Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketum Partai Golkar (net)
Isu menarik pagi ini, Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, Sabtu (10/8) Alasannya, demi keutuhan Golkar dan ingin menciptakan situasi kondusif menjelang masa transisi pemerintahan mendatang.. Kader Golkar yang juga Pengusaha jalan tol, Yusuf Hamka pun menyusul Airlangga. Ia mengundurkan diri dari Partai Golkar dan pencalonan sebagai Cawagub Jakarta dan Jawa Barat. Kata dia, Airlangga Hartarto mengalami banyak hal yang kasar dan keras selama berpolitik dan dirinya khawatir akan mengalami hal serupa bila terus beraktivitas di dunia politik.
Isu menarik lainnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkejut saat mendengar kabar mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Hasto memprediksi pengunduran diri Airlangga Hartarto akan mengubah peta politik menjelang pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Hasto memandang ada penjajahan baru terhadap partai politik, yakni dengan menggunakan instrumen hukum. Berikut isu selengkapnya.
1. Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, Sabtu (10/8). Alasannya, demi keutuhan Golkar dan menciptakan situasi kondusif menjelang masa transisi pemerintahan mendatang. Minggu (11/8) siang kemarin, Airlangga meninggalkan rumah dinasnya dengan wajah lesu. Airlangga keluar dari rumah dinasnya menggunakan mobil berpelat B-1220-ZZH. Sejumlah petinggi Golkar, mulai dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman tampak berkumpul di rumah dinas Airlangga.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Airlangga Hartarto langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim. Airlangga akan makan malam bersama Presiden Jokowi di IKN. “Ke IKN. Kan nanti malam ada… Besok mau rapat kabinet. Nanti malam kan ada dinner Pak Presiden,” ujar Doli di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (11/8).
2. Kader Golkar yang juga Pengusaha jalan tol, Yusuf Hamka pun menyusul Airlangga. Ia mengundurkan diri dari Partai Golkar dan pencalonan sebagai Cawagub Jakarta dan Jawa Barat. Yusuf Hamka mengatakan politik itu keras dan kasar. Kata dia, Airlangga Hartarto mengalami banyak hal yang kasar dan keras selama berpolitik dan dirinya khawatir akan mengalami hal serupa bila terus beraktivitas di dunia politik.
“Apalagi saya lihat Pak Airlangga itu memimpin partai politik mengalami hal-hal yang kasar dan keras, sehingga saya sendiri takutnya saya enggak bisa mengikuti cara-cara kasar dan keras. Saya kan orang pekerja yang baik-baik saja, yang lembut-lembut saja,” kata Yusuf Hamka, Minggu (11/8). “Saya enggak mau lanjutin, Jakarta pun, Jabar pun, ujung langit pun, saya enggak mau lanjutin. Saya mau jadi warga rakyat biasa. Saya enggak akan kuat, minta ampun kalau lihat perseteruan politik yang keras dan kasar,” ujarnya lagi.
Namun, Jusuf enggan membeberkan kerasanya dunia politik yang menurutnya dialami oleh Airlangga. “Tanya ahli-ahlinya saja. Saya cuman bisa kasih clue: politik itu ternyata kasar dan keras. Keras dan kasar. Sehingga pas saya lihat momentum Airlangga mundur, saya nyatakan mundur dari partai politik siapapun juga,” ujarnya.
Jusuf menjelaskan, keputusannya mundur dari Golkar dan pencalonan Cawagub Jakarta dan Jabar, karena keluarganya tidak setuju apabila ia terjun ke dunia politik. “Betul (saya mengundurkan diri dari Golkar). Iya sebenarnya saya dari awal kan memang keluarga enggak setuju saya berpolitik. Terus, kedua kan juga saya dicalonkan di DPP Golkar kan waktu itu kan juga demi DPP Golkar dan teman-teman semua, termasuk Pak Airlangga. Terus kebeneran saya juga September ini mau punya cucu,” ujarnya.
