Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto (net)
Isu menarik pagi ini, politisi senior PDIP Panda Nababan mengaku prihatin dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar secara tiba-tiba. Kata dia, Airlangga itu emas, harusnya dilindungi karena jasanya besar terhadap Golkar, Presiden Jokowi maupun Prabowo Subianto.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, ada upaya menguasai Partai Golkar usai Airlangga Hartarto secara mengejutkan mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara kader Golkar Yusuf Hamka mengaku ragu mundurnya Airlangga karena keinginannya sendiri.
Isu lain yang menarik, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar tidak terkait dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak dan pilihan pribadi Airlangga. Berikut isu selengkapnya.
1. Politisi senior PDIP Panda Nababan mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar secara tiba-tiba. Panda menilai mundurnya Airelangga menimbulkan banyak tanda tanya. Dia menyebut Airlangga sudah berjasa banyak bagi Golkar, Presiden Jokowi, dan Prabowo Subianto. Menurutnya, Airlangga itu emas, harusnya dilindungi.
“Secara terus terang, secara pribadi sangat prihatin, sangat miris. Seharusnya Airlangga itu emas, jasanya besar,” kata Panda dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (12/8) malam. “Kalau menurut pikiran saya, baik Prabowo maupun Jokowi (harusnya) berterima kasih banyak kepada Airlangga, menjaga Airlangga,” imbuhnya.
Panda lantas menjelaskan Golkar yang dipimpin Airlangga siap menerima Gibran saat anak sulung Jokowi itu kebingungan di Pilpres 2024. “Saat Gibran dalam kondisi limbung dalam proses, ditangkap Golkar. Bukan main jasanya Golkar pada saat itu terhadap kehadiran Gibran,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata dia, Golkar juga menerima Bobby Nasution saat menantu Jokowi itu keluar dari PDIP. “Demikian juga di Medan. Bagaimana Bobby bersaing dengan Ketua Golkar yang punya jasa begitu besar, prestasi begitu besar, dan harus dikorbankan,” tuturnya.
Menurut dia, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga, berpihak pada pemerintahan baru, yakni pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, semua hal tersebut seakan tidak dilihat. “Airlangga sekarang menyongsong pada satu ke pemerintahan baru, Airlangga hadir dengan satu kepemimpinan,” ucapnya.
2. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, ada upaya menguasai Partai Golkar usai Airlangga Hartarto secara mengejutkan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar per Minggu, 11 Agustus 2024. ‘’Kelihatannya ini invisible hands ya, tangan-tangan kekuasaan, ya mengarah kepada siapa lagi yang sedang berkuasa saat ini. Ingin mendongkel Airlangga, menempatkan orang-orangnya menjadi katakanlah ketua umum maupun pengurus-pengurus yang lain,” kata Ujang, Senin (12/8).
Ujang menilai ada upaya mendongkel Airlangga dari posisi Ketum Partai Golkar yang bisa saja melalui tekanan seperti mengangkat perkara hukum. “Saya melihat Ketum Golkar saat ini, Airlangga ditekan habis-habisan, mungkin akan diangkat kasus hukumnya dan lain sebagainya. Skemanya tadi, mendongkel Airlangga agar nanti ketum, pelaksana tugas (plt)-nya digantikan oleh orang yang manut kepada kekuasaan saat ini,” ujarnya.
Kata dia, upaya pendongkelan terhadap Airlangga tersebut dilakukan secara kasat mata dan menghalalkan segala cara demi menguasai partai yang memeroleh suara terbanyak kedua pada Pemilu 2024. “Ini kan sebenarnya sangat jelas, sangat kasat mata ya permainan yang menurut saya, melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk merebut Golkar dengan kekuasaan,” katanya.
Ujang memprediksi, sejumlah orang yang dekat dengan kekuasaan bakal ditempatkan dalam posisi penting di Partai Golkar sehingga, partai tersebut bisa dikendalikan. “Mungkin skenarionya adalah menempatkan orangnya yang memang aktif di Golkar untuk dipegang, dikendalikan,” ujar Ujang. “Bisa jadi nanti ada munaslub (musyawarah nasional luar biasa). Kalau enggak ada munaslub berarti ada plt (pelaksana tugas). Plt-nya nanti orang yang memang dikendalikan oleh Jokowi, orangnya Jokowi kelihatannya seperti itu,” katanya lagi.
