Ridwan Kamil-Suswono di hadapan massa pendukungnya (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Presiden Jokowi, mantan Presiden SBY, dan Presiden Prabowo Subianto tidak hadir pada kampanye terakhir Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Para Ketum Parpol KIM Plus juga tak tampak dalam kampanye akbar tersebut. Isu menarik lainnya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diduga meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Bengkulu berinisial SD untuk mencairkan honor pegawai dan guru tidak tetap untuk pemenangan Pilgub Bengkulu. KPK tetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden Jokowi, mantan Presiden SBY, dan Presiden Prabowo Subianto tidak hadir pada kampanye akbar pamungkas pasangan Cagub-Cawagub Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11). Sebelumnya mantan Presiden Jokowi menyatakan akan menghadiri kampanye akbar bertajuk “Satu1n Jakarta” di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (18/11) lalu.
Ketua Timses RIDO, Riza Patria menyampaikan, Jokowi berhalangan hadir karena menghadiri kegiatan kampanye di Jawa Tengah. “Salam juga dari Pak Jokowi yang hari ini kebetulan juga ada kegiatan kampanye di Jawa Tengah,” kata Ariza di Lapangan Banteng, Jakarta. Disebutkan, SBY juga berhalangan hadir, karena tengah berada di luar negeri untuk berobat. “Semoga Pak SBY bisa lekas sembuh dan kembali ke tanah air,” ucapnya.
Sedangkan soal ketidakhadiran Prabowo, Riza Patria mengatakan, Prabowo sedang melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Negara ke luar negeri. “Beliau sekarang berada di Dubai dalam kunjungan kenegaraan dan menuampaikan salam kepada seluruh warga Jakarta,” imbuh Riza Patria yang mantan Wagub DKI Jakarta itu.
2. Para Ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak ada yang hadir dalam kampanye pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11). Mereka hanya diwakili sejumlah elitnya yang duduk di atas panggung. Di antaranya, politisi senior Golkar Agung Laksono, Sekjen Golkar Sarmuji, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono, dan Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie.
Mereka menyampaikan orasi politik sebagai bentuk dukungan partainya kepada Ridwan Kamil-Suswono. Namun, hingga penutupan akhir orasi, tidak ada perwakilan dari Nasdem dan PKB yang berorasi di hadapan para pendukung RK-Suswono.
3. Wakil Ketua DPW NasDem Jakarta Raden Gusti Arief mengklarifikasi terkait ketidakhadiran elite NasDem dalam kampanye akbar Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta 2024 Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11) kemarin. Arief mengatakan kehadiran elite NasDem telah diwakilkan kepada dirinya untuk duduk bersama elite partai koalisi pasangan RK-Suswono dalam kampanye. “Tidak benar bahwasanya dari NasDem tidak ada yang hadir, karena saya sebagai Wakil Ketua DPW DKI Jakarta termasuk anggota DPRD DKI Jakarta hadir mewakili Partai NasDem secara resmi,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Minggu (24/11).
4. Politisi Gerindra Maruarar Sirait sebelumnya mengatakan, mantan Presiden Jokowi akan menghadiri kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng, Sabtu (23/11). “Turun gunungnya Jokowi, kalau orang bilang enggak ada dampaknya, ya enggak apa. Kalau kami sangat yakin dampaknya besar sekali di Jakarta. Jokowi punya pendukung die hard di Jakarta,” kata Maruarar di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/11) kemarin.
Ia mengatakan, Jokowi akan habis-habisan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. “Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi. Dia akan gerakan, hadir, dan habis-habisan mendukung Ridwan Kamil,” kata Maruarar. Ia menilai, Jokowi mempunya basis pendukung yang loyal di Jakarta. Dengan “turun gunung”-nya Jokowi di Pilkada Jakarta 2024 akan berdampak besar bagi pemenangan pasangan RK-Suswono.
5. Sekjen PDI-P Hasto Kristianto yakin Presiden Prabowo Subianto akan bersikap netral dan tak ikut cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024. Hasto mengatakan, Prabowo akan menjalankan tugas sebagai Presiden dengan baik, sesuai dengan sumpah janjinya saat dilantikpada 20 Oktober 2024 lalu. “Kami meyakini Pak Prabowo ini seorang ksatria sehingga beliau akan menjalankan dengan sebaik-baiknya,” tutur Hasto dalam keterangannya, Minggu (24/11).
