Muhaimin Iskandar dan Gus Yahya (net)
Isu menarik pagi ini, komunikasi atau hubungan PBNU-PKB makin memburuk. Gus Yahya ibaratkan PBNU pabrik mobil dan PKB sebagai produk keluarannya. Selaku ‘pabrik’, kata Gus Yahya, PBNU bisa menarik kembali produknya jika ada masalah kesalahan sistem. Cak Imin pun membalas, yang rusak itu Yahya sama Saifulah Yusuf, ngapain PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak.
Isu menarik lainnya, kontak pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Cagub Jakarta Anies Baswedan makin intens. Ahok mengaku telah bertemu dengan Anies sebanyak tiga kali malah mulai kirim-kiriman nomor WA. Anies pun tidak membantah hubungan akrabnya dengan Ahok. Ia mengaku ngobrol dengan Ahok sebagai teman. Berikut Isu selengkapnya.
1. Hubungan PBNU pimpinan Yahya Staquf dengan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin makin tegang. Wakil Sekjen PBNU Suleman Tanjung menuding PKB dalang di balik demonstrasi massa di depan Kantor PBNU, Senen, Jakpus yang menuntut Ketua Umum dan Sekjen PBNU mundur. Ia mendapatkan banyak bukti bahwa massa tersebut digerakkan PKB.
“Kami mendapatkan banyak bukti, mereka ini memang digerakkan untuk menyerang PBNU,” ujar Suleman dalam keterangannya, Minggu (4/8). Suleman mengklaim, massa digerakkan oleh seseorang bernama Muhamad Solihin yang merupakan pengurus DPW PKB Jawa Barat serta mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu. “PCNU Indramayu juga telah mengkonfirmasi bahwa massa ini digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu,” ujar dia.
Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin alias Gus Addin memerintahkan Banser tak ragu mengusir demonstran di depan Kantor PBNU. Banser merupakan lembaga semi otonom dari Ansor. Gus Addin menyampaikan itu usai pupuhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Santri Gus Dur menggelar demonstrasi di depan Kantor PBNU mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mundur dari jabatannya.
“Kalau masih terjadi aksi lagi di depan kantor PBNU, Banser enggak usah takut-takut, saya perintahkan untuk usir dan gebuk saja kalau tidak mau pergi,” kata Gus Addin dalam keterangannya, Minggu (4/8). Addin mewanti-wanti agar demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu menjadi aksi yang terakhir. Menurutnya, semua pihak termasuk demonstran harus menjaga marwah NU.
“Kemarin cukup yang terakhir, kita jaga Marwah NU. Ini adalah kantor kita semua. Dari sini kita dididik, dibesarkan hingga menjadi seperti ini,” tegas Gus Addin. Menurutnya, Kantor PBNU sebagai gedung sakral menjadi tempat para ulama berkhidmat. “Wajib kita jaga. Ansor Banser akan siaga menunggu perintah ketua umum PBNU,” ujar dia.
Di sisi lain, puluhan massa yang mengatasnamakan “Aliansi Santri Gus Dur Menggugat” lakukan demo di depan Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (2/8) sore. Puluhan pendemo yang memakai kaus bergambar Gus Dur itu membawa sejumlah papan berisi tuntutan. Mereka meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mundur. “Ketum PBNU dan Sekjen PBNU harus mundur,” demikian salah satu papan yang dibawa para pendemo tersebut. Massa juga menuntut PBNU menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB).
2. Ketua Umum PBNU KH Yahya Staquf alias Gus Yahya mengibaratkan hubungan PBNU dengan PKB seperti pabrik mobil dan mobilnya. Ia menganalogikan PBNU sebagai pabrik mobil, sedangkan PKB adalah mobil keluaran pabrik tersebut. Ia mengatakan selaku ‘pabrik’, PBNU bisa menarik kembali atau me-recall produknya jika PKB ada masalah hingga kesalahan sistem. “Ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. [Maka] ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya,” ungkap Gus Yahya, dikutip dari keterangan resmi PBNU, Sabtu (3/8).
Gus Yahya melontarkan pernyataan itu di tengah perang terbuka antara PKB dengan PBNU yang berkecamuk belakangan. Polemik itu berawal dari rencana mengembalikan PKB ke pangkuan PBNU. Gus Yahya menilai banyak konflik yang terjadi antara PKB dan PBNU beberapa waktu terakhir, termasuk terkait rencana Pansus Haji.
Ia pun merespons itu dengan membentuk tim untuk mendalami dan mengkaji ulang hubungan antara NU dan PKB. Tim itu berisikan dua orang yang diisi oleh Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.
3. Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin langsung merespons pernyataan Gus Yahya. Ia menyebut justru Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul lah yang rusak. Menurutnya, pernyataan Gus Yahya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap PBNU. “Omongan Yahya dan Saipul enggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa enggak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU?” cuit Cak Imin via X, Sabtu (3/8).
