Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air dan langsung memimpin rapat terbatas di Ruang Tunggu Naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Senin (23/12) (net)
Isu menarik pagi ini, Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sakit demam sehingga batal mampir ke Malaysia. “Enggak lah (Prabowo demam),” ujar Teddy, Senin (23/12) malam. Teddy lantas mengungkap kegiatan Prabowo yang langsung menggelar rapat terbatas (ratas) begitu tiba di Tanah Air, Senin pagi. Namun di sisi lain, PM Malaysia Anwar Ibrahim melalui akun X miliknya, @anwaribrahim, Senin (23/12) menuturkan, Presiden Prabowo Subianto batal bertemu dengan dirinya di Langkawi, Malaysia, karena demam. Isu hangat lainnya, KPK kabarnya telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU terkait pergantian antarwaktu (PAW) yang juga menjerat eks caleg PDI-P, Harun Masiku.Berikut isu selengkapnya.
1. Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sakit demam sehingga batal mampir ke Malaysia. “Enggak lah (Prabowo demam),” ujar Teddy, Senin (23/12) malam.
Teddy lantas mengungkap kegiatan Prabowo yang langsung menggelar rapat terbatas (ratas) begitu tiba di Tanah Air kemarin pagi. Bahkan, kondisi tersebut dapat dipantau dari banyaknya video yang telah beredar. “Tadi saja tiba (di Indonesia) langsung ratas,” katanya. “Ada videonya di mana-mana juga,” imbuh Teddy.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto akan mampir ke Malaysia dalam perjalanan pulang menuju Indonesia setelah menyelesaikan kunjungan di Kairo, Mesir. Prabowo menyebutkan, ia akan berkunjung ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. “(Saya) juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim,” kata Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12) lalu.
Saat itu Prabowo menuturkan, kunjungannya ke Mesir bertujuan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Kairo, Mesir. D-8 adalah organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan antara delapan negara berkembang yang didirikan tahun 1997. Negara-negara tersebut adalah Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turkiye, dan Pakistan.
Prabowo menyebutkan, KTT tersebut penting untuk dihadiri karena Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT D-8 pada 2026 mendatang. “Dalam kondisi sekarang saya kira KTT D-8 ini adalah suatu ajang yang penting, dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini, mulai 1 Januari 2026 Indonesia akan bergilir menjadi Ketua D-8,” ujar Prabowo.
2. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (23/12) pukul 10.45 WIB, setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D8) di Kairo, Mesir. Meski dikabarkan sempat demam, namun Prabowo langsung memimpin rapat terbatas setibanya di tanah air.
Dalam keterangan Sekretariat Presiden, kedatangan Presiden Prabowo disambut Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Mensesneg Prasetyo Hadi. Lalu, tampak juga Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Muhammad Herindra menyambut kedatangan Prabowo. Sementara itu, hanya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mendampingi Prabowo selama penerbangan.
Selanjutnya Prabowo langsung melakukan rapat terbatas (ratas) dengan para pejabat tersebut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat, sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.
Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru 2025 berjalan lancar. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana, khususnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.
3. Presiden Prabowo Subianto batal bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Langkawi, Malaysia, karena demam. Informasi ini disampaikan oleh Anwar Ibrahim melalui akun X miliknya, @anwaribrahim, Senin (23/12). Anwar bilang, sejatinya ia sudah berada di Langkawi untuk pertemuan tersebut.
“Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi bagi menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto hari ini,” kata Anwar melalui akun X, Rabu. “Namun, malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam,” imbuh Anwar.
Ia menyebut, pertemuan kemungkinan akan diagendakan ulang. Anwar pun mendoakan kesembuhan untuk Prabowo. “Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” ucap dia.
Lebih lanjut Anwar berujar, dirinya juga akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra pada 26 Desember 2024. “Insya-Allah, pada 26 Desember ini saya juga dijadwal menemui mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra untuk agenda ASEAN demi kesejahteraan rantau ini,” tutur Anwar.
Adapun mengenai kondisi Presiden, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan konfirmasi. Semula, kunjungan ke Malaysia ini diagendakan sebagai rangkaian dari kunjungan luar negeri Prabowo usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Kairo, Mesir. Dalam KTT D-8, Prabowo menyampaikan sejumlah komitmen Indonesia, utamanya dalam persatuan untuk kepentingan rakyat masing-masing.
