Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Immanuel Ebenezer (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan diarak ke Istana Negara, Jakarta usai dilantik jadi presiden pada Minggu (20/10). Sementara, Presiden Jokowi akan diantar ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk pulang ke Solo. Prabowo Subianto akan menggelar rapat kabinet perdana pada Selasa (22/10). Ratusan relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran akan menggelar tasyakuran dan doa bersama di Tugu Proklamasi, Jumat (18/10) malam. Isu menarik lainnya, kabar mengenai Prabowo bertemu Megawati berhembus kencang, kemarin. Lima hari menjelang lengser, Presiden Jokowi bentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah Polri. Berikut isu selengkapnya.
1.Presiden terpilih Prabowo Subianto akan diarak para relawan dari gedung MPR/DPR ke Istana Negara, Jakarta usai dilantik jadi presiden pada Minggu (20/10). Para relawan juga akan mengantar mantan Presiden Jokowi ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk pulang ke Solo. Rancana tersebut diungkapkan Ketua Umum Relawan Prabowo Mania Immanuel Ebenezer kepada wartawan, kemarin.
“Nanti, tanggal 20 Oktober itu, kami, sukarelawan Jokowi, sukarelawan Prabowo, pertama, akan bikin acara nganter Pak Prabowo ke Istana. Kedua, kami juga akan nganter Pak Jokowi ke (Bandara) Halim untuk pulang ke Solo. Dari Solo, beliau (Jokowi) akan disambut oleh para pendukungnya juga,” ujar Immanuel.
Immanuel yang akrab disapa Noel ini menambahkan, arak-arakan Prabowo menuju Istana Negara dan kegiatan mengantar Jokowi ke bandara bakal dihadiri puluhan ribu sukarelawan dari seluruh Indonesia. Ia menyebut, sukarelawan yang hadir di acara tersebut datang ke Jakarta menggunakan biaya sendiri.
Ia ingin rakyat bersuka ria saat mengarak Prabowo sebagai Presiden ke-8 RI, namun titik kumpul sukarelawan untuk arak-arakan masih didiskusikan. “Untuk skenario arak-arakannya sampai detik ini masih kami diskusikan. Semoga pada 18 Oktober nanti sudah ada agenda final,” imbuh Immanuel.
- Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menggelar rapat kabinet perdana pada Selasa (22/10) atau dua hari setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. “20 Oktober pengumuman kabinet, 21 pelantikan, 22 itu mungkin ada rapat kabinet,” kata pengacara Otto Hasibuan usai mengikuti pembekalan calon wakil menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (17/10). Ia mengatakan usai rapat kabinet para jajaran kabinetnya akan digembleng di Akademi Militer, Magelang pada (23/10). “Baru tanggal 23 ke Magelang, kira-kira gitu,” ujar dia.
- Korlantas Polri menyiapkan total 1.300 personel untuk mengamankan rute perjalanan saat pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan ribuan personel itu nantinya akan dibagi ke dalam empat klaster rute perjalanan yang akan dilalui Presiden dan Wakil Presiden serta tamu kenegaraan lainnya.
“Personel dari Korlantas dengan Polda Metro ini ada 1.300 kurang lebih. Semua ditempatkan dari titik penyangga, jalur yang akan dilewati dari empat kluster juga sudah kita siapkan,” ujar Aan, Kamis (16/10).
Sementara Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 6.757 personel untuk mengamankan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, Minggu (20/10). ‘’Kekuatan pengamanan melibatkan sebanyak 6.757 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Kamis (17/10).
Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengamanan jalur untuk mengantar Presiden Jokowi menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk selanjutnya terbang ke Solo pada Minggu (20/10). Jokowi rencananya akan langsung pulang ke Solo usai pelantikan Prabowo-Gibran selaku presiden dan wakil presiden. “Sampai nanti Bapak Jokowi menuju ke (bandara) Halim juga akan kita amankan jalur tersebut,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Kamis (17/10).
- Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (17/10). Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Para calon “pembantu” Prabowo dibekali mengenai Artificial Intelligence (AI), komunikasi, lapangan kerja masa depan, anti-korupsi serta cara menghadapi wartawan.
Menariknya, dalam pembekalan ini, ada dua sosok yang tiba-tiba muncul padahal tidak ikut dipanggil Prabowo ke kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Yakni presenter Kompas TV Ni Luh Puspa dan Waketum Golkar Ace Hasan Syadzily. Sama seperti Ni Luh, Ace diundang ke Hambalang untuk mengikuti pembekalan hari kedua.
Ni Luh mengaku kaget saat ditelepon ajudan Prabowo, Mayor Teddy, Rabu (16/10) malam. Ia ditawari posisi wakil menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia mengeklaim tidak ada sinyal sama sekali terkait penunjukannya sebagai calon wamen. “Tidak pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apa pun. Totally saya juga kaget. Saya juga bertanya, ‘Kenapa saya?'” ujarnya.
- Ratusan relawan pendukung Jokowi, Prabowo dan Gibran akan menggelar tasyakuran dan doa bersama di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jumat (18/10) malam. Menurut Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Kris Budiharjo, mereka ingin merayakan keberhasilan 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. “Jadi rakyat atau terutama yang tergabung di relawan Indonesia Maju dari relawannya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran itu akan melakukan tasyakuran transisi berkelanjutan,” kata Kris, Kamis (17/10).
Kris mengatakan pihaknya juga ingin transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan mulus dan lancar. “Terus kemudian acara yang kedua adalah doa untuk kelancaran pelantikan atau pengambilan sumpah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran,” ujarnya. “Kebetulan Pak Prabowo sedang merayakan ulang tahun, jadi sekaligus lah kita doa bersama untuk ulang tahun Pak Prabowo sehingga ada tiga doa yang akan kita lantunkan besok,” kata Kris menambahkan.
