Cagub Jatim, Tri Rismaharini (net)-
Isu menarik pagi ini, Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus menyampaikan protes ke KPU karena Cagub-Cawagub Jatim, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta tak memperoleh satupun suara di 3.637 TPS. Deddy menilai hal tersebut aneh dan ia menyebut ini anomali. Isu menarik lainnya, tujuh Menko di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan anggaran dalam APBN 2025 sebesar Rp 5,18 triliun. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menantang para pemimpin yang dicurigai menjadi penggerak partai coklat (parcok untuk mengikuti uji atau tes kebohongan. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus menyampaikan protes ke KPU karena Cagub-Cawagub Jatim, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta tak memperoleh satupun suara di 3.637 TPS. Deddy menilai hal tersebut aneh. Deddy mengklaim mendapatkan informasi tersebut dari data yang diunggah KPU pada situs Sirekap. “Jumlah pemilih 03 di TPS 03 itu, Ibu Risma itu kurang dari 30 suara, bahkan nol suara di 3.637 TPS. Keren banget, nol suara di 3.637 TPS,” kata Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan KPU di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).
Deddy berpendapat, hal tersebut mustahil terjadi, terutama di daerah Madura yakni Sumenep, Pamekasan, dan Sampang. Ia menyinggung Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperoleh suara tertinggi di Madura pada Pileg 2024. “Saat pileg Pak Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih. Ibu Risma mantan Wali Kota Surabaya yang disayangi rakyatnya terpilih dua kali. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat nol suara di 3.637 TPS, di bawah 30 (suara). Pengurus partainya saja sudah berapa. Kan ini anomali,” kata Deddy Sitorus.
Deddy menilai ada anomali soal sembilan desa di Sampang dengan tingkat penggunaan hak suara mencapai 100 persen. Ia menyebut, hal tersebut mustahil karena mayoritas masyarakat Madura memiliki kebudayaan untuk merantau ke luar pulau. “Semua orang tahu namanya Madura itu mungkin 30 persen lebih penduduknya itu ada di luar daerah cuma rumah dan keluarganya yang ada di kampung,” kata dia.
2. Tujuh Menko di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan anggaran dalam APBN 2025 sebesar Rp 5,18 triliun. Permintaan tambahan anggaran kemenko itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Banggar DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (2/12) lalu. Tujuh Menko yang minta tambahan anggaran adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY, Menko PMK Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Polkam Budi Gunawan, dan Menko Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Kemenko yang meminta tambahan anggaran terbanyak adalah Kemenko Polkam sebesar Rp 3 triliun, sementara yang minta tambahan anggaran terkecil Kemenko Perekonomian sebanyak Rp 64,2 miliar. Kemenko Pangan minta tambahan anggaran Rp 505 miliar, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 653,7 miliar, Kemenko PMK sebesar Rp 360,3 miliar, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebanyak Rp 325 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 273 miliar.
3. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menantang para pemimpin yang dicurigai menjadi penggerak partai coklat (parcok) — sebutan terkait dugaan pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024, red — untuk mengikuti uji atau tes kebohongan. Hasto mengklaim partainya terus mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya dugaan pengerahan aparat meskipun pengerahan itu dirancang agar tidak meninggalkan bukti.
“Para pemimpin negeri ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, faktor-faktor di lapangan menjadi penggerak dari parcok, sebaiknya juga bersedia menerima tantangan dari para psikolog untuk bersedia mengikuti tes kebohongan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jaksel, Rabu (4/12).
Hasto menyebutkan, tes ini penting bagi pemimpin karena berkaitan dengan masa depan bangsa negara. Menurut dia, pembiaran terhadap tindakan pemimpin penggerak “Parcok” sama saja menyia-nyiakan rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk memilih. Gerakan Pemberdayaan Indonesia Artikel Kompas.id “Yang kami yakini adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan dan tidak mau mengakui tindakan tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan para psikolog adalah uji kebohongan,” ujar Hasto.