Jusuf tidak memungkiri keputusan mundur tersebut diambil setelah Airlangga Hartarto lebih dulu mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Jusuf mengaku akan fokus mengurus keluarga setelah tidak lagi berkecimpun di dunia politik. “Begitu saya dengar Pak Airlangga mundur, ah momentumnya sama kali. Saya mendingan ngurus keluarga karena keluarga saya minta saya bikin masjid di seluruh provinsi. Masjid Babah Alun,” kata dia.
Menurut Jusuf, dirinya tidak bisa memberi manfaat di wilayah lain bila menjadi pejabat publik di Jakarta atau Jawa Barat. Sebaliknya, ia merasa dapat memberikan manfaat di mana pun setelah menjadi orang yang bebas. “Buat saya, saya yang biasa kerja lembut dan punya empati kepada rakyat dan persahabatan, tentunya saya hargai persahabatan, loyalitas, perkawanan, di mana saya tidak lihat soal itu (di dunia politik), saya lebih baik mengundurkan diri,” kata dia.
Jusuf mengaku akan menyampaikan surat pengunduran diri dari Golkar dan kontestasi pilkada pada Senin (12/8). “Besok akan disampaikan surat mungkin kepada Pak Sekjen,” kata Yusuf lagi.
3. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kaget dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan dia khawatir terhadap demokrasi di Indonesia. . Hal itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dia mengaku langsung dipanggil Megawati sesaat setelah kabar pengunduran diri Airlangga. ‘’ Ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan, karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas,” kata Hasto saat jumpa pers Soekarno Run 2024 di Hotel Artotel Senayan, Jakarta, Minggu (11/8).
Hasto mengatakan PDIP tak mau ikut campur urusan internal partai lain. Ia pun lalu menyinggung pengalaman pahit PDIP diintervensi kekuasaan pada era Orde Baru. Ia menyebutkan, PDI-P punya pengalaman buruk selama Orde Baru karena intervensi kekuasaan tehadap partai yang saat itu masih bernama PDI sangat intens. “PDIP memiliki pengalaman buruk pada masa orde baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan, yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” kata Hasto.
Menurut Hasto, tindakan penguasa yang bertentangan dengan pembangunan demokrasi itu membuat situasi tak mudah. Ia khawatir, intervensi penguasa terhadap partai politik bakal berdampak buruk bagi perekonomian nasional di tengah situasi global yang tak menentu. “Seperti persoalan global, ketegangan di Timur Tengah, harga-harga pangan naik, persoalan perekonomian kita, kemudian persoalan terkait dengan kelas menengah, tidak adanya supremasi hukum, maka kami mengkhawatirkan hal-hal itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk di dalam perekonomian nasional kita,” kata Hasto.
Hasto memprediksi pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum Partai Golkar bakal mengubah peta politik menjelang pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Hasto menyebut, dinamika politik terkait pencalonan gubernur dan wagub memang kental dengan skenario yang melibatkan kepentingan kekuasaan. “Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan,” kata Hasto.
Hasto memandang ada penjajahan baru terhadap partai politik, yakni dengan menggunakan instrumen hukum. “Karena ada yang berpikiran Pilkada serentak dan tidak terjadi lagi 5 tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamental kekuasaan bagi kepentingan 2029. Sementara bagi PDIP fundamen kekuasaan itu adalah ke bawah, memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani,” ujar Hasto. Ia pun berharap seluruh partai politik tidak gentar menghadapi hal tersebut.
4. Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar bukan karena ada tekanan dari internal partai. Agung menyebut keputusan Airlangga itu murni keputusan pribadi. “Tidak ada tekanan, partai tidak menekan dia. Jadi, dari keinginan dia sendiri,” kata Agung Laksono di Jakarta, Minggu (11/8).