- Kabar mengenai Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto di Batu Tulis berhembus kencang, pada Kamis (17/10) kemarin. Menariknya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mendadak meninggalkan kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (17/10) di tengah-tengah acara pembekalan terhadap calon wakil menteri yang akan mengisi kabinetnya mendatang. Prabowo pergi meninggalkan Hambalang dengan mobil Alphardwarna putih berpelat logo Kemenhan nomor 1-00.
Mobil Prabowo melaju dengan cepat ketika meninggalkan kediamannya. Prabowo tidak membuka jendela mobil sama sekali. Saat dikonfirmasi soal kepergian Prabowo, jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjutak hanya menyebut ke kantor Kemenhan, Jakarta. “Ke Kemhan,” ucapnya.
Isu pertemuan Mega-Prabowo menguat, karena sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati bisa saja dilaksanakan pada 17 Oktober 2024, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Prabowo. “Lebih relevan lagi (pertemuan dilakukan saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024),” ujar Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10) lalu.
- Ketua DPR merangkap Ketua DPP PDIP Puan Maharani hanya menjawab insya Allah saat ditanya soal pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto di Batu Tulis, Bogor. “Insya Allah, kalau Pak Prabowonya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi Insya Allah,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10).
Puan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-73 kepada Prabowo. Dia berdoa agar Prabowo selalu sehat dan bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi. “Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo, semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia, menjadi Indonesia yang lebih baik,” ujar Puan.
- Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menemui mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (17/10) malam. Dalam pertemuan tersebut, Basarah menyampaikan hasil diskusinya dengan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani serta pesan yang dititipkan Megawati. “Ya ini saya baru akan melapor kepada Ibu Ketua Umum tentang beberapa hal yang beliau amanatkan,” ungkap Basarah dalam tayangan video yang diambil jurnalis Kompas.com, Kamis malam.
Basarah menjelaskan, Megawati memintanya untuk bertemu dengan Muzani. Ia diutus menyampaikan pesan Megawati kepada Muzani yang kini menjabat Ketua MPR merangkap Sekjen DPP Partai Gerindra. “Beliau amanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Muzani dalam kapasitas selaku Ketua MPR dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra,” kata Basarah.
Pertemuan Muzani dengan Basarah membahas rencana pertemuan Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pesan yang dititipkan ke Muzani diduga berkaitan dengan agenda tersebut. Namun, Basarah enggan mengungkapkan isi pesan Megawati maupun detail perbincangannya dengan Muzani. “Saya kira kita nanti tunggu perkembangan lebih lanjut, saya akan meminta waktu dulu untuk melaporkan hasil pembicaraan saya dengan Pak Ahmad Muzani,” kata Basarah.
- Presiden Jokowi bentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah Polri. Pembentukan korps ini tertuang dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diteken Jokowi pada Selasa (15/10). Dikutip dari salinan perpres, Kamis (17/10), pembentukan korps ini terkait optimalisasi pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sehingga perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Polri.
Pembuat kebijakan menyisipkan 1 pasal di antara pasal 20 dan pasal 21 yang mengatur soal Korps Pemberantasan Korupsi. “Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri,” demikian bunyi pasal 20A ayat (1) Perpres 122 Tahun 2024.
Kortastipidkor mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi. Korps ini juga akan melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi. Kortastipidkor dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Kakortastipidkor dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Ia dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor yang disingkat Wakakortastipidkor.
- Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, pembentukan Kortastipidkor merupakan bukti keseriusan Polri dalam memberantas korupsi. Yudi menjelaskan, sebelumnya tugas dan wewenang memberantas korupsi berada di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) di bawah Bareskrim. “Saat ini, dengan status sebagai Korps yang langsung berada di bawah Kapolri, ini merupakan bukti keseriusan Polri dalam memerangi korupsi,” ujar Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10).
Ia merasa gembira dengan pembentukan korps baru ini, sebagai terobosan dalam upaya pemberantasan korupsi. Usulan pembentukan korps ini sebelumnya datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dalam beberapa kesempatan menekankan perlunya percepatan pemberantasan korupsi. “Termasuk merekrut 44 mantan pegawai KPK sebagai cikal bakal korps pemberantasan korupsi yang saat ini tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi,” kata Yudi.
- Pemberian pangkat Letkol Tituler Angkatan Darat (TNI AD) kepada Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat . Gugatan ini dilayangkan oleh akademisi bernama Syamsul Jahidin dengan tergugat I Kementerian Pertahanan, tergugat II Panglima TNI, tergugat III Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD), dan tergugat IV Deddy Covbuzier.
“Jadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1959 itu tidak masuk unsur urgentsitas pemberian pangkat tituler kepada Deddy Corbuzier,” kata Syamsul saat dihubungi, Kamis (17/10). PP Nomor 35 Tahun 1959 itu mengatur tentang pemberian pangkat militer khusus. Menurut Syamsul, berdasarkan ketentuan PP tersebut, tidak ada kondisi mendesak yang menjadi dasar pemberian pangkat tituler kepada Deddy Corbuzier.
Selain itu, Undang-Undang Keadaan Bahaya 1957 juga menyebutkan syarat kondisi pemberian pangkat tituler. Sementara, Deddy mendapatkan pangkat tersebut pada Desember 2022 lalu karena dinilai memilki kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI, yakni kapasitas komunikasi di sosial media. “Jadi, di situ faktanya Indonesia sedang dalam keadaan damai dan tidak sedang dalam keadaan perang. Jadi, pemberian pangkat tituler itu tidak berdasarkan urgensitas,” ujar Syamsul. (Harjono PS)
