Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti akan mengajak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli. Menurut dia, mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya menjadi salah satu agenda prioritas DPD RI periode 2024-2029. Ia menyebut, wacana mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli saat ini dibahas semua partai politik. Sebanyak 90 anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 mendeklarasikan dukungan terhadap AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung dalam paket Pimpinan DPD RI periode mendatang.
Isu menarik lainnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yakin dirinya akan terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar secara aklamasi dalam Munas Golkar mendatang. Pasalnya, dukungan daerah terhadap dirinya sudah merata. Airlangga berharap ada menteri perempuan dari partainya pada kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. UU Tapera yang belakangan ini mendapat penolakan dari pekerja swasta resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugatnya dua orang yakni Leonardo Olefins Hamonangan S.H selaku karyawan swasta dan Ricky Donny Lamhot Marpaung S.H selaku pelaku usaha UMKM. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti akan mengajak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli. “Kita berdoa supaya pelantikan Pak Prabowo berjalan lancar setelah itu kita akan mengajak beliau bersama sama kita konsep mengembalikan UUD 45 ke naskah aslinya,” kata La Nyalla saat ditemui awak media di Senayan, Jakarta, Minggu (23/6). Menurut La Nyalla, mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya menjadi salah satu agenda prioritas DPD RI periode 2024-2029.
La Nyalla menyebut, wacana mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli saat ini dibahas di semua partai politik. “Dan sekarang saya yakin Pak Prabowo pun juga setuju karena di dalam AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) Gerindra itu kembali ke UUD 1945,” ujar La Nyalla. La Nyalla juga menyatakan pihaknya membangun komunikasi dengan semua pimpinan partai politik menyangkut pengembalian UUD 1945 ke naskah asli, termasuk PDI-P.
La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, DPD periode 2024-2029 akan menjadikan amendemen UUD 1945 kembali ke naskah asli menjadi prioritas. “Kita mau sampaikan kepada mereka (anggota DPD terpilih) kita ini (pada) sudah memutuskan kembali ke UUD 1945 dengan ada lima proposal itu yang akan kita sampaikan ke anggota DPD terpilih,” kata La Nyalla.
Menurut La Nyalla, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amendemen ke-empat yang saat ini berlaku sudah meninggalkan Pancasila. Pernyataan tersebut La Nyalla sampaikan ketika diminta tanggapan bahwa pengembalian UUD 1945 ke naskah asli akan membuat rakyat tidak bisa memilih calon presiden dan wakil presiden secara langsung. “Kita sekarang (dengan UUD hasil amendemen) sudah tinggalkan Pancasila. Apa Anda masih mau pertahankan itu?” tanya La Nyalla.
Sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukung wacana amendemen UUD 1945 yang digaungkan para pimpinan MPR RI. Salah satu yang dia singgung dalam wacana amendemen tersebut yakni mengembalikan kewenangan pemilihan presiden kepada MPR-RI. Cak Imin awalnya menyinggung pemilihan presiden di Amerika Serikat yang tidak dilakukan secara langsung dari tangan rakyat. “Amerika Serikat saja yang menggunakan pemilihan presiden secara langsung (lewat sistem electoral collage) dan memiliki pengalaman demokrasi yang sangat tua, tidak secara langsung (mencoblos dari rakyat) seperti Indonesia,” tutur Cak Imin saat konferensi pers di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6) lalu.
2. Sebanyak 90 anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 mendeklarasikan dukungan terhadap AA La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai calon Pimpinan DPD. Dukungan diberikan sepaket yang meliputi Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung. Dalam deklarasi yang dibacakan di Restoran Telaga Senayan, Jakarta Selatan itu, hadir anggota DPD terpilih Fahira Idris hingga Alfiansyah Komeng. “Mendukung dan mengawal Paket Pimpinan DPD RI Masa Bakti 2024-2029 yang terdiri dari: Bapak AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Bapak Nono Sampono, Ibu Elviana, dan Bapak Tamsil Linrung dalam Pemilihan Paket Pimpinan DPD RI pada 1 Oktober 2024,” kata Fahira dan anggota DPD RI lainnya, Minggu (23/6). Selain itu, mereka juga menyatakan akan berkomitmen secara maksimal untuk mengusung paket calon Pimpinan DPD RI tersebut menjadi pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
Anggota DPD RI Dapil Jakarta Fahira Idris mengatakan, dukungan tersebut sebagai langkah awal penguatan fungsi DPD sebagai perwakilan teritorial yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat di daerah. Fahira juga menyampaikan, deklarasi dukungan itu punya tujuan yang lebih besar ketimbang perihal dukung-mendukung Paket Pimpinan DPD lima tahun ke depan. “Agenda penguatan DPD agar semakin kokoh merealisasikan aspirasi daerah memiliki tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, lembaga ini idealnya dipimpin oleh sosok-sosok pendobrak. Berbagai terobosan yang sudah berjalan lima tahun terakhir ini harus dilanjutkan dan dikuatkan,” ujar Fahira dalam siaran persnya.