Ketua DPP PDI-P bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan, partainya telah mengantongi bukti dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di beberapa daerah. PDI-P berencana mendaftarkan temuan-temuan tersebut ke MK setelah penetapan hasil Pilkada Serentak 2024. “Kami di PDI Perjuangan mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, yang ada di Sulut, Papua Pegunungan, dan Sumut dan daerah lainnya,” ungkap Ronny.
Ia menyebutkan, dugaan ini sudah dilengkapi dengan bukti dan saksi yang akan dihadirkan dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kelak. “Tentunya hal-hal ini kami dari tim hukum kami persiapkan saksi, bukti, dan kami sudah susun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di MK,” kata Ronny.
4. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengkritik MKD DPR yang menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota Fraksi PDIP di DPR Yulius Setiarto terkait konten parcok di medsos. Menurut Hasto, MKD semestinya memberikan perlindungan kepada setiap anggota DPR, tanpa memandang dari fraksi partai politik mana pun. “Sehingga anggota DPR jangan sampai diberikan sanksi teguran oleh MKD. Seharusnya MKD memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR, apapun fraksinya untuk menyuarakan kebenaran,” katanya dalam konperensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12).
Hasto menilai, langkah MKD DPR yang mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada Yulius, sarat hegemoni kekuasaan. “Kami memberikan dorongan kepada Saudara Yulius untuk tidak pernah berhenti bersuara, karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan yang dilindungi hak impunitas. Sehingga apa yang terjadi di MKD menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja,” ujarnya.
Seperti diberitakan, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Yulius Setiarto dinyatakan melanggar kode etik buntut kontennya di media sosial soal “partai coklat” atau parcok. MKD juga menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Yulius. “MKD memutuskan, teradu yang terhormat Yulius Setiarto nomor anggota A234 Fraksi PDI-P terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi tertulis teguran tertulis,” kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam dalam sidang MKD di gedung DPR, Selasa kemarin.
5. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, tak ada kemakmuran tanpa pemerintahan yang bersih. Ia menegaskan pemerintahan yang bersih dan adil akan membawa kemakmuran pada rakyat Indonesia. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, NTT, Rabu (4/12). “Pelajarannya adalah bahwa tidak ada negara yang kuat tanpa tentara. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera, tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini benar sekali, uang dari mana? Melalui pajak, melalui retribusi,” ujar Prabowo.
Prabowo menekankan, hal tersebht juga berlaku bagi pengusaha yang membayar pajak untuk negara. Dia kemudian mengungkit rakyat yang menjadi “Tuhan” dari para tentara. Prabowo pun meminta semua aparat dan jajaran pemerintahan bersikap baik kepada rakyat. “Dari pelajaran itu, tentara, polisi, pemerintah harus kuat dan baik. Kita diajarkan oleh senior-senior kita di tentara, yang tidak disiplin sangat berbahaya. Siapa Tuhan-nya tentara? Rakyat,” kata Prabowo. “Mereka (rakyat) yang membayar tentara, sepatunya, kaos kakinya, bajunya, semua dari rakyat. Dan mereka tidak mungkin bahagia dan sejahtera kalau mereka tidak bahagia dan berhasil,” kata Prabowo lagi.
6. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengingatkan rakyat kecil jangan main saham. Ia menyebut saham mirip judi bagi rakyat kecil. Dia mengatakan orang kecil yang mencoba bermain saham pasti kalah. Menurut dia, yang bisa memenangkan permainan saham hanya orang kelas atas. Mereka memiliki modal finansial yang kuat. “Saya kasih tahu ya. Main-main saham itu kalau orang kecil pasti kalah, itu untuk orang kecil sama dengan judi itu. Yang menang bandar besar yang kuat, ya kan,” kata Prabowo.
