Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (net)
Isu menarik pagi ini, Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri memastikan hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Mega mengatakan, dirinya hanya menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. PDIP Megawati Sukarnoputri mengendus misi tertentu terhadap penjabat kepala daerah dalam proses Pilkada 2024. Ia meminta para Pj kepala daerah netral pada gelaran pilkada 2024.
Isu yang tak kalah menarik, Konflik PKB dengan PBNU kian memanas. DPP PKB melaporkan eks Sekjen PKB Lukman Edy ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik.Di sisi lain, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Timwas Haji DPR, Muhaimin Iskandar dilaporkan ke MKD DPR. Pelapornya adalah Ketua Padepokan Hukum Indonesia Musyanto. Ia menduga Cak Imin menyalahgunakan wewenang dengan mengajak istrinya, Rustini Murtadi dalam Timwas Haji 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri memastikan hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Pernyataan itu disampaikan Mega di tengah isu kerenggangan dirinya dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Mega mengatakan, dirinya hanya menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
“Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok,” kata Megawati saat memberi sambutan pada acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8).
Mega menegaskan, wacana presiden tiga periode bertentangan dengan konstitusi. Menurut dia, masa jabatan Presiden telah dibatasi sejak reformasi berakhir. “Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan,” kata Megawati.
Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Presiden ke-5 RI itu mengaku hanya tidak ingin republik ini rusak. Apalagi, dirusak oleh penduduk atau pemimpinnya sendiri. “Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Mega.
2. Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengendus misi tertentu terhadap penjabat kepala daerah dalam proses Pilkada 2024. Ia meminta para Pj kepala daerah netral pada gelaran pilkada 2024. “Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya,” kata Megawati di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8).
Ia pun berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan sesuai aturan. Mega meminta agar tak ada lagi kecurangan di pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). “Terus sekarang, biarin itu Pilkada itu jalan yang benar saja. Enggak usah pakai TSM-TSM. Udah deh, enggak usah. Kasihan pada rakyat tuh, jangan dibodohi melulu, kasihan,” ucapnya.
Megawati mengingatkan semua pihak tak menggunakan cara-cara yang mengintimidasi. Semuanya harus mengedepankan azas kekeluargaan. Ia menyebut Bung Karno sebagai pendiri bangsa juga telah berkorban dulu kala agar tak terjadi perang saudara. Megawati menegaskan ia bukanlah sebagai provokator atau memprovokasi dengan melontarkan pernyataan demikian.
“Tapi kalau yang lain saya enggak berani, diam aja. Tapi lama-lama saya mikir, enggak deh gue barang antik, gue ngomong aja, ingin tahu reaksinya,” ujar dia. Mega lantas bercerita saat bertemu rakyat usai Pemilu 2024. Ia mengaku banyak di antara mereka yang ingin memilih Capres PDIP, Ganjar Pranowo. Namun, Mega mengaku mereka tak jadi memilih Ganjar karena diminta paslon yang lain.
3. Konflik PKB dengan PBNU kian memanas. DPP PKB melaporkan eks Sekjen PKB Lukman Edy ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu terdaftar dengan nomor register LP/B/262/VIII/2024/Bareskrim Polri tanggal 5 Agustus 2024. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, laporan ini dilayangkan terkait pernyataan Lukman Edy di Kantor PBNU beberapa waktu lalu.
“Kami DPP PKB bersama tim kuasa hukum, melaporkan Lukman Edy yang menyebarkan berita yang dikonsumsi oleh publik, yang itu membahayakan sebagai ujaran kebencian atau pencemaran nama baik,” kata Cucun usai membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/8) sore.
Cucun menduga Lukman Edy melanggar ketentuan pidana karena telah mencemarkan nama baik PKB dan pimpinan partai, Muhaimin Iskandar. Beberapa pernyataan Lukman yang dinilai merugikan PKB antara lain terkait transparansi tata kelola keuangan partai. “Padahal Lukman Edy bukan bagian dari partai sehingga tidak mempunyai kapasitas ngomong tentang dinamika internal PKB,” kata dia.
Cucun menilai pernyataan Lukman terkait Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar merupakan bentuk ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap pimpinan maupun institusi partai. Dia juga mempertanyakan alasan Lukman menyampaikan pernyataan tersebut di kantor PBNU, karena dia tidak lagi memiliki jabatan di PKB. “Saudara Lukman ini bukan siapa-siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang PKB maupun pimpinan PKB,” tegas Cucun.
4. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dilaporkan ke MKD DPR. Ketua Padepokan Hukum Indonesia Musyanto melaporkan Cak Imin karena dianggap menyalahgunakan wewenang dengan mengajak istrinya, Rustini Murtadi dalam Timwas Haji 2024. “Karena ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau kekusaan ngajak seorang istri untuk dilibatkan dalam Timwas Haji. Nah itu bertentangan dengan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik. Itulah, itu yang kami laporkan,” ujar Musyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).
Musyanto menduga Cak Imin menyalahgunakan anggaran negara demi kepentingan istri dan pribadi. Di sisi lain, ia mengeklaim, laporan tersebut tidak berkaitan dengan kisruh antara PKB dan PBNU yang sedang memanas akhir-akhir ini. “Oh enggak ada, kita di luar itu. Enggak ada urusan, kita bukan orang, anggota di situ,” ucap Musyanto. Menurut dia, laporan tersebut dilayangkan sebagai bentuk pengawasan demi pembangunan negara ke depan.
Terpisah, Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam menyebut laporan Musyanto itu masih dipelajari di sekretariat. “Kami belum pelajari berkas laporannya karena saat ini sedang diperiksa di secretariat. Laporan tersebut baru akan dibahas setelah masuk masa sidang karena saat ini kami sedang reses,” ujar Dek Gam.
Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, laporan terhadap Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar ke MKD DPR belum tentu ditindaklanjuti. Menurut dia, laporan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan itu perlu dikaji lebih dahulu oleh MKD DPR sebelum diproses. “Ketika orang misalkan melaporkan itu apa yang mesti dilaporkan, nanti MKD akan mengkaji, belum tentu bisa dilanjutkan itu laporannya ya,” kata Cucun di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/8).
Cucun menjelaskan, keberangkatan Cak Imin bersama istrinya itu aturannya sudah ada. Karena itu, dia menilai aduan tersebut aneh, pelapor tidak memahami hal yang dilaporkannya. “Semua ada regulasinya, saya tanggapi langsung juga sekarang bahwa yang melaporkan tidak memahami tentang tata kelola keuangan, semua by law yang dilakukan. Ada kajian-kajiannya, ada peraturan menteri keuangan. Beliau pimpinan DPR baca PMK nomor 164 tahun 2016, ada regulasinya tidak sembarang semua,” kata Cucun.
Ratusan anggota Banser Gerakan Pemuda (GP) Ansor berkumpul di halaman kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senin (5/8). Mereka berseragam lengkap warna loreng dengan topi baret. Menurut pengakuan seorang anggota Banser, mereka akan mendapat pengarahan langsung dari Ketua GP Ansor Addin Jauharuddin.
Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin meminta tak ada lagi pihak yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dihentikan. Dia meminta aksi itu dihentikan agar marwah Nahdlatul Ulama tetap terjaga karena merupakan kantor yang banyak membesarkan para tokoh. “Kemarin cukup yang terakhir, kita jaga Marwah NU. Ini adalah kantor kita semua. Dari sini kita dididik, dibesarkan hingga menjadi seperti ini,” kata Addin dalam keterangan pers, Senin (5/8).
Dia menilai, aksi terakhir kemarin sudah kelewat batas dan melanggar etika NU. Addin meminta Banser bisa membantu pengamanan jika terjadi demo kembali. “Siapa pun yang demo depan PBNU, apa pun urusannya, maka akan berhadapan dengan kami,” katanya. Mantan Ketua Umum PB PMII dan Sekjen KNPI ini menegaskan bahwa gedung NU adalah gedung keramat, tempat para ulama berkhidmat. “Wajib kita jaga. Ansor Banser akan siaga menunggu perintah ketua umum PBNU,” tandasnya.
5. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mempertanyakan alasan PBNU mengundang dirinya karena PKB tak ada urusannya dengan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, entitasnya berbeda.”Tiba-tiba bikin tim mengundang saya. Kayak dagelan aja. Untuk apa? Mana mungkin saya memenuhi undangan mereka? Secara organisasi kita enggak ada urusan sama Gus Yahya dan Saiful. Kita entitas berbeda,” kata Hasanuddin, Senin (5/8).
Hasanuddin menegaskan tak akan mungkin dirinya datang untuk memenuhi panggilan PBNU. Ia heran dengan sikap PBNU. Sebelum pemilu 2024 menyatakan PKB bukan representasi NU. Kemudian lakukan penggembosan ketika pemilu 2024, merusak PKB, dan mengadu domba NU dengan PKB. “Begitu pasca pemilu PKB suaranya naik drastis, kursinya naik signifikan lebih dari 2.150-an kursi semua tingkatan, eh dikatain kita melenceng bahkan rusak,” kata dia.
