Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep akhirnya muncul ke publik di tengah riuhnya dugaan gratifikasi jet pribadi yang dia gunakan untuk jalan-jalan ke Amerika Serikat bersama isteri. Namun putra bungsu Presiden Jokowi ini irit bicara saat ditanya soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga permintaan klarifikasi dari KPK. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep akhirnya muncul ke publik di tengah riuhnya dugaan gratifikasi jet pribadi yang dia gunakan untuk jalan-jalan ke Amerika Serikat bersama isteri. Namun putra bungsu Presiden Jokowi ini irit bicara saat ditanya soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga permintaan klarifikasi dari KPK. Kaesang keluar dari Kantor DPP PSI sekitar pukul 20.38 WIB usai rapat selama sekitar 5 jam. Ketika keluar dari ruang sidang, Kaesang sempat menyapa awak media yang menunggu dan mendoakan agar seluruh awak media sehat.
“Halo semua, selamat malam. Sehat-sehat semua,” kata Kaesang singkat di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (4/9). Namun, ketika ditanya soal dugaan penggunaan jet pribadi hingga permintaan klarifikasi dari KPK Kaesang bungkam. Ia hanya tersenyum sembari langsung memasuki mobil tanpa mengucapkan kata apapun dan pergi meninggalkan lokasi.
Anggota Komisi III DPR Benny Harman secara mengejutkan terkesan membela Kaesang. Benny menganggap KPK tengah berupaya mengalihkan persoalan terkait niatnya memanggil Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Politisi Partai Demokrat ini lantas menyinggung kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri maupun kasus Harun Masiku yang hingga kini belum diselesaikan.
“Jadi menurut saya KPK itu ada mau mengalihkan masalah. Buat yang enggak perlu begitu loh, yang di depan mata selesaikanlah kasus-kasus yang sudah jadi TSK (tersangka) tapi enggak diproses. KPK mending selesaikan kasus Firli, ya kan?” ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).
Benny meminta KPK tidak membuat gaduh dengan menyatakan ingin memanggil Kaesang. Ia menyebutkan, Kaesang bukan penyelenggara negara dan tak harus mengklarifikasi apapun pada lembaga antirasuah itu soal penggunaan jet pribadi.
“KPK itu jangan bikin gaduh yang enggak perlu. Kaesang itu sampai saat ini tidak dalam status sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara. Dia orang swasta,” ujar Benny. Ia menyatakan, benar Kaesang putra Jokowi. Tapi saat ini Kaesang adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan penyelenggara negara.
2. KPK bikin bingung masyarakat. Di satu sisi, Direktorat Gratifikasi KPK membatalkan klarifikasi atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang melibatkan Kaesang Pangarep, tetapi di sisi lain lakukan kajian terkait foto Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dan istrinya, Kahiyang Ayu yang terlihat naik pesawat jet pribadi. Hal itu terungkap dari keterangan pers Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung KPK, Rabu (4/9).
Dalam penjelasannya, Tessa mengatakan, Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang putra bungsu Presiden Jokowi , Kaesang Pangarep lantaran laporan yang diterima KPK terkait Kaesang difokuskan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Alasannya agar jangkauan untuk mendapatkan keterangan akan lebih luas dibanding Direktorat Gratifikasi. “Kenapa difokuskan ke sana, karena jangkauannya lebih jauh lagi,’’ ujarnya.
Di sisi lain Tessa mengatakan, KPK lakukan kajian terkait foto Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dan istrinya, Kahiyang Ayu yang terlihat akan naik pesawat jet pribadi. “Yang jelas terkait subjek saudara B ini masih dikumpulkan bahan-bahanya dari Direktorat Gratifikasi,” kata Tessa.
Ia mengatakan, meskipun Bobby sudah membenarkan penggunaan jet pribadi tersebut dan tidak menggunakan dana APBD, Direktorat Gratifikasi KPK akan menghubungi Bobby untuk menindaklanjuti klarifikasi tersebut.
“Jadi bagi Saudara B ya, kami mengapresiasi apabila sudah ada klarifikasi dan mungkin nanti Direktorat Gratifikasi akan ada yang menghubungilah untuk menindaklanjuti,” ujarnya.
