Jokowi-Prabowo saat santap malam di Hutan Kota Gelora Bung Karno (net)
Isu menarik siang ini, jelang akhir jabatan, Presiden Jokowi santap malam berdua dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di Hutan Kota Plataran, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10) malam. Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, kebersamaan kedua tokoh bangsa ini diperlukan untuk memastikan proses transisi berjalan dengan lancar. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi santap malam berdua dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di Hutan Kota Plataran, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10) malam. Momen makan malam bersama itu diunggah langsung oleh Jokowi melalui akun Instagramnya. Ia pun mengungkapkan, makan malam itu diwarnai dengan diskusi santai yang tidak terasa hingga dua jam lebih. “Diskusi santai sambil santap malam bersama Presiden Terpilih Pak @prabowo. Tidak terasa dua jam lebih,” kata Jokowi melalui akun Instagramnya, Selasa.
Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan, kebersamaan kedua tokoh bangsa ini diperlukan untuk memastikan proses transisi berjalan dengan lancar. “Kebersamaan antar dua pemimpin bangsa ini sangat diperlukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar,” kata Ari. Ia menuturkan, Kepala Negara memang selalu menjalin komunikasi erat dengan Prabowo di setiap kesempatan, baik dalam forum formal dan informal.
2. Presiden Jokowi bakal menyambut Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, sesudah pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Mensesneg Pratikno menuturkan, Jokowi bakal kembali lebih dahulu ke Istana Merdeka, setelah menghadiri pelantikan Prabowo sebagai presiden di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat. “Karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan pisah sambut ya, jadi setelah pelantikan di DPR, Pak Jokowi akan lebih dulu berangkat ke Istana Merdeka, nanti Pak Presiden Prabowo menyusul untuk acara pisah sambut,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).
Pernyataan Pratikno ini sekaligus meluruskan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya, yang menyebut dirinya tidak akan hadir di acara pelantikan Prabowo. Ia mengungkapkan, sejatinya, Jokowi sudah sejak awal menyatakan akan hadir di pelantikan Prabowo. “Insya Allah datang. Jadi Pak Presiden memang sejak awal sudah mengatakan datang di pelantikan. So pasti, lah, Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober,” ungkap dia.
Pratikno menjelaskan, aturan mengenai kehadiran Presiden dalam acara pelantikan presiden baru sebetulnya tidak ada. Namun, kebiasaan itu dilakukan oleh Presiden sebelumnya, sama halnya ketika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri acara pelantikan Presiden Jokowi pada 2014 silam. “Kalau aturan sih nggak ada, tapi selama ini kan juga hadir. Pada waktu 2014 Pak Presiden SBY dan Pak Wapres Boediono hadir. Jalan dulu masuk, kemudian disusul oleh Presiden terpilih Pak Jokowi dan Wapres Pak JK (Jusuf Kalla),” tuturnya.
3. Mensesneg Pratikno menuturkan, rumah pensiun pemberian negara untuk Presiden Jokowi di Colomadu, Surakarta, Jawa Tengah belum bisa dihuni ketika Jokowi purnatugas pada 20 Oktober 2024. Ini cukup mengejutkan karena masa pensiun Jokowi sebagai presiden kurang 12 hari lagi. “Kelihatannya belum (bisa ditempati). Seharusnya itu kan pembangunan rumah dari negara kepada calon mantan presiden dan calon wakil presiden itu sudah lama harusnya, tapi Pak Presiden Jokowi (selalu bilang) ‘enggak enggak, nanti saja, nanti saja’,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/10).
Pratikno menuturkan, pembangunan rumah itu sudah ditawarkan pada tahun ketiga periode pertama Presiden Jokowi memimpin. Dia menyebut, Kemensetneg memang berkewajiban untuk menawarkan pembangunan rumah dari negara untuk Kepala Negara. Kendati begitu, Jokowi selalu menolak untuk dibangun saat itu hingga masuk periode kedua kepemimpinannya. “Sampai masuk periode kedua, di tahun ketiga, Kemensetneg berkewajiban untuk menyampaikan kepada Presiden dan Wapres, bagaimana ini, berkenan di mana, dan seterusnya. Karena ini kewajiban negara ya, kewajiban negara. Tapi Beliau enggak-enggak, enggak-enggaknya itu akhirnya sekarang belum jadi itu,” ujarnya.
