Para anggota TNI AL bongkar pagar laut di Tangerang (net)
Isu menarik pagi ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten, tetap berlanjut. Penegasan itu disampaikan Jenderal Agus merespons Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono yang meminta agar pembongkaran pagar laut dihentikan dengan alasan masih dalam proses investigasi.
Isu menarik lainnya, hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen. Namun, tingkat kepuasan terhadap penegakan hukum dan HAM, cuma 72,1 persen, meskipun masih tergolong tinggi juga. Berikut isu selengkapnya.
1. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten, tetap berlanjut. Penegasan itu disampaikan Jenderal Agus merespons Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono yang meminta agar pembongkaran pagar laut dihentikan dengan alasan masih dalam proses investigasi. “(Pembongkaran) lanjut,” tegas Agus Subiyanto, Minggu (19/1).
Agus Subiyanto menjelaskan, pembongkaran pagar laut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. “Sudah perintah Presiden,” tegasnya lagi. Agus menyatakan, pembongkaran pagar laut ditargetkan selesai secepatnya. Sebab, pagar laut tersebut mengganggu aktivitas nelayan setempat. “Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses, sehingga dibuka supaya masyarakat bisa mencari ikan ke laut,” imbuh Agus Subiyanto.
2. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 KM ini merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP.
“Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh angkatan laut, ya saya enggak tahu, harusnya itu barang bukti,” kata dia di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (19/1).
Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Hingga saat ini, pihak KKP masih menyelidiki pemilik pagar misterius tersebut. “Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah ketahuan siapa yg nanam. Kalau nyabut kan gampang. Kalau sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru jelas (dibongkar),” kata Trenggono.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono beralasan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait pagar misterius di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Dikatakan, penyelidikan dilakukan untuk mengetahui dalang di balik pemasangan pagar misterius yang membentang sepanjang 30,16 KM tersebut. “Belum (diketahui pemasang pagar laut) kita sedang lakukan penyidikan, tidak bisa menuduh banyak orang juga,” katanya di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1).
Sakti Trenggono mengatakan, ada sekelompok nelayan yang mengaku sebagai pihak yang memasang pagar bambu tersebut. Namun, kelompok nelayan yang tergabung dalam Nelayan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang tersebut masih mangkir dari panggilan KKP untuk dimintai keterangan.
“Kemarin dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan, itu sedang kita panggil terus. Sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSTKP belum datang. Karena kalau sampai kita tidak dapat siapa yang memasang kan repot. Harus ada keputusan hukum dulu (tapi pemasangan pagar) sudah pasti itu melanggar karena kita cek tidak ada izinnya,” kata Sakti Trenggono lagi.
3. Komandan Lantamal Ill Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto jelaskan soal pagar laut sepanjang 30 KM di Tangerang yang dibongkar gabungan anggota TNI AL dan nelayan pada Sabtu (18/1). Ia menegaskan, pembongkaran pagar laut di Tangerang dilakukan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. “Perintah secara langsung Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Laut yang utama,” kata Harry Indarto, Minggu (19/1).
Harry menyampaikan, perintah pembongkaran dilakukan atas dasar keluhan dari para nelayan lantaran keberadaan pagar laut menyulitkan mereka mencari ikan. Ditegaskan, sebanyak 600 anggota TNI AL dari 3 pasukan khusus dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Tiga pasukan khusus itu di antaranya, Komando Pasukan Katak (Kopaska), Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair). TNI AL juga mengerahkan personel dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut serta warga yang bekerja sebagai nelayan.
TNI Angkatan Laut (AL) menargetkan, pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, selesai dalam 10 hari. “Targetnya itu paling cepat 10 hari. 10 hari, bukan dua bulan,” ujar Kadispenal, Laksamana Pertama I Made Wira Hady kepada wartawan, Sabtu (18/1). Pembongkaran pagar laut di Tangerang dilakukan secara bertahap setiap harinya.
Cepat atau lambatnya pembongkaran pagar laut juga tergantung kondisi cuaca di sekitar lokasi. “Kalau cuacanya masih seperti ini, bergelombang, kami menyesuaikan waktunya,” ujar dia. Wira mengakui pembongkaran menghadapi kendala teknis. Misalnya, ditemukannya beberapa batang bambu yang terpancang sudah cukup lama.