Tessa memastikan, KPK tak menerima tekanan dari pihak luar terkait pembatalan klarifikasi Kaesang. “Sama sekali tidak ada tekanan,” katanya. “Bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan Pak AM (Alexander Marwata) dalam hal ini, sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar ke mana-maan,” sambungnya.
3. Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango memerintahkan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk mengklarifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution. “Saya baru meminta Direktur LHKPN untuk mengklarifikasi apa yang berlangsung,” kata Nawawi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Nawawi menegaskan, siapa saja yang terlibat dalam isu pemberantasan korupsi akan menjadi perhatian KPK. Namun, ia enggan menyebutkan nama-nama tertentu. “Saya tidak mau menyebut nama pak untuk siapapun bersinggungan isu pemberantasan korupsi itu menjadi atensi KPK,” ucap dia. Nawawi memastikan KPK akan menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberantas korupsi “Tidak ada target target ya kita bekerja sesuai apa yang menjadi tugas dan fungsi dari komisi,” ujar dia.
Seperti diberitakan, Wali Kota Medan Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu menjadi sorotan setelah foto mereka naik jet pribadi viral di media sosial. Dalam posting-an di akun X @murtadhaOne1, menampilkan 3 Bobby saat hendak naik jet pribadi yang disebut berada di eks Bandara Polonia Medan, sekarang Lanud Soewondo. Foto itu diklaim diambil sekitar 18-20 Februari 2023. Disebutkan, jet pribadi itu diduga milik seorang konglomerat di Medan. Posting-an itu mempertanyakan sumber dana yang digunakan Bobby untuk naik jet pribadi tersebut.
Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution mengakui dirinya pernah naik pesawat jet pribadi. Hal ini ia ungkapkan menanggapi viralnya foto yang diduga dirinya dan istri, Kahiyang Ayu, sedang menaiki jet pribadi di media sosial. Bobby tidak menjelaskan secara gamblang apakah jet pribadi yang dinaikinya sesuai dengan foto yang beredar. Ia mempersilakan semua pihak untuk mengeceknya.
“Semua kami pernah naik pesawat. Coba lihat tanggalnya berapa? Punya siapa pesawatnya,” katanya usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (3/9). Bobby juga mempersilakan untuk mengecek dana yang ia pakai saat menaiki jet pribadi. “Pakai dana siapa? Kalaupun itu kamu punya sendiri, walaupun itu sewa, uang dari mana? Silakan dicek,” kata dia.
Ia mengklaim walaupun pernah naik jet pribadi yang pernah terlihat di Solo pada 11 Desember 2022, tidak pernah menggunakan anggaran negara ataupun korupsi. “Silakan dicek, diperiksa, apakah pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ,” katanya lagi.
4. Pemkot Solo menjelaskan hubungan kerja sama mereka dengan perusahaan marketplace Shopee yang belakangan ini disorot publik. Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan kerja sama Pemkot dengan Shopee diteken Gibran Rakabuming Raka saat masih menjabat Wali Kota Solo. Gibran yang juga Wakil presiden terpilih itu memutuskan mengundurkan diri dari Pemkot Solo sekitar tiga bulan jelang pelantikan dirinya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kata Teguh, Shopee mengelola beberapa aset di Kota Solo. Yakni, satu kantor di salah satu mal, sebuah ruko, dan dua gedung di Solo Techno Park (STP) yang merupakan aset Pemkot Solo. “Yang dengan Pemkot itu kan Shopee membangun kantor di asetnya Pemkot. Itu kan sudah ada perjanjian dan sebagainya,” kata Teguh Prakosa, Rabu (4/9). Hanya saja, Teguh mengaku tidak mengetahui detail perjanjian antara Pemkot Solo dengan Shopee. “Tidak (dilibatkan) sama sekali,” kata dia.
5. Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, menyebut Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tukang stempel pemerintah. “Apanya maunya pemerintah, MA jadi tukang stempel. Sama jg dengan MK, tukang stempel kehendak penguasa, itu akibatnya,” kata Benny dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9).
