Isu menarik pagi ini, Ketua Umum PSI sekaligus anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep blusukan ke Tangerang memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Ibu Negara Iriana Joko Widodo berpamitan dan minta maaf di depan pelajar SMP dan SMA se-Jakarta. Ketua Fraksi PAN yang juga pelawak, Eko Hendro Purnomo mendukung wacana penambahan jumlah komisi di DPR agar anggota DPR tidak kewalahan menjalankan tugas pengawasan. Berikut isu selengkapnya.
1.Ketua Umum PSI sekaligus anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep melakukan blusukan ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa (24/9). Ia memakai kaus hitam yang dibalut rompi hitam. Di bagian punggungnya, tampak tulisan “Putra Mulyono” beserta siluet seseorang mirip Jokowi. Kaesang ditemani Cawabup Kabupaten Tangerang, Lerru Yustira, Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka, dan Waketum PSI Andy Budiman. Ketika tiba di lokasi, Kaesang langsung disambut oleh warga yang mayoritas ibu-ibu dan anak-anak.
“Mas Kaesang ganteng banget sih,” teriak warga. Kaesang diajak masuk ke salah satu rumah warga yang kondisinya memprihatinkan. Warga yang mendampingi Kaesang menyebut rumah itu sudah hampir roboh. “Ini ditiup angin saja roboh rumahnya,” kata warga. Kaesang lalu membagikan buku tulis bertuliskan “rajin belajar dan membaca adalah jalan ninjaku” kepada anak-anak. Ia juga membagikan susu full cream, setelah itu berjalan berkeliling desa untuk melihat kondisi rumah warga.
Sementara itu Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil menyatakan, partainya tidak memiliki informasi mengenai rompi “Putra Mulyono” yang dikenakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat blusukan di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (24/9). Cheryl menuturkan, Kaesang tiba-tiba mengenakan rompi tersebut saat melakukan blusukan. “Kita enggak tahu juga. Itu Mas Kaesang yang tiba-tiba pakai saat blusukan siang tadi,” ujar Cheryl, Selasa (24/9) malam. “Iya (PSI tidak tahu),” tambahnya. Seperti diketahui, Mulyono adalah nama yang digunakan Jokowi di masa lalu. Konon, karena sakit-sakitan lalu nama tersebut diganti dengan Joko Widodo atau Jokowi.
2. Ibu Negara Iriana Joko Widodo berpamitan di depan pelajar SMP dan SMA se-Jakarta menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024. Iriana meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat selama 10 tahun sebagai Ibu Negara. “Saya minta maaf kalau ada salah salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purnatugas,” ujar Iriana di Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (24/9). Ia berharap, program penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar se-Jakarta terus dilanjutkan presiden berikutnya. “Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan di periode yang akan datang,” kata Iriana.
Ibu Negara Iriana Joko Widodo bagi-bagi hadiah ke para pelajar SMP dan SMA se-Jakarta dalam acara penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang digelar di Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (24/9). Sebelah hadiah diberikan, Iriana meminta para siswa-siswi menjawab pertanyaannya terkait risiko serta bahaya narkoba bagi pelajar sekolah. Siswa-siswi yang hendak menjawab diminta naik ke panggung. Bagi yang jawabannya benar, akan diberikan hadiah yang dapat menunjang kegiatan belajar, salah satunya tablet. “Adik-adik SMP dan SMA, di sini saya akan memberikan hadiah. Semangat! Tadi sudah sosialisasi narkoba, paham tadi?” tanya Iriana. “Paham…,” jawab para pelajar.
3. Ketua Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo mendukung wacana penambahan jumlah komisi di DPR yang digelindingkan politisi Partai Golkar. Menurut Eko yang juga pelawak itu, penambahan komisi sangat penting agar anggota DPR tidak kewalahan menjalankan tugas pengawasan. “Maka dari itu ada kebutuhan yang mendesak agar adanya komisi baru di DPR. Jangan sampai ke depan komisi bisa kewalahan karena adanya kementerian dan lembaga baru tetapi komisinya tidak ditambah,” ujar Eko Patrio, kemarin.
