suap komisioner yang melibatkan Harun Masiku,” ujar Yudi.
Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yakin ponsel milik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang disita penyidik tak akan disalahgunakan. Menurut dia, ponsel tersebut hanya akan digunakan oleh penyidik KPK untuk menggali informasi yang terkait dengan tersangka kasus korupsi Harun Masiku. “Enggak mungkin yang lain-lain. Apa misalnya karena dia adalah Sekjen Parpol, kemudian yang digunakannya yang terkait dengan kegiatan politik? Enggak lah ngapain,” ujar Yudi dalam acara Gaspol Kompas.com, Selasa (18/6). Yudi mengaku mengenal penyidik yang kini menangani perkara Harun Masiku, yakni AKBP Rossa Purbo Bekti. Dia menyebut, Rossa adalah penyidik profesional dan berpengalaman menangani kasus korupsi e-KTP hingga perkara Syahrul Yasin Limpo.
Yudi menilai wajar jika pemeriksaan Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku, dikaitkan dengan persoalan politik oleh sejumlah pihak. Sebab, perkara korupsi yang dilakukan oleh mantan kader PDI-P itu sudah terlalu lama tak ada perkembangan. Bahkan Yudi menilai kasus tersebut “jalan di tempat” selama 4 tahun KPK dipimpin oleh Firli Bahuri. “Ya ini menurut saya kesalahan KPK juga. 4 tahun Kemana saja? Semasa Firli, kok jalan di tempat? Sekarang ngegas,” ujar Yudi.
Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai penyitaan ponsel Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto tak sembarang dilakukan. Yudi meyakini, penyidik KPK menyita ponsel Hasto karena ada informasi terkait buron Harun Masiku di dalamnya. Sebab, penyitaan ponsel tidak akan dilakukan, jika penyidik tidak mengetahui ada suatu hal yang penting dari barang bukti tersebut. “Inget lho mas, penyidik tidak akan melakukan penyitaan handphone kalau dia tidak mempunyai informasi ada sesuatu di handphone tersebut. Entah itu percakapan, entah itu gambar, entah itu petunjuk, entah itu chat, entah mungkin ada voice note ya kan, atau video dan sebagainya,” ujar Yudi dalam acara Gaspol Kompas.com, Selasa (18/6).
Politisi PDI-P sekaligus advokat senior, Maqdir Ismail menilai, penyitaan ponsel Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi, oleh penyidik KPK tidak tepat. Pasalnya, Hasto datang ke KPK hanya memenuhi panggilan penyidik, sedangkan Kusnadi mendampingi Hasto. “Bagaimana pun juga kan penyitaan itu kan ada aturan mainnya. Kami melihat penyitaan itu enggak benar. Paling tidak, itu kan ini bukan dalam keadaan tertangkap tangan orang melakukan kejahatan,” kata Maqdir di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6) lalu. “Kalau tertangkap tangan orang melakukan kejahatan, boleh disita seperti itu,” sambungnya. Kalau KPK menganggap penyitaan dalam keadaan mendesak, semestinya tidak menggunakan cara intimidasi.
6. Mantan penyidik KPK M Praswad Nugraha menyebut, pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seakan menjadi kode bagi eks kader PDI-P Harun Masiku agar menyembunyikan dirinya. Alex merupakan Wakil Ketua KPK yang menyebut penyidik mungkin sudah mengetahui keberadaan Harun yang saat ini buron dan berharap akan ditangkap dalam tujuh hari. “Alex seakan memberikan kode kepada Harun Masiku dengan membuat pernyataan semacam itu,” kata Praswad dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (18/6).
Menurut Praswad, pernyataan Alex saat menjawab pertanyaan media massa itu justru menghalang-halangi proses pencarian Harun. Penyidik yang sudah bersusah payah mengidentifikasi keberadaan Harun menjadi terhambat karena ia mengumumkan ke publik. “Ini sebetulnya menegaskan bahwa upaya menghalangi terus dilakukan oleh Pimpinan KPK, mulai melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) sampai membuat pernyataan yang menghambat penegakan hukum,” ujar Praswad.