Menurut Benny, jika MK dan MA hanya melaksanakan program pemerintah, maka lembaga-lembaga tersebut kembali ke era Orde Lama. Padahal, MK dan MA sejak era Reformasi sudah tidak lagi seperti Orde Lama. “Kalau melaksanakan tugas pemerintah itu sama dengan orde lama dulu, demokrasi terpimpin. MK, MA belum ada, MA itu subordinasi pemerintah, tugas MA kekuasaan kehakiman saat itu adalah melaksanakan program pemerintah yang disebut Resopim (Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan Nasional),” ucap dia.
Kritik ini disampaikan Benny saat MK, MA, dan Komisi Yudisial (KY) memaparkan visi dan program kerja mereka dalam rangka mengajukan anggaran tahun 2025 kepada Komisi III DPR. Waketum Partai Demokrat ini menilai, ketiga lembaga tersebut tidak otonom. “Saya lihat di sini bukan hanya anggaran yang tidak punya otonomi tapi juga visinya juga tidak otonom. Malah ikut menyukseskan program pemerintah, quote and quote, eksekutif. Tidak bisa MK begitu,” ujar Benny.
6. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Bayu Suseno merespons pernyataan Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom terkait pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Bayu mengatakan aparat hingga kini masih bekerja dalam pembebasan Philip dengan mengedepankan pendekatan lunak atau soft approach. “Kita lihat saja (pilot dibebaskan KKB). Tim kami masih bekerja, kami masih mengedepankan upaya soft approach,” kata Bayu saat dikonfirmasi, Rabu (4/9).
Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebelumnya menyatakan bakal membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera pada bulan ini. “Kami berusaha kejar waktu, tapi ada gangguan, bulan ini, any time kami bisa bebaskan, kami kerja terus,” kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, Selasa (3/9). Sebby enggan menjelaskan mekanisme pembebasan. Ia hanya mengatakan pihaknya tidak bakal koordinasi dengan TNI-Polri.
“Kami serius dan konsentrasi untuk bebaskan pilot pulang ke keluarga. Target bulan ini,” ujarnya. Philip disandera pada 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Saat peristiwa itu terjadi, pesawat yang dibawa Philip terbakar. Setelahnya, TPNPB-OPM mengakui sebagai pihak di balik aksi pembakaran pesawat tersebut. Kelompok itu juga mengaku menyandera pilot pesawat.
7. Menkumham Supratman Andi Agtas menyebut, jumlah kementerian tak akan dibatasi dan akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Menurut Supratman, hal itu tertuang dalam daftar inventarisir masalah (DIM) RUU Kementerian Negara yang sudah dikirim ke DPR untuk segera dibahas. Nantinya, jumlah tersebut hanya akan disesuaikan dengan anggaran pemerintah.
“Pada prinsipnya kurang lebih sama [tak dibatasi], mungkin nanti ada hal-hal yang sifatnya teknis, dengan mempertimbangkan anggaran dan lain sebagainya,” kata Supratman di kompleks parlemen, Rabu (4/9). Pemerintah, kata dia, telah mengirim DIM RUU Kementerian Negara ke DPR untuk segera dibahas bersama dengan RUU Dewan Pertimbangan Presiden.
8. KPU akan konsultasi dengan DPR mengenai kemungkinan terjadinya kemenangan kotak kosong dalam Pilkada 2024. Rencana konsultasi ini dijadwalkan berlangsung awal pekan depan. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan, konsultasi ini untuk membahas dan menyelesaikan situasi jika di suatu daerah hanya terdapat calon tunggal yang berpotensi kalah melawan kotak kosong.
“Maksudnya yang menang kotak kosong? Kami akan melakukan konsultasi ke pembuat undang-undang, ke DPR. Insha Allah awal minggu depan akan terjadwal,” kata Afifuddin di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (4/9). Afifuddin menambahkan, surat permohonan konsultasi telah dikirimkan hari ini. “Surat permohonan konsultasi sudah kami kirimkan hari ini. Itu untuk menjawab situasi jika di daerah yang ada calon tunggal yang menang kota kosong,” beber dia.
9. Paus Fransiskus menyampaikan kekagumannya terhadap kehangatan dan persaudaraan yang ia saksikan selama kunjungannya di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat audiensinya dengan para uskup, imam, biarawan-biarawati, dan pelayan gereja di Gereja Katedral Jakarta, Rabu (4/9). Sri Paus menyoroti misi Nicholas, seorang katekis, yang berusaha menjangkau semua orang dan berperan sebagai “jembatan yang menyatukan.”