Ketua Fraksi PDI-P di DPR Utut Adianto menilai, wacana penambahan komisi di DPR perlu dikaji secara matang, dengan mempertimbangkan beban tugas setiap anggota dewan. Fraksinya lebih mengedepankan terwujudnya efektivitas kerja antara Komisi di DPR dan pemerintah. Ia berharap, kalau jumlah kementerian bertambah ya jangan banyak-banyak.
Partai Golkar mengusulkan jumlah komisi di DPR sebagai dampak penambahan kementerian/lembaga pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan, penambahan kementerian bakal berdampak pada jumlah komisi di DPR. Dengan jumlah 34 kementerian, ada 11 komisi yang yang masing-masing mengawasi tiga hingga empat kementerian/lembaga.
“Tentu, kalau ada wacana penambahan kementerian, otomatis berdampak terhadap jumlah komisi yang melakukan pengawasan terhadap portofolio kementerian tersebut,” kata Ace di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9).
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai wacana penambahan komisi di DPR boleh-boleh saja asalkan penambahan komisi ini harus meningkatkan kinerja DPR dalam melakukan pengawasan. “Boleh saja asalkan bisa meningkatkan efektivitas kerja DPR dalam melaksanakan fungsinya,” kata Jazuli, Selasa (24/9). Menurut dia, jika dilihat secara objektif dan proporsional, penambahan jumlah Komisi bisa diletakkan dalam kerangka distribusi beban kerja DPR untuk melaksanakan fungsinya terhadap kementerian/lembaga.
4. Anggota Fraksi Partai Demokrat yang duduk di Komisi VI DPR Herman Khaeron mengusulkan, jumlah komisi di DPR tidak perlu ditambah meskipun ada wacana penambahan pos kementerian yang menjadi mitra DPR. “Menurut saya sih cukup ya, dengan 11 komisi itu cukup. Taruhlah kalau misalkan sesuai dengan apa yang berkembang hari ini 44 (kementerian), kalau 44 itu kan kalau dibagi 11 itu kan ya masing-masing 4 sampai 5 kemitraan,” katanya.
Ia menjelaskan, penambahan jumlah komisi akan berdampak peningkatan anggaran yang dikeluarkan negara untuk DPR. Karena harus ada penambahan ruangan maupun kesekretariatan di parlemen untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Herman mengatakan, komisi yang ada saat ini sudah cukup untuk mengawasi jalannya pemerintahan ke depan. “Cukup, cukup. Artinya tidak perlu juga kita harus melebarkan komisi dan lain sebagainya, cukup dengan jumlah yang ada saat ini, kesekretariatan yang ada saat ini, manajemen ruangan yang ada saat ini sudah cukup,” tuturnya.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, rencana penambahan komisi di DPR menjadi ajang bagi-bagi kursi pimpinan. “Tambahan komisi itu mimpi partai-partai di DPR karena dengan itu kader-kader mereka punya peluang untuk menjadi pimpinan komisi,” kata Lucius. Ia memandang, fraksi-fraksi di DPR selama ini selalu mencari cara untuk bisa membagi jumlah kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. Dengan adanya penambahan kursi komisi, peluang anggota Dewan mengisi kursi pimpinan komisi akan bertambah. “Nah dengan penambahan Komisi maka semua akan happy pada waktunya. Urusan penambahan Komisi maupun Kementerian tentu saja terbuka pasca revisi UU Kementerian Negara,” ucapnya.
5. Presiden Jokowi menyatakan, Pesawat Kepresidenan RJ-85 akan mencoba lepas landas (take off) dari Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, pesawat berwarna merah putih tersebut sudah melakukan pendaratan perdana di IKN, Selasa (24/9) sore. “Besok (take off) di sini. Wong turunnya ada di sini,” kata Jokowi usai mendarat perdana di Bandara IKN, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi memang dijadwalkan berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan.