4. KPK kabarnya telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU terkait pergantian antarwaktu (PAW) yang juga menjerat eks caleg PDI-P, Harun Masiku. “Betul, eksposnya Minggu lalu,” kata sumber Kompas.com saat dikonfirmasi, Selasa (24/12). Sumber lain menyebutkan, Sprindik penetapan tersangka Hasto Kristiyanto diterbitkan KPK dengan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Dikonfirmasi terpisah, Jubir KPK, Tessa Marardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. “Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy juga menyatakan pihaknya baru mengetahui informasi Hasto ditetapkan sebagai tersangka dari media. Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Sekjen PDI-P terkait informasi tersebut. “Saya baru baca di media dan belum komunikasi dengan Mas Hasto. Tapi kalau ini benar, nanti partai akan menyatakan sikap,” kata Ronny.
Sebelumnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku, oleh KPK. Dalam proses penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk memberikan keterangan sebagai saksi. “Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024 : Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis”, yang berlangsung, Kamis (12/12) lalu.
Sebelumnya diberitakan juga, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kasus Harun Masiku sudah menjadi utang lama yang belum diselesaikan. Setyo berjanji untuk melakukan evaluasi terkait upaya penangkapan Harun Masiku. “(Kasus Harun Masiku) kami akan melihat perkembangan sudah sejauh mana kerjasama, penyelidikan, dan lain-lain. Ini utang yang memang sudah cukup lama sudah cukup panjang,” kata Setyo di gedung KPK, Jumat (20/12).
Setyo meyakini semua orang di internal KPK punya keinginan bisa menyelesaikan kasus ini. Dia meminta doa agar KPK di bawah kepemimpinannya nanti bisa menuntaskan kasus Harun Masiku. “Saya yakin semua orang yang menjadi pimpinan, menjadi deputi, menjadi direktur punya keinginan besar untuk menuntaskan, untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Mudah-mudahan dengan dukungan doa, semuanya, kita bisa menuntaskan, mudah-mudahan seperti itu,” kata Setyo.
5. Menag Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan Selamat Natal 2024 bagi umat Kristiani yang akan merayakannya pada Rabu (25/12). Ia juga mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Saya, Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 kepada umat Kristiani dan selamat menyambut tahun baru tahun 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya dalam keterangan video, Selasa (24/12).
Nasaruddin berharap, momentum perayaan Natal 2024 bisa memberikan rasa kedamaian dan kerukunan yang menjadi prasyarat pembangunan negeri ini. Menag juga berharap, perayaan Natal bisa menjadi ajang membumikan ajaran agama masing-masing. “Mari jadikan perayaan Natal tahun 2024 ini sebagai momentum membumikan ajaran agama dalam semangat cinta kasih kemanusiaan,” tuturnya.
Tema perayaan Natal 2024 adalah “Marilah Sekarang Kita Pergi Ke Betlehem”. Nasaruddin menjelaskan, tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan di dalam mengikuti panggilan Tuhan. “Ajakan untuk terus menebar cinta kasih dan menguatkan bangunan kemanusiaan. Tema ini sejalan dengan semangat Kementerian Agama untuk mendorong umat mengamalkan ajaran agamanya,” imbuhnya.
6. Kejagung belum menjerat tersangka baru dalam kasus dugaan pemufakatan jahat mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar yang ditangkap karena diduga menjadi makelar kasus dalam suap vonis bebas Ronald Tannur. Di kediaman Zarof, penyidik menemukan uang tunai hingga emas senilai hampir Rp 1 triliun. “Hingga saat ini belum ada tersangka baru di kasus Zarof Ricar,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Senin (23/12).
Harli menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah memeriksa 43 saksi terkait dengan dugaan keterlibatan mantan petinggi MA itu. “Saksi yang diperiksa untuk perkara Zarof Ricar masih 43 orang. Dan ahli, ada 4 orang, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan bersifat pemeriksaan lanjutan,” ujarnya. Saat ditanya apakah kasus tersebut sudah rampung dalam pemberkasannya, Harli mengatakan, kasus tersebut masih dalam penyidikan Kejagung. “Terkait ZR dalam perkara permufakatan jahat berupa suap dan atau gratifikasi masih terus disidik,” jelas Harli.