6. Presiden Jokowi akan menggelar rapat koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 13 Agustus 2024. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Disebutkan, pertemuan itu akan menjadi rangkaian jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di IKN. “Tanggal 13-nya (Agustus) bupati, walikota, gubernur se-Indonesia juga akan datang rapat koordinasi dengan pak Jokowi,” kata Raja Juli di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (5/8). “Insya Allah ya, Pak Jokowi tanggal 11 siang atau sore akan berangkat ke IKN, tanggal 12-nya akan ada rapat kabinet paripurna di sana,” katanya.
Kasetpres Heru Budi Hartono mengatakan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Presiden SBY belum memberikan konfirmasi hadir pada upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). ‘’Belum ada,” kata Heru sambil berlalu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8). Heru mengatakan semua mantan-mantan presiden RI sudah diundang untuk upacara di IKN. “Mantan-mantan kepala negara tentunya diundang semua,” ucapnya.
7. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan Benny mendapat informasi soal pengendali judi online berinisial T dari Kepala UPT BP2MI Serang Joko Purwanto, yang kini sudah wafat. Djuhandhani menjelaskan, hal ini diungkapkan Benny dalam pemeriksaan kedua yang dilakukan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/8). “Karena yang bersangkutan yang menyampaikan inisial T itu ternyata juga tidak ada. Dari mana (sumbernya)? Dari Pak Joko Purwanto, Pak Joko Purwanto saat ini sudah meninggal,” kata Djuhandhani.
Bareskrim Polri menyebut Kepala BP2MI Benny Rhamdani bakal menyampaikan permohonan maaf ke publik buntut ucapannya yang menyebut Mr. T sebagai dalang judi online. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menyebut permintaan maaf itu akan dilakukan Benny lantaran dia tidak tahu sosok Mr. T yang dia sampaikan. “Tadi yang bersangkutan menyampaikan kami akan mohon maaf langsung melalui media tapi lebih lanjut silahkan tanyakan kepada beliau,” ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (5/8).
Djuhandani menjelaskan dalam pemeriksaan kedua, Benny mengaku tidak mempunyai bukti soal sosok T yang sempat disebut sebagai dalang judi online. “Kami pertanyakan terkait inisial T yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu mister T,” jelasnya.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro membantah telah menerima identitas dan bukti-bukti terkait dugaan keterlibatan sosok T sebagai dalang judi online dari Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Ia menjelaskan dalam pemeriksaan kemarin, penyidik baru mendalami peristiwa rapat terbatas yang dimaksud oleh Benny.
Ia menyebut ketika penyidik mencoba mendalami sosok T yang disebut Benny, yang bersangkutan langsung meminta agar pemeriksaan ditunda dan dijadwalkan ulang. “Ketika kita sudah melangkah tentang berita-berita di medsos yang beredar, statement-statement dia, setelah itu (Benny) minta untuk ditunda pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
Bareskrim Polri menyebut Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku tidak mempunyai bukti soal sosok mister T yang sempat disebut sebagai dalang judi online. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro usai memeriksa Benny untuk yang kedua kalinya, pada Senin (5/8). “Kami pertanyakan terkait inisial T yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu mister T,” ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri.
8. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengatakan partainya akan ikut keputusan KIM di Pilgub Jakarta 2024 dengan mengusung Ridwan Kamil sebagai Cagub Jakarta. “Sekali lagi ditegaskan sikap PSI secara umum akan mengikuti garis dari KIM. Jadi apapun keputusannya, mudah-mudahan diputuskan secara kolektif,” kata Raja Juli di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (5/8).
Raja Juli mengatakan Ketua Umumnya, Kaesang Pangarep tetap berpeluang maju meski belakangan putra sulung Presiden Jokowi itu berencana menemani istrinya kuliah S2 di Amerika. Menurut Juli, rencana Kaesang menemani istrinya kuliah di AS itu sifatnya masih pertimbangan pribadi. “Tapi ketika ada rekomendasi dan itu adalah rekomendasi dari teman-teman KIM dan ini merupakan kebaikan untuk publik saya pikir Mas Kaesang akan mempertimbangkan ya, keputusannya tentu terakhir di beliau dan istri,” katanya.
Terpisah, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep merespons Ridwan Kamil alias RK yang akan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub Jakarta 2024. “Ya enggak masalah, saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya,” kata Kaesang di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (5/8).
Putra bungsu Presiden Joko wi itu mengatakan hingga saat ini partainya belum mengambil keputusan soal sosok yang akan diusung partainya di Pilgub DKI. Dia bilang PSI baru memberikan dukungan kepada Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah. “Ya kalau untuk di Jakarta kita tunggu, kan selama ini ada Pak Anies ya. Ada juga yang terbaru ini pak RK,” katanya.
