Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra (net)
Isu menarik pagi ini, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra mendesak kepolisian untuk memeriksa Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait judi online. Isu menarik lainnya, Presiden Prabowo Subianto ingin ciptakan pemerintahan yang bersih. Ketua MA Sunarto mengingatkan para hakim agung soal integritas hingga pentingnya menjaga rezeki yang halal. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra mendesak kepolisian untuk memeriksa Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait judi online. Kata dia, hal itu diperlukan menyusul adanya 12 pegawai Kemenkomdigi yang ditangkap polisi karena terlibat bisnis Judol dan berkomplot dengan bandar.
“Oleh karena itu, kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11). “Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima di Kementerian. Ini kan suatu pertanyaan besar. Ya kan? Sehingga masyarakat itu bertanya-tanya kenapa, gitu lho,” sambungnya.
Tandra berpandangan, pemeriksaan Budi Arie sebagai Eks Menkominfo dianggap perlu, karena seluruh pegawai pada umumnya bekerja sesuai arahan pimpinannya. Dengan begitu, Budi Arie sebagai atasan para pegawai memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi aktivitas pegawainya ketika bekerja.
“Jadi begini lho, puncak tanggung jawab itu kan ada di pundak menteri, kan? Betul enggak? Menteri lah yang harus bertanggung jawab. Jangan menyalahkan anak yang ecek-ecek itu, gitu loh. Ya kan?” ungkap Tandra. “Apalagi kalau kita melihat kan masyarakat jadi bertanya-tanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Minimal dia kan lalai untuk memimpin ini, Departemen itu. Ya kan?” kata Tandra.
Tandra menekankan, hukum di Indonesia memiliki prinsip equality before the law atau kesamaan di mata hukum. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa Budi Arie, walaupun memiliki jabatan tertentu. “Maka demi tegaknya hukum, demi equality before the law, kami mendesak agar menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya. Harus diperiksa, gitu,” pungkasnya.
2. Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih terbebas dari unsur politis dan dendam politik dalam menjalankan pemerintahan yang bersih. Prabowo menekankan tidak boleh ada penyelewengan dan kongkalikong dengan pihak lain dalam menjalankan pemerintahan.
“Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan bersih dari penyelewengan ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kongkalikong dari pihak lain, saya beri petunjuk ke semua pihak dan pemerintah, utamanya Kabinet Merah Putih untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11).
“Dan tidak boleh ada unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini, harus tegas, harus berani. Tapi juga upaya harus bersih dari muatan politis dan dari dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah yang bersih,” ujar dia. Prabowo menjelaskan, per tahun 2025, pemerintahannya akan bekerja keras memenuhi program yang sudah ditetapkan.
Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan soal wanti-wanti Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya agar tidak ada muatan politis dan dendam politik dalam menjalankan pemerintahan. Prabowo tidak ingin segala sesuatu yang dilakukan Kabinet Merah Putih dilandaskan pada kepentingan politik. Hal itu disampaikan Prabowo sebelum bertolak ke luar negeri selama belasan hari.
“Ya itu kan pesannya, pesan dari beliau bahwa beliau sekarang ingin melihat ke depan, kita bersama-sama bersatu padu dengan semangat kebersamaan untuk membangun ke depan,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11).
3. Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengingatkan para hakim agung soal integritas hingga pentingnya menjaga rezeki yang halal bagi keluarga. Pesan ini disampaikannya ketika membuka Rapat Pleno Kamar MA ke-13 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/11).
Sunarto meminta para hakim agung meneguhkan hati, menjadikan peristiwa yang melanggar integritas sebagai yang terakhir, dan mematuhi kode etik hakim. “Tetap fokus bekerja dan menjalankan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku guna menjaga integritas,” kata Sunarto.
Menurut Sunarto, menjaga integritas diri sendiri, bersikap jujur, tanggung jawab, dan konsisten terhadap nilai-nilai merupakan sikap pertama yang harus diwujudkan aparatur peradilan. Membangun integritas, kata mantan Ketua Bawas MA itu, dimulai dari lingkungan yang paling kecil. “Istri atau suami, bahkan anak-anak, senantiasa saling mengingatkan akan pentingnya rezeki halal bagi keluarga,” tutur Sunarto.