KPK kembali memanggil staf Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi sebagai saksi Harun Masiku besok, Rabu (19/6). Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi tersangka suap dan masuk daftar pencarian orang (DPO) setelah melarikan diri. “Untuk Kusnadi dijadwalkan besok Rabu,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (18/6). Tessa belum mengungkap materi apa yang akan didalami tim penyidik. Sebelumnya Tessa hanya menyebut penyidik akan mendalami isi ponsel Kusnadi yang disita penyidik pada 10 Juni lalu. Kusnadi telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi Harun Masiku pada Kamis (13/6). Namun, ia tidak hadir dengan alasan masih trauma lantaran digeledah penyidik KPK dan ponselnya disita.
7. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan tren pelemahan sejak awal 2024. Melemahnya Rupiah tak terlepas dari berbagai faktor eksternal dan internal, di antaranya kebijakan suku bunga tinggi The Fed, berkurangnya minat investor asing, dan melemahnya harga komoditas ekspor.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah melihat, dari sisi eksternal kebijakan suku bunga tinggi The Fed untuk menekan inflasi di Amerika Serikat (AS) memicu aliran modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah, tertekan.
Sementara itu, di sisi internal, minat investor asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) terus menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pandemi COVID-19, tingginya inflasi, dan ketidakpastian geopolitik global. “Pada tahun 2019, porsi asing dalam SBN sebanyak 38,5 persen, setahun kemudian tinggal 25,1 persen, dan akhir Mei 2024 tersisa 14 persen. Perginya investor asing pada SBN mengakibatkan kepemilikan US Dolar juga kian menurun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/6).
Lebih lanjut, ia menilai melemahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara dan CPO juga turut memperburuk kondisi Rupiah. Harga batu bara yang anjlok dari level US$400/ton di awal 2022 menjadi hanya US$120/ton saat ini. Sementara harga CPO turun dari MYR4.200-4.400/ton pada 2022 menjadi MYR3.800-3.900/ton, menyebabkan berkurangnya pasokan Dolar AS dari sektor ekspor.
Di sisi lain, tingginya impor barang dan jasa oleh Indonesia juga menambah tekanan pada Rupiah. Hal ini menyebabkan defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan yang semakin besar, sehingga memperburuk kondisi Rupiah. “Bukan hanya rupiah yang terpukul karena meluaskan kran impor, sejumlah industri dalam negeri seperti tekstil malah gulung tikar dan merumahkan karyawannya,” ucap dia.
8. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan, PKS mendapat tawaran posisi calon wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta 2024. “Ada (tawaran dari Koalisi Indonesia Maju) itu,” ujar Syaikhu saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (18/6). Syaikhu menjelaskan, PKS masih menganalisis terkait tawaran dari koalisi partai politik pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Menurut dia, PKS akan mengkaji opsi-opsi yang ada untuk Pilkada Jakarta 2024. “Makanya sedang kita coba, analisis, kita kaji mana kira-kira yang nanti paling maslahat, kira-kira gitu,” ujar Syaikhu. Di sisi lain, Syaikhu menegaskan, belum ada tawaran kepada PKS untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
9. Ketua DPW NasDem DKI Jakarta Wibi Andriano menyebut hubungan partainya dengan Ridwan Kamil sudah tutup buku. Pernyataan itu disampaikan Wibi merespons alasan Ridwan Kamil tak masuk bursa calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. “Hubungan NasDem dengan Ridwan Kamil saya rasa sudah tutup buku ya,” kata Wibi di program The Political Show CNN Indonesia, Senin (17/6).
Dia tak mengungkap alasan di balik hubungan tersebut. Namun, Wibi memastikan NasDem tak bisa lagi memberi dukungan ke Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. “Enggak tahu ya. Tapi saya denger-denger enggak ada cinta lagi untuk RK dari NasDem,” katanya. Menurut Wibi, baik NasDem maupun RK tak memiliki tujuan yang sama.
Oleh karena itu, kedua pihak melangkah di jalan yang berbeda. Dijelaskan, DPW NasDem Jakarta telah mengusulkan tiga nama hasil Pleno dengan Bappilu terkait cagub Jakarta. Ketiganya yakni Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino.
10. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan partainya mengunggulkan Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024 dibandingkan dua kader lain yang turut diberi surat tugas. Oleh sebab itu, Nurdin berterima kasih kepada Partai Gerindra yang lebih dulu menyatakan dukungan kepada RK. Hal itu membuat RK bisa dipastikan maju dalam Pilkada mendatang dengan dukungan dua partai tersebut. “Tapi sampai saat ini, figur yang kami unggulkan memang Ridwan Kamil di Jakarta,” kata Nurdin Halid, kemarin malam.
“Kami berterima kasih kepada Gerindra karena sudah menyatakan dukungan juga. Berarti Gerindra dengan Golkar itu sudah bisa mencalonkan, tambah satu,” imbuhnya. Namun, dia menegaskan belum ada keputusan resmi dari Partai Golkar terkait pencalonan. Mereka masih akan melihat hasil survei per Juni 2024 sebelum membuat keputusan danresmi diumumkan bulan depan. “Sebab Golkar akan melakukan dua kali survei Mei dan Juni, Juli baru kami melakukan penetapan tentang calon,” katanya.
Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan usulan partainya untuk menduetkan Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep pada Pilkada Jakarta 2024 bisa memberikan dampak yang signifikan. “Pak Zul (Zulkifli Hasan) menganggap kehadiran Mas Kaesang sebagai calon wakil gubernur mendampingi Pak Ridwan Kamil berpeluang untuk menjadi game changer, merubah konstelasi politik dalam Pilkada di DKJ,” kata Eddy, kemarin.
Ia menilai, Kaesang merupakan tokoh muda dan progresif yang juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Oleh sebab itu, duet Ridwan Kamil-Kaesang dinilai bisa memenangkan petarungan Pilkada Jakarta 2024. “Kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan mengusung bersama-sama pasangan calon di Daerah Khusus Jakarta yang akan kita umumkan,” kata Eddy.
11. Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai, Partai Golkar bisa mengalami kekalahan bertubi dari Partai Gerindra jika merestui Ridwan Kamil, kadernya yang mantan Gubernur Jawa Barat itu maju sebagai Cagub pada Pilkada Jakarta 2024. Dedi melihat kemungkinan itu dari sejumlah hal. Pertama, Golkar tidak dominan di Jakarta. “Mengingat Golkar tidak cukup dominan di Jakarta, jangan sampai klaim paling berjasa atas pengusungan Ridwan justru didapat oleh Gerindra,” kata Dedi, Selasa (18/6).
Menurut dia, Partai Golkar tentu berpikir matang soal peluang mengusung pria yang akrab disapa Kang Emil itu. Ia menilai, belum tentu Golkar mendapat kredit atas pengusungan Ridwan Kamil di provinsi tersebut ketimbang di Jawa Barat. Hal kedua, Golkar dinilai bakal mengalami kekalahan selanjutnya, yaitu di Jawa Barat, jika tidak mengusung Ridwan Kamil. Sebab, Partai Gerindra yang berpotensi menang karena mengusung Dedi Mulyadi di Jawa Barat. “Kemudian, dipastikan Golkar alami kekalahan di Jawa Barat tanpa usung Ridwan, dan tokoh potensial menang di Jawa Barat adalah Dedi Mulyadi, artinya Gerindra kembali alami kemenangan. Kondisi itu memungkinkan membuat Golkar ragu (usung Ridwan Kamil di Jakarta),” kata dia.
Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan, visi Anies Baswedan dan Ketum PSI Kaesang Pangarep sulit disamakan, seperti minyak dan air. Ia menilai PSI memiliki rekam jejak yang sering mengkritisi kebijakan Anies Baswedan saat menduduki posisi Gubernur DKI Jakarta. “Akan sangat sulit untuk menyamakan platform jika nama Anies dan Kaesang diusung untuk maju bersama di Pilgub Jakarta November nanti, yaitu apakah ingin keberlanjutan atau perubahan,” kata Igor, Selasa (18/6).
Dijelaskan, pada Pilpres 2024, kedua pihak berada dalam dua kubu yang berseberangan. Anies, yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, menggadang-gadang perubahan. Sementara, PSI ada di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang memilih visi keberlanjutan, yang berarti melanjutkan apa yang sudah dibangun pemerintahan Jokowi sebelumnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi bakal ada tiga poros pengusung calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Yakni, poros pengusung Anies Baswedan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta PDIP yang membentuk poros baru. Sejauh ini,sudah ada tiga partai yang berpotensi mengusung Anies Baswedan yakni PKB, NasDem, dan PKS. Jika koalisi itu benar-benar terbentuk, cawagub berpotensi diisi kader PKS.