Cak Imin mengatakan prestasi PKB dalam Pemilu 2024 dicapai berkat keberhasilan kader yang tak lagi bergantung pada orang lain. Dia mengklaim, upaya Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menggembosi PKB tidak berhasil. “Prestasi perolehan PKB pada Pemilu 2024 diakui semua pihak, dan kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagi bergantung pada siapa pun,” cuit Cak Imin via X, Sabtu (3/8). “Digembosi Yahya dan Saiful di Pemilu malah membuat perolehan PKB meningkat tajam. Omongan Yahya dan Saipul enggak laku,” lanjutnya.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyentil balik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang mengibaratkan atas hubungan PBNU-PKB seperti pabrik mobil dengan produk yang mengalami kesalahan sistem. Jazilul menyebut yang bermasalah itu kepala pabriknya. Jazilul menyatakan Gus Yahya merupakan kepala pabrik sandal yang mengurusi pabrik mobil.
“Itu kepala pabriknya yang bermasalah, bukan ahlinya sehingga perlu dibenahi. Kepala pabrik sandal kok ngurusi pabrik mobil, ya amburadul,” kata Jazilul, Minggu (4/8). Jazilul balik bertanya, apa prestasi Gus Yahya selama menahkodai PBNU. Menurutnya, tak ada yang bisa dibanggakan dari PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya.
Jazilul menilai, Yahya Staquf justru membawa PBNU melenceng jauh dari khittah dan adab keulamaan. Jazilul pun lantas membandingkan prestasi PKB yang menurutnya cukup membanggakan belakangan ini. Salah satunya, pencapaian PKB di Pemilu 2024 lalu.
“PKB berhasil menaikkan 10 kursi di DPR RI dan 500 kursi ditingkat kab/kota dan provinsi. Bahkan kini PKB menjelma menjadi partai nasional berhaluan Ahlussunah wal jamaah terbesar di parlemen, bahkan di parlemen dunia,” ujar Jazilul.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak menunjukkan etika keulamaan ketika berencana merebut PKB yang saat ini dipimpin Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Jazilul menjelaskan, menyerobot sesuatu adalah sebuah pantangan bagi ulama. “Disayangkan, organisasi yang didasari keulamaan, ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga,” ujar Jazilul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Jazilul menilai, ketika Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berencana membuat tim untuk merebut PKB, rencana itu sekaligus menunjukkan Gus Ipul tidak paham konstitusi. Gus Ipul tidak memahami tata kelola organisasi dan tata krama, di mana PKB merupakan partai politik, sedangkan PBNU adalah ormas. “PKB berdaulat menjalankan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda,” tegasnya.
4. Kontak pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Cagub Jakarta Anies Baswedan makin intens. Ahok mengaku telah bertemu dengan Anies sebanyak tiga kali dan mulai kirim-kiriman nomor WA. Ahok pun memberitahukan isi percakapannya dengan bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan melalui aplikasi WhatsApp (WA).
Ia menceritakan saling bertukar nomor telepon usai sama-sama menghadiri acara pernikahan anak sahabatnya pada Juli lalu. Keduanya sempat mengabadikan pertemuan tersebut. “Pak Anies tanya, ‘Nomor teleponnya yang mana nih? Terus saya kasih nomor ke Pak Anies. Dia catat. Waktu saya pulang, saya terima WA, ‘test, Anies’,” ujar Ahok di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8).
Ahok pun membalas pesan Anies tersebut. “ Ya terus, saya bilang, ‘ya terima kasih Pak sudah kasih nomor. Kalau ada waktu kita kumpul nih’. (Anies jawab) ‘Ya, Pak siap’. Gitu saja,” cerita Ahok. Ia menuturkan sudah tiga kali bertemu Anies, terakhir pada akhir Juli lalu.
Anies Baswedan tidak membantah hubungan akrabnya dengan Ahok. Ia mulai “mesra” dengan Ahok menjelang Pilkada 2024. Kendati pernah berseteru saat menjadi lawan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kini Anies mulai berkomunikasi dengan Ahok untuk membicarakan hal tertentu baik lewat bertemu langsung atau melalui WhatsApp. “Ya, ngobrol sebagai teman saja, sebagai sama-sama warga. Hal yang biasa kan itu sebetulnya. Teman-teman kan juga komunikasi dengan siapa aja,” kata Anies dalam YouTube Kompas TV, baru-baru ini.
Namun, Anies mengaku tak pernah membahas urusan politik termasuk soal Pilkada Jakarta saat berkomunikasi dengan Ahok. “Kita enggak membahas urusan politik. Kita membahas tentang pribadi-pribadi kita,” ujarnya. Ahok pun tak menyangkal apa yang disampaikan Anies soal komunikasi antara mereka berdua. Ahok menyebut komunikasi yang dilakukan dengan Anies layaknya seorang teman yang mengobrol.
