Pramnono Anung dan Rano Karno (net)
Isu menarik pagi ini, KPU DKI Jakarta putuskan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano sebagai pemenang Pilgub Jakarta 2024 dalam satu putaran dengan perolehan suara 50,07 persen. Tim saksi RIDO walk out dari ruang sidang dan bersama tim saksi Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak meneken berita acara rekapitulasi hasil Pilkada DKI Jakarta 2024. Tim RIDO akan gugat ke MK. Cak Lontong siap hadapi gugatan Pilkada Jakarta di MK. Bendahara Tim Pemenangan Pram-Rano Karno, Charles Honoris berharap paslon 01 (Ridwan Kamil-Suswono) dan 02 (Dharma Pongrekun-Kun Wardana) Pilgub Jakarta bisa berjiwa besar menerima hasil keputusan KPU Jakarta. Berikut isu selengkapnya.
1. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno secara sah memperoleh 50,07 persen suara dan ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran. Hal itu merupakan keputusan KPU DKI Jakarta usai melakukan penghitungan suara hasil Pilkada Jakarta di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12) siang.
“Berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta saya nyatakan sah,” ujar Ketua KPUD Wahyu Dinata saat menetapkan hasil Pilkada Jakarta2024 yang dihadiri saksi perwakilan dari ketiga paslon dan Bawaslu.
Berikut hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi yang sudah ditetapkan KPU Jakarta. Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 1.718.160 suara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 459.230 suara, sedangkan Pramono Anung-Rano Karno 2.183.239 suara. KPUD DKI Jakarta langsung mengumumkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno alias si Doel Anak Betawi sebagai pemenang Pilgub Jakarta 2024.
Kendati demikian, Wahyu menegaskan, rapat hari ini bukan untuk menetapkan siapa gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru. Pasalnya, masih ada proses yang perlu dilalui jika ada pasangan calon yang memutuskan untuk menggugat hasil Pilkada Jakarta ke MK. ‘’Hari ini kita agenda tunggal, pertama penetapan hasil untuk Pilgub Provinsi DKI Jakarta. Nah, bukan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, karena penetapan calon gubernur nanti menunggu proses yang ada seperti misalnya apakah ada gugatan atau tidak di Mahkamah,” jelas Wahyu lagi.
2. Tiga pasangan Cagub-Cawagub Jakarta diberi waktu tiga hari untuk melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu yang telah ditetapkan KPU DKI Jakarta. Anggota KPU DKI Jakarta Bidang Teknis, Dody Wijaya mengatakan ketentuan itu mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Kami diminta memberikan hak paslon yaitu sesuai dengan ketentuan di UU 10/2016 bahwa paslon dapat mengajukan sengketa ke MK, paling lama tiga hari kerja,” kata Dody dalam jumpa pers usai rapat pleno penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024, Minggu (8/12).
Menurut Dody, bila selama tiga hari kerja tersebut tak ada gugatan perselisihan yang diajukan masing-masing paslon ke MK, KPU harus segera menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. “Maka apabila tidak ada pengajuan sengketa perselisihan di MK, paling lama tiga hari setelah itu kami wajib mengumumkan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua,” katanya.
Namun begitu, tegas Dody, KPU tetap menghormati hak konstitusional yang dimiliki masing-masing pasangan calon untuk menggugat hasil penetapan yang dilakukan pihaknya. Dody menyebut pihaknya juga bersiap untuk menghadapi jika ada gugatan.
3. Saksi dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono memutuskan keluar dari ruangan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 yang digelar Minggu (8/12). Rapat digelar sekitar pukul 14.00 WIB, diawali dengan paparan perolehan suara di tingkat kota dan kabupaten.
Perolehan suara itu dibacakan satu per satu oleh komisioner KPU Jakarta. Kemudian, setelah semua perolehan suara di kabupaten/kota dibacakan, KPU DKI Jakarta mengumumkan hasil akhir perolehan suara Pilgub Jakarta. Namun sebelum hal itu dilakukan, Ketua KPU Jakarta memberikan kesempatan kepada masing-masing saksi dari tiga pasangan calon untuk memastikan kecocokan hitungan resmi KPU dengan hitungan para saksi masing-masing paslon.
