Bahlil Lahadalia dan Agung Laksono (Ist)
Isu menarik pagi ini, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananata Baharuddin menegaskan ketidaksetujuannya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Sementara sejumlah elit Golkar terus bergerilya untuk mengubah AD/ART Partai Golkar, agar tokoh dari luar Golkar bisa dipilih menjadi Ketua Umum Golkar pada Munas 20 Agustus mendatang.
Isu menarik lainnya, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Perindo sudah merapat ke Prabowo untuk bergabung ke KIM mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kamis (15/8) malam, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Plt Ketum PPP Mardiono, dan Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menemui Ketum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananata Baharuddin menegaskan ketidaksetujuannya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Yasril menduga Bahlil merupakan tokoh yang menjadi bagian dari intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Ia mempertanyakan rekam jejak Bahlil di Partai Golkar.
Yasril mengatakan, Ketua Umum Golkar itu tokoh yang mumpuni, kepemimpinannya harus teruji. Bukan asal menjabat menteri, rekam jejaknya harus jelas. Kalau Golkar mau berbenah, syarat jadi Ketum Golkar harus lebih ketat. Bukan cuma orang yang sedang menjabat menteri, tapi betul-betul orang yang mumpun, jujur, dan punya visi untuk membangun bangsa yang besar, bukan orang yang jumawa dan suka pecicilan. ‘’Sekarang waktunya kita membenahi Golkar, kita pilih pemimpin yang bersih, jujur dan mumpuni,” ujar Yasril, Kamis (15/8) malam.
Yasril yang mantan Ketua Komisi I DPR ini terang-terangan mengaku, dirinya bersama rakyat menolak oligarkhi kekuasaan. Ia berharap, Golkar jangan sampai dipimpin orang-orang yang merusak partai yang menjadi pilar demokrasi. Ketum Golkar harus tokoh pembaharu demokrasi, bukan perusak demokrasi.
‘’Saya juga heran mengapa banyak kader yang diam saja. Sepertinya tidak berani menegakkan konstitusi dan bisu membela kebenaran, ada apa ini? Mana orang-orang yang dulu mendukung Airlangga Hartarto, kok diam? Sudah sejauh itukah mental kader sejati. Sedihnya lagi, sekarang ini ukurannya hanya jabatan dan uang. Memilih pemimpin ukurannya hanya itu. Sedih saya, semangat perjuangan, idealism, dan nasionalisme seolah sudah tenggelam,’’ tegasnya. ‘’Padahal sebentar lagi kita memperingati HUTke-79 RI. Kenapa nilai-nilai dan semangat kemerdekaan sudah luntur? Mana itu semboyan merdeka atau mati,’’ imbuhnya.
2. Sementara itu sumber di DPP Partai Golkar menyebutkan, sejumlah elit Golkar terus bergerilya untuk mengubah AD/ART Partai Golkar. Tujuannya agar tokoh dari luar Golkar bisa dipilih menjadi Ketua Umum Golkar pada Munas 20 Agustus mendatang. Sumber tadi menuturkan, dua elit Golkar akan menghadap tokoh dari luar Golkar tersebut karena khawatir akan terjadi keributan di Golkar mengingat semua Waketum Golkar ingin menjadi Ketua Umum Golkar.
Mereka juga membuat surat yang isinya meminta kesediaan orang luar Golkar tersebut menjadi orang nomor satu Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang sudah mengundurkan diri sebagai Ketum Partai Golkar. ‘’Suratnya sudah jadi, tinggal dikirimkan. Tadi malam mereka rapat di sebuah kantor yang terletak di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta,’’ ujar sumber tadi.
Sumber lainnya menuturkan, sejumlah petinggi Golkar di antaranya Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali menemui Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dua hari lalu. Kedatangan mereka untuk melobi Agung karena selama ini dia tampak kurang sreg dengan Bahlil yang akan diplot jadi Ketua Umum Golkar.
3. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, Presiden Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka bisa saja memimpin Partai Golkar di masa depan. Menurut Hasto, meskipun rumor ini baru muncul belakangan, tidak menutup kemungkinan spekulasi semacam ini terbukti benar, sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu. “Ya selama ini kan selalu terjadi rumor dan ternyata kebelakangan terbukti,” kata Hasto menjawab isu soal Jokowi dan Gibran akan menjadi pengurus Partai Golkar usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Golkar di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Meski demikian, Hasto menegaskan, sebuah partai mesti menjaga kedaulatannya sesuai dengan AD/ART. Namun, dia tidak bermaksud untuk ikut campur dalam urusan internal partai lain. Pernyataan ini didasarkan pada pengalaman PDI-P yang pernah mengalami intervensi dari pihak luar. “Kami tidak pernah campur tangan rumah tangga partai lain, karena kami pernah mengalami hal itu. Rasanya dipecah belah, diintervensi selama 32 tahun Orde Baru,” ungkapnya.
4. MPR akan menggelar sidang tahunan di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8) ini. Dalam sidang tersebut Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus laporan kinerja pemerintah. Presiden akan hadir bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. “Agenda pokok sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2024 adalah pidato presiden RI tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke RI-79,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Kamis (15/8).
Bamsoet mengatakan Sidang Tahunan MPR kali ini akan dihadiri 2.022 tamu undangan. Mereka terdiri dari perwakilan seluruh lembaga tinggi negara, para mantan presiden dan wakil presiden, para ketua umum partai politik, hingga petinggi ormas. Sidang tahunan akan dimulai pukul 9.00 WIB dimulai dengan pidato pendahuluan dari Ketua MPR dan DPR. Presiden Jokowi diagendakan menyampaikan pidato kenegaraan mulai pukul 10.00 WIB. Kemudian, sidang akan jeda menjelang Salat Jumat dan akan kembali dibuka pada pukul 13.30 WIB.
5. Partai Nasdem, PPP, dan Partai Perindo sudah merapat ke Prabowo untuk bergabung ke KIM mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kamis (15/8) malam, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Plt Ketum PPP Mardiono, dan Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menemui Ketum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel. Usai pertemuan tertutup, Prabowo mengatakan, Nasdem sepakat untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Kita membahas beberapa masalah dan kita sepakat untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan baik menghadapi tantangan masa depan,” kata Prabowo. Ia menyambut baik kesediaan Partai Nasdem untuk bergabung dengan pihaknya. Sebab, menurut dia, kesatuan adalah kunci keberhasilan bangsa. “Saya menyambut sangat baik bersedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira intinya (pertemuan) itu, ya,” ujar Prabowo.
Prabowo juga mengungkapkan, PPP memutuskan untuk bergabung dengan KI) sekaligus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka. “Baru saja saya menerima kedatangan Pak Mardiono, sahabat lama saya, dan beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami. Mendukung pemerintahan yang insyaallah akan saya pimpin Oktober yang akan datang,” kata Prabowo. Ia menyambut baik keputusan PPP bergabung ke pemerintahannya kelak.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyatakan partainya mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Surya berharap partainya tak menjadi beban pemerintahan Prabowo-Gibran. “NasDem bertekad, dengan seluruh daya upaya yang ada dan apa yang dimilikinya berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini,” ujarnya. “Saya juga mengatakan mudah-mudahan bukan sebagai faktor yang menambah beban Insya Allah, mudah-mudahan dia bagian daripada yang meringankan,” ujarnya.
6. Perseteruan PKB-PBNU kian seru. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadap Wapres Ma’ruf Amin di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/8). Yahya Staquf didampingi Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar.
Usai pertemuan yang berlangsung dua jam, Gus Yahya mengungkapkan, tujuan utamanya mendampingi dua petinggi PBNU yang ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas dukungan selama dua periode pemerintahannya. Di antaranya, membantu pengembangan Universitas NU di Yogyakarta dan menghubungkan NU dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed.
Sedangkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, kedatangannya untuk melaporkan dugaan intervensi PBNU ke tubuh PKB . “Kita melaporkan ada keinginan intervensi dari PBNU,” kata Muhaimin. Menurut dia, Wapres berpesan agar PKB dan PBNU sama-sama taat pada konstitusi. Cak Imin menyebut Wapres memandang PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda.
Ia mengatakan, PKB adalah organisasi politik, sedangkan PBNU organisasi masyarakat. “Beliau sampaikan ‘ya semua harus taat konstitusi karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda, satunya orpol, satunya ormas’,” kata Cak Imin. “Saya berharap PBNU untuk taat konstitusi, mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi. Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas,” ujar Cak Imin menirukan ucapan Ma’ruf Amin.