Namun Pratikno memastikan, pihaknya siap mengatur rencana kepulangan Presiden Jokowi, termasuk tiket pesawat. Nantinya, Paspampres akan mengawal kepulangan, mengingat mantan presiden tetap mendapatkan pengawalan Paspampres sesuai dengan ketentuan. “Kita ikuti aturan keprotokoleran. Kan presiden sebagai mantan presiden tetap berhak untuk mendapatkan pengamanan, yang Paspampres kan ada grup tersendiri untuk mantan presiden dan wapres,” kata dia.
4. Presiden Jokowi berharap kebijakan hilirisasi dilanjutkan ke sektor padat karya setelah terealisasi di komoditas mineral mentah. Ia menyebutkan, komoditas pangan seperti kopi, kakao, dan lada semestinya tidak diekspor dalam bentuk mentah sehingga petani dan nelayan akan mendapat nilai tambah dan makin sejahtera.
“Karena penduduk kita sangat besar, menurut saya, hilirisasi yang berbau padat karya ini harus didorong, baik yang berkaitan dengan pertanian, kelautan, pangan, semuanya harus didorong agar nilai tambah itu terjadi,” kata Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10).
“Kopi jangan diekspor mentahan raw material, kakao jangan diekspor raw material, lada jangan diekspor raw material, nilam jangan diekspor raw material,” ujar Jokowi lagi. Ia mengungkapkan, Indonesia memiliki luas kebun kopi 1,2 juta hektar yang bisa dimanfaatkan. Indonesia juga punya kebun kakao seluas 1,4 juta hektar, kebun lada 172.000 hektar, sedangkan kebun nilam masih mencapai 12.000 hektar. Indonesia memiliki kekuatan besar untuk memanfaatkan rumput laut mengingat panjang pesisir pantai di dalam negeri mencapai 80.000 kilometer. Hilirisasi rumput laut bakal membuat nelayan lebih berdaya.
5. Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia akan menjadi salah satu negara superpower ekonomi baru di Asia, bersanding dengan India dan China. “Kita tahu sekarang kita telah masuk ke abad Asia, pergeseran dari barat menuju Asia. Pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia, dan diprediksi di Asia nanti ada tiga kekuatan ekonomi baru. Superpower ekonomi tiga negara yang diperkirakan, India, China, dan Indonesia,” ujar Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/10).
Meskipun demikian, Jokowi mengingatkan, untuk mencapai status sebagai negara superpower, Indonesia harus menghadapi banyak tantangan. Jokowi menekankan pentingnya menjaga optimisme di tengah kondisi yang ada, meskipun ia menyadari bahwa banyak pihak yang lebih memilih untuk tidak memberikan dukungan saat optimisme disampaikan. ‘’Tapi yang disampaikan pesimisme itu tepuk tangannya banyak banget. Panggung kita memang masih seperti itu. Begitu kita bicara optimisme, enggak ada yang tepuk tangan. Tetapi kalau kita sampaikan pesimisme dan negativisme, tepuk tangannya kencang banget dan baru laku sekarang ini,” kata Jokowi.
6. Presiden Jokowi menuturkan, permasalahan produktivitas rendah di dalam negeri akan menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintahan baru yang bakal dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. “Di dalam negeri kita urusan berkaitan produktivitas bagaimana meningkatkan produktivitas. ICOR kita semuanya jadi PR besar bagi pemerintahan akan datang,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas, Indonesia sedianya sudah memiliki modal besar. Modal besar tersebut, antara lain pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga 5,08 persen di kuartal II tahun 2024, dan tingkat inflasi yang terkendali di kisaran 2-3 persen. Begitu pula dengan indeks keyakinan konsumen (IKK) yang berada di level optimis dengan besaran 124,4. “Kemudian spending indeks kita trennya meningkat. Kalau kita lihat di kuartal III-2024 di 234,8. Di kuartal III-2023 (besarannya)145,8. Artinya secara YoY (tahunan) naik sangat tinggi sekali,” tutur Jokowi.
7. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober. “Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 (Oktober) nanti,” kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
Dasco membantah isu Presiden Jokowi ikut membicarakan kabinet pemerintah baru nanti dengan Prabowo. “Sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi kemudian atau Pak Prabowo membicarakan kabinet karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya sedang fokus mempersiapkan acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih agar dapat berjalan lancar. “Karena di situ akan banyak tamu-tamu negara, kepala-kepala dari negara lain yang akan hadir. Itu kami fokus di situ sehingga sedapat mungkin kelancaran dari pelantikan itu tidak akan tergantung oleh kegiatan-kegiatan yang tambahan maksudnya begitu,” tutur Dasco.
8. Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkap Kemenko PMK belum siap pindah ke IKN. Ia belum bisa memastikan kapan pegawai kementeriannya mulai pindah bekerja di IKN. Muhadjir mengatakan kantor kementerian-kementerian teknis di bawah Kemenko PMK harus sudah tersedia dan siap digunakan jika ingin bekerja di IKN. “Kemudian kementerian-kementerian teknis dan badan atau lembaga pemerintahan di bawah koordinasi Kemenko PMK kan juga harus berada di sana juga kalau kita mau bekerja dari IKN, dan itu belum,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/9).
Muhadjir mengakui, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN tak segampang pindah rumah. Sebab, masih banyak dibutuhkan piranti pendukung untuk bisa bekerja di sana. Ia beberapa kali menggelar rapat di IKN namun kantornya belum bisa gunakan. ‘’Masih harus pinjam di salah satu kantor kemenko, yang itu mungkin bukan untuk tempatnya Kemenko PMK,” katanya lagi.
9. Mensesneg Pratikno memberikan kesan mendalam setelah mendampingi Presiden Jokowi selama 10 tahun. Pratikno menilai Jokowi sebagai sosok pekerja keras. “Beliau itu kerja keras, luar biasa, apalagi kalau nginep di Jakarta. Aduh, nginep di Jakarta berarti jam 8 saya harus stand by. Apalagi dulu Beliau kan tinggal di Wisma. Pagi-pagi sudah di Istana Merdeka, nanti malam jam 10 baru masuk kembali ke Ismer. Stamina fisiknya itu luar biasa,” ungkap Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).
Pratikno menceriterakan kecepatan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota. Dia mengaku banyak mengalami kejadian unik, tetapi memilih untuk menceritakannya di lain kesempatan karena terlalu banyak momen menarik yang dialaminya. “Kalau kunker jalannya cepat hahaha. Banyak kejadian unik. Nanti aku ceritakan sendiri,” tuturnya sembari tertawa.
10. KPK tetapkan tujuh orang tersangka termasuk Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalsel. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, Sahbirin Noor diduga menerima hadiah atau janji terkait tiga proyek pembangunan di wilayah tersebut.
Dari proyek-proyek tersebut, Sahbirin Noor diduga mendapatkan fee sebesar 5 persen dari pihak swasta, yaitu YUD dan AND yang memenangkan paket pekerjaan pembangunan. “Bahwa atas terpilihnya YUD bersama AND sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalsel, terdapat fee sebesar 2,5 persen untuk PPK dan 5 persen untuk SHB (Gubernur Kalimantan Selatan),” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (8/10).
Ghufron menerangkan, YUD telah menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar kepada Sahbirin Noor yang disimpan dalam kardus berwarna coklat. Kardus tersebut diserahkan kepada Kepala Bidang Cipta Karya Yulianti Erlynah (YUL) atas perintah Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL). “Ini bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5 persen untuk SHB (Sahbirin Noor),” ujarnya. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Sahbirin Noor.
11. KPK menahan enam orang tersangka yang terjaring dalam OTT terkait kasus tersebut selama 20 hari ke depan. Adapun enam orang yang ditahan adalah Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan (SOL), Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah (YUL), pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), dan Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean (FEB). Selebihnya dua orang dari pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND). Keduanya juga ditahan.
12. KPK menyita uang sebesar Rp 12,1 miliar dan 500 dollar Amerika Serikat (AS) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pemprov Kalimantan Selatan. Uang tersebut merupakan bagian dari fee 5 persen untuk Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (SHB) terkait proyek pembangunan di Dinas PUPR Kalsel. “Totalnya sekitar Rp 12 miliar (Rp 12.113.160.000) dan 500 dollar AS merupakan bagian dari fee 5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Prov Kalsel,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Ia menuturkan, KPK menyita 6 kardus berisi uang dari AMD, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam. Rinciannya, satu buah kardus coklat berisikan uang Rp 1 miliar, satu buah tas duffel warna hitam berisi uang Rp 1,2 miliar, satu buah tas ransel warna hitam berisikan uang Rp 1 miliar, satu kardus kuning dengan foto Paman Birin berisikan Rp 800 juta, satu kardus berisikan Rp 1,2 miliar, dan satu kardus berisikan Rp 710 juta.
