Ketua Timwas Haji DPR Muhaimin Iskandar (net)
Isu menarik pagi ini, DPR versus Kemenag soal tambahan kuota haji regular yang diduga dialihkan ke kuota haji plus. Ketua Timwas Haji DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, kebijakan pemerintah mengalihkan separuh kuota tambahan haji reguler ke kuota haji plus atau furoda mencederai rasa keadilan masyarakat yang menunggu lama untuk bisa berangkat haji sekaligus melanggar undang-undang. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak ada pengalihan setengah dari kuota haji tambahan seperti yang disebutkan Timwas Haji DPR. “Jadi tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Itu prinsipnya. Kami tidak menyalahgunakan dan Insya Allah kami jalankan amanah ini sebaik-baiknya,” ujar Yaqut.
Isu menarik lainnya, Kemensos meminta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk menyebut nama-nama pejabat eselon I Bappenas yang terdaftar sebagai penerima bansos. Di sisi lain. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui, saat ini penyaluran bansos dari pemerintah masih kerap tidak tepat sasaran. Ia bahkan menyebutkan, pejabat eselon I di lingkup kementeriannya ada yang terdaftar dan menerima bansos dari pemerintah. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Timwas Haji DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, kebijakan pemerintah mengalihkan separuh kuota tambahan haji reguler ke kuota haji plus atau furoda mencederai rasa keadilan masyarakat yang menunggu lama untuk bisa berangkat haji sekaligus melanggar undang-undang. Muhaimin menyebutkan, saat ini ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil. Kecurigaan itu menyoroti distribusi kuota untuk antrean haji reguler yang digunakan travel-travel tertentu berbasis haji khusus. Lebih lanjut, Gus Muhaimin menyoroti berbagai masalah terkait penyelenggaraan haji 2024 agar segera ditindaklanjuti.
Dia mengungkapkan, hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jemaah. “Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI akan ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus),” katanya di Mekkah, Arab Saudi, Kamis (20/6). Disebutkan, beberapa kasus yang terjadi pada penyelenggaraan haji 2024 merupakan pengulangan tiap tahun yang kemudian lenyap ketika evaluasi atau tidak ditindaklanjuti. “Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya,” ujarnya dalam siaran pers.
Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya menyebut ada indikasi pelanggaran perundang-undangan terkait penambahan kuota haji khusus (ONH Plus) yang dilakukan Kementerian Agama. Pasalnya, Kementerian Agama mengubah secara sepihak kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus menjadi 27.680. “Dengan kata lain, mengurangi jatah kuota haji reguler sebanyak 8.400 kuota karena dialihkan untuk jemaah haji khusus,” ucap Wisnu dalam keterangan tertulis, Selasa (18/6). Wisnu menjelaskan, Kemenag terindikasi melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Pasal 64 Ayat (2) yang mengatur kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari jatah kuota haji Indonesia. “Artinya, jika total kuota haji kita sebanyak 241.000, maka untuk kuota haji khusus seharusnya hanya 19.280,” imbuh Wisnu.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Luluk Nur Hamidah menyebut Kemenag sembrono karena mengalihkan hampir 10 ribu tambahan kuota haji menjadi haji khusus atau ONH plus. Luluk mengatakan seharusnya tambahan kuota haji diprioritaskan untuk jemaah reguler. Tambahan itu bisa mengatasi permasalahan antrean haji yang bisa puluhan tahun. “Ini adalah tindakan yang sangat sembrono yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan ada potensi pelanggaran terhadap undang-undang,” ujar Luluk dilansir situs resmi DPR, kemarin.
Dia mengatakan, antrean jemaah haji saat ini sudah berkisar antara 38 hingga 48 tahun. Menurutnya, tambahan kuota haji itu semestinya diberikan kepada para calon jemaah lanjut usia. Luluk mengatakan batas jatah ONH plus dalam undang-undang adalah delapan persen. Dia menilai kebijakan yang diterapkan Kemenag melebihi batasan itu. “Prosedur dan mekanisme ini tidak digunakan, yaitu cek kepada undang-undang atau aturan bahkan kesepakatan dan hasil konsultasi dengan DPR,” ucap politisi PKB itu. Luluk pun mempertanyakan siapa yang diuntungkan dengan kebijakan Kemenag mengalihkan 10 ribu tambahan kuota haji menjadi ONH plus ini.
2. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak ada pengalihan setengah dari kuota haji tambahan seperti yang disebutkan Timwas Haji DPR. “Jadi tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Itu prinsipnya. Kami tidak menyalahgunakan dan Insya Allah kami jalankan amanah ini sebaik-baiknya,” ujar Yaqut, saat ditemui di Kantor Urusan Haji Indonesia Madinah, Jumat (21/6).
Menag mengakui ada tantangan dalam penyelenggaraan haji tahun ini yakni ruang yang serba terbatas. Dia mencontohkan, pembangunan toilet di Musdalifah seluas lebih dari 2 hektare yang memakan tempat untuk jemaah. Lalu, tantangan juga di Mina, di mana ruang tidak bertambah sementara jumlah jemaah terus bertambah.
3. Kemensos meminta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk menyebut nama-nama pejabat eselon I Bappenas yang terdaftar sebagai penerima bansos. “Makanya, sudah daripada banyak perdebatan lebih baik sebutkan saja. Nanti kami juga bisa tau siapa yang usulkan nama itu,” ujar Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemensos Don Rozano Sigit Prakoeswa, Jumat (21/6).
Menurut Don Rozano, persoalan pejabat Kementerian PPN/Bappenas menerima bansos sudah pernah disampaikan Suharso pada 2021 dan 2023. Isu tersebut kemudian dimunculkan kembali pada Juni 2024. Sampai saat ini Suharso belum pernah menyampaikan informasi resmi kepada Kemensos terkait persoalan itu. Nama pejabat eselon 1 yang dimaksud Suharso juga tak pernah diungkapkan kepada Kemensos.
“Jadi kalau memang ada, kami manusia biasa, ya sampaikan ke kami. Masa 2021 sampai 2024, tiga tahun loh gitu kan. Seperti gitu loh gampangannya,” kata Don Rozano. “Jadi tolong ini penting. Dari kami kalau mau beres-beres, ya beres beres. Tapi dengan cara memperbaikinya yang sudah dilakukan,” sambungnya.
Staf Khusus Mensos Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Suhadi Lili mengungkapkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sudah tiga kali mengungkapkan persoalan itu. “Iya, jadi kami sudah memastikan, melakukan scanning nama-nama orang. Ini bukan yang pertama kalinya Pak (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso ngomong hal serupa. Sudah ketiga kalinya,” ujar Suhadi dalam konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta Timur, Jumat (21/6) sore.
Menurut Suhadi, persoalan ini pernah disampaikan kepada publik oleh Suharso pada 2021 dan 2023 silam. Kemensos mengecek nama pejabat struktural eselon I dan II di kementerian tersebut, apakah terdapat di antaranya yang terdaftar sebagai penerima bansos. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan adanya pejabat yang terdaftar atau bahkan menerima bansos. “Pertama 2021, kedua 2023, yang ketiga sekarang, dan menyebut orang (dengan jabatan) yang sama. Jadi dari situ ya sudah case close, enggak ada uang negara yang keluar,” jelas Suhadi.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Agus Zainal Arifin menambahkan, Kemensos sudah mengecek ulang nama-nama pejabat struktural eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas dalam data penerima bansos. Hasilnya, hasilnya tidak ditemukan satu pun pejabat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kemensos. “Hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pejabat eselon I maupun eselon II dalam DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kementerian Sosial,” jelas Agus.
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui, saat ini penyaluran bansos dari pemerintah masih kerap tidak tepat sasaran. Ia bahkan menyebutkan, pejabat eselon I di lingkup kementeriannya ada yang terdaftar dan menerima bansos dari pemerintah. “Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, aneh kan. Dan sampai sekarang saya kira masih terima,” kata Suharso dalam Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi, di Jakarta, Kamis (20/6) kemarin.
