Pramono Anung dan Rano Karno (net)
Isu-isu menarik pagi ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia putar haluan alias balik badan. Ia memberikan rekomendasi dukungan kepada Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada Pilkada 2024. Sikap ini berubah karena pada Minggu (25/8), Golkar memberikan rekomendasi dukungan kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Sementara pada Senin (26/8) PDIP mengusung Airin dan Ade Sumardi sebagai Cagub dan Cawagub Banten 2024. Berarti langkah Golkar ini menyusul sikap politik PDIP. Yang menarik, PDIP batal mengusung Anies Baswedan, karena calon yang didukung maju Pilkada Jakarta adalah Pramono Anung dan Rano Karno.
Isu yang tak kalah menarik adalah Pimpinan KPK perintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi KPK untuk meminta klarifikasi kepada putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep soal dugaan fasilitas jet Gulfstream G650ER yang digunakan untuk bepergian bersama isteri ke Amerika Serikat. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kebiasaan dari pihak-pihak tertentu yang suka menghina seorang pemimpin. Sedangkan Presiden Jokowi meminta aksi demonstrasi dilakukan secara tertib dan tidak merugikan berbagai pihak. Ia juga meminta, pendemo yang ditahan segera dilepaskan. Berikut isu selengkapnya.
1.Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia putar haluan alias balik badan. Ia memberikan rekomendasi dukungan kepada Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada Pilkada 2024. Sikap ini berubah karena pada Minggu (25/8), Golkar memberikan rekomendasi dukungan kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Sementara pada Senin (26/8) PDIP mengusung Airin dan Ade Sumardi sebagai Cagub dan Cawagub Banten 2024. Berarti langkah Golkar ini menyusul sikap politik PDIP. “Ibu Airin adalah anak dari kandung Partai Golkar, sebagai ibu daripada anak yang dilahirkan dan dibesarkan, rasanya tidak pas kalau tidak diantarkan oleh ibunya untuk ikut berkompetisi,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (27/8).
Ia mengatakan Golkar juga mendukung Ade Sumardi yang merupakan kader PDI-P sebagai pendamping Airin. Bahlil berkilah langkah itu menunjukkan Golkar partai yang terbuka dan inklusif. “(Golkar) tidak pernah membeda-bedakan siapa, calon dari (parpol) mana,” ujarnya. Ia menambahkan, keterbukaan Golkar itu sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, Prabowo telah menyerahkan semua keputusan politik pada partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). “Sekalipun kita berbeda kemudian dalam keputusan dan ini adalah salah satu bentuk, bukti nyata bahwa memang kita boleh berbeda,” ujar Bahlil yang menjabat Menteri ESDM ini.
Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah dukungaanya kepada Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten karena takut Airin lari ke PDIP setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memintanya menjadi kader partai banteng. Bahlil mengatakan, partainya mengusung Airin, karena dia kader asli Partai Golkar. “Oh enggak ada (kaitannya) dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B dan pidato si C,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (27/8).
Menurut Bahlil, keputusan ini diambil murni berdasarkan pertimbangan internal dan merupakan hasil dari kajian serta diskusi mendalam di Partai Golkar. Bahkan, Bahli mengungkapkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan partai-partai politik di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait keputusan Golkar yang mengalihkan dukungan dari Andra Soni dan Dimyati Natakusumah ke Airin-Ade. “Sudah barang tentu, namanya politik, ada komunikasi politik dengan KIM, kita melakukan komunikasi,” sebutnya. “Jadi sekali lagi, ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik dan seorang pemain politik harus mempunyai lobi dan inilah lobi kita semua bersama,” sambung Bahlil.
2. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengaku tidak mempersoalkan status Airin Rachmi Diany setelah diusung partainya sebagai Cagub pada Pilkada Banten 2024. Komarudin mengatakan, PDI-P tak masalah bila Airin tetap menjadi kader Golkar atau bergabung ke PDI-P. Yang terpenting Airin sudah dicalonkan sebagai Cagub Banten. “Ya dia mau tetap di Golkar atau mau PDI Perjuangan kita kan proses pencalonan sudah dicalonkan, bahwa Golkar dari belakang ikut-ikutan ya silakan saja,” kata Komarudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).