3. Pengusaha jalan tol yang juga orang dekat Airlangga Hartarto, Jusuf Hamka alias Babah Alun mendatangi Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Senin (12/8), untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota Partai Golkar. Jusuf Hamka tiba di DPP Golkar sekitar pukul 10.03 WIB. Kepada awak media, Jusuf memperlihatkan surat pengunduran dirinya yang ditulis tangan.
“Suratnya sederhana, kemarin saya buat di Bandung,” kata Jusuf Hamka. Ia menyampaikan, surat tersebut akan diserahkan kepada Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Paulus. “Mau ke Sekjen,” ucap Jusuf. Selain mengundurkan diri dari Partai Golkar, Jusuf Hamka juga menarik pencalonannya sebagai Cawagub Jakarta dan Jawa Barat.
Konglomerat jalan tol Jusuf Hamka mengaku ragu Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar karena keinginannya sendiri. Hal itu disampaikannya usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kader Golkar di DPP Golkar, Slipi, Jakbar, Senin (12/8). “Nah, itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau mundur. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya,” ujar pria yang akrab disapa Babah Alun itu kepada awak media.
Jusuf Hamka yang sempat dijagokan Airlangga sebagai Cawagub Jakarta dan Jabar pada Pilkada Jakarta 2024 itu pun akhirnya memutuskan mundur dari Golkar. Hal itu untuk memastikan Airlangga tidak sendirian. “Pokoknya saya cuma bilang, ‘Pak Airlangga, you are not alone. I will be with you and I don’t let you walk alone. I will walk with you together’,” ujar Jusuf Hamka.
Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka alias Babah Alun tidak tahu siapa pihak yang mendesak Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. “Masalah dizalimi dari luar apa dalam, saya juga enggak tahu,” ujarnya menjawab pertanyaan awak media usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kader Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (12/8).
Jusuf Hamka yang mengaku menjadi kader Golkar lebih dari 50 tahun itu juga ragu Airlangga mundur karena keinginan pribadi. “Kalaupun itu keinginan Beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya,” kata Jusuf Hamka. Namun, ia enggan menyampaikan ke publik. Ia juga merespons isu desakan dari Istana Negara agar Airlangga mundur. “Saya tidak tahu pasti, cuma semilir angin lewat-lewat. Saya cuma dengar, enggak pasti saja gitu. Ya kan kepastiannya kalian lebih tahu deh, masak sih saya harus ngajarin bebek berenang,” kata Jusuf Hamka.
Jusuf menyatakan akan berkomunikasi dengan Airlangga Hartarto, yang baru-baru ini mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. “He (Airlangga) is my best friend, buat saya pertemanan adalah pertama, kesetiaan utama buat saya,” kata Jusuf Hamka. Jusuf berharap Golkar ke depannya bisa menjadi partai yang lebih dewasa dan mandiri. “Menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi, karena Golkar partai yang sudah mengakar 50 tahun lebih,” tambahnya.
4. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar tidak terkait dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak dan pilihan pribadi Airlangga. “Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan/hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar,” ujar Ari, Senin (12/8). “Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden,” ujarnya.
Ari menambahkan, Airlangga Hartarto tetap menjalankan tugasnya sebagai Menko Perekonomian dan mendampingi Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara. “Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara,” katanya.
Separti diberitakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Jumat (9/8) sebelum mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pertemuan itu terjadi sehari sebelum Airlangga menyatakan mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu (10/8). Saat itu Airlangga yang mengenakan batik lengan panjang datang ke Istana pukul 14.07 WIB. Ia sempat melintas di halaman belakang Istana Negara dan memberi respons saat disapa wartawan. Ketika itu, Airlangga membawa map warna hitam. Ketika ditanya apa yang akan dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Airlangga hanya mengangkat map tersebut sambil tersenyum. Ia lalu bergegas masuk istana.