Ia sempat meledek beberapa menterinya yang diduga main saham. Dia menyebut nama Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sambil tertawa. Prabowo lantas bercerita pernah ditakut-takuti orang soal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan anjlok ketika dirinya mencanangkan program Makan Bergizi Gratis. Namun Prabowo tak gentar dengan hal itu. Ia menjawab dengan lugas, dirinya tak bermain saham. “Dan rakyat di desa-desa enggak punya saham. Benar? Kalau saham jatuh ya pemain-pemain bursa itu,” ucap Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung beberapa menteri di Kabinet Merah Putih pernah mengalahkannya di pilpres yang lalu. “Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi, dan menteri-menteri saya banyak yang ikut kalahkan saya. Bener ya? Ayo ngaku tuh,” canda Prabowo. Prabowo menyebut Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono yang dulu menjadi Timses Jokowi pada Pilpres 2019. Namun, ia menganggap itu sebagai hal yang biasa. Prabowo menyebut perbedaan merupakan hal yang lumrah dalam politik.
Prabowo menyatakan dirinya siap bekerja sama dengan seluruh pihak demi membangun bangsa. “Saya dibilang Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih, saya pakai anak Indonesia,” ujarnya. Ia lalu menyinggung posisi Menko Polkam Budi Gunawan (BG) yang bukan merupakan kader partai. “Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu, di dalam hatinya semua cinta merah putih dan tanah air,” ucapnya.
7. Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak menganggap perdamaian sebagai hal yang biasa saja. Sebab, di sejumlah negara sekarang ini tengah terlibat perang dan konflik yang membuat warga kehilangan rumah bahkan nyawa. “Saudara-saudara jangan kita anggap damai itu adalah biasa, jangan kita anggap kita tidak menghadapi ancaman,” kata Prabowo dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, NTT, Rabu (4/12).
Presiden mengatakan, konflik yang dihadapi negara lain, juga berpotensi berdampak bagi Indonesia. Meskipun dampak dari konflik itu bukan dalam bentuk perang, tetapi bisa dalam bentuk gangguan politik maupun ekonomi. Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian menggambarkan bagaimana anak-anak di Gaza, Palestinya yang tewas karena serangan tentara Israel. Jumlah anak berusia di bawah satu tahun yang menjadi korban serangan itu mencapai 5.000 orang. “Lihat apa yang terjadi di Gaza, lihat anak-anak tidak berdosa. Belum anak di atas 1 tahun, belum orang tua, belum ibu-ibu,” ucap dia.
Presiden Prabowo Subianto mengaku terkesan terhadap masa keemasan Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah (Utsmaniyah) pada abad ke-16 Masehi di Konstantinopel, kini dikenal sebagai Istanbul, Turkiye. Ia menyoroti nilai-nilai penting yang dapat dipetik dari kekaisaran tersebut, yang dikenal sebagai imperium multietnis yang toleran terhadap semua agama dan suku. “Dari situ ada sesuatu yang menarik bagi saya. Ottoman memiliki akademi gubernur, dan inti pelajaran yang saya ambil adalah satu paragraf yang bagi saya sangat menarik, diajarkan kepada semua calon gubernur,” kata Prabowo di Kupang, NTT dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (4/12).
8. Ketua DPR Puan Maharani melantik Tim Pengawas Intelijen DPR. Tim ini merupakan representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen negara agar tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi kerjanya. Tim ini berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad. “Nanti tugasnya bisa melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga, sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi, bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Pembentukan Tim Pengawas Intelijen ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam Pasal 43 ayat (2) UU itu disebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR. Total anggotanya sebanyak 13 orang, 5 diantaranya sebagai pimpinan. Yakni, Utut Adianto, Dave Lasono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.
9. Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah enggan merespons soal banyaknya desakan kepada presiden agar dirinya dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Desakan tersebut muncul setelah video Gus Miftah mengolok-olok seorang penjual es teh bernama Sunhaji viral di media sosial.
“Enggak usah tanya itu, enggak usah tanya itu. Bukan wewenang saya, udah udah itu bukan wewenang saya,” kata Gus Miftah ditemui di Ponpes Ora Aji, Kalasan, Sleman, DIY, Rabu (4/11). Gus Miftah cuma bilang dirinya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab), Mayor Teddy Indra Wijaya dan mengakui kesalahannya. “Bahwa saya memang salah, gitu saja. Dan saya harus mengakui salah dan saya minta maaf,” tuturnya.
10. Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Budi Djiwandono merespons desakan sejumlah pihak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Budi menyayangkan pernyataan Miftah yang menghina penjual es teh. Dia mengatakan, hal itu bisa menjadi evaluasi.
