Jusuf Kalla dan Agung Laksono (net)
Isu menarik pagi ini, pertikaian dua mantan Ketum Partai Golkar, Agung Laksono dengan Jusuf Kalla terkait kepengurusan PMI menuai kritik keras. Mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Didiet Haryadi Priyohutomo mengatakan, tidak pantas dua tokoh nasional bertengkar soal jabatan Ketum PMI. Didiet minta Agung dan JK bersatu, tak elok mantan Ketua DPR dan mantan Wakil Presiden bertengkar soal jabatan.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya akan memerangi penyeludupan. Pelaku usaha harus mentaati aturan yang berlaku. Prabowo inginkan lumbung pangan dibangun dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Pembangunan lumbung pangan ini menjadi bagian dari rencana swasembada pangan. Berikut isu selengkapnya.
1. Pertikaian dua mantan Ketum Partai Golkar, Agung Laksono dengan Jusuf Kalla terkait kepengurusan PMI menuai kritik keras. Mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Didiet Haryadi Priyohutomo mengatakan, tidak pantas dua tokoh nasional bertengkar soal jabatan Ketum PMI. Amat memalukan bila keduanya cakar-cakaran dan gigit-gigitan memperebutkan jabatan di PMI. Kesannya seolah-olah hidup ini tidak pernah selesai, sehingga terus mengejar jabatan meskipun usianya sudah sepuh.
‘’Sepertinya hidup ini nggak pernah cukup, nggak pernah puas, kurang terus. Mbok jaga reputasi dan kehormatan. Sudah sepuh kok berantem. Lapor ke polisi sehingga polisinya bingung karena keduanya orang terpandang. Agung kurang apa? JK kurang apa? Keduanya sama-sama berkecukupan, anak sudah jadi orang semua, kok masih saja eker-ekeran, cakar-cakaran, dan gigit-gigitan. Ingat umur Om,’’ kata Didiet kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/12) siang.
Waketum FKPPI ini berharap, Agung Laksono dan Jusuf Kalla segera menyadari posisinya sebagai tokoh panutan. Ketua Umum Golkar itu figur terbaik, PDTLT-nya paling tinggi. Keduanya harus menjaga marwah itu. Keduanya harus bersatu, tak elok bertengkar soal jabatan. Didiet mengimbau Agung dan Jusuf Kalla segera duduk bersama, menyelesaikan masalah secara dewasa dan bijak. ‘’Nggak pantas, mantan Ketua DPR eker-ekeran dengan mantan Wapres gara-gara jabatan. Malu sama rakyat yang hidupnya makin susah. Tengoklah, banyak toko tutup, perusahaan gulung tikar, daya beli masyarakat terjun bebas, lha pemimpinnya kok malah bertengkar. Nggak eloklah itu,’’ pungkasnya.
2. Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendesak pemerintah untuk membentuk panitia seleksi (pansel) dalam penetapan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). “Saya menyarankan agar pemerintah membentuk pansel untuk memilih pengurus yang independen agar tidak jadi rebutan,” ujar Irma saat dihubungi, Selasa (10/12).
Irma menekankan, PMI sebagai organisasi nirlaba dan nonprofit, seharusnya tidak dikelola oleh individu yang terafiliasi dengan partai politik. Dia mengusulkan, PMI dikelola orang-orang yang independen dan dapat diaudit oleh publik. “Harusnya PMI dikelola oleh profesional yang independen dan karenanya harus ada audit publik. Bukan malah jadi rebutan oknum-oknum parpol,” tegasnya.
3. Menkum Supratman Andi Agtas mengaku belum menerima hasil musyawarah nasional (munas) terkait kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) baik dari kubu Jusuf Kalla maupun kubu Agung Laksono. “Sampai hari ini saya belum terima, ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI,” kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12). Supratman menuturkan, kementeriannya akan memverifikasi jika SK kepengurusan tersebut sudah masuk. “Tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada dari sisi AD/ART-nya, prosedur pelaksanaannya, kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan,” tuturnya.
4. Menko PMK Pratikno mendorong PMI tetap solid, meskipun tengah menghadapi polemik terkait hasil Munas yang menimbulkan dua kubu, yaitu Agung Laksono dan Jusuf Kalla. Pratikno berharap konflik ini tidak mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat. “Jadi kan pemerintah sangat terbantu dengan PMI ya. Pemerintah sangat ingin bekerja sama dengan PMI. Oleh karena itu, pemerintah sangat ingin PMI solid,” ujar Pratikno di Gedung Kemenko PMK, Selasa (10/12). Pratikno enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai legalitas hasil Munas PMI, karena hal tersebut merupakan ranah Kementerian Hukum. Yang jelas ia menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan dualisme kepemimpinan di PMI.