Suharso menekankan pentingnya perbaikan data penyaluran bansos, melalui pemanfaatan sistem Teregistrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Melalui Regsosek, kementerian dan lembaga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data melalui sistem bersama sekaligus mendorong peningkatan akurasi sasaran program pemerintah. Berdasarkan simulasi Kementerian PPN/Bappenas, peningkatan akurasi pensasaran 10 persen yang disertai integrasi program bantuan sosial dapat mempercepat penurunan kemiskinan 0,53 persen poin per tahun.
5. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku telah menyadap lebih dari 500 handphone (HP) untuk lakukan OTT, namun tidak berhasil menemukan pejabat yang melakukan transaksi tindak pidana korupsi, koruptornya makin pintar. “Faktanya itu sekarang lebih dari 500 loh nomor HP yang kita sadap itu kan, berapa puluh penyelenggara pejabat negara kita sadap, zonk isinya. Kan gitu kan,” ujar Alex saat ditemui awak media di Tebet, Jakarta, Jumat (21/6).
Alex mengatakan, penyadapan yang hanya menunggu waktu untuk OTT tak ubahnya menanti pejabat yang sial atau apes. “Kan hanya menunggu orang duduk yang kemudian ngomong secara vulgar di dalam HPnya itu, entah dengan bahasa isyarat atau apa dia akan terima duit,” tutur Alex. Namun, belakangan KPK semakin sulit menemukan pejabat semacam itu. Sebab, para koruptor mempelajari cara KPK melakukan OTT. Teknik penyidik itu terungkap di persidangan kasus korupsi yang dibongkar melalui OTT. “Mereka juga belajar. Lebih hati-hati,” ujar Alex.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak ambil pusing dengan hasil survei yang menyebut citra positif lembaga itu paling rendah. Menurut Alex, apa yang beredar di masyarakat mengenai KPK banyak yang hanya rumor. Karena responden tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi KPK. “Saya sangat menghargai berbagai survei, termasuk tadi saya di-WA (Whatsapp) beberapa teman ‘Pak, itu KPK terendah’,” kata Alex dalam diskusi di Tebet, Jakarta, Jumat (21/6). “Saya tidak terpengaruh dengan survei-survei seperti itu. Sama sekali tidak terpengaruh. Saya masih bisa tidur nyenyak,” tambah Alex.
Mantan hakim Tipikor ini menuturkan, persepsi masyarakat yang tercermin dalam hasil survei sangat dipengaruhi operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ketika survei digelar beberapa waktu setelah publik mendengar pemberitaan OTT di televisi, responden memberikan tanggapan positif. Sebaliknya, ketika KPK lama tidak menggelar OTT responden memberikan tanggapan negatif. “Dan itu betul. Ketika KPK melakukan OTT terhadap menteri, dua minggu kemudian survei naik,” kata Alex.
Seperti diberitakan, hasil jejak pendapat Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menunjukkan, KPK merupakan lembaga dengan citra positif paling rendah. Menurut survei, KPK mendapat penilaian citra positif sebanyak 56,1 persen. Sedangkan, sebanyak 33,4 persen menyatakan buruk dan 10,5 persen mengaku tidak tahu. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga dengan citra positif berdasarkan survei tersebut. Survei menunjukkan, 89,8 persen menilai TNI punya citra baik. Hanya 2,9 persen yang menyatakan buruk dan 7,3 persen tidak tahu.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap pihaknya berhasil menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sebagai hiburan untuk masyarakat dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut Alex kemukakan ketika dimintai tanggapan apakah KPK akan gencar menggelar OTT untuk memperbaiki citra lembaga yang terpuruk berdasarkan survei Litbang Kompas. “Ya okelah OTT, ya syukur-syukur lah kalian dapat nanti kan, ya buat hiburan, ‘tinggggg’, buat masyarakat senang,” ujar Alex saat ditemui awak media di Tebet, Jakarta, Jumat (21/6). Alex mengatakan, persepsi publik terhadap KPK sangat dipengaruhi pemberitaan KPK yang menggelar OTT. Ketika survei dilakukan beberapa waktu setelah KPK menggelar OTT, citra lembaga antirasuah menukik naik.
6. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti tuntutan dan vonis 2,5 tahun yang dijatuhkan untuk anggota III nonaktif BPK, Achsanul Qosasi. Alex mengatakan, dalam perkara itu Achsanul didakwa menerima suap Rp 40 miliar untuk mengondisikan hasil pemeriksaan proyek BTS 4G. Alex menilai, tuntutan dan vonis terhadap Achsanul sangat ringan. “Kemarin kita baru diperlihatkan korupsi Rp 40 miliar, salah satu anggota BPK, dituntut berapa? 5 tahun. Vonisnya berapa? 2,5 tahun,” kata Alex. Ia mengatakan, jika kasus itu ditangani KPK, dirinya memastikan Achsanul tidak akan dituntut hanya 5 tahun oleh JPU KPK. Menurut Alex, untuk kasus gratifikasi terdakwanya dihukum minimal 4 tahun.
7. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan penyidik yang menangani kasus Harun Masiku, jangan sampai mengikuti arahan dari pihak eksternal “Silakan saja penyidik bekerja secara profesional. Jangan sampai mengikuti arahan dari pihak di luar, itu arahan pimpinan,” kata Alex saat ditemui awak media di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (21/6). Alex menegaskan, penyidik KPK tidak boleh menggelar penindakan hukum dengan mengikuti pesanan dari pihak eksternal. Ia mengancam akan memecat penyidik yang mengikuti intervensi tersebut. “Kalau sampai itu ketahuan kalian mendapat perintah dari luar saya pecat kalian,” tegas Alex.
Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri mengatakan, pengembalian uang sebesar 2,6 juta dollar Amerika Serikat (USD) atau setara Rp 40 miliar menjadi pertimbangan meringankan dalam vonis terhadap Anggota III BPK nonaktif, Achsanul Qosasi. Hal itu disampaikannya saat membacakan pertimbangan hukuman 2,5 tahun penjara terhadap Achsanul dalam perkara dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo. “Terdakwa telah mengembalikan keseluruhan uang yang telah diterima secara tidak sah sejumlah USD 2.640 juta yang setara dengan Rp 40 miliar,” kata Hakim Fahzal dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (20/6). Hakim mengatakan, sikap Achsanul yang sopan, tidak mempersulit jalannya sidang, dan belum pernah terjerat proses hukum juga jadi pertimbangan yang meringankan dalam vonis terhadap Achsanul.
8. Kapendam Jaya Kolonel Inf. Deki Rayu Syah Putra membenarkan, mobil berpelat dinas TNI yang ditemukan di markas sindikat pencetak uang palsu di wilayah Jakarta Barat adalah milik Kodam Jaya yang dipegang pensiunan TNI. Namun, mobil itu dipinjam oleh kerabat pensiunan tersebut yang merupakan tersangka dalam kasus ini. “Terkait mobil jenis Hilux berpelat dinas TNI yang ditemukan (di markas sindikat pencetakan uang palsu) adalah benar milik Kodam Jaya,” kata Deki saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (21/6). “Mobil tersebut bisa berada di TKP karena dipinjam oleh keluarganya salah satu tersangka, yakni FF. Mobil itu lalu diparkirkan di garasi di samping TKP,” ungkap Deki. Oleh karena itu, Deki membantah keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini.