“Kita menyayangkan kalau ada apa namanya mungkin statement-statement yang tidak baik, tentu itu patut menjadi evaluasi apalagi namanya pemimpin,” kata Budi kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12). Meski demikian, Budi belum mengambil sikap soal desakan mencopot Miftah, ia menyerahkan hal itu kepada Prabowo Subianto. “Apa pun itu, kita serahkan keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat,” ujarnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra meyakini Presiden Prabowo Subianto akan bertindak bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman. Miftah menuai kontroversi lantaran menghina penjual es teh dalam suatu acara. Sejumlah warganet meminta agar Miftah dicopot dari posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden.
“Presiden lah yang akan menilai dan saya yakin presiden sangat bijak, presiden mendengar suara rakyat dan akan ada tindakan kalau misal presiden menganggap perlu diganti ya akan diganti,” kata Tandra digedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12). Menurut Tandra, urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan presiden. Amnesti dan Ketimpangan Kebijakan Pajak Artikel Kompas.id “Kalau itu kewenangan ada di tangan presiden,” ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq menegaskan pentingnya pendakwah memiliki kapasitas dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Pernyataan ini merespons kontroversi ucapan dai Miftah Maulana Habiburrahman, yang menuai kecaman publik karena dianggap tidak mencerminkan sikap seorang pendakwah. Pendakwah, menurut Maman, dianjurkan untuk memiliki tema-tema pokok keagamaan dalam setiap sumber ceramah. Ia menekankan tidak boleh ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah. “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12).
11. Pimpinan Ponpes Ora Aji, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah mengunjungi tempat tinggal Sunhaji, penjual es teh yang sempat dolok-oloknya saat acara pengajian di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, Rabu (4/12) pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Rumah tinggal Sunhaji terletak di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Gus Miftah datang ke rumah tersebut untuk meminta maaf atas ucapannya yang dianggap kurang berkenan. “Tadi pagi sudah ke sini dan sempat bertatap muka. Intinya maaf memaafkan, antara saya dan abah sudah tidak ada masalah,” kata Sunhaji, kemarin.
Siang harinya, Sunhaji bersama rombongan gantian berkunjung ke tempat tinggal Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji di Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Si penjual es the itu didampingi lurah dan kepala dukuh tempatnya tinggal. Gus Miftah menyambut kedatangan Sunhaji dan rombongan dengan hati gembira. Keduanya (Miftah dan Sunhaji, red) langsung berpelukan saat bertemu. “Mau diparani, sekarang gantian moro (tadi saya berkunjung sekarang gantian dia berkunjung),” ujar Miftah saat menyambut kedatangan Sunhaji.
Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah mengaku ditegur Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya terkait olok-olok terhadap pedagang es teh saat acara pengajian di Magelang, Jateng. Pimpinan Ponpes Ora Aji itu menuturkan, Mayor Teddy meminta dirinya untuk lebih berhati-hati saat berbicara di hadapan masyarakat. “Saya ditegur oleh Bapak Seskab yang hari ini berada di Kupang. Saya diminta lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat,” ujar Gus Miftah dalam video yang diunggah YouTube KH Infotainment, Rabu (4/12).
Dalam video tersebut, Miftah menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh tersebut. Ia akan introspeksi diri setelah perkataannya yang menghina pedagang es teh viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet.
12. Mantan Presiden Jokowi tidak menjawab dengan tegas dan hanya melemparkan senyum kepada awak media saat ditanya soal status keanggotaannya di PDIP. Jokowi hanya mengaku masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. “Ya masih,” kata Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12) kemarin. Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga tidak menjawab dengan tegas terkait status keanggotaan Jokowi di PDIP. Putri Megawati Soekarnoputri itu hanya tersenyum kepada awak media. “Apa ya?” kata Puan di gedung DPR.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, mantan Presiden Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution bukan lagi bagian dari keluarga PDIP. Alasannya, Jokowi sudah tidak sejalan dengan idealisme partai sejak mencalonkan putranya lewat MK pada pilpres yang lalu. “Saya tegaskan kembali bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” tegasnya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jaksel, Rabu (4/12).