Hasto mengatakan, PDI-P akan memberikan dukungan penuh Prabowo untuk bekerja secara profesional sebagai kepala negara. Hal ini dilakukan agar Prabowo memberikan peninggalan yang baik dalam pesta demokrasi di 545 daerah yang akan berlangsung 27 November 2024. “Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo di dalam menjalankan tugasnya dan membuat legacy sebagai Presiden dalam kepemimpinan beliau untuk menjalankan Pilkada serentaknya dan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Hasto mendorong Prabowo bersikap tegas terhadap pihak yang ingin mengintervensi Pilkada Serentak 2024. “Jadi Pak Prabowo juga gak perlu ragu kalau sekiranya harus menghimbau Pak Jokowi agar jangan terlalu cawe-cawe, terlalu dalam terhadap persoalan ini. Karena titipan terlalu banyak itu kepentingannya juga banyak untuk kekuasaan,” pungkas Hasto.
6. Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung lagi-lagi menunjukkan kedekatannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelang pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024. Memasuki masa tenang, keduanya nonton bareng film ‘Bila Esok Ibu Tiada di Studio 3, kawasan Pondok Indah, Jaksel, kemarin. Anies dan Pram juga mengajak keluarganya nonton film tersebut. Namun dalam momen tersebut, Pramono dan Anies tak mengenakan atribut apapun yang berkaitan dengan Pilkada. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Pram dan Anies tapil kompak mengenakan jaket.
7. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK, diduga meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Bengkulu berinisial SD untuk mencairkan honor pegawai dan guru tidak tetap untuk digunakan sebagai uang pemenangan di Pilkada 2024. Berdasarkan anggaran, uang untuk honor pegawai dan guru tidak tetap yaitu Rp1 juta per orang.
“Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah Rp2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap se-provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024. Jumlahnya honor per-orang adalah Rp1 Juta,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11) malam.
Alex menjelaskan permintaan itu berawal dari pernyataan Rohidin pada Juli 2024. Saat itu, Rohidin yang maju lagi sebagai calon gubernur petahana menyatakan butuh dukungan dana dan penanggung jawab wilayah dalam Pilgub Bengkulu 2024.
8. KPK tetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi pada Minggu (24/11). Dalam konstruksi perkara, KPK mengatakan, Rohidin Mersyah sempat mengancam untuk mencopot bawahannya jika tidak bersedia memberikan pungutan untuk kepentingan Pilkada 2024. “Pada Juli 2024, Rohidin Mersyah membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak bulan November 2024,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (24/11).
Alexander mengatakan, pada sekitar bulan September-Oktober 2024, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) mengumpulkan seluruh ketua OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Rohidin Mersyah (RM) yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Lalu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Syafriandi (SF) menyerahkan uang Rp200 juta kepada Rohidin melalui Ajudan Gubernur, Evriansyah (E) dengan maksud agar dirinya tidak dicopot sebagai Kepala Dinas.
Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Tejo Suroso (TS) mengumpulkan uang Rp500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. “Terkait hal tersebut, Rohidin Mersyah pernah mengingatkan TS, apabila dirinya tidak terpilih lagi menjadi Gubernur, maka TS akan diganti,” tuturnya.
Alex juga mengatakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu Selatan Saidirman mengumpulkan uang Rp2,9 Miliar. Ia mengatakan, Saidirmam juga diminta Rohidin Mersyah untuk mencairkan honor PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan GTT (Guru Tidak Tetap) se-provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024. Adapun jumlah honor per-orang sebesar Rp1 Juta. Kemudian pada Oktober 2024, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu Ferry Ernest Parera (FEP) menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada Rohidin Mersyah melalui ajudannya sejumlah Rp1.405.750.000.
9. KPK sita uang tunai sebesar Rp 7 miliar dalam OTT di lingkungan Pemprov Bengkulu, Sabtu (23/11). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, uang tersebut diamankan dari empat tempat yaitu, pertama, uang tunai sebesar Rp 32,5 juta ditemukan di mobil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarifudin. Kedua, uang tunai sebesar Rp 120 juta diamankan dari rumah Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu Ferry Ernest Parera. Ketiga, uang tunai sejumlah Rp 370 juta dari mobil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Keempat, uang tunai Rp 6,5 miliar dalam mata uang Rupiah, Dollar Amerika (USD), dan Dollar Singapura (SGD) dari rumah dan mobil Ajudan Gubernur, Evriansyah (E) alias Anca. “Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan ini sejumlah total sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang Rupiah, Dollar Amerika (USD), dan Dollar Singapura (SGD),” kata Alex di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (24/11).