Kejagung periksa anak dan istri makelar kasus peradilan Zarof Ricar (ZR), Senin (23/12). Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan dilakukan melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus. “Kejagung memeriksa 2 orang saksi, yakni DA selaku Istri tersangka ZR, dan RBP selaku Anak tersangka ZR,” kata Harli dalam keterangan resmi.
Harli mengatakan, pemeriksaan tersebut terkait dengan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara terpidana Ronald Tannur tahun 2023 – 2024. Selain diperiksa untuk tersangka Zarof Ricar, keduanya juga diperiksa untuk tersangka Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tannur. “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tegas Harli.
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendesak Kejagung mengusut tuntas kasus yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar (ZR). Kasus ini terkait dengan dugaan makelar suap dalam vonis bebas Ronald Tannur, di mana penyidik Kejagung telah menyita uang dan emas senilai hampir Rp 1 triliun dari kediaman Zarof. “Jangan awalnya heboh, awalnya sensasional, tapi kemudian mengendap, tanpa ada kabar lagi. Ini yang menjadi kelemahan selama ini,” ujar Rudianto, pekan lalu.
Ia menilai, penegak hukum di Indonesia sering kali menunjukkan semangat tinggi di awal penyidikan, namun kemudian kasus-kasus tersebut cenderung hilang dari perhatian publik. “Heboh, pendekatannya represif, sensasional. Ditemukan uang 1T, ini, ini, ini. Ya kan begitu kadang-kadang penegak hukum kita. Dalam perjalanannya tiba-tiba hilang kabar. Ini yang menjadi kelemahan dan kekurangan penegak hukum kita,” tambahnya.
7. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga, mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar (ZR) menerima setoran tertinggi mencapai Rp 200 miliar. Menurut Boyamin, terdapat juga individu yang menyetor antara Rp 5 miliar hingga Rp 100 miliar untuk ‘mengamankan’ kasus melalui Zarof Ricar. Hal itu disampaikannya mengomentari mengenai temuan uang hampir Rp 1 triliun dan emas Antam di rumah Zarof Ricar.
Ia menyatakan, aliran uang dan emas tersebut merupakan hasil dari aktivitas Zarof Ricar dalam menangani berbagai kasus. “Saya punya beberapa catatan yang bisa mengungkap semuanya. Yang paling besar ada yang Rp 200 miliar. Kemudian ada yang Rp 100 miliar dan Rp 50 miliar. Banyak perintilan yang bisa ditindaklanjuti,” ujar Boyamin, Senin (23/12).
Boyamin yakin Zarof Ricar ingat siapa saja yang menyetor dengan angka fantastis, bahkan mulai dari Rp 10 miliar. Ia percaya Zarof Ricar masih ingat siapa yang meminta ‘diurus’ dan menitipkan uang dalam jumlah tersebut. “Kejaksaan Agung juga punya alat tapping untuk mendalami pembicaraan elektronik masing-masing pihak,” jelasnya.
Boyamin Saiman mengatakan, Kejagung kesulitan mengungkap temuan uang hampir Rp 1 triliun dan 51 kilogram emas Antam dari rumah mantan petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR). Sebab, uang dan emas itu disinyalir menyangkut banyak orang, sehingga Kejagung sulit mengungkapnya. “Jadi pembuktiannya gampang karena Kejagung punya alat tapping dan sadap, tapi nampaknya banyak kendala, karena itu bisa menyangkut banyak orang, dan itu bisa menjadi kendala Kejagung untuk mengungkapkannya,” ujar Boyamin.
Boyamin menjelaskan, sebenarnya aliran yang Rp 1 triliun di rumah Zarof Ricar itu mudah saja dibuktikan, mengingat Kejagung sudah memegang HP Zarof Ricar. Dari HP-nya itu, jaksa bisa melihat komunikasi Zarof Ricar terkait aliran uang atau emasnya. Apalagi, kata Boyamin, dalam bundel uang di rumah Zarof Ricar, sudah tertulis nama-nama yang menitipkan uangnya, atau mendapat bagian dari uang tersebut.
“Dan kemarin buktinya, OC Kaligis yang sekadar ada tulisannya di bundel uang saja dipanggil. Padahal itu menurut saya tidak terlalu banyak buktinya, tapi nyatanya dimintai klarifikasi. Tapi yang alat buktinya lebih kuat malah tidak didalami,” kata Boyamin. Ia mengaku dirinya memiliki sejumlah catatan untuk mengungkap semua aliran uang di rumah Zarof Ricar.
8. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, pelaksanaan pemilu tidak langsung atau lewat DPRD yang pernah terjadi di Indonesia, berlangsung curang dan mahal. Praktik jual beli kursi demi meraup dukungan nyata terjadi, ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD di era sebelum Reformasi. Sebab, untuk dapat dicalonkan, seseorang tidak cukup hanya mengantongi dukungan partai politik, tetapi juga anggota dewan.
“Saudara masih ingat, sejak tahun 99, di mana pemilu belum serentak, pilkada belum serentak, lewat DPRD, itu jelas di situ jual beli kursi, agar orang bisa dapat dukungan, harga suara di DPRD (per kursinya) sebesar sekian,” kata Mahfud dalam diskusi bertajuk “Plus Minus Pilkada Oleh DPRD”, Senin (23/12) malam.
“Misalnya ada satu calon kuat di satu daerah, mendapat dukungan partai, tapi kurang dukungan dari DPRD untuk bisa menang. Lalu beli ke orang, ‘kurang berapa sih kursinya?’. ‘Kurang empat’. Empat, Rp 20 miliar dibayar. Satu kursi bisa Rp 5 miliar,” imbuh Mahfud.
Mahfud MD mengungkapkan, mantan Presiden SBY pernah mengalami tekanan bahkan di-bully ketika keputusan pilkada dikembalikan ke DPRD pada 2014. Mahfud menjelaskan, SBY menjadi sasaran kritik karena dianggap merusak demokrasi. “Tidak sulit ketika diputus di DPRD itu, UU itu disetujui oleh semua parpol, bahkan di DPR juga itu sudah disetujui di tingkat 1, di tingkat 2 di voting. PDI-P kemudian walkout, tapi tetap menang, (pilkada) kembali ke DPRD,” ujar Mahfud.
“Wah, Pak SBY habis di-bully habis-habisan. Pak SBY di-bully, ‘anda sudah merusak demokrasi, anda berhasil bangun banyak hal untuk politik, tapi pada saat anda mau turun, anda sudah merusak demokrasi ini’,” sambungnya. Mahfud juga menceritakan dampak emosional yang dialami SBY. Kata dia, SBY tidak bisa tidur selama penerbangan ke Amerika Serikat. Setibanya di Amerika, SBY menyatakan akan mengikuti suara rakyat dan berupaya agar pemilihan tetap dilakukan secara langsung.
Mahfud MD yang mantan Cawapres 2024 ini mengungkapkan dukungannya terhadap pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi virtual bertajuk “Plus Minus Pilkada Oleh DPRD” pada Senin (23/12) malam. “Kalau ditanya posisi saya apakah langsung atau lewat DPRD, pada saat ini, posisi saya menyerahkan diskusi politik ke yang lebih terbuka, DPR, parpol, perguruan tinggi, dan sebagainya,” ujar Mahfud. “Kenapa saya katakan pada saat ini? Sebab di masa lalu itu, tepatnya tahun 2012-2014, saya salah seorang yang mendukung pilkada itu dikembalikan ke DPRD,” sambungnya.
Mahfud menjelaskan, saat itu ia menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengadili ratusan kasus mengenai pilkada. Ia mengakui adanya perusakan terhadap kehidupan politik, harmoni, dan sikap masyarakat akibat pemilihan langsung. “Sehingga pada waktu itu yang setuju, kembali ke pemilihan DPRD itu semua partai politik pada waktu sudah buat komunike, bahwa kita kembali ke DPRD saja karena rusak pemilihan,” ungkapnya.
9. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan, partainya tidak menolak penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang menjadi amanah UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Fraksi PDI-P hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. “Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” ujar Deddy dalam keterangan tertulis, Senin (23/12).
Deddy mengeklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto soal rencana penerapan kebijakan tersebut mulai Januari 2025. Partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12 persen. “Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi kami minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru,” kata Deddy. “Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat, silahkan terus. Kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” pungkasnya.
Fraksi Partai Demokrat di Komisi XI DPR memberikan sejumlah catatan terhadap rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan menuturkan, pihaknya mendukung kebijakan itu selama berpihak kepada masyarakat.
Dia mengingatkan, kenaikan PPN menjadi 12 persen harus dikecualikan terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, serta jasa pelayanan sosial. “Kami menolak bila pengenaan PPN itu menyasar barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Marwan dalam keterangannya, Senin (23/10).