Pertemuan antara Airlangga dan Presiden Jokowi berlangsung hampir dua jam. Sebab ia baru keluar dari istana sekitar pukul 15.49 WIB. Mantan Menteri Perindustrian itu lantas diserbu wartawan. Airlangga tampak membawa sebuah kertas kecil berisi catatan sejumlah poin. Sesekali ia melirik kertas tersebut saat berhadapan dengan wartawan. Airlangga menyebut pertemuannya dengan presiden untuk melaporkan perkembangan perekonomian terkini. “Update ekonomi tadi,” katanya.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku prihatin dengan mundurnya Airlangga Hartyarto dari Ketum Golkar., Namun Ical bisa memahami keputusan yang diambil Airlangga Hartarto tersebut. “Dewan Pembina merasa prihatin, tetapi memahami atas keputusan yang diambil Airlangga untuk mundur dari posisi ketua umum,” kata Aburizal dalam keterangan tertulis, Senin (12/8).
Ical meyakini keputusan Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tersebut demi mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Ical menilai keputusan mundur yang diambil Airlangga untuk memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kelak.
5. Kejagung membantah adanya unsur politis terkait kabar panggilan pemeriksaan terhadap Menko Perekonomian merangkap Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar memastikan seluruh penanganan perkara yang dilakukan tidak ada unsur politis. Ia menegaskan setiap proses pengusutan kasus korupsi selalu didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang ada.
“Penanganan perkara yang kami lakukan tidak didasarkan pada politisasi hukum, tetapi didasarkan pada bukti dan fakta hukum,” jelasnya kepada wartawan di Kejagung, Senin (12/8).
Lebih lanjut, Harli juga menegaskan apabila seluruh proses penanganan perkara dilakukan tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh politik dari siapapun. “Tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum,” ujarnya. Di sisi lain, Harli mengatakan panggilan pemeriksaan terhadap siapapun, termasuk Airlangga Hartarto, dapat dilakukan jika dirasa perlu oleh penyidik. “Terhadap siapa saja dalam penanganan perkara akan dilakukan (pemanggilan) karena itu adalah kebutuhan penyidikan,” ujarnya.
Kejagung mengungkapkan, kewenangan memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi tergantung kebutuhan penyidikan. Baru-baru ini, beredar isu yang menyebut Airlangga telah mendapat surat panggilan dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng. Isu tersebut muncul usai Airlangga mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Terhadap siapa saja dalam penanganan perkara akan dilakukan karena itu adalah kebutuhan penyidikan,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di kantornya, Jakarta, Senin (12/8). Terkait isu yang menyebut Airlangga akan dipanggil untuk diperiksa Kejagung, Harli mengaku belum mendapatkan informasi. Dia menyebut, penyidik yang mengetahui urgensi pemeriksaan saksi dalam suatu perkara.
Lebih lanjut, Harli enggan berasumsi soal peluang Airlangga kembali dipanggil dalam perkara korupsi tersebut. “Ya nanti kita lihat, seperti yang saya sampaikan tadi itu kebutuhan penyidik, jadi penyidik lebih memahami apa yang jadi kebutuhannya hingga menjadi satu peristiwa atau suatu perkara itu menjadi lebih terang,” ungkap Harli.
6. Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil alias Kang Emil membantah mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum karena ada desakan dari pihak eksternal. Menurut Kang Emil ini, mundurnya Airlangga adalah dinamika yang biasa terjadi dalam sebuah partai politik. “Enggak ada (desakan eksternal), saya juga menyimak seperti yang media simak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Airlangga saja dan itu kan dalam dinamika kepartaian hal yang lazim dan rutin,” ujar Ridwan Kamil, Senin (12/8).
Oleh karena itu, ia tidak mencemaskan penugasannya maju pada Pilkada Jakarta 2024. Sebab, keputusan pencalonan atau pemberian dukungan pada pilkada adalah keputusan organisasi. “Itu kan mundur pribadi. Kan ada ratusan yang sudah diputuskan secara organsasi. Dan kita kan partai besar, tidak tergantung oleh satu, dua individu,” kata Ridwan Kamil.
7. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut dirinya tidak mengetahui nasib kepengurusan Partai Golkar usai Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum. Menurut Bahlil, dia tidak mengetahui soal kepengurusan Golkar karena tidak masuk dalam jajaran pengurus DPP meskipun tercatat sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut. “Saya enggak tahu ya, saya betul kader Golkar tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana,” kilah Bahlil saat memberikan keterangan pers di Istana Garuda, IKN, Senin (12/8).
Politisi Golkar Bahlil Lahadalia menjelaskan isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi dan politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla sebelum Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Golkar. “Oh, biasalah sama Bapak Presiden. Kalau Pak Presiden kan Presiden Republik Indonesia. Jadi saya harus minta apa, arahan, semua apa kan. Kalau Pak JK, ya senior saya, jadi saya harus datang silaturahmi ya,” kata Bahlil. Namun, Bahlil mengaku tidak ada arahan dari Jokowi dan Jusuf Kalla soal Plt Ketum Golkar. “Oh enggak ada, saya bukan pengurus DPP. Jadi kembali kepada internal Golkar,” ujarnya.
8. Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet perdana di IKN, Kaltim, Senin (12/8). Menjelang sidang, Jokowi jelaskan agenda sidangnya ada tiga. Pertama, menjelaskan kembali soal IKN. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan PMI atau purchasing management index. “Yang ketiga masalah yang lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja kira-kira,” kata Jokowi yang didampingi Wapres Ma’ruf Amin dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi menyebutkan, setelah sidang kabinet, akan dilaksanakan beberapa groundbreaking, termasuk groundbreaking Istana Wakil Presiden.
Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking tanda dimulainya pembangunan proyek Nusantara International Convention Center and Hotel yang digarap Royal Golden Eagle (RGE) Group di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim peletakan batu pertama ground breaking Nusantara Internasional Convention Center and Hotel secara resmi saya nyatakan dimulai,” kata Jokowi yang diunggah dalam YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/8).
Jokowi menuturkan, hadirnya proyek Nusantara Internasional Convention Center and Hotel akan menambah fasilitas dan akomodasi di IKN yang saat ini masih terbatas. Ia mengatakan, proyek yang ditargetkan rampung dalam 24 bulan atau lebih cepat ini bisa menampung lebih banyak tamu yang bermalam, ketika upacara HUT RI kembali diselenggarakan di IKN pada tahun mendatang.
PresidenJokowi juga meninjau langsung salah satu menara hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berada di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga melihat modul pengelolaan hunian ASN yang dirancang secara modern dan digital, sebagai bagian dari upaya mewujudkan konsep smart city di ibu kota yang baru.
9. Menhan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto bertekad melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan pembangunan IKN,” ujar Prabowo sebelum sidang kabinet paripurna perdana di IKN, Senin ()12/8). “Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi pembangunan IKN. Minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan,” tegas Prabowo yang didampingi Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.
Kendati menyadari IKN proyek jangka panjang, namun Prabowo yakin dalam tiga hingga lima tahun ke depan, fungsi IKN akan mulai berjalan. “Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar ya, pekerjaan yang lama dan berat, tapi saya percaya dalam tiga, empat, lima tahun fungsi daripada ibukota ini sudah bisa berjalan,” kata Prabowo. “Ini saya bukan orang teknik tapi secara empiris saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, optimistis ya dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan,” ungkapnya.
Menhan Prabowo Subianto mengungkapkan, dirinya merupakan salah satu investor dalam pembangunan IKN. Pengakuan itu disampaikan Prabowo usai mendampingi Presiden Jokowi dalam wawancara dengan media di IKN, Senin (12/8). “Salah satu investornya, saya sendiri sebagai pengusaha,” ujar Prabowo. Ia berjanji bakal meneruskan pembangunan IKN. Prabowo /ingin menjadi bagian dari pihak yang bisa menyelesaikan pembangunan IKN.
Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN. Prabowo mengaku sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk Otorita IKN supaya proyek ibu kota baru dapat segera tuntas. “Saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Garuda IKN, Senin (12/8).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat berkelakar melihat pesatnya pembangunan gedung kemenko di IKN. Ia pun berseloroh, keempat Menko sudah hompipa berebut kantor yang bakal mereka tempati. Namun, Gedung Kemenkeu justru belum dibangun. Ia menyebut gedung Kemenkeu dibangun belakangan karena menjadi ‘sandera’. “Gedung Kemenkeu belum dibangun sama Pak Menteri PUPR. Katanya yang terakhir dibangun sebagai sandera,” kata Sri Mulyani.
10. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid diduga main perkara di MA melalui kakak Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Bahdar Saleh. Hal ini terungkap saat JPU KPK mengulik keterangan Bahdar saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat sang adik. Mulanya, salah satu jaksa KPK mendalami kedekatan Bahdar dengan Nurdin Halid. Kakak Gazalba Saleh itu mengaku kenal dengan Nurdin.
“Dengan Pak Nurdin Halid Saudara kenal?” tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/8). “Kenal, Pak,” jawab Bahdar. “Apakah membicarakan masalah perkara?” tanya jaksa lagi. “Beliau pernah menanyakan, saya enggak tahu permasalahannya apa, sudah saya forward,” jawab Bahdar. Mendengar jawaban itu, jaksa lantas mendalami perkara yang dikomunikasikan Nurdin Halid kepada Bahdar.
Namun, Bahdar berdalih tidak mengerti permasalahan tersebut. Lantaran berkelit, jaksa komisi antirasuah itu pun memperlihatkan bukti komunikasi antara kakak Gazalba Saleh itu dan politikus Partai Golkar tersebut. “Ini saya tunjukkan Saudara pernah ada komunikasi dengan Pak Gazalba ini di foto antara percakapan Saudara dengan Pak Nurdin Halid. Ini ada percakapan Saudara ini,” ujar jaksa. “Saudara menunjukkan ada info perkara, penganiayaan, ini hakimnya Desnayeti, Gazalba Saleh, Sofyan Sitompul. ‘Iya terima kasih, Ndi.’ Ndi itu maksudnya apa, Pak?” tanya jaksa. “Oh iya, saya cuma meneruskan saja, Pak,” kata Bahdar.
11. Ketua Dewan Pembina Bappilu Golkar Idrus Marham mengklaim ader di akar rumput setuju jika Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum, menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur sebagai Ketum Partai Golkar. Idrus menyebut hal itu usai menerima banyak telepon dari perwakilan DPD Golkar. “Kebetulan saya menjadi Sekjen Golkar untuk 7-8 tahun. Jadi saya paham dan yang memimpin semua ini di daerah daerah rata-rata adalah adik-adik saya,” kata Idrus dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (12/8).
“Dan sudah telepon kepada saya. Teleponnya ‘apa ini Bahlil (yang bakal gantikan Airlangga)? Sudah benar’,” lanjut Idrus membeberkan percakapannya dengan para pimpinan daerah. Idrus mengatakan Bahlil bisa dibilang sudah memenuhi syarat. Menurutnya, Bahlil sudah berjuang sejak di Papua hingga menjadi bendahara di DPP Golkar. “Jadi saya kalau ada yang mengatakan tidak memenuhi syarat, saya akan menjadi saksi. Tidak ada masalah. Semua selesai,” ujarnya.
12. KPK terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan suap bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014. “Kalau SP3-nya benar. Kalau surat di atas saya belum tahu,” ujar Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (12/8).
Kuasa Hukum Surya Darmadi, Maqdir Ismail, juga membenarkan informasi tersebut. Ia turut mengirim SP3 yang diterima dari KPK. Surat itu bernomor: B/360/DIK.00/23/06/2024 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. Surat ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu.
“Dengan ini diberitahukan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, telah dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti,” demikian bunyi poin nomor dua dalam surat tersebut. Surya lepas dari jerat hukum pidana sebagaimana yang disangkakan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP. (HPS)