Ketiga saksi paslon termasuk Bawaslu menyatakan cocok. Namun saat KPU DKI Jakarta hendak mengesahkan, saksi paslon nomor urut 2 menyampaikan catatan keberatan. Isi keberatan soal insiden di TPS Pinang Ranti, Jakarta Timur, yang disebut sebagai dugaan tindak pidana pemilu. Kasusnya adalah soal dugaan KPPS dan TPPS mencoblos paslon nomor urut 03 pada 18 surat suara. “Peristiwa itu patut diduga terjadi juga di TPS-TPS lainnya,” kata saksi paslon nomor urut 1.
4. Tim hukum pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido) berencana mengajukan gugatan ke MK terkait dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024. Mereka saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti yang akan disertakan dalam gugatan. “Kami sedang mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta serta jajarannya,” ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, Minggu (8/12). “Kami mendapati bahwa temuan di Pinang Ranti, yang seharusnya direkomendasikan untuk PSU, tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Bawaslu,” kata Muslim. “Terkait masyarakat yang tidak mendapatkan pemberitahuan C6 dan praktik politik uang,” tambahnya.
Pihaknya juga menyatakan kekecewaan karena hingga saat ini belum ada rekomendasi PSU dari Bawaslu meskipun terdapat pelanggaran signifikan, seperti keterlibatan pihak yang tidak berhak mencoblos lebih dari sekali. “Dengan adanya temuan tersebut, kami merasa perlu untuk segera membawa kasus ini ke MK agar proses Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Muslim.
5. Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum Indonesia DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman akan menggugat hasil Pilkada Jakarta ke MK didasari hak dari demokrasi. “Ini persoalan hak-hak demokrasi masyarakat yang tidak diselesaikan, yang tidak bisa tersalurkan. Nah itu yang kita coba akumulatif,” kata Munathsir dalam jumpa pers, Sabtu (7/12). Menurutnya, temuan dugaan pelanggaran yang ada pada pihaknya akan menjadi salah satu bukti dalam berkas gugatan ke MK.
Wakil Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia DPP Partai Gerindra, Herdiansyah menimpali, gugatan ini bukan atas maksud kemauan partainya untuk putaran kedua di Pilkada Jakarta. “Kita di sini menemukan data, ada hak-hak konstitusi warga negara yang tidak tersalurkan,” ujar Herdiansyah. “Sebagai orang hukum, kita akan memperjuangkan itu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tidak ada untuk yang lain-lain gitu loh,” sambungnya.
6. Anggota tim pemenangan RIDO, Ali Lubis memastikan, tim pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono akan mengajukan gugatan terhadap rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta ke MK, apapun hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU DKI Jakarta. “Apapun hasil dari rekapitulasi sore ini terkait penghitungan tingkat provinsi kami tegas akan mendaftarkan gugatan PHPU terkait hasil ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ali Lubis di DPD Golkar Cikini, Sabtu (7/11).
Ali menjelaskan, sudah mempersiapkan materi yang akan diajukan ketika melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. “Temuan yang terjadi di Pinang Ranti yang sejauh ini sudah diproses, yang kedua penyebaran C6 yang tidak merata dan yang ketiga kami juga menemukan beberapa dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM),” katanya.
7. Koordinator Tim Pemenangan RIDO, Ramdan Alamsyah menganggap Pilgub Jakarta 2024 bukan dimenangkan oleh paslon Pramono Anung dan Rano Karno, melainkan oleh golongan putih alias golput. “(Paslon) 01 menang? Tidak! 03 menang? Tidak! 02 menang? Tidak! Pesertanya kalah semua, yang menang golput. Fakta, bukan kata saya,” kata Ramdan Alamsyah dalam Konferensi Pers di DPD Golkar Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).
Ramdan menyoroti angka golput yang tinggi di Pilkada Jakarta 2024, yakni mencapai 3.489.614 orang atau setara dengan 42,48 persen. Menurutnya, salah KPU ikut andil dari hasil tersebut. Ia menuding ada ‘pembiaran’ 802.147 warga Jakarta tak memilih. Ramdan menyoroti absennya formulir C pemberitahuan-KWK sebagai undangan pencoblosan diklaim tak terdistribusikan ke warga Jakarta.
“Kalau data ini dianggap lucu-lucu, pasangan (Pramono Anung-Rano Karno) sekalipun angka perolehan suara menang di 2 juta, tetap saja golput yang menang di angka 3 juta,” tegasnya. “Digabungkan pun golput dengan (suara) 01 dan 02, ini suaranya pun mirip-mirip. Pertanyaannya, ada apa? Apakah mau disalahkan masyarakat? Hari ini KPU menyalahkan masyarakat, ‘Karena masyarakat sudah jengah’, masyarakat mana?” sambung Ramdan.