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap alasan DPR menyetujui kenaikan PPN hingga 12 persen lewat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 2021. Menurut Muzani, UU HPP kala itu didorong saat negara dalam situasi pandemi Covid-19. Menurut dia, kondisi keuangan negara sedang tidak baik dan karenanya membutuhkan sumber pemasukan tambahan guna menopang APBN. “2021 ketika undang-undang ini dibahas, situasinya ketika itu sedang Covid. Negara ketika itu dalam kondisinya sedang dalam kondisi tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan penerimaan,” ucap Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/12).
Ditjen Pajak Kemenkeu buka suara soal biaya jasa atau administrasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Mayarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, transaksi menggunakan QRIS adalah bagian dari jasa sistem pembayaran. “Perlu kami tegaskan, pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah dilakukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” ujarnya. “Artinya, bukan obyek pajak baru,” sambungnya.
10. Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya membantah isu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan walk out saat Presiden Prabowo Subianto berpidato di KTT D-8, Kairo, Mesir. Ia menyampaikan Erdogan terlebih dulu meninggalkan lokasi karena ada agenda lain. Teddy mengatakan seharusnya Prabowo mendapatkan giliran pertama bicara di sesi kedua. Namun, Erdogan meminta izin untuk bicara lebih awal. “Presiden Erdogan minta izin untuk bertukar urutan atau giliran berbicara karena harus meninggalkan lokasi pleno lebih awal. Jadi saat sesi dua dimulai, Presiden Erdogan berbicara duluan, dan minta maaf karena harus meninggalkan lokasi pleno,” kata Teddy melalui keterangan tertulis, Senin (23/12).
Teddy menekankan tak ada masalah antara Prabowo dengan Erdogan. Ia menyebut mereka bersahabat dengan baik. Ia pun menyatakan komunikasi kedua tokoh itu juga berjalan sangat lancar. “Sebelum sesi dua, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan makan siang bareng, duduk bersebelahan,” ujarnya. Sebelumnya, beredar potongan video Erdogan yang dinarasikan walk out dari ruangan saat Prabowo tengah berbicara di KTT D-8 di Kairo, Mesir. Pada video itu, Erdogan berjalan keluar melewati belakang Prabowo.
11. Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis hanya divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menilai Harvey terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan. “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan ,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Eko Aryanto di ruang sidang, Senin (23/12).
Harvey juga dihukum membayar denda Rp 1 Miliar yang akan diganti menjadi pidana badan 6 bulan jika tidak dibayar. Selain itu, Hakim Eko juga menyatakan Harvey terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sebelumnya, jaksa menuntut Harvey Moeis dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan. Ia juga dibebankan biaya uang pengganti sebesar Rp 210 miliar.
Harvey Moeis geleng-geleng kepala ketika Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut dirinya tidak lagi bisa membedakan harta bendanya yang halal dengan hasil korupsi lantaran sudah tercampur. Dalam persidangan, anggota majelis hakim, Jaini Basir menguraikan perbuatan Harvey memenuhi unsur mengetahui secara patut bahwa harta yang diperoleh dalam bisnis timah merupakan hasil tindak pidana.
Jaini mengatakan, dalam persidangan Harvey Moeis tidak pernah membuktikan bahwa harta kekayaannya maupun uang yang digunakan untuk membeli berbagai aset bersumber dari penghasilan yang sah. “Karena terdakwa sendiri tidak bisa lagi membedakan atau memilah-milah mana harta benda miliknya yang merupakan harta benda yang halal karena sudah terjadi percampuran dengan uang yang telah diperoleh,” kata Jaini di ruang sidang, Senin (23/12).
12. Polisi terus melakukan pengejaran terhadap tiga orang buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga sebagai donatur pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Polisi pun meminta pihak imigrasi mencegah ketiga orang tersebut kabur ke luar negeri. “Iya kami sudah layangkan surat ke kantor imigrasi untuk mencegah DPO ini kabur ke luar negeri,” kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Senin (23/12).