Kemudian, dari Kabid Cipta Karya YUL ditemukan satu koper berisikan Rp 1 miliar, satu koper berisikan Rp 1,3 miliar, satu koper berisikan Rp 1 miliar, satu koper berisikan Rp 350 juta, dan empat bundel dokumen terkait perkara. “Dan dua lembar post it berwarna kuning bertuliskan ‘logistik Paman’:200 juta, logistik terdahulu:100 juta, logistik BPK: 0,5 persen,” ujarnya.
Ghufron mengatakan, KPK juga mengambil berkas transaksi dari pihak swasta YUD. Adapun perpindahan uang yang terjadi menyentuh Rp 600 juta. Terakhir, KPK mengambil uang dari tiga koper dan satu kresek di tangan Plt Kabag Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel FEB. Totalnya, sebanyak Rp 3,2 miliar dan 500 dollar AS.
13. Mantan Gubernur Lemhannas yang juga penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memprediksi, presiden terpilih Prabowo Subianto membutuhkan waktu selama tiga tahun untuk menyelesaikan proses pembentukan kementerian baru. Andi mengatakan, ada proses pembentukan organisasi, administrasi aparatur sipil negara (ASN), hingga permasalahan birokrasi yang harus diselesaikan saat membentuk kementerian baru. “Kalau Pak Prabowo beruntung dikawal oleh Menpan RB yang jago, itu luar biasa prosesnya selesai tiga tahun. Apalagi kalau kementeriannya dimulai dari nol,” ujar Andi dalam seminar di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta
Andi mengatakan, analisis itu berkaca pada pengalamannya terlibat dalam pembentukan sejumlah lembaga baru saat menjabat sebagai sekretaris kabinet pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Pengalaman saya dulu membantu Pak Jokowi membentuk Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif), Kemenko Maritim, membentuk KSP, mengubah Lembaga Sandi menjadi Badan Siber, itu proses 9 bulan. Dan 3 tahun untuk Bekraf bekerja operasional normal,” kata Andi.
14. Kepala Badan Riset dan Analisis Pusat PDI-P Andi Widjajanto menyatakan, visi, misi, dan paradigma politik antara PDI-P dan Partai Gerindra tak jauh berbeda. Andi mengatakan, karakteristik yang hampir serupa itu membuat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat berduet sebagai calon presiden dan wakil presiden pada 2009.
Andi tidak menjawab ketika ditanya soal sikap PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo kelak. Ia hanya menekankan PDI-P akan mengambil peran sebagai penyeimbang, baik ketika masuk di pemerintahan Prabowo atau berada di luar. “Dalam dan luar itu enggak ada masalah. Itu bukan pertanyaannya, tapi bagaimana kami memainkan peran penyeimbang itu,” ungkapnya. Sinyal merapatnya PDI-P ke pemerintahan Prabowo menguat dalam beberapa waktu terakhir seiring dengan rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo.
15. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait kasus pertemuannya dengan terdakwa korupsi dan pencucian uang Eko Darmanto pada Jumat (11/10). Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan surat undangan klarifikasi telah dikirimkan penyidik kepada Alex pada Selasa (8/10). “Agenda permintaan keterangan atau klarifikasi terhadap saudara Alex Marwata telah dijadwalkan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB di ruang pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (lantai 1 gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya),” kata Ade Safri dalam keterangannya.
Ade Safri menyampaikan sampai saat ini penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tersebut. “Kami pastikan penanganan perkara a quo yang saat ini dilakukan oleh Tim Penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel,” ucap dia.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima pengaduan masyarakat (dumas) terhadap Alex terkait pertemuan dengan pihak berperkara pada 23 Maret lalu. Polisi kemudian melakukan verifikasi, penelaahan, pengumpulan bahan keterangan, dan membuat Laporan Informasi (LI). Selain laporan pidana, Alex juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan dilayangkan oleh Forum Mahasiswa Peduli Hukum (FMPH) pada Jumat, 27 September 2024.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku heran pertemuannya dengan Eko Darmanto dipermasalahkan lagi. “Isu lama. Saya pernah memberi tanggapan. Enggak tahu kenapa dimunculkan lagi,” ujar Alex saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis. Alex membenarkan pernah bertemu dengan Eko. Namun dalam pertemuan tersebut dirinya didampingi oleh staf pengaduan masyarakat (Dumas) dan atas sepengetahuan pimpinan KPK yang lain.