Tampaknya target penyelesaian 10 hari itu mengalami kesulitan. Dalam satu hari pengerjaan, pagar bambu yang berhasil dibongkar baru 2 KM. Komandan Lantamal Ill Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto mengakui, pembongkaran pagar laut tersebut, ternyata bukan perkara yang mudah. Bambu-bambu tersebut sukar dicabut karena ditancam sedalam 1,5 hingga 2 meter selama berbulan-bulan. “Kesulitan kita, lebih mudah menanam daripada mencabut. Apalagi yang ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan dan itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan,” kata dia.
Harry menjelaskan, sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder agar perairan tersebut kembali pada posisi semula. “Kami meminta untuk membuka akses maupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar-masuk alur untuk menuju ke laut,” ujar Harry.
Sebelumnya, KKP telah menyegel pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan Tangerang pada Kamis (9/1). Saat itu, KKP meminta pihak yang memasang pagar laut melakukan pembongkaran dalam waktu 20 hari. Pemasangan pagar tanpa izin ini dinilai menghambat aktivitas nelayan dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pesisir.
4. Menteri LH Hanif Faisol sedang mengkaji kerusakan lingkungan akibat pagar laut di Tangerang. Hanif tengah menelusuri seluruh aspek terkait pagar laut misterius sepanjang 30,16 K tersebut. Penelusuran dimulai dari siapa yang memasang atau memiliki pagar laut misterius tersebut dan juga dari sisi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
“Kita telusuri semua, semua bahan yang ada di media online, di media cetak, di keterangan Pak Menteri (Kelautan dan Perikanan) semuanya yang ada saat ini di-collect oleh tim penyidik lingkungan hidup dan sudah mendalami ini,” kata Menteri Hanif usai Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Pulau Bali, di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1).
5. Hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen. Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi yakni 89,4 persen.
“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto saat pemaparan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, kemarin.
Sedangkan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan tertinggi yakni 85,8 persen, namun tingkat kepuasan terhadap penegakan hukum dan HAM, terendah yakni cuma 72,1 persen, meskipun masih tergolong tinggi juga.
Survei Litbang Kompas menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar 80,9 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada 2015 lalu sebesar 65,1 persen dan melampaui tingkat kepuasan tertinggi yang pernah dicapai Jokowi pada Juni 2024 sebesar 75,6 persen. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi, yakni program MBG, tes kesehatan gratis, dan pembatalan sebagian PPN 12 persen.
6. Pemerintah Indonesia mewacanakan akan mengembalikan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo. Yusril menjelaskan, Hambali pernah menjadi buron pada 2002, namun ditangkap pemerintah Pakistan dan atas permintaan AS, dia ditahan di Guantanamo.
“Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002,” kata Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, kemarin malam.
7. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri dan kepala badan membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1) siang. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hadir lebih awal sekitar pukul 14.03 WIB, diikuti Mentkop Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dan Mendes PDTT Yandri Susanto. “Kalau dilihat dari peserta rapat terbatas ini memang fokus pada MBG,” kata Budi Arie. Dalam pertemuan tersebut, para menteri dan kepala badan melaporkan persiapan masing-masing.
8. Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyatakan, pihaknya sedang “menggodok” Peraturan Pemerintah (PP) terkait izin bagi petugas Imigrasi dilengkapi senjata api. “Sedang proses,” kata Godam saat ditemui di area GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1). Godam tidak menetapkan target kapan PP itu selesai dibahas. Ia hanya mengatakan, semakin baik bila PP itu bisa cepat selesai dan disahkan. “Enggak ada target,” ujarnya.
Ditjen Imigrasi sedang memeriksa kebenaran video warga negara China yang memamerkan uang ratusan ribu rupiah dalam paspor ketika melewati pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Video itu diunggah oleh akun Instagram @majeliskopi08 dan hingga Minggu (19/1) pukul 12.20 WIB telah ditonton 185.000 kali.
Ditjen Imigrasi sedang memeriksa kebenaran video warga negara China yang memamerkan uang ratusan ribu rupiah dalam paspor ketika melewati pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Video itu diunggah akun Instagram @majeliskopi08 dan hingga Minggu (19/1) pukul 12.20 WIB telah ditonton 185.000 kali.
