Para Ketum Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo Subianto tak gentar hadapi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Muzani berseloroh Ketua Umumnya, Prabowo mampu menang lawan Anies di Jakarta pada Pilpres 2024 lalu. “Tidak (khawatir). Wong Pak Prabowo saja di Jakarta menang melawan Anies,” kata Muzani.
Isu menarik lainnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ultimatum seluruh jajaran Korps Adhiyaksa untuk menjaga netralitasnya pada Pilkada serentak 2024. Burhanuddin pastikan bakal menindak tegas jajarannya yang coba-coba terlibat politik praktis. Baginya, tidak ada ruang politik praktik, netralitas Adhyaksa harga mati. Yang melenceng akan ditindak. BEM SIlakukan demo 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Namun saat demo berlangsung, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi hadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Papua. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo Subianto tak gentar hadapi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Muzani berseloroh Ketua Umumnya, Prabowo mampu menang lawan Anies di Jakarta pada Pilpres 2024 lalu. “Tidak (khawatir). Wong Pak Prabowo saja di Jakarta menang melawan Anies,” kata Muzani di gedung DPR, Senin (22/7).
Muzani memastikan KIM akan bersatu di Jakarta dan Jawa Barat pada Pilkada mendatang. Menurut dia, partai-partai di KIM saat ini hampir pada keputusan final terkait pilkada di Jabar dan Jakarta. Namun, Muzani enggan mengungkap sosok yang akan diusung koalisinya di dua daerah tersebut. Dia membuka peluang keputusan akan disampaikan menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus. “Ya, bisa last minute, bisa sebelum 17-an,” kata Muzani.
Kata Muzani, partainya mempertimbangkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebagai salah satu bakal calon pendamping Ahmad Luthfi dalam Pilgub Jateng 2024. “Di berbagai macam survei yang kami baca, nama Mas Kaesang menonjol,’’ kata Muzani. Sebelumnya Muzani mengumumkan Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai bakal cagub Jateng.
“Kemudian untuk Jawa Tengah, Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra) putuskan adalah Irjen Pol Ahmad Luthfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya. Menurut Muzani, keputusan partainya mengusung Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai bakal cagub pada Pilkada Jateng diambil setelah melakukan komunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
2. Partai Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Bacagub dalam Pilkada Jakarta 2024. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengumumkan hal itu dalam konferensi pers yang dihadiri Anies di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (22/7) sore. Anies turut hadir dalam konferensi pers di mana Nasdem memastikan dukungan untuknya. Kata Hermawi, keputusan ini diambil usai Nasdem menggelar rapat yang dipimpin langsung Umum Surya Paloh.
“Untuk Pilkada DKI Pak Surya Paloh yang pimpin rapat langsung menetapkan. Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem,” kata Hermawi. Ia menegaskan, Nasdem membebaskan Anies untuk menentukan calon wakil pendampingnya. Namun Anies tak boleh menjadikan kader Nasdem sebagai cawagubnya. “Pak Anies dibebaskan untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat wakilnya tidak boleh dari Partai Nasdem,” ungkapnya.
Sekretaris Bappilu Partai Nasdem, Willy Aditya mengungkapkan, partainya belum terpikirkan untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Kaesang Pangarep pada Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikannya saat ditanya soal keputusan Nasdem mengusung Anies di Pilkada Jakarta, sedangkan Kaesang didukung di Pilkada Jawa Tengah. “Kelihatannya duet Anies-Kaesang itu belum untuk saat ini, belum untuk DKI,” kata Willy ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Willy menyatakan, partainya melihat Anies dan Kaesang berbeda arah sehingga cocok ditempatkan di wilayah yang berbeda. Menurutnya, selama ini Nasdem selalu memutuskan seseorang calon pemimpin dengan melihat hasil survei.
3. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan, PKB sudah mendukung Anies Baswedan sebagai Cagub Jakarta pada Pilkada Jakarta 2024. Jazilul menyebut sikap DPW PKB Jakarta yang mengusulkan Anies sama saja dengan sikap DPP PKB. “Ya sama aja. Sama saja. Iya (DPP PKB) sudah dukung Pak Anies (di Jakarta). Pada saatnya diumumkan,” ujar Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (22/7) malam. Jazilul mengklaim PKB merupakan partai yang pertama kali mengusung Anies untuk maju di Jakarta. Maka dari itu, PKB senang Nasdem mengusung Anies di Jakarta.
Jazilul Fawaid mengindikasikan PKB tidak setuju jika eks Presiden PKS Sohibul Iman menjadi cawagub pendamping Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Jazilul menyebut banyak kader PKB yang levelnya di atas Sohibul Iman. Jazilul mengajak seluruh partai politik yang mendukung Anies Baswedan maju Pilkada DKI Jakarta 2024 duduk Bersama untuk menentukan wagub yang akan mendampingi Anies di Jakarta. “Kan pembandingnya kan Pak Sohibul Iman. Kalau kader PKB yang selevel Pak Sohibul Iman, bahkan di atasnya, banyak stoknya. Makanya kita perlu duduk bersama,” ujar Jazilul .