Komarudin juga tidak mempermasalahkan sikap Golkar yang menyusul PDI-P mengusung Airin Rachmi dan Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Kendati demikian, Komaruddin mengingatkan bahwa PDI-P adalah partai politik yang pertama mengusung pasangan Airin-Ade, kalau ada yang mengekor ya nggak apa-apa. “Tidak ada urusan Golkar mau gabung atau tidak, mencalonkan siapa kok, kita kan kasih dukungan kepada Airin duluan kan, kalau Golkar mau ikut-ikutan ya silakan saja,” ujar Komarudin.
Politisi senior PDI-P Komarudin Watubun mempersilakan Partai Golkar ikut mendukung pasangan Airin Rachmi Dianiy dan Ade Sumardi sebagai bakal Cagub dan Cawagub Banten. Namun, Komarudin enggan berkomentar soal sikap Partai Golkar yang kini berubah haluan kembali mendukung pasangan Airin-Ade pada Pilkada Banten 2024. “Tidak ada urusan Golkar mau gabung atau tidak, mencalonkan siapa kek, kita kan kasih calon duluan Airin kan. Kalau Golkar mau ikut-ikutan, ya silakan saja,” kata Komarudin sambil tertawa.
Komarudin mengatakan, berbaliknya sikap Golkar bukanlah urusan PDI-P karena merupakan keputusan internal partai berlambang pohon beringin itu. Ia kembali tegaskan, PDI-P lebih dahulu memutuskan mengusung Airin-Ade pada Pilkada Banten. “Ya itu urusan Golkar, kita tidak ada urusan ada Golkar atau tidak, PDI Perjuangan kan sudah resmi mencalonkan Bu Airin dari awal,” ujarnya lagi. Komarudin menyatakan sekali lagi, partainya tidak mempersoalkan status partai politik Airin.
3. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus kader Partai Golkar Airin Rachmi Diany dan Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi sebelumnya telah mendapatkan dukungan politik dari PDI-P. Dukungan tersebut diberikan langsung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada keduanya di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (26/8).
Airin dalam keterangannya kepada wartawan sempat menyayangkan kebijakan Partai Golkar yang tidak memberikan dukungan kepada dirinya, tetapi malah mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Padahal sebelumnya Golkar ngotot mencalonkan dirinya. “Saya memahami, sebagai kader memahami apa yang menjadi keputusan, walaupun sedikit tidak paham, bisa dimengerti ya?” ucap Airin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
Usai menerima dukungan dari Partai Golkar, mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany kembali mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang telah mendukung dirinya menjadi Cagub Banten bersama Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi sebagai Cawagub Banten yang mendampingi dirinya dalam Pilgub Banten 2024.
“Terima kasih, Ibu Megawati, yang kemarin memberikan masukanyang sangat luar biasa kepada saya. Bagaimana (mengatasi) persoalan stunting, bagaimana kita perempuan, adik-adik perempuan, di sini (Golkar) saya juga sebagai Ketua KPPG, makasih banyak Bu,” ujar Airin di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (27/8).
“Banyak pesan dari Ibu Megawati bahwa kita perempuan harus bisa strong, kita perempuan harus bisa kuat dalam perpolitikan, tapi tentunya harus memiliki prinsip turun ke lapangan,” sambungnya. Airin mengaku selama ini selalu mengidolakan Ibu Megawati sebagai tokoh politik perempuan dengan pencapaian tertinggi, Presiden ke-5 RI.
4. Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey mengungkapkan, Sekretaris Kabinet sekaligus mantan Sekjen PDI-P Pramono Anung telah diputuskan partainya untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024. Pramono akan didampingi eks Gubernur Banten Rano Karno sebagai calon wakil gubernur. Olly menyatakan, Pramono Anung akan langsung mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta, hari ini, Rabu (28/8), pukul 11.00 WIB. “Pak Pram besok mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno,” kata Olly di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).
Olly menegaskan, DPP PDI-P tidak akan mengumumkan pencalonan Pramono dan Rano secara resmi, berbeda dengan calon kepala daerah lainnya yang telah diumumkan sebelumnya. Ia meminta media langsung meliput pendaftaran Pramono dan Rano di KPU DKI Jakarta. “Enggak ada, langsung di pendaftaran yah. Liput di pendaftaran aja, KPUD DKI yah jam 11,” tutur Olly. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini juga menyampaikan, dirinya telah dihubungi langsung oleh Pramono terkait waktu pendaftaran tersebut. “Tadi Pak Pram telepon saya, ‘Pak Olly, saya daftar jam 11’,” ujar Olly menirukan Pramono Anung.
5. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengurus tiga surat keterangan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (27/8) kemarin. Surat itu ditujukan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta. “Surat Keterangan tersebut dikeluarkan atas permohonan dari Dr Pramono Anung untuk persyaratan pencalonan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta,” kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto, Selasa sore.
Di sisi lain, Djuyamto juga menjelaskan, surat yang diurus Anies adalah surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa, surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, serta surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang atas nama pribadi maupun badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya.
Sementara itu sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat membenarkan, partainya memang menerima aspirasi untuk mengusung mantan Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung dan mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024. Isu ini mulanya berembus usai PDI-P mengumumkan enam calon kepala daerah (cakada), di mana tak ada calon yang diumumkan untuk Pilkada Jakarta pada Senin (26/8). “Aspirasi ada. Aspirasi kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah,” kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8) sore.
6. Pimpinan KPK perintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi KPK untuk meminta klarifikasi kepada putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menyangkut dugaan fasilitas jet Gulfstream G650ER. Kaesang tengah menjadi sorotan karena bepergian ke Amerika Serikat (AS) menggunakan pesawat jet senilai miliaran rupiah yang disebut milik perusahan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. “Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media itu diklarifikasi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (27/8).
Alex mengatakan, pihaknya berprinsip semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi KPK tidak ragu meminta klarifikasi. Sebab, tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. “Tapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, ini apa ini kejadiannya, apakah masuk gratifikasi? Siapa yang memberikan fasilitas itu dan sebagainya, harus clear,” ujar Alex. Mantan Hakim Pengadilan Tipikor ini mengatakan, KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara.
Seperti diketahui Kaesang Pangarep menduduki jabatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pimpinan sejumlah perusahaan. Dalam hal ini, yang masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya, Presiden Jokowi, kakaknya yang menjabat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan kakak iparnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution. “Bisa, secara umum bisa. Ya kalau enggak bisa ya kayak saya, saya suruh saja anak saya untuk kamu terima saja semua itu (gratifikasi). Selesai sudah, bukan saya, yang melakukan itu anak saya,” tutur Alex. “Tapi ya itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya,” tambah Alex.
7. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto angkat bicara soal beredarnya video tersebut (maksudnya, video Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono ketika turun dari jet pribadi membawa barang belanjaan diduga tanpa lewat pemeriksaan Bea Cukai, red) yang viral di medsos.
Nirwala mengaku, pihaknya masih melakukan proses pengecekan terhadap pesawat tersebut. “Terkait status penerbangan di video tersebut masih kami cek,” kata Nirwala, Selasa (27/8). Ia menerangkan, jika pesawat tersebut melakukan penerbangan domestik atau dalam negeri, maka tidak memerlukan proses pemeriksaan Bea Cukai.
Namun, apabila pesawat itu melakukan penerbangan lintas negara, maka tentu Bea Cukai bakal menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk memeriksa barang bawaan para penumpang. “Sementara jika penerbangan tersebut penerbangan internasional, maka akan melalui prosedur-prosedur international airport clearance, termasuk imigrasi dan kepabeanan,” ujar Nirwala.
8. Pihak Istana Kepresidenan kembali tidak memberikan tanggapan saat ditanya soal gaya hidup mewah keluarga Presiden Jokowi yang sampai saat ini masih ramai diperbincangkan masyarakat. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyatakan, hal itu biarlah ditanggapi oleh pihak lain, bukan oleh pemerintah. “Saya rasa biar itu nanti ditanggapi oleh pihak lain ya. Tapi dari pihak pemerintah tidak mau menanggapi soal itu,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/8).
Sebelumnya, pada Senin (26/8), Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono juga memberikan respons senada. Heru semula menyatakan, ia belum membaca isu-isu terkini yang menjadi sorotan masyarakat itu, sehingga belum bisa berkomentar banyak. “Isu-isu lain belum baca,” ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Kemudian, Heru menyatakan ada Juru Bicara Istana yang mampu menjawab isu tersebut. “Waduh, ya kan ada jubir istana,” lanjut PJ Gubernur Jakarta itu seraya tertawa. Ia lantas menyampaikan terima kasih dan menyudahi sesi tanya jawab dengan wartawan.
