Mensesneg Pratikno (net)
Isu menarik siang ini, Mensesne Pratikno membantah isu Presiden Jokowi cawe-cawe dalam kepengurusan baru PDI-P. Menurut Pratikno, Presiden sama sekali tidak ikut campur dalam hal tersebut. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayan, membantah kabar yang menyebut Presiden Jokowi membentuk tim untuk mengkaji aspek hukum perpanjangan masa bhakti pengurus PDI-P. Ari menegaskan, perpanjangan maupun pergantian kepengurusan merupakan ranah internal parpol.
Isu menarik lainnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dapat bocoran dari presiden terpilih Prabowo Subianto perihal kabinet Prabowo yang akan diumumkan pada 21 Oktober 2024 atau sehari setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Luhut juga menerangkan, Prabowo akan menggelar sidang kabinet perdananya pada 23 Oktober 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Mensesne Pratikno membantah isu Presiden Jokowi cawe-cawe dalam kepengurusan baru PDI-P. Menurut Pratikno, Presiden sama sekali tidak ikut campur dalam hal tersebut. “Jadi enggak ada sama sekali cerita itu (Presiden cawe-cawe),” ujar Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Selasa (6/8). Seperti diketahui, baru-baru ini media sosial ramai membahas isu cawe-cawe Presiden dalam kepengurusan baru PDI-P. Presiden dikabarkan sudah membentuk tim hukum untuk mendalami surat keputusan (SK) kepengurusan baru partai berlambang kepala banteng tersebut.
Pratikno mengungkapkan, dirinya sudah menyampaikan secara langsung isu tersebut kepada Presiden Jokowi pada Selasa (6/8). Kepala Negara juga langsung memberikan respons secara spontan. “Ya, ini tadi saya tunjukkan ke Pak Presiden, beliau juga (merespons) “Woh, ada berita apa ini?” Padahal, kita sama sekali, beliau sama sekali tidak tahu sama sekali tentang hal itu,” ujar Pratikno. Dalam kesempatan tersebut, Pratikno pun menjawab soal kemungkinan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Menurut Pratikno, saat ini dirinya belum tahu jadwal pertemuan itu. Sebab, jadwal Kepala Negara pada bulan Agustus ini padat. “Saya belum tahu jadwalnya. Kan dalam bulan Agustus ini kan juga banyak, banyak event ya. Yang jelas nanti pada tanggal 16 (Agustus) ada pidato kenegaraan, kemudian tanggal 17 (Agustus) ada upacara detik-detik proklamasi,” ujar Pratikno. “Dan nanti Pak Presiden akan hadir menjadi inspektur upacara di IKN,” katanya lagi.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayan, membantah kabar yang menyebut Presiden Jokowi membentuk tim untuk mengkaji aspek hukum perpanjangan masa bhakti pengurus PDI-P. Ari menegaskan, perpanjangan maupun pergantian kepengurusan merupakan ranah internal parpol. “Sama sekali tidak benar. Presiden tidak pernah membentuk tim khusus untuk mengkaji aspek hukum dari perpanjangan masa bhakti pengurus PDI-P,” ujar Ari dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8).
“Perpanjangan dan pergantian susunan kepengurusan partai politik merupakan urusan internal sesuai dengan AD/ART dari partai politik tersebut,” tegasnya lagi. Ari menuturkan, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik didaftarkan ke Kemenkumham dan selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Menkumham.
2. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah, hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Meski demikian, dia mengkui, PDI-P beberapa kali berseberangan dengan kebijakan yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. “Dan itu betul (Megawati-Jokowi baik-baik saja). Selama ini Ibu Megawati itu tidak pernah mengeluarkan statement langsung kepada Bapak Presiden Jokowi maupun tidak langsung. Tidak pernah Ibu mengatakan itu,” kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8). “Bahwa ada kebijakan realitas yang berbeda, kita semua tahu,” ujarnya lagi.
Said juga membantah jika ucapan Megawati yang mengungkap adanya keinginan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode merupakan niat buruk untuk menyudutkan Jokowi. Ia pun tak habis pikir jika ada orang yang mengatakan demikian. Sebab, menurutnya, Megawati mengatakan hal tersebut bertujuan menegakkan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dua periode. “Ibu (Megawati) menempatkan diri dalam konteks ketatanegaraan kita. Bukan bahasa niatan buruk. Saya tidak tahu niatan buruk keluar dari mana bahasa itu. Pertanyaan tadi. Itu mengerikan untuk ukuran saya,” ujarnya.