Menurut Agung, PDIP tak mungkin rela jika hanya pelengkap. PDIP, kata dia, tentu ingin mendapat kursi cawagub sehingga bakal membentuk poros baru. “Kalau saya lihatnya PDIP bisa jadi tidak akan berkenan kalau hanya sebagai pelengkap, karena wakil Anies ‘jatahnya PKS’. Menurut saya tiga poros kemungkinannya,” kata Agung saat dihubungi, Selasa (18/6).
Poros terakhir adalah Koalisi Indonesia Maju yang merupakan kelanjutan dari Pilpres 2024. Golkar dan Gerindra berpotensi bekerja sama lagi di Jakarta. Sejauh ini, Gerindra sudah memberikan tiket kepada Ridwan Kamil, sementara Golkar masih melakukan survei internal terlebih dahulu. Besar kemungkinan Golkar turut memberi tiket karena Ridwan Kamil adalah kader mereka. “Ridwan Kamil juga menghitung, karena lawannya bukan main-main ini, Anies Baswedan. Enggak mudah itu. RK akan berpikir kalau masuk Jakarta ya siap kalah,” kata Agung.
12. DPW PKB Jatim mengakui, ada wacana menduetkan Kiai Marzuki Mustamar dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma pada Pilkada Jatim 2024. Bendahara PKB Jatim Fauzan Fuadi mengatakan wacana itu muncul saat pihaknya menjaring aspirasi di tingkat bawah. Sebelumnya juga sempat mencuat duet Kiai Marzuki dengan Arzeti Bilbina. “Kalau wacana banyak, kemarin misalnya mengemuka Kiai Marzuki-Mbak Arzeti, ada lagi sekarang muncul wacana ada Kiai Marzuki-Bu Risma,” kata Fauzan di Kantor DPW PKB Jatim, Surabaya, Selasa (18/6).
Wacana-wacana itu, kata Fauzan, muncul ketika DPW PKB Jatim menyerap aspirasi dari bawah dengan menyodorkan berbagai simulasi pasangan tokoh potensial maupun menghimpun nama-nama baru. “Kami tiap saat melakukan simulasi, melakukan yang menjadi tradisi dan kebiasaan di PKB bahwa setiap keputusan politik kami ambil berdasarkan aspirasi dari bawah,” ucapnya. Aspirasi itu, kata dia, datang dari kader PKB, masyarakat umum, ulama, kiai, tokoh masyarakat hingga kalangan pesantren. Nama-nama yang muncul di tiap daerah juga berbeda.
Dijelaskan, PKB Jatim menyatakan keputusan tentang calon gubernur yang akan diusung di Pilkada 2024 menunggu kepulangan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dari Mekkah. “Gus Imin sampai sejauh ini sedang melaksanakan ibadah Haji. Kami akan tunggu perkembangan lebih lanjut sepulang beliau dari Tanah Suci,” kata Fauzan Fuadi.
13. Sistem pengamanan di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur mulai diperketat jelang peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus mendatang. BNPT menyatakan sistem pengamanan diperkuat mengingat Bandara Sepinggan salah satu akses menuju IKN di Penajam Paser Utara. “Hal ini mengingat Bandara SAMS Sepinggan menjadi salah satu akses bandara menuju Penajam Paser IKN,” ucap Kasubdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT RI Kolonel Cpl Sigit Karyadi, Selasa (18/6).
Asesmen yang dilakukan di Bandara Sepinggan meliputi pengamanan perimeter luar, gedung VVIP, terminal kedatangan dan keberangkatan, hingga kargo domestik maupun internasional. Asesmen juga dilakukan terhadap personel serta kelengkapan alat penunjang keamanan dan keselamatan. Jalur evakuasi pun turut dicek oleh BNPT. Sigit menyampaikan bahwa asesmen objek vital dan penguatan pengamanan Bandara SAMS Sepinggan dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan Sekretariat Negara selaku anggota tim keamanan upacara kemerdekaan RI. (HPS)