Agung menerangkan keputusan Airlangga mundur tidak dibahas atau didiskusikan terlebih dahulu di internal partai, termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar sebelum dia menetapkan sikapnya itu. “Tidak ada, tidak ada komunikasi atau konsultasi, konsultasi dia (Airlangga) mengundurkan diri, seperti itu, tidak ada,” katanya.
Agung menjelaskan, penetapan jadwal munas itu harus segera karena penetapan partai terhadap bakal calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar harus mendapatkan tanda tangan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal definitif.
Anggota Dewan Pakar Golkar Palar Batubara berpendapat, ada ‘sesuatu’ di balik mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum DPP Golkar. Hal itu disampaikannya usai acara peluncuran buku biografinya berjudul 75 Tahun Bang Palar Batubara, Jiwa Sang Patriot sekaligus syukuran 75 tahun usianya. “Nah, mungkin menjadi pertanyaan something wrong, ada sesuatu. Atau mungkin Airlangga sudah sadar akan dirinya, sadar ‘Oh, saya di rel yang salah’, itu bisa juga alasan dia mengundurkan diri, atau setelah dia tidak bisa lagi ‘diatur’, dia ditekan untuk mengundurkan diri,” kata Palar di Jakarta Selatan, Minggu (11/8).
5. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah asumsi yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya karena terjerat kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng. “Enggak lah (mundur karena terjerat kasus korupsi),” ujar Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (11/8) malam.
Doli menegaskan, Airlangga memutuskan mundur karena masalah pribadi. Di samping itu, Airlangga ingin berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. “Beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi sebagai Menko Perekonomian di dalam menjalankan atau melancarkan proses masa transisi dari pemerintahan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran,” kata dia. Doli juga mengeklaim, tidak ada desakan dari pihak eksternal terkait pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Enggak ada (desakan eksternal kepada Airlangga),” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengeklaim, tidak ada desakan dari pihak eksternal terkait pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Enggak ada (desakan eksternal kepada Airlangga),” ujar Doli di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (11/8). Doli menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan yang membuat Airlangga mundur dari Ketum Golkar.
Doli menyebutkan, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari ketua umum Partai Golkar memenuhi syarat untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Doli mengatakan, munaslub mesti digelar untuk menentukan ketua umum Partai Golkar definitif yang akan menggantikan Airlangga. “Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Airlangga, tentu sudah menjadi syarat untuk mencari ketum yang baru melalui forum munas luar biasa,” kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8).
6. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga membantah Airlangga mundur karena kasus hukum. Ace mengeklaim, Airlangga mundur dari ketua umum Golkar tanpa tekanan. “Oh tidak ada. Pak AH mundur sebagai Ketum Partai Golkar tanpa tekanan, beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas dan tantangan global semakin besar di depan mata,” kata Ace.
7. Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menegaskan, keputusan Airlangga Hartarto mundur dari ketua umum Partai Golkar adalah keputusan pribadi yang diambil tanpa paksaan dari pihak mana pun. “Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Minggu (11/8) malam. Meutya menyebutkan, DPP Partai Golkar menghargai keputusan yang diambil Airlangga. Ia menekankan, pengunduran diri sebagai ketua umum Partai Golkar adalah hak pribadi Airlangga. “DPP menghargai keputusan Ketum Airlangga Hartarto untuk mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau,” kata Meutya.
8. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menyebutkan, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menunjuk Plt Ketua Umum Partai Golkar pada Selasa (13/8). Ia mengatakan, rapat pleno tersebut juga akan memutuskan pengunduran diri Airlangga Hartarto yang sudah disampaikan lewat sebuah surat. “Jadi di dalam rapat pleno tersebut lah nanti diputuskan, dan kemudian juga menentukan siapa pelaksana tugas yang ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan-kegiatan Partai Golkar berikutnya,” ujar Adies dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (11/8) malam. Adies menegaskan rapat pleno akan dilaksanakan sesegera mungkin untuk memastikan roda organisasi tetap bisa berjalan dengan baik.