Dijelaskan, ada sejumlah acara di IKN, termasuk prosesi peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan (groundbreaking) sejumlah proyek. Menurut Jokowi, groundbreaking tersebut berasal dari kesepakatan investasi perusahaan asing. “Ada 3 asingnya, dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa sudah selesai,” tuturnya. Ia tidak memungkiri, kegiatannya juga masih banyak yang dilakukan di Jakarta. Namun, Jokowi ingin mencoba mengelolanya dari IKN menjelang akhir masa jabatan.
Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan peralihan status Bandara Nusantara di IKN dari bandara ekslusif bagi penumpang VVIP menjadi bandara komersil kepada Menhub Budi Karya Sumadi. Ia berharapan peralihan status itu kapasitas bandara melonjak drastis. “Ini mungkin sampai Desember, kapasitasnya 200.000, tapi setelah menjadi komersil nanti kapasitasnya bisa sampai ke 7 juta per tahun,” ucap Jokowi usai mendarat perdana di Bandara Nusantara, Selasa (24/9). “Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menhub agar segera diubah menjadi bandara komersil, airport komersil untuk haji, untuk umrah, kemudian untuk yang lain-lainnya,” imbuhnya.
6. Pemerintah belum membentuk Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi (PDP) meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah disahkan dua tahun lalu, yakni pada 18 Oktober 2024. Hal itu menempatkan Presiden Jokowi berpotensi melanggar beleid tersebut, karena pasal 58 hingga 61 UU tersebut mengamanatkan pembentukan badan tersebut.
“Apabila Presiden tidak segera membentuk Lembaga Penyelenggara PDP sebelum batas waktu yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelanggaran terhadap UU PDP,” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Persadha, dalam keterangannya, Selasa (24/9). Pratama mengatakan, keberadaan lembaga itu sangat penting dalam memberikan sanksi dan pengawasan atas insiden kebocoran data yang marak terjadi.
Dalam Pasal 58 ayat (3) UU PDP secara tegas menginstruksikan Presiden untuk membentuk lembaga ini. Keterlambatan dalam pembentukannya bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum, terutama terkait amanat konstitusi pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan hak atas pelindungan data pribadi sebagai hak asasi.
7. Dittipidsiber Bareskrim Polri mengusut dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengaku tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengusutan. “Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami,” kata Himawan, Selasa (24/9).
Sayangnya Himawan tak menjelaskan secara rinci sudah sejauh mana proses penyelidikan dilakukan. Himawan menyebut saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan BSSN terkait dugaan kebocoran data tersebut. “Kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan,” tutur Himawan.
8. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji menekankan pentingnya menjaga keamanan username dan password, terutama bagi para admin sistem. Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (24/9), Himawan mengatakan, kelalaian dalam pengelolaan akun dapat menjadi celah bagi terjadinya kejahatan siber.
“Pengguna username pada admin harus dipastikan aman. Dalam konteks keamanan siber, kita berbicara mengenai peralatan, tata kelola, dan penggunanya. Ketiga aspek ini harus berjalan secara paralel,” ujar Himawan. Dia menyebut admin memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan username dan password. “Username dan password tidak boleh disampaikan kepada siapa pun, dan perangkat yang digunakan harus dikhususkan untuk kepentingan resmi, bukan pribadi,” kata Himawan.
9. Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango menyindir Kaesang Pangarep lewat pantun. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara diskusi bertajuk Konflik Kepentingan sebagai Pintu Masuk Korupsi di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (24/9). “Sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang, kalau tiketnya dari gratifikasi,” ucap Nawawi yang setiap bait pantun yang diucapkannya dijawab coi oleh peserta diskusi. “Burung pipit burung merpati, bersiul riang di atas dahan. Jangan mimpi nebeng jet pribadi, kalau cuma jualan pisang,” ucap Nawawi lagi. (Harjono PS)
