Ibu Ronald Tanur, Meirizka Widjaja Ditetapkan Jadi Tersangka (net)
Isu menarik pagi ini, Kejagung tetapkan ibu Ronald Tanur, Meirizka Widjaja (MW) sebagai tersangka suap vonis bebas Ronald Tannur dan dijebloskan ke Rutan Kelas I Surabaya cabang Kejati Jatim. MW siapkan uang Rp 3,5 miliar untuk majelis hakim PN Surabaya yang menangani perkara anaknya. Tom Lembong akan ajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus impor gula. Presiden Prabowo Subianto temui SBY di Cikeas. Pasangan Pramono-Rano Karno makin perkasa di Jakarta, jago PDIP mengungguli duet Ridwan Kamil-Suswono. Berikut isu selengkapnya.
1. Kejagung RI pastikan, pemberian suap kepada tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas persetujuan dari ibu Ronald Tanur, Meirizka Widjaja (MW). Suap tersebut diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dari tuduhan menyiksa dan membunuh kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Kini MW ditetapkan sebagai tersangka kasus suap vonis bebas Ronald Tannur dan dijebloskan ke Rutan Kelas I Surabaya cabang Kejati Jatim, Senin (4/11) malam.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, MW bersepakat dengan pengacara yang juga teman dekatnya, Lisa Rahmat (LR) untuk biaya pengurusan vonis bebas Ronald Tannur. “Adapun biaya tersebut berasal dari uang MW. Jika ada biaya yang dikeluarkan LR yang terpakai maka tersangka MW akan mengganti di kemudian hari,” kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Senin (4/11).
Abdul Qohar menyebut, dalam permintaan dana terkait pengurusan perkara, LR juga selalu meminta persetujuan MW. “LR selalu meminta persetujuan MW terkait pengurusan perkara Ronald Tannur,” lanjut Qohar. Dijelaskan, LR meyakinkan MW dan meminta menyiapkan uang untuk mengurus perkara Ronald Tannur agar dibebaskan majelis hakim PN Surabaya.
Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar. Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar. “Terhadap uang Rp 3,5 miliar itu, LR berikan ke majelis hakim yang menangani pekara. MW saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan,” tegasnya.
Kejagung menyebut mantan politisi PKB Edward Tannur mengetahui rencana istrinya, Meirizka Widjaja untuk menyuap Majelis Hakim PN Surabaya dalam kasus pembunuhan yang dilakukan anak mereka, Gregorius Ronald Tannur. Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyebut Edward mengetahui sang istri kerap berkomunikasi dengan Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tannur. “Suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait RT kepada LR,” katanya dalam konferensi pers, Senin (4/11).
Kendati demikian, Abdul mengatakan Edward selaku suami tidak mengetahui besaran uang yang dikeluarkan oleh sang istri dalam rencana membebaskan Ronald Tannur. “Untuk jumlah uang, suaminya tidak tahu. Jumlahnya dia tidak tahu karena memang sepertinya (Edward) yang seorang pengusaha jarang di Surabaya,” jelasnya. Abdul menegaskan, pihaknya masih terus mendalami keterlibatan Edward Tannur dalam kasus tersebut.
2. Kuasa Hukum Meirizka, Filmon Lay mengatakan kliennya bakal menaati proses hukum yang sedang berjalan. “Kita taat akan proses hukum yang ada. Kita percayakan ke Kejagung lewat Kejati Jatim,” kata Filmon. Ia mengatakan, Mierizka diperiksa sekitar lima jam di Kejati Jatim. Untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan kooperatif dan menghormati proses hukum. “Diperiksa kurang lebih lima jam. Pada intinya klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Menghormati proses hukum,” tuturnya.
Meirizka Widjaja keluar dari Gedung Kejati Jatim sekitar pukul 20.44 WIB. Dia tampak mengenakan baju warna biru dan rompi tahanan warna oranye sambil memakai masker dan tangannya diborgol. Saat ditanya awak media, Meirizka tidak memberikan komentar apapun. Ia lalu digelandang petugas Kejati Jatim menuju Rumah Tahanan Kelas I Surabaya cabang Kejati Jatim, Senin (4/11) malam.