8. KPU DKI Jakarta memastikan hasil rekapitulasi suara pada Pilgub Jakarta 2024 tetap sah meski paslon nomor urut 1 dan 2 menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi. Mereka menolak teken berita acara hasil rekapitulasi suara dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi tingkat provinsi yang digelar KPU di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12) siang. Kubu paslon nomor urut 1 sempat walk out dari ruangan, sedangkan kubu paslon 2 yang berada di ruangan juga menolak tanda tangan. “Tetap sah dan tidak mempengaruhi legitimasi proses rekapitulasi,” kata komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya.
Kubu saksi paslon nomor urut 1 keluar dari ruangan karena menilai banyak kecurangan selama proses pemungutan suara 27 November, sehingga sampai proses penandatanganan berita acara rekapitulasi berakhir, mereka tak melakukan tanda tangan. Sementara, kubu paslon nomor urut 2 tak menandatangani berita acara rekapitulasi karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih. Atas dasar itu, mereka menilai hasil Pilgub Jakarta tidak representatif.
9. Menanggapi hal itu, komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menyebut proses sosialisasi proses pemungutan suara lewat formulir C sosialisasi telah terdistribusi hingga 98 persen. Soal rendahnya partisipasi dalam pilkada, pihaknya masih menunggu analisis lebih lanjut. Namun, dia membantah dugaan kecurangan yang disampaikan kubu paslon 1. Sebab, KPU tak menerima satu pun rekomendasi pemilihan suara ulang (PSU). “Kemudian PSU tidak ada rekomendasi. Jadi semuanya sudah terjawab baik di tingkat kecamatan kabupaten/kota maupun hari ini di provinsi sudah terjawab,” kata Dody.
Dikatakan, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun ada sejumlah syarat menggelar PSU, yakni rekomendasi panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam), Bawaslu kabupaten kota, Bawaslu provinsi, dan keputusan MK. Sementara hingga saat ini, tak ada rekomendasi dari mereka untuk melakukan PSU di Jakarta. “Pada h-1 rekapitulasi provinsi juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi dan sampai dengan tanggal 6 Desember kami tidak mendapatkan rekomendasi PSU,” katanya.
10. Pramono Anung tidak mempermasalahkan langkah tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) melaporkan KPU Provinsi Jakarta ke Bawaslu dan DKPP terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam Pilkada Jakarta 2024. “Indonesia negara demokrasi, kalau memang masih ada pandangan-pandangan yang berbeda, silakan buat laporan,” ujar Pramono di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (8/12). Pramono menghormati dan mengapresiasi langkah tersebut, yang menurut dia dapat memperjelas proses Pilkada Jakarta. “Saya tentunya memberikan penghormatan dan apresiasi apapun yang dilakukan untuk memperjelas dari proses pemilihan gubernur Jakarta ini,” tambahnya.
Mantan Seskab itu berharap Pilkada Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dengan menunjukkan proses yang transparan, terbuka, dan dilakukan dengan suasana yang kondusif dan riang gembira. “Bagi saya pribadi, pemilihan gubernur Jakarta ini tentunya diharapkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain karena dilakukan secara riang gembira, transparan, terbuka,” lanjut Pramono.
11. Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mengaku menerima banyak curhat warga yang berharap Pilkada Jakarta segera selesai. Hal itu disampaikannya saat jogging di kawasan car free day (CFD) Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (8/12). “Banyak sekali warga yang menyapa, memberikan antusiasme, dan mereka rata-rata mengharapkan Pilgub ini segera ada keputusan,” ujar Pramono. Ia menilai, proses rekapitulasi suara telah berjalan baik dan transparan. Ia menyebut hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga kota sejalan dengan hasil quick count.
“Kalau kita lihat dari hasil quick count, kemudian sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin, menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan,” tambahnya. Menurut Pramono, transparansi dan aksesibilitas dalam proses Pilkada harus dijaga untuk pemilihan di masa mendatang. “Momentum seperti ini perlu dijaga agar jalannya pemilihan gubernur di Jakarta betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapapun bisa mendapatkan akses dengan gampang dan baik,” ujarnya.