Uang palsu senilai Rp 22 miliar yang disita polisi dari empat tersangka di wilayah Jakarta Barat sedianya bakal dibeli oleh warga Jakarta berinisial P dengan harga Rp 5,5 miliar. “Uang palsu ini diproduksi karena ada pesanan dari orang Jakarta, P. P menjanjikan para pelaku yang mencetak uang palsu dengan bayaran 1:4 atau sekitar Rp 5,5 miliar,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Wira Satya Triputra saat jumpa pers, Jumat (21/6). Wira mengatakan, P memesan uang palsu itu dari empat pelaku pemalsuan yakni M, YS, MDCF, dan FF pada April 2024. P disebut memesan miliaran uang palsu untuk ditukar dengan uang asli yang hendak dilakukan disposal atau dihancurkan oleh Bank Indonesia (BI).
Sebelumnya Kasubdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Hadi Kristianto menduga, uang palsu senilai Rp 22 miliar yang disita dari tiga tersangka sindikat pemalsuan uang di wilayah Jakarta Barat dicetak di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. “Betul, diduga dicetak di Sukabumi,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (18/6).
9. Polri akui ada anggotanya yang kurang teliti ketika mengusut kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizky (16) atau Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hal itu saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum Vina dan Eki sebagai kematian tidak wajar pada delapan tahun silam. Sandi menjelaskan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas.
“Ketika laka lantas, anggota menjalanlan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa,” kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/6). Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengatagorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap kasus itu merupakan pembunuhan sadis.
10. Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri mengungkapkan, praktik judi online beroperasi lintas negara dan mulai berkembang pesat sejak pandemi Covid-19. Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti mengatakan aksi judi online tersebut dilakukan secara terorganisir oleh para mafia dari Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Laos atau kerap disebut Geng Mekong Raya. “Ini merupakan transnational organize crime. Para pelakunya adalah kelompok terorganisir yang mengoperasikan perjudian online ini dari Mekong Region Countries,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (21/6). Oleh sebab itu, Krishna mengatakan persoalan judi online tidak hanya menjadi masalah di Indonesia saja, tetapi seluruh negara yang ada di Asia Tenggara, bahkan hingga China. Ia menjelaskan praktik judi online sendiri semakin marak sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Pasalnya, saat itu para penjudi di wilayah Mekong Raya mengalami pembatasan mobilisasi.
Divisi Propam Polri membuka hotline khusus bagi masyarakat yang menemukan keterlibatan polisi dalam kasus judi online. Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono mengatakan lewat saluran tersebut diharapkan masyarakat dapat melaporkan anggota yang bermasalah dalam rangka memberantas judi online di lingkungan Korps Bhayangkara. “Kami ingin dukungan dari semua lapisan masyarakat, mana kala mengetahui ada pelanggaran anggota terkait perjudian pada khususnya atau pelanggaran yang lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (21/6). Syahardiantono menjelaskan pengaduan terkait adanya keterlibatan anggota di kasus judi online dapat dilakukan selama 24 jam melalui nomor WhatsApp 0855 5555 4141.
Mabes Polri menyatakan ada 318 kasus tindak pidana perjudian online yang diungkap selama periode 23 April hingga 17 Juni 2024. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, dari total 318 kasus judi online di berbagai wilayah itu, sebanyak 464 orang ditetapkan sebagai tersangka. “Bareskrim Polri dan jajaran telah berhasil mengungkap kasus perjudian online sejumlah 318 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 464 tersangka,” kata Wahyu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/6).
Wahyu yang juga Wakil Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum Satgas Judi Online mengatakan dari ratusan kasus tersebut, penyidik menyita barang bukti uang sebesar Rp67,5 miliar. Selain itu, polisi juga turut memblokir total 257 rekening bank dan 296 kartu ATM yang terkait aktivitas perjudian. Kemudian, ada barang bukti 494 unit HP dan 36 unit laptop yang digunakan untuk mengoperasikan perjudian.