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tiba di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Minggu (24/11). Rohidin tiba menggunakan mobil warna hitam pada pukul 14.32 WIB. Ia mengenakan pakaian serba hitam dan topi putih. Rohidin berjalan masuk ke dalam Gedung KPK tanpa tangan diborgol dan rompi tahanan KPK. Alex mengatakan, OTT sejumlah pejabat di Bengkulu terkait pengutan untuk Pilkada 2024. KPK juga telah menyita sejumlah uang tunai dalam OTT tersebut. “(OTT Bengkuku terkait) pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya. Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” kata dia.
10. Tim Kuasa Hukum Gubernur Bengkulu keberatan KPK membawa kliennya ke KPK saat masa tenang Pilkada 2024. “Kita ingin ingatkan bahwa hari ini ada proses demokrasi di Provinsi Bengkulu. Kita masuk ke masa tenang 3 hari lagi biarkan stabilitas itu rakyat menentukan pilihannya. Jangan diupayakan kriminalisasi kemudian tebar masyarakat menjadi ketakutan seperti ini,” kata Tim Kuasa Hukum Rohidin Mersyah Sudi S Simarmata di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Minggu (24/11).
Sudi mempertanyakan sikap KPK yang menangkap kandidat Pilkada di Bengkulu. Ia mengatakan, mestinya proses hukum yang menjerat kandidat Pilkada ditunda. “Saya ingin ingatkan Kejagung juga sudah memberikan peringatan. Apa pun event apa pun, persoalan hukum yang terjadi, tunda dulu. Biarkan rakyat menentukan pilihannya sampai 27 November,” ujarnya.
11. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Wakil Ketua Johanis Tanak ikut menyetujui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dkk. Ditegaskan, Johanis Tanak ikut dalam ekspose perkara Rohidin Mersyah. “Perkara ini sudah dilakukan ekspose setelah para terduga pelaku datang ke KPK, dan dalam dalam ekspose tersebut dihadiri oleh tiga pimpinan. Saya, Pak Nawawi (Ketua KPK Nawawi Pomolango) dan Pak Tanak,” kata Alex dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (24/11) malam. “Dan berdasarkan kecukupan alat bukti kami sepakat untuk menaikan perkara ini ke tahap penyidikan, jadi Pak Tanak juga setuju. Artinya beliau juga tidak keberatan dengan adanya kegiatan penangkapan seperti ini,” sambungnya. Seperti diberitakan, dalam fit and propertest Capim KPK di DPR, Johanis Tanak mengatakan akan menghapus OTT jika dirinya terpilih jadi Pimpinan KPK.
12. Kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir melaporkan dua saksi ahli yang dihadirkan JPU Kejagung ke Polda Metro Jaya pada Jumat (22/11). Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor: LP/B/7132/XI/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA terkait dugaan sumpah palsu dan keterangan palsu yang dilakukan dua saksi ahli dalam sidang praperadilan Tom Lembong. “Kami sudah laporkan ahli-nya ke Polda Metro Jaya,” kata Ari kepada Kompas.com, Minggu (24/11).
Dua saksi ahli yang dilaporkan adalah Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dan Taufik Rachman, S.H., LLM., Ph.D, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Laporan tersebut mengungkapkan, “pendapat ahli dari para terlapor diduga plagiatisme dari pihak lain dan bukan merupakan pendapat yang seharusnya dituangkan oleh para terlapor sesuai dengan bidang keahliannya.”
Akibat kejadian ini, korban merasa dirugikan, sehingga pelapor datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Dalam sidang praperadilan Tom Lembong pada Jumat lalu, terjadi perdebatan mengenai dua keterangan tertulis dari ahli JPU Kejagung yang dinilai memiliki kesamaan oleh tim kuasa hukum Tom Lembong.
Kejagung memberikan tanggapan terkait laporan polisi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, terhadap saksi ahli yang dihadirkan JPU Kejagung. Dua saksi ahli tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Jumat (22/11/2024) dengan tuduhan pemberian sumpah palsu.
Laporan ini muncul setelah tim kuasa hukum menyatakan keberatan atas keterangan tertulis yang disampaikan oleh saksi ahli, yang dinilai mengandung unsur plagiarisme. “Sekiranya pun keterangan saksi yang satu dengan yang lain sama, apa masalahnya?” tanyanya Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menanggapi laporan tersebut, Minggu (24/11). “Prinsip umum persidangan itu terbuka dan bebas,” tambah Harli.