3 Mantan pejabat MA, Zarof Ricar yang menjadi tersangka kasus dugaan pemufakatan jahat suap kasasi Ronald Tannur diperiksa tim khusus dari Bawas MA. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar membenarkan hal itu. Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh tim MA di Gedung Kejagung pada Senin (4/11). “ZR diperiksa dari Bawas MA RI di Kejagung,” ujarnya kepada wartawan, kemarin. Namun demikian, Harli tidak tahu materi pemeriksaan lantaran dilakukan oleh tim dari MA. Ia menyebut pemeriksaan masih berlangsung.
4. Mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ajukan gugatan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus impor gula. Alasannya, kata kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, tindakan Kejagung menahan dan menetapkan Tom sebagai tersangka melmnyalahi aturan.
Ari menyebut Kejagung tidak mampu memberikan dua alat bukti dalam menetapkan Tom sebagai tersangka. Ia menyebut tindakan itu melanggar keputusan MK. “Dan itu harus dijelaskan kepada si tersangka. Ini loh bukti-bukti awal kamu sebagai tersangka,” kata Ari dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (4/11). “Makanya Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu menyebutkan bahwa ini bisa dilakukan praperadilan,” sambungnya.
Ia menjelaskan, tim kuasa hukum Tom telah menyiapkan berbagai materi praperadilan dan merundingkan upaya hukum ini. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan kapan upaya praperadilan ini akan dilayangkan. “Dalam waktu dekat kami akan segera informasikan kepada kawan-kawan kapan praperadilan,” ujar Ari lagi.
Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengungkap kondisi kliennya usai dijebloskan ke Rutan Salemba usai ditetapkan Kejagung sebagai tersangka. Ari menyebut kliennya meminta diberikan waktu untuk berkonsultasi dengan dokter terkait permasalahan medis yang dialaminya. “Memang beliau ada permintaan untuk konsultasi dengan dokter, ini lagi kami ajukan ada beberapa penyakitnya memang bawaan beliau,” katadia.
Ari menyebut kondisi medis Tom tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyebut Tom tetap tabah menjalani proses hukum yang menyeret dirinya di Kejaksaan Agung. “Beliau tegar menghadapi masalah ini, tadi ketemu kami juga beliau sehat,” tutur dia.
5. Ari membantah pernyataan Kejagung yang menyebut bahwa kliennya ketika menjabat Menteri Perdagangan 2015-2016 meneken kebijakan impor gula saat stok gula nasional surplus. “Tidak, tidak pernah ada (surplus gula). Kita itu tidak pernah surplus gula kita. Jadi, kalau ada laporan seperti itu, itu laporan yang salah,” kata Ari dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (4/11).
Ari juga membantah pernyataan Kejagung bahwa PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berstatus perusahaan swasta. PT PPI disebut Kejagung sebagai perusahaan yang ditunjuk Tom untuk melakukan impor gula. Ari mengatakan, PT. PPI adalah perusahaan BUMN yang sejak dulu ditunjuk para menteri perdagangan sebelumnya untuk melakukan impor gula.
Menurut Ari, kliennya hanya menindaklanjuti surat menyurat antara Mendag sebelumnya dengan PT PPI. Atas dasar itu, Ari menilai proses penyidikan yang dilakukan Kejagung dalam kasus ini seharusnya turut menyasar para Menteri Perdagangan sebelumnya yang juga mengimpor gula.
Terlebih, ujar Ari, dalam surat penyidikan yang ditunjukkan Kejagung tertulis tempus de licti kasus ini terjadi sejak 2015 hingga 2023. “Berarti kalau penyidikan ini menyebutkan sampai 2023, maka sudah selayaknya sekarang kawan-kawan media menanyakan menteri-menteri yang lain udah diperiksa belum?” tutur Ari. “Karena penyidikannya mengatakan 2015 sampai 2023, berarti menteri-menteri yang lain juga sudah ada yang dimintai keterangan walaupun mungkin sebagai saksi,” sambungnya.
6. Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia saat ini. Kata dia, Presiden Prabowo Subianto lah yang akan menentukan kapan ibu kota negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur. “Bahwa sekarang ya Jakarta untuk sementara masih tetap jadi ibu kota negara. Walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya nanti akan ditentukan oleh kapan Presiden akan tanda tangan soal kepindahan,” tegas Supratman di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/11).
Menurut Supratman, tidak ada masalah terkait UU DKJ maupun UU IKN. Dia menyebut, kepindahan ibu kota hanya tinggal menunggu kesiapan dari IKN. “Enggak, tidak ada masalah kalau UU tentang DKJ kan tidak ada masalah, IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, Perpres-nya ditandatangan. Kan gitu saja kan. Kan gitu saja masalahnya,” kata Supratman.
Soal Capim dan Dewas KPK, Menkum Supratman Andi Agtas menyebut Prabowo pada akhirnya akan bersikap. Penegasan itu disampaikannya saat ditanya wartawan apakah pemerintahan Presiden Prabowo bakal meninjau ulang capim KPK yang telah diajukan oleh pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi ke DPR.
Supratman menegaskan dirinya tidak membahas sama sekali terkait Capik KPK saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Senin (4/11) sore. “Enggak ada. Belum ada, tadi sama sekali enggak disinggung soal KPK, belum ada,” ujar Supratman.
7. Mantan Menkumham yang kini menjadi anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly, meminta pemerintah tidak lagi membuat undang-undang secara kejar tayang dan menjadikan Baleg DPR sebagai lembaga titipan undang-undang tersebut. “Karena Pak Menteri ini mantan Ketua Baleg, kita sering membahas undang-undang bersama, ada keinginan untuk pembahasan undang-undang ke depannya lebih dalam, tidak kejar tayang karena potensial menimbulkan banyak soal,” kata Yasonna dalam raker Komisi XIII DPR dengan Menkum Supratman Andi Agtas di gedung DPR, Senin (4/11).
Politisi PDIP ini menyinggung soal RUU Cipta Kerja yang digugat oleh buruh dan gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita pengalaman Pak Menteri, membahas Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan gugatan dari buruh tentang ini,” ujarnya seraya berharap, pembahasan RUU ke depan mesti melalui pembahasan yang panjang, termasuk dari segi sosiologis, yuridis, dan filosofis.
8. Presiden Prabowo Subianto menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY di kediaman Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11) malam. Hal itu disampaikan Ketum Partai Demokrat AHY kepada ratusan anggota DPRD dari Partai Demokrat yang mengikuti Bimtek di kawasan Pecenongan, Gambir, Jakarta.
“Oh iya, ada salam hormat dari Pak SBY, salam rindu dari Pak SBY. Beliau tidak bisa hadir di Bimtek Demokrat karena sedang bertemu Pak Prabowo. “Kita kumpul di sini, Pak SBY lagi makan malam dengan Presiden di Cikeas,” ujar AHY.
9. Ketua Umum Partai Demokrat AHY memperkenalkan Menteri PU Dody Hanggodo sebagai kader terbaru Partai Demokrat dalam forum Bimtek Partai Demokrat yang diikuti ratusan anggota dewan partai berlambang mercy dari seluruh provinsi di Tanah Air.
“Mungkin baru dilihat Pak Dody menggunakan seragam (Demokrat). Yang bersangkutan saat ini mengemban amanah sebagai Menteri PU di Kabinet Merah Putih,” ujar AHY di kawasan Pecenongan, Gambir, Jakarta, Senin (4/11).
AHY berharap seluruh kader Demokrat mendukung pekerjaan Dody mengurusi pekerjaan umum di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto . “Ini seorang profesional yang kemudian menjadi bagian keluarga besar Partai Demokrat,” tutur AHY.
10. Kemenkes akan luncurkan program skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang sedang berulang tahun mulai 2025. Karo Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk menyiapkan program skrining kesehatan gratis tersebut.