Dikatakan, Satgas Pemberantasan Judi Online Polri mengungkap tiga situs judi online atau daring selama periode Mei hingga Juni 2024. Tiga situs atau website tersebut yakni 1XBET, W88, dan Liga Ciputra. Komjen Wahyu Widada mengatakan total estimasi perputaran uang di tiga situs tersebut mencapai Rp1,041 triliun. “Estimasi perputaran uang pada ketiga website judi online tersebut mencapai Rp1,041 triliun,” kata dia. Jenderal bintang tiga ini mengatakan, ada 18 tersangka ditangkap terkait tiga situs tersebut.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan, kesimpangsiuran dalam kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizky (16) atau Eky di Cirebon, Jawa Barat, akan dibuktikan lewat proses hukum. “Seandainya nanti ada simpang siur, pengamat mengatakan dan sebagainya, nanti dibuktikan dalam fakta-fakta di lapangan dalam proses hukum nanti,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (21/6). Hadi menjawab diplomatis ketika ditanya apakah pihaknya akan berkoordinasi dengan Kapolri atau Kapolres Cirebon untuk menuntaskan kasus Vina dan Eky dengan cepat. “Ya kami akan lakukan koordinasi ya,” ucap Hadi.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengungkapkan, ada 5.982 tersangka terkait judi online yang ditangkap dan 40.642 situs judi diblokir sejak 2022 hingga Juni 2024 ini. “Mulai tahun 2022 sampai 2024 itu sudah melakukan penindakan di seluruh Indonesia itu 3.975 perkara, dengan tiga tahun terakhir ada 5.982 tersangka,” kata Himawan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/6). Tak hanya itu, Polri juga memblokir 40.642 situs judi serta menyita aset senilai Rp817,4 miliar pada periode yang sama. “Situs yang dilakukan pemblokiran selama tiga tahun terakhir 40.642 situs, serta rekening yang dibekukan sebanyak 4.196 dan aset yang disita Rp817,4 miliar,” ujarnya.
11. Menparekraf Sandiaga Uno menilai dunia akan mempertanyakan kredibilitas Indonesia jika kerap kali berganti-ganti kebijakan. Hal tersebut disampaikan Sandiaga ketika ditanya soal usulan kenaikan pungutan bagi turus asing di Pulau Bali dari US$10 menjadi US$50. “Kalau kita ubah-ubah terus kebijakan kita nanti tingkat kredibilitas Indonesia di mata stakeholders dan dunia akan dipertanyakan,” kata Sandiaga di Aula At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).
Sandiaga menjelaskan kebijakan pungutan wisatawan asing di Pulau Dewata sebesar US$10 baru saja diterapkan Februari 2024 lalu. Ia mengatakan tingkat kepatuhan para wisatawan asing dari kebijakan ini sudah 60 persen. Menurutnya, kebijakan pungutan US$10 ini baru akan dievaluasi pada Agustus 2024.
“Kita harus mampu meyakinkan wisatawan bahwa dengan membayar US$10 itu berwisata di Bali dan juga secara keseluruhan di Indonesia itu memberikan pengalaman yang aman, nyaman, menyenangkan, bersih, terus pariwisata berbasis budayanya dijaga. Itu tugas pertama kita sebelum kita mengutak-atik kebijakan yang belum berumur 6 bulan, masih sangat baru,” ujarnya.
12. Politisi PPP Sandiaga Uno menilai Anies Baswedan sebagai kandidat yang diuntungkan di Pilgub DKI Jakarta 2024 dengan mengusung tema keberlanjutan. “Jadi Pak Anies sangat diuntungkan dengan tema keberlanjutan ini,” kata Sandiaga di Aula At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).
Sandiaga menjelaskan tema keberlanjutan yang selama ini diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto tak cuma muncul di tingkat nasional, tetapi juga di daerah seperti dalam Pilkada Jakarta. Ia meyakini Anies akan dapat limpahan suara dari warga yang pro terhadap tema keberlanjutan dari pemerintahan Prabowo.