“Hal ini menyentuh saya dan membuat saya berpikir tentang visi indah dalam negara kepulauan Indonesia yang luas, yang terdiri dari ribuan jembatan hati yang menyatukan semua pulau,” tutur Paus. “Bahkan jutaan lagi jembatan yang menyatukan semua orang yang hidup di sana,” imbuhnya. Sri Paus berulang kali menekankan pentingnya “jembatan kasih” dalam mewujudkan persaudaraan.
Menurut Paus, Indonesia menggambarkan nilai persaudaraan yang mendalam. “Perumpamaan indah lainnya tentang persaudaraan adalah sebuah permadani besar dari benang cinta yang melintasi lautan, mengatasi rintangan-rintangan, dan merangkul semua perbedaan, membuat semua orang menjadi sehati dan sejiwa,” ungkapnya.
Paus Fransiskus menyinggung soal Indonesia sebagai negara besar dengan banyak kekayaan alam. Namun, ia mengingatkan, kekayaan ini bagai pisau bermata dua. “Kalau dilihat sepintas, kekayaan yang begitu besar ini bisa menjadi alasan untuk menjadi sombong dan angkuh,” katanya. “Tetapi kalau dilihat dengan pikiran terbuka, kekayaan ini justru bisa menjadi pengingat akan Allah, akan kehadirannya di alam semesta dan dalam hidup kita seperti yang diajarkan kitab suci pada kita: ‘Sesungguhnya Tuhan lah yang memberikan semua ini kepada kita’,” tuturnya.
Sri Paus mengingatkan, tak sejengkal pun dari Indonesia yang menakjubkan ini dan tidak satu pun momen dalam kehidupan jutaan penduduk Indonesia yang bukan merupakan anugerah dari Allah. “Sebuah tanda akan kasihnya yang cuma-cuma dan abadi sebagai Bapa, melihat semua yang telah diberikan kepada kita dengan mata anak-anak, membantu kita untuk percaya, dan mengenali kita sebagai insan kecil dan dikasihi, dan untuk memelihara rasa syukur dan tanggung jawab,” ungkapnya.
10. Tim kuasa hukum terdakwa kasus perintangan penyidikan dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk, Toni Tamsil menegaskan kliennya tidak ikut menikmati uang korupsi Rp 300 triliun. Kuasa hukum Toni, Jhohan Adhi Ferdian mengatakan, kliennya hanya didakwa melakukan perintangan penyidikan kasus PT Timah di Bangka Belitung. “Jadi jangan pun menikmati Rp 300 triliun, main timah pun terdakwa kita ini tidak pernah,” kata Jhohan di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).
Jhohan mengaku keberatan dengan narasi yang menyebut kliennya hanya dihukum 3 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 5.000 padahal korupsi Rp 300 triliun. Sebab, Toni hanya didakwa dan dituntut terkait perintangan penyidikan dan tidak terlibat dalam kasus utama berupa korupsi tata niaga timah yang menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis dan kawan-kawan.
11. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menginginkan Pilgub Jateng berjalan secara santun dan jujur sehingga menghasilkan Kepala Daerah yang berkualitas. Puan juga tak ingin PDI Perjuangan tampil jumawa dapat meraih kemenangan besar atau menyapu bersih Jawa Tengah yang dikenal sebagai ‘kandang banteng’ atau basis massa partai besutan Megawati Soekarnoputri.
“Kalau sapu bersih kan terlalu sombong. Semua punya kelebihan masing-masing, jadi kita semuanya berjuang sama-sama kemudian yang pasti Pilkada ke depan dilanjutkan secara santun beretika jujur adil,” ungkap Puan di kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Rabu (4/9).
Puan tak sepakat adanya jargon ‘perang bintang’ di Pilgub Jawa Tengah seiring sosok Andika Perkasa yang merupakan purnawirawan TNI berpangkat Jenderal Bintang Empat dan Ahmad Luthfi yang Jenderal Bintang Tiga Polri. “Ini bukan perang bintang, sama-sama calon, yang kemudian punya bintang. Bukan perang bintang lah seram banget,” tambah Puan. (Harjono PS)