Aturan bawa barang dari luar negeri pakai jet pribadi. Terlepas dari benar atau tidaknya sosok yang terekam dalam video adalah Kaesang dan Erina, Bea Cukai tetap akan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203 Tahun 2017 terhadap barang yang dibawa penumpang jet pribadi. Aturan tersebut memuat ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
Dalam PMK Nomor 203 Tahun 2017 dijelaskan bahwa barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut terdiri atas: Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal use) Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (non-personal use).
9. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kebiasaan dari pihak-pihak tertentu yang suka menghina seorang pemimpin. Hal ini disampaikannya dalam pidato penutupan Kongres III Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa (27/8). Prabowo menyinggung pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi. Menurutnya, prestasi Jokowi memimpin bangsa Indonesia dengan mengagumkan. “Jadi saya ini sedih kalau kita punya tradisi selalu menjelek-jelekkan pemimpin, caci maki, cari kesalahan, saya bukan apa-apa, bagaimana pun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan,” kata Prabowo.
Ia menyinggung keberhasilan Kepala Negara dalam membawa roda perekonomian Indonesia. Prabowo menilai, Jokowi merupakan salah satu pemimpin yang berhasil menjaga inflasi. “Di mana ada presiden pemerintah bisa jaga inflasi 2,5 persen, di mana coba? dibuka sejarah 34 tahun ke belakang sampai sekarang,” kata Prabowo. “Sedikit negara, 2,5 persen inflasi, dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit, kita pulih dari covid,” ucapnya.
10. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi membantah kabar mengenai adanya keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hasan memastikan hal tersebut tidak benar dan hubungan kedua tokoh tersebut tetap harmonis dan tidak ada masalah yang signifikan. “Tidak benar sama sekali, Pak Prabowo sebagai Presiden elect, dengan Pak Jokowi sebagai Presiden yang masih menjabat hari ini hubungannya sangat baik, sangat mesra,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/8).
“Dan kalau ada isu-isu di luar buat kita itu mungkin bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Ya kadang-kadang kan kalau tidak ada isu tidak hangat politik kita, kira-kira seperti itu. Tapi tidak ada isu sama sekali antara hubungan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, tidak ada isu sama sekali,” tegasnya. Hasan menambahkan, Presiden Jokowi sudah melakukan pertemuan dengan Prabowo setelah isu keretakan berembus. Namun, tak tahu pertemuan tersebut. “Ya saya nggak bisa jawab (kapan). Tapi sudah ketemu dong harusnya. Karena ini tidak ada keretakan, komunikasi beliau baik,” jelas Hasan.
11. Presiden Jokowi meminta aksi demonstrasi dilakukan secara tertib dan tidak merugikan berbagai pihak. Hal itu disampaikannya merespons berbagai aksi demonstrasi menolak rencana pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada baru-baru ini. “Negara kita, Indonesia ini, adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat ini adalah hal yang baik dalam demokrasi, dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu,” ujar Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan secara daring di YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (27/8).
“Dan saya titip, hanya saya titip mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai sehingga tidak merugikan, tidak menganggu aktivitas warga dan lainnya,” tegasnya. Kepala Negara juga meminta agar para demonstran yang sampai saat ini masih ditahan segera dibebaskan. “Dan ini kemarin, ada demo untuk pendemo yang masih ditahan saya harap juga bisa segera dibebaskan,” tegasnya.
12. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi meminta maaf apabila pihaknya terpaksa melakukan upaya penegakkan hukum yang tegas dalam penanganan demonstrasi mengawal keputusan MK di sekitar gedung MPR/DPR RI, Kamis (23/8). Ade Ary menekankan, upaya represif itu merupakan langkah terakhir pihaknya demi tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat. “Upaya penegakkan hukum ini merupakan bagian terakhir setelah sebelumnya petugas kami di lapangan memberikan imbauan,” kata Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8).
“Ketika terjadi gangguan kamtibmas, maka penegakkan hukum sesuai standard operating procedures (SOP) yang berlaku itu harus kami lakukan. Jadi mohon maaf, ini merupakan tugas berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi,” tambah dia. Ade menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menjaga harmonisasi dan bekerja sama selama unjuk rasa berlangsung “Ini aksi menyampaikan pendapat, ini berarti ini perlu kita konsolidasi lagi, kita sama-sama melakukan evaluasi, jangan sampai ada penyusup, penyusup-penyusup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ade.