“Karena tema nasionalnya keberlanjutan, ini nanti dilanjutkan. Mudah-mudahan nanti pimpinan parpol bisa merumuskan pola pasangan yang kita harapkan. Pilkada ini sejuk, damai, rukun dan bukan jadi pilkada yang panas,” ujarnya. Sandiaga mengatakan PPP belum memutuskan dukungan ke salah satu sosok di Pilkada DKI Jakarta. Namun, ia memberikan catatan bahwa sosok gubernur petahana sangat diuntungkan dalam Pilkada 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak masalah dengan sikap Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang memberi sinyal tidak akan berpasangan dengan dirinya di Pilgub Jakarta 2024 karena ada perbedaan. Anies mengaku dirinya menghormati setiap pandangan yang muncul, termasuk pandangan Kaesang.
“Ya, kita semua menghormati setiap pandangan, menghormati setiap pemikiran,” kata Anies di JiExpo, Jakarta, Jumat (21/6). “Jadi saya selalu mengambil posisi hormat pada apapun yang menjadi pandangan termasuk beliau,” imbuhnya.
Anies juga memastikan akan bertemu Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum Pemilihan Gubernur Jakarta (Pilgub Jakarta) 2024 digelar. Menurutnya, pertemuan dengan Prabowo merupakan ajang komunikasi dan silaturahmi dengan pimpinan partai politik sebelum Pilgub Jakarta 2024. “Jadi (pertemuan) itu adalah sebuah keniscayaan. Karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar,” kata Anies lagi.
13. Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur mengklaim para ketua majelis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyepakati agenda muktamar dilaksanakan pada 2025. Hal ini dikatakannya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Mustofa Aqil Siroj dan Ketua Majelis Pakar DPP PPP Prijono Tjiptoherijanto, di Jakarta.
“Hasilnya konkret, setelah mendengar suara yang berkembang di Rapimnas IX kemarin dari seluruh DPW se-Indonesia maka sepakat kepada aturan AD/ART yaitu muktamar dilaksanakan pada awal tahun 2025,” kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (21/6). Zarkasih mengatakan meski Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy tak hadir, tetapi kesepakatan ini telah bulat dan diikuti bersama. Ia mengatakan Rommy sedang berada di luar negeri dan akan mematuhi keputusan tersebut.
14. KPK sedang mendalami dugaan suap dari mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) kepada Anggota IV BPK Haerul Saleh terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian Pertanian. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto pendalaman ini untuk merespons fakta persidangan dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi SYL dkk di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (19/6) lalu. “Akan didalami sama penyidik,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/6). “Pokoknya akan didalami. Semua informasi, fakta persidangan akan didalami penyidik dalam rangka pembuktian perkara yang masih berjalan maupun apabila ada pengembangan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) nonaktif Kasdi Subagyono mengungkap SYL pernah berbicara empat mata dengan anggota IV BPK Haerul Saleh untuk membahas temuan laporan keuangan terkait opini WTP. Hal itu disampaikan Kasdi saat menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi SYL dkk di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (19/6) lalu.
15. Direktur Eksekutif Parasyndicate Ari Nurcahyo memprediksi pertarungan politik antara Presiden Jokowi dengan PDIP akan berlanjut dalam kontestasi Pilkada 2024. Ari menilai keberlanjutan pertarungan politik itu akan terjadi di daerah yang menggelar pilkada di mana keluarga Presiden Jokowi diusung menjadi kontestan. “Di Sumatera Utara hampir pasti PDIP itu berbeda koalisi tidak akan mendukung Bobby Nasution. Pasti dia berada di seberangnya sebagai lawannya,” kata Ari dalam diskusi daring, Jumat (21/6). Ari menilai Jokowi tak akan pasif dalam kontestasi Pilkada 2024. Ia menyebut Jokowi akan mengorkestrasikan kekuasaan politik yang dimiliki untuk memenangkan keluarganya. Orkestrasi kekuasaan politik itu, menurutnya, akan dilakukan Jokowi melalui partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung keluarganya dalam Pilkada 2024. “Sumber daya politik, mobilisasi politik oleh Pak Jokowi melalui instrumentasi Koalisi Indonesia Maju partai politik-partai politik itu akan berlangsung dengan sangat masif dan maksimal,” ujarnya. (HPS)