Adies Kadir mengatakan semua waketum memiliki peluang menjadi pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri. “Kalau ditanya siapa yang akan menggantikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk menggantikan posisi Pak Airlangga sebagai Plt,” ujar Adies Kadir.
Ia menerangkan, AD/ART Partai Golkar tidak menyebutkan siapa yang harus mengisi posisi plt ketua umum jika ketua umum Partai Golkar mengundurkan diri. Ia menyebutkan, keputusan soal plt ketua umum Partai Golakr akan diambil secara musyawarah dalam rapat pleno. “Jadi kalau ada yang menyampaikan harus wakil ketua umum A, atau wakil ketua umum B, di dalam AD/ART tidak disebutkan harus ke siapa. Tetapi semua wakil ketua umum mempunyai kesempatan untuk maju sebagai plt,” ujarnya.
Waketum Partain Golkar Doli Kurnia menjelaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar mengatur, munaslub bisa digelar apabila ketua umum mengalami tiga hal. “Pertama apabila ketum berhalangan tetap. Kedua terkena masalah hukum. Ketiga apabila ketum mengundurkan diri,” ujar Doli.
Ia mengatakan, Airlangga sudah menyampaikan surat pengunduran diri dari posisi ketua umum sehingga Golkar perlu menunjuk ketua umum baru lewat mekanisme munaslub. Namun, Golkar belum menentukan kapan munaslub akan digelar karena perlu dibahas lebih lanjut oleh DPP Partai Golkar. Untuk sementara, Golkar akan dipimpin oleh pelaksana tugas (plt) ketua umum hingga digelarnya munaslub yang akan memilih ketua umum definitif.
9. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan kader PKS sudah hampir pasti menjadi cawagub pendamping Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024. “Hampir, hampir (pasti kader PKS jadi cawagub Ridwan Kamil),” ujar Doli di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (11/8). Doli menjelaskan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan partai di luar KIM sudah sepakat bahwa cawagub Ridwan Kamil akan dibicarakan secara musyawarah mufakat. Dia meminta publik untuk menanti siapa cawagub Ridwan Kamil yang akan diputuskan. “Jadi kita sudah sepakat bahwa wakilnya itu akan dibicarakan secara musyawarah mufakat dari partai politik yang nanti akan gabung sebagai pengusung Pak Ridwan Kamil. Jadi ditunggu saja,” kata Doli.
10. PKS buka suara merespon sosok inisial S yang disebut-sebut berasal dari partainya, untuk mendampingi mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta. Jubir PKS Muhammad Kholid menyatakan, PKS membuka peluang untuk menjalin komunikasi dengan KIM, usai pengusungan Anies Baswedan-Sohibul Iman melewati tenggat waktu.
Kholid tidak membenarkan maupun membantah sosok berinisial S yang disebut-sebut belakangan ini adalah Suswono, politisi senior PKS yang eks Mentan. “Tanya Pak Airlangga. Pak Airlangga yang bocorin (inisial S itu). Tanya aja Pak Airlangga. Nanti PKS ada waktunya untuk menyampaikan,” kata Kholid di DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8). Di sisi lain, Kholid membenarkan PKS telah menjalin komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. “Komunikasi iya. Terjadi komunikasi antara PKS dengan Pak Prabowo, iya. (Tapi kalo soal inisial S) Tanyakan ke Pak Airlangga,” jelasnya.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara soal pengusungan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, kesepakatan KIM sudah hampir bulat mengusung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. “Kami (PAN) berkoalisi dengan KIM, sudah hampir ada kesepakatan bulat akan mengusung Ridwan Kamil,” kata Zulhas, Minggu (11/8). Meski begitu, Zulhas enggan memberikan bocoran terkait bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil. “Bakal calon wakilnya inisialnya ‘S’,” ungkapnya.
11. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, PDI-P dan Anies Baswedan terus berkomunikasi meskipun ada isu yang menyebut Anies dijegal agar tidak bisa mencalonkan diri pada Pilkada Jakarta 2024. Hasto mengatakan, Anies melaporkan kegiatannya ke PDI-P, salah satunya ketika menyambangi sebuah pondok pesantren pada beberapa waktu lalu. “Kemarin Pak anies misalnya datang ke pondok pesantren yang dipimpin Abah KH Syarif Hidayatullah, ya beliau juga mengkomunikasikan. Jadi ada proses spiritual juga, jadi kami juga terus bergerak,” ujar Hasto di Artotel Senayan, Jakarta, Minggu (11/8).
Hasto menuding ada pihak-pihak yang tidak menginginan kontestasi yang sehat pada Pilkada Jakarta 2024 sehingga berusaha menjegal pencalonan Anies. Namun ia yakin upaya menjegal figur-figur yang populer tersebut bakal dilawan oleh masyarakat. “Setebal apapun bendungan kekuasaan itu dibangun, ketika kemerdekaan itu dipenjarakan, maka akan muncul daya gerak untuk melakukan koreksi. Itu yang diyakini dari seluruh pengalaman historis PDI Perjuangan,” kata Hasto.
12. Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut beberapa nama yang pantas maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai menggantikan Airlangga Hartarto. Di antaranya Agus Gumiwang dan Bambang Soesatyo yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar serta Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi.
“Ya di situ ada Agus Gumiwang, ada Bambang Soesatyo, yang keduanya pengurus DPP Partai Golkar. Kemudian, ada juga pengurus lainnya, ada Pak Bobby. Banyak yang bisa jadi dipilih dari dalam pengurus Golkar. Untuk nama Bahlil, saya belum mendengar,” kata Agung Laksono di Jakarta, Minggu (11/8).
Ia menjelaskan rapat pleno DPP Golkar hari Selasa (13/8) untuk menentukan jadwal munas atau musyawarah nasional luar biasa dan Plt ketua umum. “Itu terserah nanti di munas yang akan datang. Akan tetapi, kalau sekarang yang saya dengar sejak tadi pagi, yang saya dengar kebanyakan (kandidat kuat, red.) adalah Pak Agus Gumiwang, yang diharapkan bisa membawa partai sampai di munas yang akan datang,” kata dia.
13. Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan para menteri Kabinet Indonesia Maju makan malam bersama di area outdoor Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (11/8). Momen ini diunggah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni di akun media sosialnya.
Raja Juli, yang juga menjabat Wakil Kepala Otorita IKN, mengunggah foto yang menunjukkan para pejabat tinggi negara makan malam di meja panjang dengan latar belakang Istana Garuda dan Istana Garuda yang dihiasi lampu-lampu. Para Menteri yang terlihat di foto antara lain Prabowo Subianto, Luhut Binsar Pandjaitan, Hadi Tjahjanto, Budi Karya Sumadi, Sri Mulyani dan Bahlil Lahadalia.
“11-08-2024. Malam bersejarah. Bapak Presiden @jokowi dan Bapak Presiden terpilih @prabowo makan malam di Sumbu Kebangsaan, di depan Istana Negara dan Istana Garuda. Di dampingi Bapak Wapres Kyai Ma’ruf, Pak @luhut.pandjaitan dan Pak @hadi.tjahjanto beserta menteri KIM lainnya,” tulis Raja Juli.
14. Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan ruang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN, sudah siap. “Kalau saya bertanggung jawab prasarana, ruang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda sudah siap,” kata Basuki saat meninjau infrastruktur IKN, Minggu (11/8).
Selain menggelar Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi juga akan mengundang gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia untuk bertemu di Istana Garuda IKN. Basuki mengatakan ruang untuk menerima para kepala daerah juga sudah siap. “Ruang simpan bendera yang kemarin datang juga kan sudah siap. Semua insyaallah sudah siap. Sidang Kabinet Paripurna menurut saya insyaallah semua sudah siap, sistem, lampu, AC sudah,” ujarnya. (HPS)