Ketua Banggar DPR ini mengajak semua pihak menjaga konstitusi. Menurutnya, pernyataan Megawati dimaksud agar semua menaati konstitusi. “Ketika masalah masuk di persoalan tatanegaraan dan demokrasi, maka Ibu akan selalu menjaga itu. Ibu akan konsisten,” kata dia. “Artinya apa? Bahwa ayolah kita semua taati konstitusi kita. Jangan otak-atik konstitusi. Kan itu saja pesan clear-nya yang mau disampaikan,” ucap Said.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi membuka komunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut merespon pernyataan Megawati yang menyebut hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. “Presiden Jokowi tetap membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan siapa saja, apalagi silaturahmi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh bangsa,” ujar Ari dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8).
Lebih lanjut, Ari menyinggung perihal narasi tiga periode yang selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, sejak awal Kepala Negara patuh dan taat terhadap konstitusi. “Perlu ditegaskan bahwa sejak awal saat wacana itu muncul, sikap Presiden Jokowi sangat jelas, beliau patuh dan taat pada konstitusi. Kewenangan untuk perubahan konstitusi sepenuhnya domain MPR, bukan ditentukan oleh Presiden,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Megawati mengaku hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Meski demikian, ia menegaskan tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Berdasarkan keterangan pers dari DPP PDI-P, itu disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8) lalu.
3. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dapat bocoran dari presiden terpilih Prabowo Subianto soal jadwal sidang kabinet pertama Prabowo. Luhut mengatakan Prabowo akan melaksanakan sidang kabinet perdananya pada 23 Oktober 2024. “Kemarin dia (Prabowo) bilang, ‘Aku diantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinet itu, aku lantik, terus sidang kabinetnya tanggal 23’,” ujar Luhut dalam peluncuran buku berjudul “Sea Power Indonesia di Era Indo-Pasifik” karya Laksamana (Purn) Marsetio di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa (6/8). “Begitu sudah sistematiknya Beliau melakukan. Membuat programnya,” kata Luhut lagi.
Luhut mengaku siap membantu transisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Jadi saya bilang, nanti kami siapin, Pak, ini semua, nanti kami koordinasikan dengan timnya Bapak, ya dia bisa jalan,” ujar Luhut. “Jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua, ayo kita dukung pemerintahan yang akan datang,” kata Luhut lagi. Luhut meyakini, administrasi pemerintahan selanjutnya akan berjalan lebih cepat. “Saya optimistis karena saya punya pembanding waktu saya dulu Kepala Staf Presiden 2014 dengan sekarang ini,” kata Luhut.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku diminta Presiden Jokowi untuk terus menjalin komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Luhut mengatakan, pesan itu disampaikan Jokowi supaya pemerintahan Prabowo kelak tetap mendapatkan data dan informasi dari pemerintahan Jokowi. Luhut mengaku siap mengawal proses transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyebut, Presiden Jokowi akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Kata dia, Jokowi akan membahas terkait Pilkada Serentak 2024 bersama para bupati dan wali kota pada pukul 09.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan para gubernur pada pukul 10.00 WIB. “Tentunya memberikan pengarahan kepada bupati, wali kota, dan gubernur terkait Pilkada,” kata Heru kepada awak media di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/8).
4. Mensesneg Pratikno mengungkapkan, sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 12 Agustus 2024 akan membahas hal-hal umum. Beberapa topik yang akan dibahas, antara lain, evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju pada 2024 dan transisi pemerintahan Presiden Jokowi kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. “Jadi itu sidang kabinet kan sidang kabinet paripurna, tentu saja pembahasannya akan lebih bersifat umum ya. Lebih seperti sidang kabinet paripurna pada umumnya,” ujar Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Selasa (6/8). “Ya biasanya sidang kabinet itu perencanaan tahun depan, evaluasi tahun ini gitu kan. Apalagi ini kan di masa-masa akhir, benar kan pemerintahan Pak Presiden Jokowi, kemudian transisi ke Pak Presiden Prabowo, ya sekitar-sekitar itulah,” jelasnya. Pratikno pun memastkan seluruh menteri diundang untuk hadir dalam sidang kabinet perdana di IKN pada pekan depan.
5. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, sidang kabinet yang rencananya digelar di IKN pada 12 Agustus mendatang merupakan kebijakan Presiden Jokowi. Hal itu disampaikannya saat ditanya mengapa pemerintah harus menggelar sidang kabinet di IKN, jika sarana dan prasarana belum sepenuhnya siap. “Wong itu kebijakan Presiden kok. Kenapa harus didiskusikan lagi,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).
Moeldoko menyatakan dirinya siap hadir dalam sidang kabinet di IKN. Ia mengatakan, KSP tidak mempersiapkan materi khusus. Menurut Moeldoko, apa saja yang dibicarakan dalam sidang mendatang akan dicatat olehnya. “Dari kita tidak menyiapkan materi, tapi bagaimana kebijakan-kebijakan Presiden yang dikeluarkan pada saat sidang kabinet, itulah yang kita catat,” ungkapnya.