Alfiansyah Bustami alias Komeng melontarkan satir di depan sejumlah anggota DPD terpilih dengan topik politik dinasti hingga idealisme lemah setelah mendapat proyek. Candaan Komeng mencuat saat menjadi pembawa acara di Deklarasi Dukungan Paket Pimpinan DPD RI periode 2024-2029 di Senayan Park, Minggu (23/6). Dia merupakan salah satu anggota DPD terpilih dari Dapil Jawa Barat.
Komeng awalnya menyinggung dia terpilih menjadi DPD karena politik dinasti.
“Mohon maaf saya masih menggunakan politik dinasti karena ayah saya ada di sini Pak Bustami,” kata Komeng yang diikuti gelak tawa peserta. Dia lalu berujar, “Walaupun beda Dapil, [Bustami] Dapil Lampung, nah itu ayah saya.”
Nama orang yang dia maksud adalah Bustami Zainuddin yang menjadi anggota DPD dari dapil Lampung di periode 2019-2024. Dia juga terpilih lagi menjadi anggota DPD RI periode 2024-2029.
3. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yakin dirinya akan terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar secara aklamasi dalam Munas Golkar mendatang. “Insya Allah (aklamasi),” tuturnya usai menghadiri acara syukuran puncak Hari Ulang Tahun (HUT) KPPG ke-22 yang digelar di Aula Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (23/6). Airlangga mengklaim, dukungan Partai Golkar untuk dirinya kembali menjadi Ketum sudah merata. Hal ini disampaikan Airlangga usai mendapatkan dukungan dari Pimpinan Pusat (PP) Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) untuk kembali memimpin Partai Golkar periode 2024-2029. “Alhamdulillah dukungan sudah merata dan sudah paripurna,” kata Airlangga.
Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG) mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketum Partai Golkar periode 2024-2029. Dukungan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PP KPPG, Sekarwati melalui pernyataan sikap yang dibacakan dalam acara syukuran puncak Hari Ulang Tahun (HUT) KPPG ke-22 di DPP Golkar, Slipi, Jakbar, Minggu (23/6). Dalam pernyataan sikap ini, Sekarwati menyampaikan, sebagai organisasi sayap partai, KPPG terus berkomitmen dan tegak lurus dengan kebijakan DPP Partai Golkar. Melalui komitmen tersebut, KPPG siap mendukung dan menyukseskan penyelengaraan Munas Partai Golkar yang akan digelar Desember 2024.
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan tugas kepada Ketum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Airin Rachmi Diany untuk bertarung dalam Pilkada 2024 untuk Provinsi Banten. Airlangga dukung Airin menjadi calon Gubernur Banten periode 2024-2029. “Ketumnya diberi penugasan dan kepercayaan Partai Golkar untuk menjadi Gubernur Banten,” kata Airlangga dalam acara HUT ke-22 KPPG yang digelar di Aula DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (23/6).
Ia minta pengurus dan anggota KPPG bekerja keras memenangkan Airin dalam kontestasi Pilkgub Banten 2024. Airlangga meyakini, kearifan lokal atau local wisdom menjadi salah satu kunci kemenangan dalam Pilkada 2024. “Ya pertama tentu kita melihat pilpres dan pilkada adalah dua hal yang berbeda, jadi kalau pilkada melibatkan 514 kabupaten/kota,” ujarnya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6).
4. Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap ada menteri perempuan dari partainya pada kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Ke depan, tentu akan ada sosok-sosok Partai Golkar yang telah berkiprah dan ada di buku yang dibuat oleh KPPG. Insyaallah ada yang diusulkan menjadi menteri,” kata Airlangga dalam acara syukuran puncak Hari Ulang Tahun (HUT) KPPG ke-22 yang digelar di Aula Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (23/6).
Dia berujar, “Saya berharap kali ini menteri dari Partai Golkar ada keterwakilan perempuan.” Namun Airlangga mengatakan penunjukkan menteri sepenuhnya di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia lalu menyebut Partai Golkar akan bergandengan dengan partai lain di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.
5. Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru-baru ini menjadi perbincangan dan mendapat penolakan dari pekerja swasta resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan surat permohonan pada website MK yang dikutip, Sabtu (22/6), gugatan dilayangkan oleh Leonardo Olefins Hamonangan S.H selaku karyawan swasta (Pemohon I) dan Ricky Donny Lamhot Marpaung S.H selaku pelaku usaha UMKM (Pemohon II). Dalam gugatan itu, mereka meminta kepada MK untuk menyatakan isi Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Tapera yang mengatur kewajiban pekerja dan pekerja mandiri ikut Tapera bertentangan dengan UUD 1945.
Dalam surat gugatan tersebut, ada 26 poin yang menjadi alasan para pemohon. Salah satunya, bisa merugikan para pekerja swasta dan juga pekerja mandiri atau pekerja selain PNS yang saat ini diwajibkan menjadi peserta Tapera. Pemohon merasa keberatan dengan kehadiran Program Tapera karena akan merugikan mereka di masa depan. Sebab, ketika pemohon berumah tangga dan menanggung hidup anak, istri, iuran Program Tapera akan menambah beban pengeluaran. Belum lagi seiring berjalannya waktu terjadi inflasi terhadap harga pangan yang membuat keuangan bisa tidak stabil.
6. Polri bakal menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN) Sementara pada Kamis hingga Jumat (21/6). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, jika dalam penyelidikan ditemukan bukti-bukti terjadi pelanggaran dalam pengelolaan PDN Sementara, akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. “Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidana diproses oleh kepolisian,” kata Sigit di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Sabtu (22/6). Sigit menyampaikan, saat ini Polri ikut mengusut gangguan pada peladen PDN Sementara Kemenkominfo. Dia mengatakan, Polri berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penyelidikan gangguan sistem itu.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kemenkominfo segera tangani gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN). Ia meminta Kemenkominfo menjelaskan kepada publik penyebab terjadinya gangguan. “Sebagai mitra tentu saya amat prihatin dan kita ingin Kominfo segera menyelesaikannya,” kata Meutya di gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (23/6). “Yang penting juga untuk menjelaskan sesungguhnya apa yang terjadi, dan apakah ini malfungsi dari pusat data nasional? Atau memang ada serangan gitu? Tapi kita biarkan Kominfo untuk fokus menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Ditjen Imigrasi menambah 100 personel di Bandara Soekarno-Hatta untuk memitigasi gangguan yang diakibatkan masalah pada Pusat Data Nasional Kemenkominfo. Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan, sistem pelintasan di bandara dan pelabuhan belum beroperasi normal. “Untuk mengatasi situasi tersebut, kami menambah personel di tempat pemeriksaan imigrasi. Saat ini konter pemeriksaan di seluruh terminal kedatangan internasional sudah terisi penuh oleh petugas, dan kami tambah dengan konter tambahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6).
7. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, salah satu cara untuk memastikan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia berkualitas baik adalah pemimpin yang bisa menjadi contoh dan teladan. Kata Ahok, pemimpin ibaratnya seorang bapak, sedangkan ASN sebagai seorang anak. “Kalau bapak saya enggak beres, ya pasti saya ikut enggak beres,” ujar Ahok dalam acara “Ask Ahok Anything” di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6).
Masih dalam analogi bapak dan anak, Ahok menegaskan perlunya orangtua meninggalkan jejak yang dapat menjadi contoh baik bagi anak-anaknya. Mau itu jejak iman, integritas, hingga etos kerja. “Hari ini atasan kita tidak meninggalkan jejak itu. Iman pun bisa dipersoalkan,” kata Ahok. Ia mengatakan, Indonesia dengan segala keberagamannya butuh sosok pemimpin yang kuat, yang berani bahkan berkuasa penuh jika ia tidak mau diganggu pihak luar. “Ini cara pandang konfusius, kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus,” imbuh Ahok lagi.