“Saat ini ada tambah dana sebesar Rp 3,2 triliun untuk skrining kesehatan,” kata Nadia, Senin (4/11). Dijelaskan, Kemenkes tengah mempersiapkan program tersebut dengan melatih petugas Puskesmas. Cara mendapatkan skrining kesehatan gratis ini memerlukan inisiatif masyarakat agar memudahkan pendataan bagi petugas puskesmas.
Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina meminta pemerintah memprioritaskan masyarakat kurang mampu mendapatkan skrining kesehatan gratis pada 2025. Menurut dia, rencana pemberian layanan medical check up (MCU) gratis untuk warga ketika berulang tahun adalah program yang baik.
Ia berharap program skrining kesehatan gratis tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga di daerah terpencil, khususnya warga kurang mampu. “Pada dasarnya kami melihat program ini positif ya. Tapi Pemerintah harus memperhatikan dan mengatasi disparitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah, terutama di pelosok yang masih kekurangan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan,” ujar Arzeti, Senin (4/11).
11. Menko Polkam Budi Gunawan bentuk tujuh desk lintas kementerian untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. ‘’Ada tujuh desk yang telah disiapkan, dibentuk dengan leading sector masing-masing dari kementerian dan lembaga,” kata Budi di Kantor Kemenko Polkam, Senin (4/11).
Tujuh desk tersebut adalah desk pilkada dengan leading sector Menteri Dalam Negeri, desk pencegahan penyelundupan, desk pemberantasan narkoba dan desk penanganan judi online dengan leading sektor Kapolri. Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara dan desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola dengan leading sektor Jaksa Agung. Desk keamanan siber dan perlindungan data.
Budi mengatakan tujuh desk yang dibentuk ini bakal bekerja selama tiga bulan ke depan. “Tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa berjalan lancar, sehingga ekonomi kita tumbuh, GDP kita juga meningkat,” katanya.
Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menargetkan soal pemberantasan seluruh kampung narkoba serta menutup jalur penyelundupan narkotika dalam periode 100 hari Asta Cita. Wahyu mengatakan target pemberantasan narkoba dalam 100 hari tersebut merupakan komitmen Bareskrim Polri mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Pemberantasan narkoba masuk dalam Asta Cita ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto yaitu ‘Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Senin (4/11).
12. Menkomdigi Meutya Hafid menonaktifkan belasan pegawainya yang ditahan polisi karena diduga terlibat dalam praktik judi online. Keputusan tersebut merupakan langkah tegas pihaknya yang ingin memberantas judi online alias judol di Indonesia. “Keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital,” kata Meutya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11).
Nama-nama lain yang kemungkinan terlibat, masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) dengan Kepolisian. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang ditahan. Disebutkan, dalam kurun waktu maksimal 7 hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Komdigi akan berhentian sementara pegawai yang terlibat.
Menurut Meutya Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Jika proses hukum mencapai status inkrah (putusan tetap), maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat.
13. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno makin perkasa di Jakarta. Elektabilitas Pram-Rano unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang digelar pada 20-25 Oktober 2024. Pram-Rano meraih 38,3 persen, RK-Suswono 34,6 persen, sementara pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3 persen. Survei Litbang Kompas menyebut, gelaran Pilgub Jakarta 2024 berpotensi berlangsung dua putaran.
Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno akan bentuk Satgassus untuk mengawal proses pencoblosan pada Pilkada 2024 Jakarta. “Sampai dengan tanggal 27 (November) itu, masih ada 24 hari lagi. Kemudian, ada hari tenang, kami juga akan membentuk Satgas Khusus untuk mengawal sampai di TPS-TPS,” kata Pramono Anung di Cilandak, kemarin.
Pramono menyebutkan, satgas dibentuk karena pihaknya ingin usahanya tidak sia-sia. Kata dia, satgas ini untuk mencegah kecurangan dalam Pilkada Jakarta. Mantan Sekjen PDIP ini mengklaim sudah mendapatkan simpati yang cukup besar dari publik. Oleh karena itu, Pramono menyebut usahanya bakal sia-sia jika proses Pilkada Jakarta tidak dijaga dari tempat pemungutan suara (TPS). (Harjono PS)