Dalam rekaman itu, warga negara China tersebut mengaku bisa melewati pemeriksaan dengan mulus setelah memberi tip. “Kita sedang cek kebenarannya, apa itu hoaks atau tidak, ya karena dari konten tersebut tidak terlihat,” kata Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, saat di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/1).
9. TNI AD menangkap seorang prajurit yang mengancam menembak wanita di Kemang, Jakarta Selatan. “Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya 2 Cijantung untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian tersebut,” ucap Kadispenad, Brigjen Wahyu, Minggu (19/1). Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Wahyu, terduga pelaku memang merupakan anggota TNI AD. Namun, bukan dari Kesatuan Kostrad.
“Yang bersangkutan anggota TNI AD tetapi bukan dari Kesatuan Kostrad, yang bersangkutan anggota Kodam III Siliwangi yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di Jakarta,” tambah Wahyu seraya berjanji akan menyampaikan hasil pemeriksaan terduga pelaku kepada publik.
10. PPATK temukan penyelewengan dana desa untuk bermain judi online (judol) oleh kepala desa. Ivan menjelaskan jumlah transfer ke 303 Rekening Kas Desa (RKD) Periode Januari hingga Juni 2024 dari pemerintah pusat mendapat alokasi sebesar lebih dari Rp115 Miliar, sementara dana desa yang diduga diselewengkan mencapai Rp40 miliar. “Ya kami menemukan banyak sekali penyimpangan dana desa,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandan lewat pesan singkat menjawab soal dugaan penyelewengan dana desa untuk main judol, Minggu (19/1).
11. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka berang terhadap Pergub tentang Poligami diteken menjelang pelantikan Pramono-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Dalam unggahan di X, Sabtu (18/1), Rieke mengungkapkan kekesalannya usai PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menerbitkan Pergub yang mengatur soal poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI.
Rieke menilai aturan itu tak penting untuk diterbitkan dan ia curiga kenapa diterbitkan saat ini. “Penting bener yang diterbitkan Pj.Gubernur Jakarta soal ASN Poligami. Cari pembenaran buat diri sendiri?” tulis Rieke di X.
Rieke mengatakan aturan ini sama sekali tidak krusial di tengah upaya pemerintah pusat berjibaku mengadakan reformasi birokrasi dengan memperbaiki tata kelola melalui e-government yang terintegrasi. “Eh kok gitu ya, Pj Gubernur DKI malah mengeluarkan pergub terbaru terkait ASN boleh berpoligami?” ujar Rieke.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina mengkritik Pergub yang diterbitkan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) berpoligami. Ia mempertanyakan pernyataan Teguh Setyabudi yang menyebut Pergub No. 2 Tahun 2025 tersebut ditujukan melindungi keluarga ASN.
“Mengapa Pj Teguh menjadikan ini sebagai cara untuk melindungi keluarga. Padahal, ada banyak pilihan lainnya yang tepat sasaran untuk mencapai tujuan itu,” kata Elva dalam keterangannya, Minggu (19/1). Elva berpendapat, cara itu keliru dan cara yang tepat untuk melindungi keluarga adalah merevisi Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dinilai sudah tak relevan.
‘’Perda itu dinilai belum cukup kuat melindungi perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),’’ ujarnya.
12. Sebanyak 1.323 pelajar sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang tersebar di 16 sekolah di Makassar, Sulsel terancam tidak bisa mendapatkan ijazah. Penyebabnya, mereka tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik), karena penerimaan siswa 2024 melebihi kapasitas rombongan belajar (Rmbel).
“Jadi, siswa ini merupakan penerimaan tahun ajaran 2024 melalui jalur solusi. Banyak kelas yang kapasitas yang maksimal 32 siswa per rombel, tapi ada kelas yang diisi hingga 50 siswa, seperti di SMP 6,” kata Plh Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Nielma Palamba, Minggu (19/1).
Dijelaskan, penerimaan siswa SMP di Makassar memiliki jalur solusi sebagai langkah pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang tidak diterima di sekolah-sekolah favorit, bisa tetap melanjutkan pendidikan. “Tapi jalur ini mengalami kendala, akibat ketidakseimbangan kapasitas sekolah. Di mana sekolah favorit penuh sesak, sedangkan sekolah lain kekurangan siswa,” jelasnya. (Harjono PS)