12. Bendahara Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Charles Honoris berharap paslon 01 (Ridwan Kamil-Suswono) dan 02 (Dharma Pongrekun-Kun Wardana) Pilgub Jakarta bisa berjiwa besar menerima hasil keputusan KPU Jakarta. Harapan tersebut disampaikan saat konferensi pers di Rumah Pemenangan Mas Pram-Bang Doel Media di Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).
“Kami kan sudah melewati proses penghitungan berjenjang, mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota,” tutur Charles Honoris. “Kami sudah terima hasilnya, apabila mereka ingin melakukan gugatan hukum mereka punya hak seperti itu tapi harap diingat ada keinginan rakyat Jakarta hari ini adalah ingin ada pemerintah yang bisa segera bekerja,” kata Charles.
Ia mengungkapkan masyarakat menginginkan Gubernur Baru bisa segera bekerja menyelesaikan permasalahan warga Jakarta. “Saya sudah berkeliling Kota Jakarta dan bertemu dengan masyarakat di Jakarta, semua menginginkan agar secepatnya ada pemimpin di Jakarta yang siap bekerja ya untuk segera bisa menyelesaikan permasalahan warga Jakarta,” kata Charles Honoris.
13. Ketua Tim Pemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong siap menghadapi gugatan dua pesaingnya di MK. Menurut pelawak kondang itu, tim hukum Pramono-Rano jauh-jauh hari telah melakukan persiapan menghadapi gugatan tersebut. “Tim pasangan 03, tim hukum dan semua tim jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan hal-hal terkait apapun apabila nanti terjadi gugatan di MK,” kata Cak Lontong dalam jumpa pers di posko pemenangan, Menteng, Jakarta, Minggu (8/12).
Ia mengaku tak takut kata data yang dimiliki pihaknya terkait hasil rekapitulasi hasil Pilgub Jakarta telah menjadi fakta sesuai hasil pemilu yang diumumkan KPU. “Insya Allah karena data yang kita sampaikan tadi adalah data fakta yang ada di Pilkada DKI Jakarta saat ini. Jadi kita sangat siap menghadapi apa pun nanti di MK, mungkin itu yang kita sampaikan,” katanya.
Ketua Harian Tim Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi mengingatkan, selisih suara mereka cukup jauh, sekitar 10 persen. Dengan selisih itu, Pras menilai rencana gugatan oleh kubu RIDO hanya mengada-ada. Dia berharap pesta demokrasi di Pilkada Jakarta tidak dirusak oleh kepentingan yang tidak masuk akal.
14. Jubir MK Fajar Laksono mengungkapkan, pihaknya telah menerima 115 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga Minggu (8/12). Dari total gugatan yang diterima, sebanyak 86 di antaranya menyangkut pemilihan calon bupati dan wakil bupati, 29 permohonan lainnya terkait pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota. Fajar menegaskan, hingga saat ini, tidak ada permohonan yang berkaitan dengan hasil pemilihan gubernur, meskipun terdapat beberapa daerah yang dianggap memiliki anomali, seperti Jawa Tengah dan Banten. “Sampai hari ini, 115 permohonan sudah diterima MK,” katanya di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/12).
15. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) paling banyak dilakukan oleh institusi Polri. Kekerasan yang dimaksud mencakup peristiwa extrajudicial killing (pembunuhan di luar keputusan pengadilan), penyiksaan, dan penyalahgunaan wewenang. “Dari berbagai catatan pemantauan yang selalu dilakukan oleh Kontras setiap tahunnya, angka peristiwa kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang tertinggi selalu dilakukan institusi kepolisian,” ungkap Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam tayangan YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (8/12).
Berdasarkan data Kontras, sejak 2020 hingga awal Desember 2024, telah terjadi 353 kasus kekerasan yang mengakibatkan 410 orang tewas di institusi Polri. Khusus untuk peristiwa extra judicial killing, antara Desember 2023 hingga November 2024 tercatat 45 kasus. “Terkait dengan peristiwa extrajudicial killing, dari Desember 2023 hingga November 2024, terdapat 45 peristiwa yang mengakibatkan 47 korban tewas,” jelas Andi. Dari 47 korban tersebut, 27 orang di antaranya berkaitan dengan tindakan kriminal, sedangkan 20 orang lainnya tidak terkait dengan tindakan kriminal.