8. PN Bandung menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan terkait kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki hari ini, Senin (24/6). Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bandung, gugatan praperadilan Pegi Setiawan terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung, pada Selasa 11 Juni. Berdasarkan jadwal yang diterbitkan PN Bandung, sidang perdana praperadilan Pegi akan dimulai pukul 09.00 WIB. Sidang ditangani oleh Hakim Tunggal Eman Sulaeman dengan Panitera Pengganti Muhammad Al Atta. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengaku siap melawan praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan alias Pegi Perong. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abast memastikan tim Hukum Polda akan hadir dalam praperadilan tersebut. “Kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan praperadilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/6).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan jajarannya mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina Cirebon secara profesional dan transparan. “Kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan,” kata Sigit kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/6). Jenderal Listyo meminta jajarannya untuk untuk mengumpulkan bukti-bukti tak terbantahkan dalam mengusut kasus yang terjadi pada 2016 lalu. “Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation,” ujar Sigit. “Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan,” imbuhnya.
Keluarga para terpidana kasus Vina dan Eky berencana melaporkan Abdul Pasren ke Mabes Polri. Pasren menjabat sebagai Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam. Pelaporan itu dilakukan lantaran keluarga para terpidana menilai, Pasren membuat fitnah dan kesaksian palsu. Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasren mengaku lima terdakwa yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandy tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan keluarga terpidana yang saat itu bertemu dengan politisi, Dedi Mulyadi. Mereka memastikan bahwa pada saat malam kejadian, para terpidana ada dan tidur di rumah kontrakan Pasren bersama anak Pasren, Kahfi. “Yakin saya, Pak. Kami tidur di rumah Pak RT, sama anak Pak RT-nya juga si Kahfi,” ujar salah seorang saksi Teguh, dalam keterangannya, Minggu (23/6).
9. Ketua Panja Komisi VIII DPR Abdul Wachid menegaskan, Kemenag telah melanggar kesepakatan raker dengan Komisi VIII DPR terkait kuota haji tambahan. Menurut dia, Kemenag juga melanggar Keppres Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445H/2024. Pada 2024, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Kemudian, pada Oktober 2023, Indonesia mendapatkan alokasi kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah.
Alokasi tambahan itu didapatkan setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral bersama Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Dengan demikian, total alokasi kuota haji Indonesia bertambah menjadi 241.000 ribu jemaah. “Raker Komisi VIII dengan Menag pada 27 November 2023 menyepakati, kuota haji mencapai sebanyak 241.000 jemaah yang terdiri atas 221.720 jemaah haji reguler dan 19.280 jemaah haji khusus,” ujar Wachid dalam siaran pers, Minggu (23/6).
10. Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengaku tak tertarik menjadi gubernur di DKI Jakarta, karena bakal mendapatkan banyak musuh jika akhirnya berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Sahroni mengklaim punya sikap lebih keras ketimbang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Kalau Ahok itu galak, saya 1.000 kali lebih galak dari Ahok,” ujar Sahroni di acara Konsolidasi Partai Nasdem di Akademi Bela Negara Nasdem, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/6). Pasalnya, ia mengaku ingin memberantas peredaran minuman keras di Jakarta. Langkah itu, diakuinya bakal membuat dirinya dimusuhi banyak pihak. “Saya bilang, saya kampanyenya pokoknya Jakarta enggak ada miras, restoran semua enggak boleh ada miras,” sebut dia.
Ahmad Sahroni mengakui dirinya tidak akan menang apabila bertarung di Pilkada DKI Jakarta melawan Anies Baswedan. “Pesaing sulit bagi saya. Kalau lawan Anies, saya pasti kalah lah, pasti kalah,” ujar Sahroni. Saat ditanya kemungkinan berduet bersama Anies sebagai cagub-cawagub di Pilkada DKI Jakarta, Sahroni juga menolaknya. “Ih enggak mau,” ujarnya. Sahroni sendiri mengaku, memilih untuk tidak maju di Pilkada DKI Jakarta. Ia lebih memilih menjadi anggota DPR saja. Ia menganggap, bakal memiliki banyak musuh jika suatu saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Tak hanya itu, sampai saat ini belum ada komunikasi dengan partai politik lainnya mengenai wacana mengikuti Pilkada DKI Jakarta. “Enggak (ada komunikasi dengan parpol lain),” ujarnya lagi.
11. DPP PKS memutuskan Mohamad Sohibul Iman untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Jubir PKS Ahmad Mabruri menjelaskan, nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu diajukan lantaran PKS menjadi partai pemenang di Jakarta. “Sebagai Partai pemenang di Jakarta, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai calon gubernur DK Jakarta,“ kata Mabruri dalam keterangan tertulis, Minggu (23/6). “Kandidat yang kami usung adalah Mohamad Sohibul Iman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS,” kata dia. Mabruri menyebit Sohibul Iman merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Apalagi, Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020. (HPS)