13. Mantan Wapres Jusuf Kalla atau JK menyebut Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri adalah politikus yang sangat objektif dan demokratis. Hal itu dikatakannya berkaca pada pengalamannya saat Pilpres 2004 dan 2014. JK mengatakan, pada Pilpres 2004, Megawati sebagai Presiden mempersilakannya yang saat itu menjabat Menko Kesra mengundurkan diri untuk ikut berkontestasi sebagai cawapres. Padahal, Megawati saat itu juga maju sebagai capres inkumben berpasangan dengan Hasyim Muzadi.
“Beliau bilang, silahkan. Tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika, bahwa saya minta izin dengan baik-baik,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11). “Jadi, walaupun saya lawan tetap punya hubungan. Itu saya hargai betul sebagai sangat demokratis beliau. Kita bukan memuji tetapi kenyataannya. Kita hargai itu,” ujarnya melanjutkan.
Tak berhenti sampai di situ, JK menyebut bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai Presiden untuk mengerahkan aparat guna memenangkan Pilpres 2004. “Tidak memakai aparat, sama sekali tidak pakai aparat. Walaupun beliau bisa memakai aparat karena dia inkumben tetapi dia tidak pakai aparat. Jadi, kita hormati beliau walaupun kalah tapi kalah dengan kesatria,” katanya.
JK juga menceritakan saat Mahfud MD batal terpilih menjadi cawapres pendamping Jokowi pada Pilpres 2019 silam. Menurut JK, Jokowi yang saat itu masih menjadi presiden mendatanginya di kantor Wapres untuk berdikusi mengenai siapa sosok cawapres yang pas mendampinginya maju kembali pada Pilpres 2019. Setelah berbincang selama hampir dua jam, JK menyebut nama Mahfud MD sebagai calon yang cocok dengan kriteria yang dicari Jokowi untuk mendampinginya maju kedua kalinya pada pilpres.
“(Jokowi bertanya) Jadi siapa ini. Saya bilang begini, jangan kita bicara orang, kita bicara kriteria dulu, bapak mau apa? (Dijawab Jokowi) Pertama tentu sebaiknya yang pintar. Saya kan perlu dukungan dari orang yang pnitar. Kedua sebaiknya orang NU (Nahdlatul Ulama). (Saya tanya) Apa lagi, (dijawab) baik pengalamannya dan tidak ada celah,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11). “Saya bilang, kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat, pintar, dia orang NU. Kemudian, kariernya baik dan tidak ada celah,” ujarnya melanjutkan.
14. Wakil Ketua Komisi II DARI Fraksi PDIP Aria Bima menolak wacana KPU jadi lembaga ad hoc yang hanya terselenggara selama dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu. Aria Bima menilai tugas yang diemban KPU terlampau banyak untuk dijadikan lembag ad hoc. Ia mengatakan, KPU seharusnya jangan hanya dipandang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.
“Saya berpikir kok tugas KPU ini demikian banyak ya. Rakyatnya dimatangkan, pelaksananya dimatangkan … sehingga pada saat mereka jadi atau saat kontestasi, itu juga mewujudkan bagaimana pemilu ini akan semakin berkualitas,” kata Aria di Rumah Tim Pemenangan Pram-Doel, Jakarta, Minggu (24/11). “Saya kok melihat bobot dari banyak tugas yang ada buat KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU Kota Kabupaten, kurang tepat kalau KPU ini di badan adhoc-kan,” sambungnya.
15. Politisi PDIP Aria Bima menantang Pemerintah untuk menerbitkan Perppu soal aturan perampasan aset jika dinilai mendesak. Tantangan itu disampaikannya merespons pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mengaku akan melobi para ketua umum partai politik untuk memuluskan pembahasan RUU Perampasan Aset. “Kenapa (akan melobi) ketua umum parpol kalau memang dilihat urgent, turunkan Perppu aja lah,” kata Aria di Rumah Tim Pemenangan Pram-Doel, Jakarta, Minggu (24/19).
Wakil Ketua Komisi II DPR ini memastikan pihaknya akan membahas RUU Perampasan Aset yang telah masuk kedalam Prolegnas jangka menengah ini. Namun, Ia mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Aria juga menyinggung kesiapan aparat penegak hukum melaksanakan Undang-undang Perampasan Aset jika disahkan. “Aparat hukumnya siap enggak? Jadi melihatnya lebih holistik. Tapi kalau pemerintah keburu segera akan mengeluarkan, turunkan Perppu,” tuturnya. “Jangan jadi polemik kayak gini. Pak Jokowi bisa turunkan Perppu kok dulu. Pak Prabowo bisa. Kita hanya, kita tidak bisa tidak kalau Perppu harus setuju dan tidak setuju,” sambungnya. (Harjono PS)