5. Mantan anggota Wantimpres Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 yang diselenggarakan pihaknya ke Kementerian Hukum. “Kami akan melaporkan kepada Kemenkum, kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan AD/ART pada forum tertinggi (Munas) PMI,” kata Agung Laksono, kemarin.
Menanggapi langkah Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang melaporkan pihak dirinya ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal, Agung menjawab dengan santai. “Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja, karena ini kan bukan perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi,” ujar dia.
6. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya akan memerangi penyeludupan. Pelaku usaha harus mentaati aturan yang berlaku. “Saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk menegakkan hukum. Apa yang diamankan oleh undang-undang dasar dan undang-undang akan saya jalankan. Semua pelaku ekonomi harus mematuhi semua ketentuan,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Prabowo menegaskan, penyelundupan hanya akan menyengsarakan puluhan ribu rakyat yang mencari nafkah di Indonesia. Ia mengulangi pernyataan ini hingga dua kali. “Kewajiban kepada negara harus dilaksanakan. Kita harus memerangi penyeludupan. Penyeludupan ini menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Saya ulangi, penyeludupan menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita,” ujarnya.
Prabowo menuturkan, perang terhadap penyelundupan harus dilakukan di dalam negeri maupun sumber daya yang dibawa ke luar negeri. Kekayaan Indonesia, tidak boleh dimanfaatkan pihak dari luar negeri tanpa aturan. “Selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya,” tandas Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12). Menurut Prabowo, penyerapan DIPA dan buku alokasi TKD merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2025. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak boros dalam mengelola anggaran.
“Kita harus jamin setiap rupiah sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat,” kata Prabowo saat menyerahkan DIPA 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa. Kepala Negara juga meminta semua pihak menghindari pengeluaran yang tidak produktif, pengeluaran yang bersifat seremoni seperti kajian dan seminar. “Kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Dan sekarang saatnya adalah mengatasi masalah secara langsung,” tutur Prabowo.
7. Presiden Prabowo Subianto perintahkan pemerintah daerah mulai menggunakan e-Katalog versi 6.0 tahun depan. E-katalog versi 6.0 merupakan pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu e-katalog versi 5.0, yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa secara online untuk mencegah praktik korupsi. “Seluruh transaksi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 ini mulai tanggal 1 Januari 2025,” tegas Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Menurut Prabowo, penggunaan e-katalog merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan melalui digitalisasi. Ragukan Kebenaran LHKPN Artikel Kompas.id Ia menjelaskan bahwa e-katalog dapat menurunkan biaya pengadaan sebesar 20-30 persen dan mengurangi biaya administrasi hingga 40-50 persen. “Diharapkan dengan penggunaan katalog ini, ketidakefisiensi ini dapat kita kurangi,” ucapnya.
Prabowo Subianto mengakui, Indonesia rawan gangguan teknologi, termasuk serangan siber. “Dengan penggunaan teknologi elektronik dan sebagainya, kita juga rawan terhadap gangguan melalui teknologi. Serangan-serangan cyber berjalan,” kata Prabowo. Oleh karena itu, pemerintahannya akan fokus ke bidang serta sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) sembari membina bidang lain.
Menurut Prabowo, fokus pembelajaran di bidang STEM akan menghasilkan anak-anak yang menguasai teknologi, menguasai siber, dah menguasai kecerdasan buatan (artificial intelligence). “Karena itu, saudara-saudara, kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ini akan kita kebut, walaupun bidang-bidang lain akan kita bina juga,” kata Prabowo.
8. Presiden Prabowo Subianto menginginkan lumbung pangan dibangun dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Pembangunan lumbung pangan ini menjadi bagian dari rencana swasembada pangan. “Saya tegaskan lagi, kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional. Kita harus punya lumbung pangan provinsi. Kita harus punya lumbung pangan kabupaten. Kita harus punya lumbung pangan desa,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurut Prabowo, pembangunan lumbung adalah tradisi di zaman nenek moyang. Kearifan lokal ini sudah berjalan ribuan tahun untuk menjamin stok pangan di wilayah-wilayah tersebut. “Kita belajar tiap desa punya lumbung desa, semua suku, semua daerah di Nusantara ini. Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita. Tiap desa harus punya tanah yang diamankan untuk cadangan desa itu,” ucap Prabowo. “Setiap lereng, setiap bukit, setiap lahan di desa kita manfaatkan secara baik. Hanya dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat,” imbuhnya seraya menuturkan, swasembada energi juga menjadi prioritas dari strategi transformasi.