Cak Imin mengungkapkan, Wapres Ma’ruf Amin sudah tidak mau menjadi juru damai untuk menyelesaikan konflik antara PKB dan PBNU. Menurut Cak Imin, Ma’ruf tak mau jadi juru damai karena memandang PKB dan NU sebagai dua lembaga yang berbeda. “Sudah enggak lagi karena beliau lebih tegas lagi. Ini bukan soal dua organisasi yang sama, ini beda, urusannya sudah beda. NU urusannya apa, PKB urusannya apa,” kata Cak Imin.
Cak Imin menyebutkan, Ma’ruf Amin juga memandang tidak ada konflik antara PKB dan PBNU karena PKB dan PBNU adalah dua lembaga yang berbeda. “Karena enggak ada konflik apa-apa. Ini dua lembaga yang berbeda. Masukan atau kritik, jangankan masukan atau kritik PBNU, kritik orang lain saja kami anggap sebagai perbaikan,” ujar dia. Cak Imin mengaku mendapatkan pesan dari Wapres agar PKB jalan terus dan tidak terpengaruh situasi apa pun. Menurutnya Kiai Ma’ruf mendukung suksesnya Muktamar PKB yang akan digelar dalam waktu dekat.
7. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, dirinya segan kepada Pengurus PBN) jika mereka sopan. Cak Imin menilai, alangkah baiknya jika PKB dan PBNU duduk bareng dan ngopi bersama dengan niat yang baik. “Loh lebik baik kalau ngajak ngopi bareng. Tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar,” ujar Cak Imin di Ponpes Daarul Rahman, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).
Saat ditanya apakah PKB dan PBNU akan kembali islah, Cak Imin mengatakan, tidak ada urusannya. Dia menyebut, PBNU dan PKB memiliki urusannya masing-masing. Kebakaran Hampir Tiap Hari Terjadi di Jakarta, Apa Penyebabnya? Artikel Kompas.id Adapun PBNU berada di bawah ranah UU Ormas, sedangkan PKB melaksanakan UU Partai Politik. “Enggak ada islah, wong enggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU? Urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan?” kata Cak Imin.
8. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menuturkan, pihaknya sedang melakukan cek ombak atau test the water terhadap mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa untuk maju Pilkada Jateng 2024. “Ya ini masih ada tes case, soalnya ada baliho banteng perkasa. Itu merupakan tes ombak kita lihat,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8). Hasto menyatakan, pemasangan baliho bagian dari demokrasi. Ini menjadi cara bagi PDI-P untuk lakukan sosialisasi terhadap sosok yang berpotensi diusung pada Pilkada.
9. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan, Bacagub Jakarta pendamping Ridwan Kamil segera diumumkan. Mantan Danjen Kopassus ini lalu berkelakar, sosok pendamping RK di Pilkada Jakarta 2024 sengaja belum diumumkan secara resmi agar menjadi kejutan bagi masyarakat. “Nanti pada saatnya kita umumkan, biar ada apa istilahnya, ada ketegangan dikit siapa-siapanya,” ujar Prabowo, Kamis (15/8).
Prabowo enggan menjawab soal sosok Suswono yang disebut PAN sebagai cawagub pendamping RK. Dia hanya mengatakan pemilihan dan penentuan kandidat kepala daerah yang akan diusung masih berproses. “Saya kira ini semua proses yang berjalan, oke,” ujar Prabowo.
10. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengakui, banyak mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang ingin melalukan bunuh diri. Hal itu disampaikannya menanggapi meninggalnya mahasiswi PPDS di program studi Undip RSUP Dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah yang bunuh diri akibat dirundung seniornya. “Kita juga pernah melakukan screening mental terhadap para PPDS ini dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri,” kata Menkes di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).
Menkes berpandangan, bunuh diri akibat perundungan menjadi fenomena besar yang benar-benar terjadi. Ia mengajak semua pihak untuk berhenti melakukan perundungan yang secara nyata telah mengakibatkan korban jiwa. “Karena ini adalah kebiasaan buruk, berdampak buruk, di profesi yang sangat mulia kedokteran. Bayangkan kalau dokter-dokter ini sejak muda sudah dididik seperti itu, hidupnya ditekan,” ucapnya.