6. Kemensetneg Setya Utama membantah, pihaknya menyewa ribuan mobil untuk para tamu undangan menghadiri upacara peringatan HUT/ ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu (17/8) mendatang. Setya juga membantah Kemensetneg menyewa mobil Alphard untuk kepentingan mobilitas tamu pada upacara di IKN mendatang. “Setneg tidak menyewa mobil, termasuk Alphard sejumlah 1.000 unit, karena kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan yang akan menghadiri upacara HUT RI di IKN,” ujar Setya saat dikonfirmasi, Selasa (6/8) malam.
Setya memastikan para menteri dan tamu negara lainnya akan naik bus yang disediakan Kemensetneg tersebut. “Betul (untuk tamu negara dan menteri) kami siapkan bus,” katanya. Namun, saat ditanya apakah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan naik bus yang disediakan Kemensetneg, Setya tidak memberikan jawaban. Ia hanya menjelaskan jumlah bus yang disewa Kemensetneg untuk para tamu yang hadir di upacara 17 Agustus tidak sampai sebanyak 1.000 bus. “Jumlah busnya juga tidak sebanyak itu. Tolong konfirmasi ke asosiasi penyedia kendaraan Kalimantan Timur terkait angka itu,” tegasnya.
Kemenhub tengah melakukan uji coba internal kereta otonom (Autonomous Rail Transit/ART) di IKN. Uji coba ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengoperasian kereta otonom pada upacara HUT ke-79 RI di IKN. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan, pengujian internal pada sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) ART ini rampung paling lambat 9 Agustus 2024 sehingga pada 10 Agustus dapat dilakukan uji coba tahap selanjutnya. “Jika berjalan lancar, kami menargetkan ART sudah dapat diuji coba secara dinamis (bergerak) di rute pendek (loop kecil) pada 10 Agustus 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8).
7. KPK menerima laporan pengaduan tentang dugaan korupsi kuota haji 2024. Berdasarkan catatan, ada lima laporan yang masuk ke KPK. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan, pihaknya akan menelaah laporan yang masuk melalui bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. “Ya berarti posisinya adalah sedang ditelaah. Kami belum mendapatkan informasi perkara itu naik ke penyelidikan maupun ke penyidikan. Kita sama-sama menunggu saja,” ujar Tessa melalui pesan tertulis, Selasa (6/8).
Tessa enggan menjelaskan lebih jauh mengenai laporan masyarakat karena sifatnya rahasia. “Saya nggak bisa mengomentari itu karena proses penelaahan di Direktorat Pengaduan Masyarakat maupun di Direktorat Penyelidikan itu sifatnya rahasia. Jadi, belum bisa dibuka ke publik,” ucap Tessa.
8. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyarankan PKS, Anies Baswedan, dan PDIP sebaiknya menurunkan ego politik menghadapi Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilkada Jakarta 2024. “Menghadapi KIM mesti turunkan ego politik masing-masing sih. Dan memang itu tidak mudah,” kata Agung Baskoro. Menurunkan ego politik dimaksud, misalnya PKS bisa menegosiasikan duet Anies Baswedan-Sohibul Iman agar bisa berkoalisi dengan parpol lain. “Kemudian, dari sisi PDI-P mesti rela membuka ruang-ruang berkoalisi, kalau memang ingin melawan KIM,” ujarnya.
Menurut Agung, menurunkan ego politik itu bisa menjadi win-win solution bagi ketiganya agar bisa mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta pada 27 November 2024. Sebab, terbuka peluang bagi ketiganya membangun kerja sama untuk menghadapi koalisi gemuk KIM “Plus” pada Pilkada Jakarta. “Ini (Anies gabung PKS) bisa menjadi tawaran menarik untuk mendongkrak partai dan menghidupkan skema head to head asal PDI-P bersedia berkoalisi bersama PKS,” kata Agung.
“Artinya, Anies harus bermanuver dan bergegas menghadirkan hal menarik kepada PKS sebagaimana KIM memberikan tawaran menarik kepada PKS. Karena kalau tidak, kemungkinan kartu Anies untuk menyala di Jakarta semakin mengecil,” ujarnya lagi.
9. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyatakan, wacana pasangan calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 menjadi ironi bagi demokrasi Indonesia. “Tentu ini ironi dan sangat lain,” kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8). Adi mempertanyakan sikap partai politik atas wacana munculnya kotak kosong pada pilkada kali ini. Ia menilai partai politik seolah tak punya pilihan untuk mengajukan kadernya menjadi calon pemimpin.