Presiden Prabowo Subianto meyakinkan, program makan bergizi gratis akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi. “Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi selain itu kita memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).
Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun. “Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” jelas Prabowo.
9. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan belanja negara lewat e-katalog mencapai Rp 50 triliun hingga Desember 2024. Nilai belanja itu disebut mampu menurunkan biaya operasional hingga 40 persen. Hal ini dikatakan Luhut dalam acara penyerahan digital DIPA dan buku alokasi TKD Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
“Sampai dengan Desember 2024 digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor serta menurunkan biaya operasional hingga 40 persen dalam proyek,” kata Luhut.
Ia menyampaikan, hal ini merupakan manfaat nyata dari sistem digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa. Terlebih, transformasi digital bukan hanya tren global, tapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akutabel. “Digitalisasi memiliki potensi yang luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata yang kita butuhkan saat ini dan masa depan,” tutur mantan Menko Marves itu.
10. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah. “(Anggaran untuk) terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp 15 triliun,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12). Ia menjelaskan, pembangunan lumbung pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, ujarnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pemeriksaan kesehatan (medical checkup) gratis Rp 3,2 triliun, renovasi gedung sekolah sebesar Rp 20 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun. Sedangkan, program makanan bergizi dialokasikan anggaran Rp 71 triliun. “Diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi,” ucap dia.
11. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto yang akan berkantor di IKN, Kaltim pada 17 Agustus 2028. Ia menyebutkan, Prabowo baru akan pindah ke IKN setelah ibu kota baru itu dapat memerankan fungsinya sebagai ibu kota politik dengan adanya kantor lemaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12). Hasan menyatakan, pembangunan IKN hingga saat ini terus dilanjutkan sehingga target menjadi ibu kota politik bisa terealisasi pada 2028. “Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” jelas Hasan.
12. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan pemerintah untuk berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kaltim muai 2028. “Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12). Puan menjelaskan keputusan terkait IKN berada di tangan pemerintah. DPR, akan ikut putusan pemerintah. “Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga memproyeksikan, Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di IKN Nusantara, Kaltim pada 17 Agustus 2028. Ia menuturkan saat ini prioritas pembangunan di IKN kini difokuskan pada infrastruktur inti untuk kebutuhan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” ujar Dody.
13. Kemenhan mengumumkan rencana pembangunan Direktorat Jenderal Pertahanan Nirmiliter sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di sektor pertahanan. Rencana tersebut disampaikan Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan, Brigjen Mohamad Nafis, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Good Neighbour Policy : Arah Kebijakan Umum Pertahanan Indonesia di Era Pemerintahan Prabowo” yang berlangsung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).
“Kita tahu pertahanan adalah pertahanan militer dan nirmiliter. Kemudian, ini sudah didiskusikan bahwa Kemenhan secara institusi mempunyai Direktorat Jenderal yang menangani pertahanan militer, tetapi tidak mempunyai Direktorat Jenderal yang menangani pertahanan nirmiliter,” jelas Nafis.
Ia menjelaskan, selama ini organisasi di Kemenhan hanya berfokus pada pertahanan militer, yang terdiri dari komponen utama di bawah Ditjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan), pendukung oleh Ditjen Potensi Pertahanan (Pothan), dan cadangan yang ditangani oleh Ditjen Sumber Daya Pertahanan (Sundahan) serta Direktur Bela Negara. “Tetapi itu (hanya untuk) pertahanan militer, sedangkan nirmiliter itu tidak ada sehingga seolah-olah jalan sendiri. Hanya seorang Kepala Sub Bagian (Kasubdit) yang menangani pertahanan nirmiliter,” imbuhnya.
Nafis juga mengungkap soal wacana pembangunan operation (Ops) Room Presiden di Istana Negara. Nafis menyebutkan, rencana pembangunan ini mengemuka ketika Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengadakan rapat bersama jajaran Mabes TNI. “Minggu lalu kami rapat dengan Menhan, kebetulan kami ikut di dalam, dengan eselon 1, Panglima TNI dalam hal ini diwakili Kasum, kemudian para Wakil Kepala Staf, itu kira-kira membicarakan Ops Room-nya Presiden,” kata Nafis.