11. KPU DKI Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat dukungan menjadi cagub-cawagub Jakarta lewat jalur independent dan bisa mendaftar pada Pilgub Jakarta 2024. “Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk 27 November mendatang,” kata Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis (15/8).
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan hal itu diputuskan setelah KPU Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua. Hasil verifikasi faktual kedua, data dukungan mencapai 826.766 yang lolos verifikasi administrasi. Kemudian, data yang memenuhi syarat 494.467 dukungan dan yang tidak memenuhi syaratnya 332.299 dukungan.
Bakal cagub jalur independen Dharma Pongrekun menjawab tudingan dirinya jadi calon boneka pada Pilgub Jakarta 2024. Ia maju menjadi cagub, berpasangan dengan Kun Wardana sebagai wakilnya. Dharma mengaku tak masalah dituduh sebagai calon boneka. Ia menyerahkan bakal proses dan dinamika di kontestasi mendatang kepada Tuhan. “Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa (dituduh jadi cagub boneka). Apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan,” kata Dharma di Kantor DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).
Ia tak mau ambil pusing menanggapi tudingan bahwa majunya ia dalam Pilgub DKI Jakarta demi menghindari ada kotak kosong. “Kami nggak mau pusing dengan itu, kami hanya menjalani tugas kami dan kami berjalan berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan,” pungkasnya.
12. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang menggugat Presiden Jokowi dan BPIP terkait polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 tidak dibolehkan menggunakan jilbab. Mereka mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8).
Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi mengatakan gugatan ini kaitannya dengan polemik pasukan Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak memakai jilbab waktu pengukuhan. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III. Alasan mengajukan gugatan karena tindakan tersebut melanggar UU HAM.
“Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP,” kata Arif Sahudi saat konferensi pers di Warung Soto Veteran, Kecamatan Serengan, Kota Solo, kemarin. “Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab,” jelasnya.
BPIP akhirnya mengizinkan para Paskibraka putri yang berhijab untuk tetap memakai jilbab saat upacara kenegaraan HUT RI 17 Agustus di IKN, Kaltim pada Sabtu (17/8). Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan keputusan itu menindaklanjuti perkembangan terkait polemik pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang berhijab saat dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa (13/8) lalu. Yudian mengatakan keputusan terbaru itu mengikuti arahan Kasetpres Heru Budi Hartono.
Sebelumnya, Kasetpres Heru Budi Hartono mengaku pihaknya tak dikabari BPIP soal Paskibraka putri berhijab yang harus melepas jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan. Menurut dia, jika ada laporan dari BPIP, Istana akan mengoreksi dan mengizinkan anggota Paskibraka putri tetap mengenakan jilbab sesuai pilihan masing-masing. Kini, BPIP sudah berkoordinasi dengan Setpres.
Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) DKI Jakarta mengkritik larangan Paskibraka memakai jilbab. Ketua PPI DKI Jakarta Muhammad Nizar mengaku heran saat melihat pengukuhan para calon Paskibraka 2024 oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di IKN. Saat itu, semua anggota paskibraka perempuan tidak ada yang memakai hijab. Padahal, sebanyak 18 anggota Paskibraka perempuan sehari-hari mengenakan jilbab. “Sehingga PPI menduga pencopotan hijab para Paskibraka putri ini karena adanya ‘tekanan’ dari penanggung jawab Paskibraka 2024 yakni BPIP,” kata Nizar, Kamis (15/8).
Dirjen HAM Kemenkumham Dhahana Putra mengecam BPIP yang mengeluarkan aturan meniadakan opsi pengenaan jilbab atau hijab bagi anggota Paskibraka putri. Menurut Dhahana, SK Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 telah menimbulkan kecurigaan publik. “Adanya aturan itu membuat 7 Paskibraka putri memilih melepas hijab secara sukarela sebagaimana yang kita lihat pada pengukuhan saat itu. Harus diakui, ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa seragam Paskibraka tidak memperkenankan penggunaan hijab,” ujar Dhahana dalam keterangan pers, Kamis (15/8). (HPS)