Hasto menyinggung ambisi Jokowi yang tak pernah berhenti untuk berkuasa, karenanya PDIP meminta maaf atas sikap Jokowi tersebut. “Dan pada rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya,” kata Hasto seraya menegaskan, seorang kader yang sudah keluar dari garis partai dan ideologi Bung Karno, bahkan melupakan cita-cita partai, secara otomatis bukan menjadi bagian keluarga PDIP.
13. DPP PDIP segera mengumumkan pemecatan terhadap 27 kadernya sebagai buntut sejumlah pelanggaran yang mereka lakukan pada Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024. “Nantinya partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan,” tegas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Rabu (4/12).
Hasto mengatakan pihaknya akan mengumumkan pemecatan 27 kadernya pada 17 Desember 2024. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah pihaknya melakukan mekanisme internal. Hasto belum mau mengungkap daftar nama-nama kader yang akan diberikan sanksi tersebut. Namun ia mengatakan, mereka yang lakukan berbagai bentuk pelanggaran berat seperti mendukung pasangan calon lain di pemilu, bermain dua kaki, hingga tak menjalankan instruksi partai, itulah yang akan dipecat. “Yang mendukung calon lain, yang berkaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
Hasto mengatakan pihaknya akan mengumumkan pemecatan 27 kadernya pada 17 Desember 2024. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah pihaknya melakukan mekanisme internal. Hasto belum mau mengungkap daftar nama-nama kader yang akan diberikan sanksi tersebut. Namun ia mengatakan, mereka yang lakukan berbagai bentuk pelanggaran berat seperti mendukung pasangan calon lain di pemilu, bermain dua kaki, hingga tak menjalankan instruksi partai, itulah yang akan dipecat. “Yang mendukung calon lain, yang berkaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
DPP PDIP segera mengumumkan pemecatan terhadap 27 kadernya buntut sejumlah pelanggaran yang mereka lakukan pada Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024. “Nantinya partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan,” tegas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Rabu (4/12).
14. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenuddin, yang jadi terduga penembakan berujung maut terhadap siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (17) belum berstatus tersangka. Di sisi lain, sidang etik terhadap Aipda Robig selaku terperiksa batal digelar Propam Polda Jateng pada Rabu (4/12) ini. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan Propam masih mengumpulkan lagi bukti sebelum menggelar sidang etik tersebut. Artanto mengaku belum bisa memastikan kapan sidang etik lanjutan itu akan dilakukan. “Sidang etik digelar secepatnya,” kata Artanto di Mapolda Jateng, Semarang, Rabu (4/11).
15. KPU Jakarta Barat mengesahkan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024 di delapan kecamatan se-Jakbar di di Hotel Aston Kartika, Grogol, Jakarta Barat, Rabu (4/12). Pemenangnya, paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno dengan perolehan suara terbesar. Ridwan Kamil-Suswono mendapat 386.880 suara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 109.457 suara, sementara Pramono-Rano Karno 500.738 suara. Penetapan rekapitulasi suara wilayah Jakarta Barat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Jakbar Endang Istianti. “Dengan mengucap alhamdulillahhirabbilalamin dengan ini saya nyatakan ditutup,” ujar Endang.
Sementara itu hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta wilayah Jakarta Selatan menempatkan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebagai peraih suara terbanyak. KPU Jaksel telah tetapkan hal itu pada Rabu (4/12) malam. “Untuk saat ini prosesi rekapitulasi di tingkat kota Jakarta Selatan telah selesai dan secara resmi saya nyatakan ditutup,” kata Ketua KPU Jakarta Selatan, Muhammad Taqiyuddin, di Hoten Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).
Taqiyuddin menyebut proses rekapitulasi berjalan lancar dan hasil yang disajikan cocok dengan data yang dimiliki tim setiap paslon. Hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta di wilayah Jakbar dan Jaksel ini menyusul hasil rekapitulasi suara di wilayah Jakut dan Jaktim yang menempatkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang. (Harjono PS)