4. Anggota Komisi IV DPR, Rajiv mengingatkan pemerintah agar menghitung dampak penghapusan kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo harus hati-hati mengeksekusi kebijakan ini agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan keuangan negara di masa depan. “Pada prinsipnya niatan baik pemerintah ini tetap harus dilaksanakan dengan berlandaskan kehati-hatian, transparan dan tepat sasaran, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang tidak diinginkan,” ujar Rajiv di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11).
Cagub Jatim nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat berdampak pada perekonomian Jatim karena sebagian besar perekonomian Jatim ditopang sektor UMKM. “50 persen lebih PDRB (produk domestik regional bruto) Jatim disumbang UMKM. Tahun ini 59,18 persen,” katanya saat mengunjungi sentra pembuatan kue bakpia di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jumat (8/11).
5. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia (UI) atas pencatutan nama organisasi mereka dalam disertasi yang disusun Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar menjelaskan, pihaknya tidak pernah diwawancarai oleh Bahlil. Dia menduga ada praktik perjokian karya ilmiah demi kepentingan disertasi Bahlil agar bisa meraih gelar doktor.
“Kami menduga peneliti bernama Ismi Azkya merupakan bagian dari praktik perjokian karya ilmiah untuk kepentingan disertasi Bahlil Lahadalia,” ujar Melky dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11). “Ini melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait lainnya,” imbuhnya.
Melky menguraikan, pada 28 Agustus 2024 seorang peneliti bernama Ismi Azkya datang ke kantor Sekretariat Jatam. Saat itu Ismi mengaku sebagai peneliti dari Lembaga Demografi UI. Ismi datang bersama seorang rekannya yang juga sebagai peneliti Lembaga Demografi UI. Keduanya menyatakan tengah melakukan penelitian mengenai hilirisasi nikel dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Berulang kali ia menyebutkan, ‘Saya sedang meneliti,’ yang menunjukkan ia sebagai peneliti aktif yang berkepentingan langsung, bukan untuk orang lain, terkhusus Bahlil Lahadalia,” kata Melky. Namun, Jatam terkejut sekali saat mengetahui nama organisasi mereka dicantumkan sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil, untuk menyelesaikan studi di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.
Universitas Indonesia (UI) memberi tanggapan atas keberatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) soal pencatutan nama organisasinya dalam disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI Amelita Lusia menyinggung proses disertasi itu masih dapat direvisi.
“Perlu kami informasikan, setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut,” ujar Amelita, Jumat (8/11). “Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya,” kata Amelita.
6. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana berpendapat idealnya penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali ke Indonesia usai merampungkan studinya di luar negeri. Ia menyebut, bagi penerima beasiswa LPDP yang memilih bertahan di luar negeri dan enggan kembali ke Indonesia, harus mengembalikan biaya pendidikan yang ditanggung negara karena posisinya sebagai student loan.
“Kalau menurut saya sih mestinya pulang, andaikan mereka enggak mau pulang, ya harus dianggap LPDP yang mereka terima itu sebagai student loan,” kata Bonnie, Jumat (8/11). Dijelaskan, merujuk Cambridge Dictionary, student loan merupakan perjanjian seorang mahasiswa di sebuah universitas untuk meminjam uang dari bank dalam membiayai pendidikan mereka dan akan membayar kembali uang itu setelah lulus dan mulai bekerja.
Sebelumnya, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan para penerima beasiswa LPDP tak harus pulang kembali ke Indonesia usai lulus kuliah. “Tidak harus, karena kita tidak bisa maksa dia pulang,” kata Satryo usai menggelar rapat dengan Menko PMK Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11). Satryo mengaku memberi kesempatan para peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana saja. Penerima LPDP bisa bekerja di suatu perusahaan yang baik di luar negeri.
7. Kasus Rafael Alun masih berlanjut. KPK mengindikasikan, beberapa anggota keluarga Rafael Alun Trisambodo yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Rafael merupakan mantan pejabat Ditjen Pajak yang telah menjadi terpidana kasus gratifikasi dan TPPU, sejumlah asetnya dirampas untuk negara.