“Partai seakan-akan enggak punya calon, enggak punya kader, enggak punya pilihan politik untuk bertanding di Jakarta,” kata dia. Adi menegaskan bahwa esensi pilkada pada dasarnya pertaruhan politik antar orang dengan orang, bukan melawan kotak kosong. Karena itu, apabila muncul kotak kosong pada Pilkada Jakarta, tentu hal itu mempunyai dampak buruk terhadap demokrasi Indonesia.
Adi memprediksi KIM Plus bakal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 jika Partai Nasdem, PKB, dan PKS bergabung dengan KIM Plus. “Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong,” kata dia.
Adi menilai sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan. Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.
Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies. Namun, sikap tersebut belakangan berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman sebagai cawagub pendamping Anies. “PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman,” ujar Adi.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan siap maju di Pilkada Jakarta 2024 meskipun parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sudah sepakat mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub Jakarta. Anehnya, kendati PSI menjadi bagian dari KIM, Kaesang siap bertarung dengan Ridwan Kamil. Ia juga siap menghadapi petahana Anies Baswedan yang didukung sejumlah parpol di luar KIM. “Siap melawan Pak Anies Baswedan, saya juga siap melawan Pak Ridwan Kamil,” kata Kaesang di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Selasa (6/8).
Di sisi lain, Kaesang memberikan sinyal tak akan maju di Pilkada Jateng meski survei menunjukkan elektabilitasnya tinggi di wilayah itu.. Kata dia, DPP PSI bakal segera mengeluarkan surat rekomendasi dukungan untuk Komjen Ahmad Lutfi di Pilkada Jateng 2024. “Jawa Tengah ini rekom dari PSI akan segera kami berikan kepada Bapak Ahmad Lutfi,” imbuhnya.
Terpisah, Sekjen PSI Raja Juli Antoni pastikan PSI akan dukung mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng 2024. Menurut Raja, PSI harus mendukung cagub yang merakyat dan bisa membenahi Jateng. “Arahnya ke sana. Kita dukung Pak Luthfi. Kita dukung calon gubernur yang benar-benar merakyat. Yang bisa membenahi Jateng dengan sungguh-sungguh,” ujar Raja Juli, Selasa (6/8) malam.
10. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membuka peluang cawagub pendamping Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024 dari partai politik yang tergabung dalam KIM Plus. “Saya kan kemarin ngomong ada KIM Plus, tentunya kalau ada KIM Plus yang bareng di Pilkada DKI tentunya kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang, KIM Plus, itu tentunya ada,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8). Namun, Dasco masih enggan mengungkap identitas sosok yang akan mendampingi Ridwan Kamil. Menurut wakil ketua DPR itu, KIM Plus akan mengumumkan pasangan tersebut dalam beberapa waktu ke depan.
11. Kabarekrim Polri Komjen Wahyu Widada meminta Kepala BP2M) Benny Rhamdani tidak banyak bicara jika memang tidak mengetahui soal Mr. T yang disebutnya sebagai pengendali bisnis judi online. “Kalau enggak tahu, kok ngomong. Enggak, kalau enggak tahu, jangan ngomong,” ujar Kabareskrim di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8). Lebih lanjut, Kabareskrim enggan banyak bicara soal tindak lanjut pemeriksaan Benny di Bareskrim. Saat ditanyakan apakah Benny akan dikenakan pasal terkait pemberitaan bohong atau hoaks, Komjen Wahyu enggan berkomentar. a hanya tersenyum sembari berjalan masuk ke mobilnya. Di sisi lain, Kabareskrim mempersilakan apabila Benny mau meminta maaf kepada publik atas pernyataannya. “Tanya Pak Benny ya. Ya silakan (minta maaf),” tambah dia.
12. Anggota Fraksi PDI-P DPR, Said Abdullah memastikan tidak akan ada revisi UU MD3 hingga akhir periode DPR pada Oktober 2024 mendatang. Said mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik soal RUU MD3, termasuk Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad agar RUU MD3 tidak diutak-atik hingga akhir periode DPR yang tersisa beberapa hari ini.
“Karena kami sudah berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik, dan Pak Dasco statement punya clear and clean, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada revisi terhadap Undang-Undang MD3,” kata dia di kompleks parlemen, Selasa (6/8). Namun, menurut Said, peluang untuk merevisi tetap terbuka setelah pelantikan DPR periode baru. Jika semua fraksi berkehendak, kata dia, revisi tetap bisa dilakukan asal menjadi kebutuhan bersama. “Kalau mau dirubah, pasca pelantikan 1 Oktober, sesudah itu ada kemungkinan, kalau memang berkehendak semua partai politik, dan memang menjadi kebutuhan kita semua,” katanya. (HPS)