13. KPK mengaku baru bisa mengusut dugaan korupsi dalam vonis bebas anak eks anggota DPR dari Fraksi PKB Edward Tannur, Ronald Tannur jika terdapat indikasi suap kepada hakim. Tiga hakim yang menyidangkan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afriyanti itu telah direkomendasikan untuk diberhentikan oleh Komisi Yudisial (KY) karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
“Harus dibuktikan apakah dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan sesuatu kepada hakim,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/8). Alex mengatakan, hasil investigasi dan pemeriksaan KY mengungkap ketiga hakim itu mengabaikan beberapa alat bukti dalam putusan bebas Ronald Tannur. Menurut Alex, tentunya KY akan mendalami apakah tindakan hakim mengabaikan barang bukti mendapatkan imbalan.
MA menunggu rekomendasikan KY untuk membawa majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk diberhentikan. Ronald Tannur merupakan anak eks anggota DPR dari Fraksi PKB Edward Tannur yang menjadi terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afriyanti sampai menyebabkan korban meninggal dunia. “Kita tunggu saja hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari KY beberapa hari kedepan,” kata Jubir MA Suharto, Selasa (27/8).
Sebelumnya KY merekomendasikan agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur diberhentikan karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Ronald Tannur merupakan anak eks anggota DPR dari Fraksi PKB Edward Tannur yang menjadi terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afriyanti sampai menyebabkan korban meninggal dunia. “Menjatuhkan sanksi berat kepada terlapor 1 Erintuah Damanik, terlapor 2 Mangapul, dan yerlapor 3 Heru Hanindyo berupa ‘Pemberhentian Tetap Dengan Hak Pensiun’,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito, Senin kemarin. KY juga merekomendasikan kasus etik ini dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk menindaklanjuti rekomendasi pemberhentian para hakim.
14. Pengamat Kepolisian, Bambang Rukminto mengatakan, percuma melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait aksi tindakan kekerasan polisi saat mengamankan aksi demonstrasi. Ia menilai Propam Polri yang notabenenya adalah polisinya polisi justru cenderung melindungi anggotanya yang melanggar aturan. “Mekanisme yang ada sampai saat ini ya lapor Propam atau lembaga-lembaga eksternal seperti Kompolnas tapi itu juga enggak terlalu efektif,” kata Bambang, Selasa (27/8).
Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini mencontohkan tragedi Kanjuruhan, yang disebabkan polisi melontarkan gas air mata saat terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Kejadian itu mengakibatkan 135 orang tewas dan banyak yang luka-luka. “Karena sudah menjadi rahasia umum, kecenderungan Propam malah menjadi pelindung dari pelanggaran personelnya, contoh yang paling tampak terkait penanganan massa adalah tragedi Kanjuruhan,” ujar Bambang.
Bambang Rukminto menilai, Polri tidak memiliki pikiran atau mindset untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat saat mengamankan aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Semarang, Jawa Tengah (Jengah) pada Senin (26/8) kemarin. Banyak mahasiswa hingga anak-anak yang menjadi korban. “Mindset melayani masyarakat itu masih belum ada, melindungi dan mengayomi masyarakat juga semakin menjauh digantikan melindungi dan mengayomi kepentingan, baik penguasa atau pemberi manfaat pragmatis,” katanya.
Ia mengatakan ada banyak peraturan Polri yang mengatur soal prosedur pengamanan aksi. Beberapa di antaranya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk membatasi dan menjadi koridor personel di lapangan, meskipun memang implementasinya tak mudah.
15. Presiden Jokowi meminta DPR segera selesaikan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Hal itu menanggapi langkah DPR yang bergerak cepat membatalkan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada usai dikritik dan didemo masyarakat. Menurut Jokowi, respons cepat DPR membataslkan revisi UU Pilkada bisa diterapkan untuk masalah lain, seperti pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset. “Respons yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga, yang mendesak. Misalnya seperti RUU Perampasan Aset,” kata Jokowi dalam keterangannya di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/8).
Kepala Negara menuturkan, RUU tersebut sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. “(RUU Perampasan Aset) juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa diselesaikan oleh DPR,” jelasnya. Sebagai informasi, pemerintah sudah mengusulkan RUU Perampasan Aset ke DPR sejak 2012. Usulan itu dilakukan setelah Pusat Peneliti dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kajian sejak 2008. RUU Perampasan Aset dianggap dapat mengubah tiga paradigma dalam penegakan hukum pidana.
16. Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno akan mendaftarkan diri sebagai pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta ke KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8) hari ini. “Ridwan Kamil dan pasangannya akan hadir informasinya tanggal 28 pukul 14.30 WIB,” ujar Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata di kantornya, Selasa (27/8).
Wahyu mengatakan setiap pasangan calon diperbolehkan membawa rombongan. Ia menyebut jumlah rombongan berkisar 150-200 orang. Ridwan Kamil mengatakan bakal didampingi warga Betawi dalam pendaftaran tersebut. Selain itu, akan ada sejumlah elite partai politik yang juga ikut mendampingi. Namun, ia mengatakan jumlah rombongan terbatas.
Sementara itu, Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey mengatakan Pramono Anung-Rano Karno juga akan mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta hari ini. “Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 di KPU sama Rano Karno,” kata Olly. KPU membuka pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Serentak 2024 pada Selasa-Kamis (27-29/8).
17. Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengaku mendengar kabar PKB mengalihkan dukungan dari Ridwan Kamil ke Anies Baswedan pada Pilgub DKI Jakarta 2024. AHY menuturkan baru saja dirinya menerima informasi itu. Ia pun meminta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengecek kebenaran kabar tersebut. “Saya dengar tadi di atas, tadi ada yang dengar, saya minta tolong sekjen tolong dicek kebenarannya, apakah benar, apakah hoaks, apakah hanya saling gocek saja,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (27/8).
AHY mengaku tak masalah jika memang ada partai-partai yang mengubah keputusan dukungannya. Menurut AHY, hal itu adalah sesuatu yang wajar. Dia hanya memastikan Demokrat tak akan hengkang dari barisan koalisi pendukung RK-Suswono. “Yang jelas saya tidak terlalu terganggu dengan informasi yang tadi beredar seperti itu, karena kami sudah mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan,” ucapnya. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengaku belum mengetahui hal tersebut. “Maaf saya kurang update soal itu, juga tidak dengar sampai sekarang,” ujarnya.
18. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, partainya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka secara optimal, tanpa menuntut jumlah kursi menteri. Hal ini disampaikannya dalam pidato penutupan Kongres ke-III Partai Nasdem yang digelar di JCC, Senayan, Selasa (27/8). “Harapan kami jelas, kami adalah bagian yang berupaya seoptimal mungkin di dalam pemerintahan baru di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto,” kata Surya Paloh.
Presiden terpilih Prabowo Subianto pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Partai Nasdem terhadap pemerintahan ke depan yang akan dipimpinnya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyinggung dukungan Partai Nasdem yang dalam Pilpres 2024 berbeda haluan. Kala itu, Partai Nasdem bersama PKB dan PKS mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. “Enggak apa-apa anda dulu dukung Anies, enggak apa-apa, sekarang kita bersatu,” kata Prabowo. ‘’Dulu saya snak buah, sekarang Surya Paloh anak buah saya,’’ kelakar Prabowo.
19. Pengamat hukum Pieter C. Zulkifli menyoroti kemunduran hukum yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Mantan ketua komisi hukum DPR ini menilai, sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi keadilan, justru menjadi alat para penguasa untuk melindungi diri bersama kroninya. “Hukum yang bisa dibeli hanya akan menciptakan penjahat-penjahat baru yang berlindung di balik atribut kehormatan, menjauhkan keadilan dari rakyat,” kata Pieter Zulkifli, Selasa (27/8).
Dia berpandangan, reformasi dan perubahan yang diharapkan dari amandemen UUD 1945 ternyata tidak lebih dari sekadar alat politik untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan. Mantan politisi Demokrat ini menilai, retorika indah tentang Indonesia Maju dan Indonesia Emas hanyalah ‘selimut tebal’ yang menutupi kenyataan pahit.
Dia berpendapat, jika rakyat semakin lelah, harapan untuk hidup menjadi lebih baik semakin menipis. Pada akhirnya, kepercayaan terhadap institusi negara dan para pemimpin pun semakin pudar. Bahkan, tokoh agama, budayawan, dan pemimpin opini publik yang seharusnya menjadi pilar kebenaran, justru terjebak dalam pusaran kekuasaan. (HPS)