Salah satu dari tiga DPO itu merupakan seorang politiikus dan pengusaha di Makassar dengan inisial ASS. Dia diduga kuat sebagai otak dan penyandang dana dari pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. “DPO inisial ASS ini juga merupakan saksi kunci dalam kasus ini,” ujarnya. Namun, salah satu saksi kunci dalam pembuatan uang palsu tersebut berinisial M telah meninggal dunia akibat diduga serangan jantung. “Keterangan ketiga DPO ini sangat penting untuk mengungkap keterlibatan para tersangka dan mengungkap tersangka lainnya yang masuk dalam jaringan uang palsu tersebut,” jelasnya.
13. Pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto menilai, kasus dugaan polisi memeras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 tidak hanya merusak citra Polri, tetapi juga mencoreng nama Indonesia di kancah internasional. Pasalnya, DWP merupakan festival electronic dance music (EDM) terbesar di Asia Tenggara dan korban kebanyakan berasal dari Malaysia. “Kasus tersebut bukan hanya mempermalukan institusi Polri, tetapi (juga) mempermalukan bangsa (dan) negara,” ujar Bambang, Senin (23/12).
Menurut Bambang, citra Indonesia di sektor pariwisata, khususnya dalam bidang Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) bakal semakin terpuruk akibat ulah sejumlah anggota kepolisian itu. Akibatnya, negara bisa merugi karena kehilangan kepercayaan dari negara tetangga.
Anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam mendesak Polri menindak tegas polisi yang diduga memeras seorang warga Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 13-15 Desember 2024. “Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh Divisi Propam Polri dan berharap memang ada tindakan tegas dan sanksi yang juga tegas terhadap para pelaku tersebut, ” kata Anam dalam keterangannya, Senin (23/12).
Anam juga meminta kepada Propam agar segera menjelaskan duduk perkara kasus tersebut sehingga tidak terjadi informasi yang simpang siur. “Di samping sanksi yang tegas, juga harus penjelasan apa yang sebenarnya terjadi secara transparan,” katanya.
14. Wakil Ketua MPR merangkap anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secepatnya membentuk Dirjen Penegakan Hukum di kementeriannya guna mengatasi tambang illegal. “Jadi memang harus ada. Makanya kita tegaskan, ini saya bicara sebagai anggota Komisi XII, kita tegaskan harus dipercepat pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang ada di Kementerian ESDM,” ujar Eddy di Gedung MPI, Senin (23/12).
Menurut Eddy, tambang ilegal menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Keberadaannya juga membahayakan masyarakat dan berpotensi menyebabkan bencana. “Yang banyak sekali terjadi permasalah itu adalah tambang-tambang yang memang pengelolaannya adalah tambang-tambang rakyat, galian c, itu galian pasir,” kata Eddy.
15. KPK periksa Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, Jumat (23/12). Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, selama pemeriksaan, penyidik mendalami keterangan Askolani terkait ekspor batu bara yang dilakukan perusahaan Rita Widyasari ke beberapa negara.
“Yang dapat saya sampaikan tentunya terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan, terkait ekspor yang dilakukan oleh saudari RW (Rita Widyasari) ekspor batu bara ke negara-negara yang akan kita update,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (23/12). Tessa menjelaskan, pemeriksaan belum mengarah pada dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai dalam perizinan ekspor batu bara tersebut. Penyidik baru meminta keterangan dari seluruh saksi, termasuk Dirjen Bea dan Cukai.
16. WNA asal Ukraina, Roman Nazarenco yang ditangkap di Thailand berperan sebagai trainer dalam pembuatan narkoba. Sebelumnya, Roman disebut sebagai pemodal dan pengendali laboratorium narkoba di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Kasubdit III Dittipid Narkoba Bareskrim Polri Suhermanto mengungkapkan, Roman terlibat dalam pelatihan para tersangka yang ditangkap pada Mei 2024. Para tersangka tersebut adalah WN Ukraina, Ivan Volovod (31), Mikhayla Volovod (31), WN Rusia, Konstantin Krutz, dan seorang WNI berinisial LM.
“Ya, dia yang merekrut Mikhayla sama Ivan,” kata Suhermanto kepada wartawan, Senin (23/12). “Jadi mereka itu sudah ditraining sebelum datang ke Indonesia sama Roman,” tambahnya. Berdasarkan BAP, Roman memiliki peran penting dalam merekrut, menanam, meracik, hingga mengirim pemesanan narkoba. Sedangkan Konstantin Krutz memiliki peran sebagai bawahan Roman. Pihak kepolisian masih mengembangkan penyidikan terkait peran Roman. (Harjono PS)