Bendahara Umum PKB Bambang Susanto mengungkap, Partai Gerindra dan Partai Golkar mengajak PKB mengusung cagub selain Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun Bambang menyebut, ajakan itu baru bersifat informal. “Dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) ya ada lah, misalnya dari Gerindra juga beberapa kali. Menghubunginya ya informal-informal saja. Diajak untuk kerja sama. Terus Golkar juga mengajak,” ujar Bambang di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (22/7). “Tapi belum spesifik, belum spesifik. Ayolah, ayolah, ayolah, gitu saja belum spesifik,” sambungnya. Terkait cagub yang ditawarkan Gerindra dan Golkar, Bambang mengaku tidak disebutkan namanya.
4. Waketum PAN Yandri Susanto mengatakan, partainya terbuka mendukung Anies Baswedan sebagai bacagub pada Pilkada Jakarta 2024, asalkan pasangannya Zita Anjani dari PAN. “Ya kita kalau siapa yang mau mengambil Zita ya silakan, nanti mau siapa gubernurnya kita siap saja,” kata Yandri saat dihubungi, Senin (22/7). Kendati demikian, Yandri menegaskan, terkait Pilkada Jakarta semua kemungkinan masih bisa terjadi, belum ada kepastian soal siapa bakal cagub dan bakal cawagub pada Pilkada Jakarta.
5. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mewanti-wanti seluruh jajaran Korps Adhiyaksa untuk menjaga netralitasnya pada Pilkada serentak 2024. Ultimatum itu disampaikan secara langsung dalam upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 di Gedung Badiklat Kejaksaan RI, Senin (22/7). “Saya ingin mengingatkan tanggal 27 November nanti perhelatan Pilkada serentak akan dilaksanakan. Sehingga diperlukan persiapan, peranan dari jajaran kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu,” ujar Burhanurdin.
Ia memerintahkan kepada seluruh jaksa untuk tidak terlibat dalam politik praktis terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Jaksa Agung memastikan bakal menindak tegas anggota yang masih mencoba terlibat politik praktis. “Saya tegaskan, tidak ada ruang politik praktik bagi kita. Netralitas Adhyaksa adalah harga mati. Kalian melenceng dari situ, aku tindak, ingat itu,” tegas Burhanuddin.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) lakukan demo 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Massa BEM SI mulai berdatangan sekitar pukul 15.10 WIB dan bertahan hingga malam hari. Mereka mengenakan jaket almamater kampus masing-masing. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera dan bannet, di antaranya bertuliskan “Jokowi perusak demokrasi”. Saat demo berlangsung, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Dalam aksinya, BEM SI memberikan nilai 10 dari 100 untuk 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kalau kita beri nilai ya dari 100 mungkin penilaiannya 10 karena 90 persen itu gagal dalam membuat kebijakan,” kata Koordinator Pusat BEM SI Herianto dalam orasinya. Menurut Herianto, Jokowi tak pernah melibatkan masyarakat dalam setiap membuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu, kata dia, hanya menguntungkan beberapa golongan.
“Tidak pernah melibatkan masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan itu hanya untuk kepentingan segolongan saja tidak kepentingan masyarakat,” ujarnya. BEM SI menilai Jokowi gagal dalam memimpin negara. Herianto menyebut mestinya Jokowi meninggalkan legitimasi yang baik kepada masyarakat. “Jangan dia meninggalkan utang udah banyak dan kebijakan yang membuat gaduh dan sebagainya. Ini jadi beban presiden yang baru,” tutur Herianto.
Pada demo tersebut, setidaknya ada 12 tuntutan yang BEM SI suarakan. Di antaranya, meminta Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam Pilkada 2024, menolak kembalinya dwifungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia, serta mengesahkan UU Perampasan Aset, dan RUU Masyarakat Adat. Mereka juga menuntut, cabut UU Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah, cabut dan revisi Permendikbud Nomor 2 tahun 2024, serta menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian.
7. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa (23/7). Pantauan dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Kepala Negara dan Ibu Negara hadir di lokasi acara sekitar pukul 06.30 WIB atau 08.30 WIT. Presiden dan Ibu Negara tampak memakai topi rumbai khas Papua. Presiden juga mengenakan noken atau tas anyaman dari Papua yang diselempangkan di bahunya.
Saat Presiden dan Ibu Iriana berjalan masuk ke venue acara, diiringi musik dan tepuk tangan dari anak-anak yang hadir. Mereka berpakaian seragam SD, SMP hingga pakaian adat. Tampak hadir pula Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Setelah sampai di venue acara, Presiden, Ibu Negara, Ibu Wury dan para menteri menyapa anak-anak yang hadir.
8. Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti akhirnya muncul ke publik setelah rumah dan kantor pribadi digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hevearita tampak hadir di rapat paripurna DPRD Kota Semarang dengan anggenda pembahasan APBD Perubahan 2024. Dia tampak mengenakan baju berwarna pink khas dengan kerudungnya. Seperti diketahui, KPK melakukan penggeledahan di rumah dan kantor Wali Kota Semarang sejak Rabu (17/7) lalu. Sejak saat itu pula, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Mbak Ita tak muncul di Balai Kota Semarang. Mbak Ita juga membenarkan ada aktivitas KPK di kantornya. Untuk itu Wali Kota Semarang perempuan pertama itu akan mengikuti prosedur KPK. “Ya saya akan mengikuti prosedur saja,” jelas Mbak Ita di Gedung DPRD Kota Semarang, Senin (22/7).
Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita akhirnya buka suara ke publik seusai KPK lakukan penggeledahan di kantornya pekan lalu. “Ya, saya pada saat ada kegiatan Pemerintah Kota Semarang, saya ada di kantor, memang di atas,” katanya seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/7).
Mbak Ita, panggilan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu menegaskan, dirinya pun tidak ke mana-mana pascapenggeledahan KPK tersebut. “Saya ada di sini. Saya tidak ke mana-mana, saya di sini,” ungkap perempuan pertama yang menjadi wali kota Semarang, itu. Ia memastikan, kondisinya baik-baik saja selama KPK melakukan penggeledahan. “Alhamdulillah, sampai saat ini saya baik-baik saja,” tegasnya.
9. Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, penyidikan KPK jelang Pilkada kurang baik, memunculkan spekulasi. “Ini sebenarnya kurang pas, pendidikan tindak pidana seharusnya dilakukan jauh-jauh hari,” kata Supriyadi, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Semarang, Senin (22/7). Menurutnya, aktivitas penggeledahan KPK yang dilakukan jelang masa pendaftaran Pilkada 2024 membuat masyarakat bertanya-tanya. “Sehingga muncul spekulasi Mbak Ita (Wali Kota Semarang) dikerjain,”ujar dia. Selain itu, lanjut dia, masyakarat juga berspekulasi adanya operasi politik yang dilakukan jelang dilaksanakannya Pilkada di Kota Semarang. “Muncul spekulasi operasi politik dan macam-macam spekulasi. Kita tahu mau ini terjadi,” terang dia.
10. LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan sembilan orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Ketua LPSK Achmadi menjelaskan, tujuh orang tersebut adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR. Mereka adalah pihak keluarga korban dan pelaku, serta warga yang dijadikan saksi. “Tujuh orang itu ada dari pihak keluarga, ada juga pihak warga yang karena tidak ada status hukumnya,” ujar Achmadi dalam konferensi pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin (22/7).
Menurut Achmadi, LPSK menolak memberikan perlindungan karena para pemohon tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Selain itu, ketujuh pemohon juga dianggap memiliki kecenderungan menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa pembunuh Vina dan Eki. “Para Pemohon dalam memberikan keterangan atau Informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa,” kata Achmadi.
11. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani menjelaskan, Menlu Retno Marsudi sudah berkali-kali mencoba untuk datang ke Palestina. Namun, upaya tersebut selalu mendapatkan halangan dan tidak diizinkan oleh Israel. “Mengenai kemungkinan tentang visiting Palestina, Keinginan untuk berkunjung Palestina itu selalu ada. Sekedar informasi sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Indonesia mencoba, tapi selalu tidak mendapat izin,” ujar Abdul di Kantor Kemenlu, Senin (22/7). Menurut Abdul, saat ini Israel telah menduduki sejumlah daerah di Palestina, khususnya wilayah Tepi Barat (West Banks), Gaza dan Sungai Yordan.
12. Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mengkritik kebijakan Pemprov DKI tidak lagi memikirkan dan memperhatikan masyarakatnya. Anies menilai, Pemprov Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono pelit kepada warganya. Namun Anies tidak menjelaskan secara rinci pernyataannya itu. Tetapi, Anies menyinggung soal sejumlah manfaat dari Pemprov Jakarta yang saat ini sudah tidak lagi diterima masyarakat. “Kita ingin suasana Pemprov DKI yang penuh kasih sayang pada warganya. Pempov yang melihat rakyat seperti saudara dan anak-anaknya, bukan Pemprov yang pelit sama warganya, bukan Pempov yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya,” ujar Anies, kemarin.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjawab kritikan Anies Baswedan terkait pengelolaan Jakarta yang disebut tidak pro masyarakat. Menurut Heru, aturan dan kebijakan yang dijalankan saat menjabat sejak Oktober 2022 sudah sesuai dengan aturan yang ada, termasuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022. APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023. Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat saya yang berhentikan, tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Heru, kemarin. Heru menegaskan soal bansos untuk warga berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak ada pemotongan. Heru mengaku hanya menyesuaikan data penerima. “KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan enggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya dapat KJP? enggak juga. Ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rules yang ada,” kata Heru. (HPS)