“Pertemuan sebelum ada Sprinlidik [Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan]. Jadi, belum ada perkara,” tutur Alex. “Pertemuan didampingi dua orang staf dan sepengetahuan pimpinan lainnya. Hasil pertemuan saya sampaikan ke pimpinan dan struktural pada saat rapat. Jadi, semua pimpinan dan beberapa pejabat struktural mengetahui pertemuan itu,” sambungnya.
16. KPK lakukan serangkaian penggeledahan terkait dugaan korupsi dalam pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019-2022. Penggeledahan dilakukan di 10 rumah atau bangunan yang berlokasi di wilayah Jatim, termasuk Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Jubir KPK, Tessa Mahardhika menjelaskan penggeledahan dilakukan sejak 30 September hingga 3 Oktober 2024. Dari penggeledahan tersebut, KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti penting. “KPK telah menyita tujuh unit kendaraan, di antaranya Toyota Alphard, Pajero, Honda CRV, Toyota Innova, Hillux double cabin, Avanza, dan Isuzu,” ujarnya, Selasa (8/10).
Selain itu, KPK juga menyita sejumlah dokumen penting, yakni buku tabungan, buku tanah, catatan-catatan, kwitansi pembelian barang, serta dokumen terkait kendaraan seperti BPKB dan STNK. “KPK juga menyita satu jam tangan Rolex, dua cincin berlian, uang tunai dalam mata uang asing dan rupiah yang bila ditotal bisa mencapai Rp1 miliar, serta berbagai barang bukti elektronik seperti handphone, hard disk, dan laptop,’’ kata Tessa seraya menambahkan, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat di antaranya merupakan penerima suap dan 17 lainnya pemberi suap.
17. Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil blusukan ke Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakut meninjau proyek “giant sea wall” (tanggul raksasa) di Jakarta Utara. Ia menyebut, tanggul ini untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Ia mengatakan, jika terpilih sebagai gubernur pada Pilkada Jakarta 2024, dirinya sanggup menyelesaikan tanggul ini dalam lima tahun kepemimpinannya.
“Kita sampaikan potensi soal banjir, kita ikhtiarkan karena ada ‘giant sea wall’ satu kilo meter dari sini. Sehingga warga di sini bisa tenang, tak perlu cemas lagi dengan potensi banjir,” kata Ridwan Kamil saat blusukan di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakut, Selasa (8/10).
Ditegaskan, pembuatan “giant sea wall”, akan dilanjutkan oleh pemerintah pusat atas arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Program ini merupakan program pemerintah pusat. Nantinya jadi solusi permanen yang bikin tenang,” ujar Kang Emil. Dia berharap proyek tanggul raksasa di Jakarta bisa selesai dalam lima tahun kepemimpinannya. Menurutnya, tanggul laut yang ada saat ini tidak dapat menyelesaikan masalah banjir secara permanen.
18. Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung — dalam blusukannya ke Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa (8/10) siang, — menyoroti isu pendidikan di Jakarta, utamanya soal data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer. Mas Pram, demikian sapaan akrabnya, berjanji akan menaikkan gaji guru honorer di Jakarta setara dengan upah minimum regional (UMR) Jakarta yakni sekitar Rp5 juta per bulan. “Jadi, gaji honorer kita itu Rp2 juta. Dalam debat, saya sudah menyampaikan honorer pun harus tidak boleh di bawah UMR. UMR-nya kan 5 juta,” kata Pramono.
Ia menjlentrehkan, salah satu sektor pekerjaan yang paling banyak memiliki pegawai honorer yakni guru dari sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD). Menurut Mas Pram, perbaikan terhadap upah minimum guru honorer perlu disesuaikan dengan beban kerja.
“Honorer ini paling banyak yang terkena adalah guru PAUD yang notabene mereka bekerja untuk anak didik paling bawah, paling usia dini,” ujarnya seraya menegaskan, gaji seorang guru tentu akan berpengaruh dengan kualitas pendidikan. (Harjono PS)