14. MK telah menerima 240 pendaftaran gugatan hasil Pilkada serentak 2024 hingga Rabu (11/12) dini hari. Ratusan gugatan itu terdiri dari dua permohonan sengketa pemilihan gubernur, 194 permohonan sengketa pemilihan bupati, dan 44 sengketa pemilihan wali kota. Jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat batas pendaftaran tiap daerah bisa berbeda-beda berdasarkan peraturan yang berlaku. Pendaftaran sengketa pilkada dapat dilakukan paling lambat tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan.
Ketua MK Suhartoyo mengatakan jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024 masih dalam pembahasan. Ia memperkirakan sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada awal bulan Januari 2025. Sementara itu, sidang pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan metode panel. Tiap-tiap panel diisi oleh tiga hakim konstitusi. “Dibagi tiga panel, kecuali ada hal-hal yang krusial bisa jadi, bisa saja, sidang pleno. Tapi, itu hanya dalam keadaan eksepsional yang kira-kira perlu untuk pleno. Tapi kalau sidang pendahuluan, pemeriksaan, pembuktian, biasanya panel. Kalau pengucapan keputusan harus pleno,” kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/12) malam.
Ketua MK Suhartoyo tidak akan membiarkan pihak yang mengiming-imingi bisa mempengaruhi putusan hakim konstitusi, termasuk dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada serentak 2024. “Karena kalau kita biarkan, kemudian kita diamkan, nanti ‘kan seperti image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Tolong kalau ada teman-teman media bisa beri data, kami [dan] Pak Wakil [Ketua MK] bisa kemudian ambil sikap-sikap yang sebagaimana ditentukan,” kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/12) malam.
Suhartoyo meminta masyarakat melapor apabila ada pihak yang mengiming-imingi bisa membantu untuk mempengaruhi putusan hakim. “Teman wartawan bisa memberi masukan dong dengan MK secara kelembagaan. Kalau betul, berikan datanya supaya kami bisa juga mengantisipasi untuk kepada hakim tertentu atau kepada karyawan tertentu [yang] melakukan sesuatu yang sebagaimana yang dinarasikan,” ujarnya.
15. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bersedia lakukan perundingan. Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12). “Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan,” kata Frits.
Ia menambahkan, upaya ini dilakukan Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah tanah Papua. Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul “Membuka Ruang dan Membangun Dialog”.
Frits menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD. Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. “Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan,” ujarnya.
16. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan kasasi ke MA atas vonis bebas Ryan Susanto alias Afung dalam kasus dugaan korupsi timah. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyatakan, Kejagung menolak vonis bebas dari hakim. “Kami telah mengambil sikap untuk menyatakan kasasi dalam waktu 14 hari yang ditentukan oleh KUHAP dan per tanggal 2 Desember 2024, JPU telah menyatakan kasasi sesuai akta permohonan kasasi,” tegas Harli, Selasa (10/12).
Ia menyampaikan pihaknya langsung mengajukan kasasi setelah putusan hakim. Afung divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas kasus dugaan korupsi terkait penambangan timah ilegal. “Kami tentu tidak sependapat dan sepakat dengan putusan a quo, dan terdapat perbedaan pandangan normatif antara JPU dengan hakim,” ujar Harli. Ia yakin apa yang dilakukan Afung merupakan bentuk kejahatan tindak pidana korupsi.
17. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, soal pembentukan Kementerian HAM, mungkin Presiden Prabowo Subianto terinspirasi oleh Gus Dur yang saat menjadi presiden membentuk Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh almahrum Hasballah M. Saad, seorang aktivis HAM dari Aceh. “Kita juga pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk pertama kalinya dibentuk Kementerian Negara Hak Asasi Manusia, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang menteri, aktivis HAM dari Aceh, almahrum, Doktor Hasballah M Saad,” ujar Yusril pada perayaan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12).
Yusril menyebut, Presiden Prabowo Subianto akan membuat kembali undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Langkah itu diambil Prabowo untuk membuat dasar hukum soal penyelesaian persoalan HAM berat di masa lalu. “Walaupun Undang-Undang KKR dibatalkan tapi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” ujar Yusril “Sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, tanpa mengenal batas waktu, surut ke belakang,” sambung dia.
Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak tak terjebak dendam soal pelanggaran HAM masa lalu. “Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda pemerintah baru sekarang, untuk kita majukan di masa depan,” ujar Yusril. “Kita memang jangan terlalu banyak terperangkap oleh masa lalu, kita harus melihat ke depan, kita mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu, kita menyelesaikan sejauh mungkin dapat diselesaikan, tapi janganlah kita terlibat dalam dendam dan permusuhan,” sambungnya. (Harjono PS)