16. YLBH) menyayangkan langkah Polri yang menaikan pangkat sejumlah anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Wakil Ketua YLBHI Bidang Advokasi Arif Maulana menilai, tindakan tersebut mencerminkan adanya impunitas di tubuh Polri. “Bahkan kemudian seperti yang terjadi hari ini, enam pejabat kepolisian yang terlibat dalam kasus Sambo itu justru naik pangkat. Ini menunjukkan bagaimana impunitas itu betul-betul terjaga di institusi kepolisian ini,” ujar Arif dalam konferensi pers daring yang disiarkan di YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (8/12).
Arif menekankan pentingnya reformasi di Polri dan perlunya membongkar praktik impunitas yang terjadi di Korps Bhayangkara. YLBHI juga mendesak Presiden dan DPR untuk memastikan kasus-kasus yang melibatkan anggota polisi sebagai pelaku tidak hanya dituntaskan, tetapi juga tidak terulangnya praktik impunitas.
17. YLBHI mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap sikap militeristik yang ditunjukkan oleh kepolisian saat ini. Menurut YLBHI, penggunaan kekerasan, terutama dengan senjata api, semakin mudah dilakukan aparat kepolisian. “Tapi yang kita lihat hari ini polisi sangat militeristik. Pendekatan kekerasan menggunakan senjata itu sangat mudah dilakukan,” kata Wakil Ketua YLBHI Bidang Advokasi Arif Maulana dalam konferensi pers daring di YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (8/12).
YLBHI mendesak Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait penggunaan senjata, termasuk senjata api. Arif menegaskan, evaluasi ini merupakan langkah kecil menuju reformasi di tubuh Korps Bhayangkara. Reformasi tersebut diharapkan dapat menjadikan Polri lebih demokratis, menghormati hak asasi manusia, serta menghindari pendekatan kekerasan seperti pada masa Orde Baru ketika masih berada di bawah ABRI.
18. Direktur LBH Semarang, Ahmad Syamsuddin Arief mengungkapkan, siswa SMKN 4 Semarang inisial G (17) dan dua rekannya tidak terafiliasi dalam geng yang kerap tawuran di Semarang, Jawa Tengah. Penegasan ini menjawab penyataan elit kepolisian yang sempat menyebut G dan dua rekannya terlibat tawuran dan melawan polisi sehingga ditembak oleh Aipda Robig (RZ). “Dan juga kesaksian dari teman-teman korban, mereka tidak terafiliasi terhadap salah satu geng yang kerap melakukan tawuran seperti itu,” ujar Arief dalam konferensi pers daring, Minggu (8/12). LBH Semarang juga menegaskan, tidak ada kejadian tawuran di tempat penembakan yang menewaskan G. Selain itu, pihak SMKN 4 Semarang pun menyatakan Gamma adalah seorang siswa berprestasi yang juga tergabung paskibraka.
19. Formappi mengkritik langkah DPR baru-baru ini yang membentuk Tim Pengawas Intelijen. Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai pembentukan tim ini tidak memiliki alasan yang kuat dan hanya sebagai pamer kekuasaan dari sejumlah anggota DPR. “Jadi saya merasa tidak ada alasan kuat untuk membentuk tim pengawasan intelijen DPR ini. Ini adalah gagah-gagahan beberapa orang saja,” ungkap Lucius dalam Konferensi Pers Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 yang dilakukan secara virtual pada Minggu (8/12).
Lucius mengkhawatirkan, pembentukan tim ini dapat disalahgunakan untuk mengakses informasi dari intelijen. Ia mengingatkan, mitra dari Badan Intelijen Negara (BIN) sudah ada di Komisi I DPR, sehingga tidak ada kebutuhan untuk membentuk tim baru. “DPR harus menjelaskan batas dari kewenangan Tim Pengawas Intelijen DPR RI. Saya kira bahayanya di sini, DPR harus menjelaskan betul sampai di mana batas kewenangan dari tim pengawas intelijen ini. Jangan sampai dengan kekuasaan yang diterima karena ada tim pengawas ini, mereka kemudian diberikan keleluasaan untuk mengakses informasi rahasia yang diberikan oleh tim intelijen kita,” jelasnya.
20. Seorang ibu muda bernama Nadya (22) bersama anaknya yang baru berusia satu tahun menjadi korban penyekapan dan tidak diberi makan selama dua bulan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.
Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadya dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh dua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu (7/12). Nadya menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut.
Dituturkasn, dirinya bersama suaminya dan anak pertama merantau dari Palembang ke Pulau Bangka tiga bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru satu bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. “Sekitar dua bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa keruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini,” ungkap Nadya, Sabtu (7/12). (Harjono PS)