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, status hukum tersebut mungkin akan ditetapkan setelah KPK memperoleh alat bukti dan kesaksian yang cukup. “Hal tersebut sangat memungkinkan ya. Apabila kesaksian maupun alat bukti mendukung untuk itu, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang diduga menikmati atau memiliki peran aktif dalam perkara tersebut, akan dimintai pertanggungjawaban,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11).
8. KPK meminta Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin bersikap ksatria dengan cara muncul ke hadapan publik dan menghadapi proses hukum. Paman Birin melarikan diri pasca KPK lakukan OTT terkait dugaan suap di lingkungan Pemprov Kalsel. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Paman Birin masih memiliki tanggung jawab sebagai Gubernur Kalsel.
“Rakyatnya juga menunggu, menanti, mereka sudah memberikan suara kepada yang bersangkutan,” kata Tessa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11). “Tentunya menginginkan yang bersangkutan punya tanggung jawab di daerahnya, dan bisa bersikap ksatria untuk muncul. Saya kira seperti itu,” tambahnya.
9. Bawaslu DKI memberikan waktu 5 hari kepada Cawagub Jakarta, Suswono untuk penuhi panggilan soal ucapan ‘janda kaya’ dan kehidupan pribadi Nabi Muhammad SAW yang dilaporkan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan.
“Dalam proses penanganan hanya lima hari, tiga hari plus dua hari pada masa kalender. Jadi, Sabtu-Minggu, kita gunakan untuk kegiatan penanganan pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/11).
Dijelaskan, pada pemanggilan pertama dan kedua yakni Rabu (6/11) dan Kamis (7/11), Suswono tidak datang. “Kemarin kita undang belum hadir karena katanya ada kegiatan. Nah, hari ini mungkin diundang lagi ya, kita menunggu kehadiran beliau dan juga saksi-saksi lain,” ujarnya.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyarankan Cagub Jakarta Ridwan Kamil memperbaiki komunikasi dengan partai-partai pengusung di Pilgub Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Willy merespons isu partai-partai pengusung RK-Suswono tak solid memenangkan keduanya.
“Sekarang, misalnya NasDem punya 10 anggota legislatif di DPRD, apakah si kandidat yang kita usung melibatkan ke 10 anggota itu setiap turun didapilnya, segala macam? Ini bukan otomatis, Pak. Beli rumah dapat isi enggak begitu, Pak. Enggak, ini kan barang yang hidup,” kata Willy di kantor Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta, Jumat (8/11).
10. Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra merespons keras terhadap aksi Wakil Ketua KPK Alex Marwata menggugat pasal 63 UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menilai gugatan Alex Marwata mengada-ada, apalagi dijaukan oleh seorang yang berprofesi sebagai penegak hukum. Politisi Golkar itu berharap MK mengambil sikap bijak dengan menolak gugatan tersebut.
“Seharusnya kami berharap agar MK dan saya percaya MK adalah hakim-hakim agung, yang mempunyai pemikiran yang dalam. Mereka dapat melihat urgensi daripada gugatan itu. Dan seharusnya ditolak,” kata Soedeson lewat sambungan telepon, Jumat (8/11). Ia mengibaratkan etik dan hukum sebagai kapal dan lautan. Sebagai kapal, hukum hanya bisa berlayar di atas lautan etika sehingga etika menurut dia berada di atas segalanya. Menurutnya, orang yang melanggar etika lebih kejam dari pelanggar hukum.
11. Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta tolong kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. “Saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih ‘kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, kemarin. “Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” ujarnya lagi.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan, TNI bekerja sama dengan Kemenhan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis yang rencananya dimulai pada 2 Januari 2025. Dalam pemaparannya saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, kemarin, Agus mengatakan, kerja sama tersebut terkait penyediaan dapur sehat di seluruh Indonesia. “TNI bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan juga sedang menyiapkan dapur sehat di seluruh Indonesia untuk menyukseskan program makam bergizi gratis,” kata Agus seraya menjelaskan, untuk tahap pertama, dapur sehat akan digelar di 84 lokasi. (Harjono PS)