5. Pengusaha Jusuf Hamka bertanya ke masyarakat di car free day Jakarta soal cocok tidaknya dirinya berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024. Momen itu terjadi ketika keduanya bertemu di trotoar Jalan Blora, dekat Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu (4/8) sekitar pukul 07.50 WIB. Keduanya mengklaim pertemuan itu tidak disengaja. Usai bersalaman dan foto bersama, Jusuf Hamka sontak bertanya ke warga yang berkerumun.
“Gimana, cocok enggak nih berdua?” tanya pria yang akrab disapa Babah Alun itu. Pertanyaan itu sontak disambut positif warga. “Cocok, Pak,” jawab warga, kompak. Di depan warga, Babah Alun sempat mengutarakan kekagumannya atas sosok Anies Baswedan. “Ini orang baik, orang amanah, ingat!” ujarnya. Babah Alun mengaku, pertemuannya dengan Anies sama sekali tidak direncanakan. Dirinya memang sedang berolahraga memanfaatkan car free day.
Di sisi lain, Anies juga menganggap pertemuan itu sebagai peristiwa yang wajar. “Papasan ya enggak gimana-gimana. Berpapasan seperti papasan sama semua orang,” ucap Anies. Pertemuan Babah Alun dan Anies berlangsung singkat. Setelah itu, keduanya berpisah. Babah Alun melanjutkan berolahraga. Sementara, Anies bersama sang istri Fery Farhati berjalan ke arah Bundaran Hotel Indonesia.
6. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman menemui eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Pengacara Rizieq, Aziz Yanuar menyebut, pertemuan berlangsung di kediaman kliennya, Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (3/8) sore. “Bang Dasco dan Bang Habiburokhman datang ke Petamburan kami sambut dengan baik dan hangat,” kata Aziz dalam keterangannya, Minggu (4/8). Aziz mengatakan, dalam silaturahmi itu, kedua pihak saling bertukar pikiran.
Rizieq menyampaikan beberapa pesan kepada Dasco dan Habiburrokhman soal keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di antara pesan itu menyangkut komposisi menteri. “Tidak melibatkan lagi para penjahat kemanusiaan dalam kabinet mendatang,” ujar Aziz mengutip pesan kliennya.
Rizieq juga berpesan agar pemerintah melindungi dan mengayomi masyarakat dengan adil dan baik, membentuk kabinet berdasarkan meritokrasi, dan menunjuk menteri yang menguasai bidangnya. Rizieq juga meminta pemerintahan Prabowo-Gibran berpartisipasi aktif dalam membela rakyat Palestina dan menolak tindakan Israel. Terakhir Rizieq meminta kasus tewasnya sejumlah anggota Laskar FPI dalam peristiwa KM 50 diusut tuntas. “Menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak dzalim kepada umat islam dan masyarakat,” ujar Aziz.
7. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap Presiden Jokowi mestinya mempertanggungjawabkan kebijakannya pada rakyat ketimbang meminta maaf. Ia mempertanyakan langkah pemerintah untuk melakukan impor 5,15 juta ton beras tahun ini. “Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (4/8).
Hasto menganggap, selama ini pemerintah tidak benar-benar terbuka dengan data impor beras. Hal-hal itu membuat PDI-P kerap mengkritisi langkah untuk terus melakukan impor. “Partai menegaskan, kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” sebut dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta maaf atas kekhilafan selama memimpin Indonesia. Hal itu disampaikannya di acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka pada Kamis (1/8) malam. Permintaan maaf itu juga disampaikannya atas nama Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.
“Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini,” ujar Jokowi. “Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” lanjutnya.
Presiden menyampaikan, sebagai manusia, dia dan Wapres Ma’ruf tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Sebab, sejatinya Presiden adalah manusia biasa. “Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak,” katanya. “Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, Kerajaan Langit dan Bumi serta apa pun yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,” tambahnya.
8. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar. “Ya begitu, kalau memang semuanya kompak, ingin bersama, ya (lawan) kotak kosong di (Pilkada) DKI,” ujar Jazilul di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta.
Jazilul mengakui partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus. Ia menyebutkan, PKB tertarik gabung KIM Plus untuk menghindari gejolak di Pilkada Jakarta superti yang terjadi pada 2017 lalu. “Kalau kita sudah bersama-sama enggak ada gejolak. Apalagi (kalau) ada tiga poros misalnya, pasti ada akses (gejolak). Apalagi dua poros, lebih punya akses. Itu kan sudah pernah terjadi di (Pilkada) DKI,” kata Jazilul. Namun, ia tidak tahu siapa figur yang akan diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024.
9. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya. “PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong,” ujarnya, Minggu (4/8).
Hasto menyebutkan kontestasi kepala daerah di Jakarta harus mempertemukan figur-figur yang mumpuni. Pasalnya, Jakarta menjadi representasi kemajuan dan peradaban Indonesia. “Kesemrawutan Jakarta juga mencerminkan bagaimana semrawutnya persoalan-persoalan di bidang hukum misalnya, maka Jakarta harus menyajikan suatu kontestasi kepemimpinan yang baik,” sebut dia. Ia mengingatkan berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak menghadirkan calon tunggal di Jakarta.
Ketua DPP PDI-P, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yakin Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak akan berani melawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta. Menurut Ahok, jika KIM plus jadi terbentuk, akan muncul calon independen sebagai lawannya. “Saya berani jamin, kalau KIM plus itu hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih bukan saya nantang orang,” ujar Ahok usai acara Ask Ahok Anything yang dilaksanakan di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8). “Tidak akan pernah berani melakukan satu (calon) lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya, akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul,” imbuh Ahok.
Dia enggan menerangkan soal siapa calon independen yang dia maksud. Yang pasti, kata Ahok, memunculkan calon independen pun tidak mudah. “Saya kira kalau KIM plus berhasil (membuat satu calon maju) dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lakukan kotak kosong akan dipermalukan. Akan habis nanti,” lanjut dia.
10. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, keputusan untuk memanggil Wali Kota Medan Bobby Nasution di muka sidang atau tidak menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum. Nama Bobby sebelumnya muncul dalam sidang dugaan suap eks Gubernur Maluku Utara, (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) terkait keberadaan “Blok Medan” yang merujuk ke menantu Presiden Jokowi tersebut. “Kita serahkan saja sama jaksa penuntut umum ya, apakah memang kebutuhan untuk persidangan itu perlu memanggil atau tidak,” kata Tessa Mahardhika Sugiarto, Minggu (4/8).
Tessa mengatakan, sejauh ini KPK belum menerima informasi lebih lanjut dari jaksa. Di sisi lain, dalam kasus Abdul Gani lainnya, yakni dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang saat ini masih di tahap penyidikan, belum dibutuhkan keterangan Bobby. “Di posisi penyidik belum ada kebutuhan untuk memanggil yang bersangkutan, masih didalami prosesnya,” kata Tessa.
KPK menduga Pemkot Semarang menyunat upah para pegawai. “Take home pay yang didapat para pegawai tersebut mengalami pengurangan dari apa yang seharusnya mereka dapat,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (4/8). Tessa mengatakan, pelaku diduga memotong upah pungut yang menjadi jatah pegawai di lingkungan Pemkot Semarang.
Sebagaimana diketahui, salah satu dugaan korupsi di Pemkot Semarang menyangkut dugaan pemerasan upah pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah. “Dugaan pemotongan jatah upah pungut para pegawai,” ujar Tessa.
11. Bendahara Umum Projo, Panel Barus meyakini Ridwan Kamil mampu mengalahkan Anies Baswedan jika jadi maju dalam Pilkada Jakarta 2024. “Incumbent itu enggak pernah menang di Jakarta,” ujar Panel Barus di DPP Projo, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8). Selain itu, keunggulan survei di Jakarta seringkali meleset dan kemenangan justru didapat oleh tokoh yang elektoralnya lebih rendah. “Mau bukti? 2012 di survei siapa yang unggul? Foke (Fauzi Bowo), yang menang Jokowi. 2017, di survei yang tinggi siapa? Ahok, yang menang? Anies. Nah berartikan yang di survei yang tinggi malah yang engga menang,” tutur Panel.
Ia optimis Anies tak akan bisa menang jika lawannya Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. “Makanya Projo optimis Ridwan Kamil. Masalah wakil teman-teman partai yang ngurus itu. Kami tunggu, kami akan dukung dan gerakan mesin Projo di 267 kelurahan di Jakarta dan 44 kecamatan kita gerakan untuk menangkan Ridwan Kamil,” ujarnya.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi salah satunya mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar. Aturan tersebut dituang dalam pasal 103 yang merinci soal pelayanan kesehatan reproduksi. “Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi,” bunyi pasal 103 ayat (1) PP Kesehatan.
Adapun di Pasal 103 ayat 4 merinci lagi soal pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksudkan itu meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining. b. pengobatan, c. rehabilitasi, d. konseling, dan e. penyediaan alat kontrasepsi. Pasal itu menjelaskan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.
Hal itu dilakukan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah maupun kegiatan lain di luar sekolah. Pasal tersebut juga mengatur pelayanan konseling kesehatan untuk pelajar. “Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh tenaga medis, itu tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya,” bunyi ayat (5) pasal 103 PP Kesehatan. (HPS)