Meski begitu, Kaesang menyatakan dirinya siap juga jika diminta untuk maju. Dia mengaku siap jika harus berhadapan dengan Anies maupun RK. “Kalau saya pribadi, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke pilkada melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan kamil juga saya berani,” kata Kaesang.
9. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie mengatakan, pihaknya tetap mendukung Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Ia menyebut, keputusan itu dipegang teguh meskipun Partai Golkar mengajukan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil jadi penantang Anies. “Untuk (Pilkada) DKI kan Nasdem sudah Anies, berarti kan Anies yang terbaik untuk Nasdem dan saya secara pribadi juga begitu,” ujar Effendi, Senin (5/8). Menurutnya, langkah mendukung Anies harus dipegang teguh sebagai fatsun politik meskipun saat ini muncul wacana untuk membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang dijadikan strategi untuk menarik partai-partai politik di luar KIM.
10. PDI-P akan meminta jatah posisi calon wakil gubernur, jika resmi berkoalisi dengan PKS dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur pada Pilgub Jakarta 2024. “Kalau misalnya PDI-P kemudian memutuskan langkah politik di Jakarta dengan mendukung Anies Baswedan saya pikir PDI-P tentu akan meminta posisi nomor 2 (calon wakil gubernur),” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, Senin (5/8). “Karena PDI-P setelah PKS merupakan partai yang memiliki raihan signifikan di DPRD Jakarta hasil Pemilu kemarin,” sambung Bawono.
Ia memperkirakan PDI-P tidak bakal memaksakan kader mereka buat diusung sebagai calon gubernur Jakarta buat menghadapi dominasi partai-partai di kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengeklaim, partainya akan mengusung calon sendiri pada Pilkada Jakarta dan siap berkompetisi dengan KIM Plus “Insya Allah Jakarta kami punya calon,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8). Namun, Said enggan mengungkap sosok yang bakal dijagokan PDI-P pada Pilkada Jakarta. “Kami lagi menggodok calon sendiri,” kata dia.
11. Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus segera umumkan cawagub yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024 mendampingi Ridwan Kamil. “Untuk wakilnya nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media,” kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8). Dasco enggan membeberkan partai politik dari luar KIM yang akan bergabung ke KIM Plus untuk Pilkada Jakarta. Wakil ketua DPR ini hanya menyebut partai politik yang bergabung di KIM Plus tidak hanya satu partai.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, ada tiga faktor yang membuat Ridwan Kamil bisa membalik keadaan atau unggul dalam Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya, kutukan petahana di Jakarta. Menurut Adi, ada semacam kutukan petahana yang kembali maju pada Pilkada Jakarta, kalah. Sebagai contoh, Fauzi Bowo sebagai petahana yang memiliki elektabilitas tinggi kalah pada Pilkada Jakarta 2012. Saat itu, Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli dikalahkan pasangan Jokowi-Ahok.
12. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bekerja sama dengan PDI-P jika tak ingin kehilangan tiket untuk maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, langkah itu mesti ditempuh karena Koalisi Indonesia Maju (KIM) berupaya memperbesar anggotanya dengan mengajak partai politik lain dengan membentuk KIM Plus.
13. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membunuh seorang pilot berkebangsaan Selandia Baru bernama Glen Malcolm Conning (50), di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (5/8). Pilot helikopter milik PT. Intan Angkasa Service itu dibunuh KKB ketika mengangkut empat penumpang dan mendarat di Distrik Alama “Benar telah terjadi penyanderaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh KKB terhadap Mr. Glen Malcolm Conning yang merupakan pilot Helikopter milik PT. Intan Angkasa Air Service,” ujar Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Brigjen Faizal Ramadhani melalui keterangan tertulis, kemarin.
Faizal mengungkap, aksi pembunuhan tersebut diketahui melalui seorang saksi berinisial D. Menurut saksi, KKB langsung mendekat ketika helikopter mendarat dan membunuh pilot asing tersebut. “Mereka dicegat oleh KKB menggunakan senjata api. Kemudian pilot dan penumpang diturunkan dari helikopter dan dikumpulkan di lapangan, tepatnya sekitar lokasi helikopter mendarat,” ungkapnya.
14. Kemenkes jelaskan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang sudah menikah. Adapun penyediaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini menuai protes karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja. “Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS),” kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Senin (5/8
Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi. Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi. Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan. “Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran,” ucap Nadia. (HPS)
