Erick Thohir dan Boy Thohir (net)
Isu menarik pagi ini, Kejagung bantah Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya, Giribaldi ‘Boy’ Thohir terlibat dalam skandal korupsi Pertamina. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menegaskan, tidak ada informasi keterlibatan keduanya dari penyidik Kejagung seperti yang viral di media sosial. Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah meminta masyarakat tetap membeli bensin ke SPBU Pertamina. Sebab, BBM jenis Pertamax yang dijual di SPBU Pertamina sudah memenuhi standar dan sesuai spesifikasi.
Isu menarik lainnya, Menpan RB Rini Widyantini menunda pengangkatan calon ASN 2024. Hal tersebut disampaikannya dalam raker dengan Komisi II DPR, Rabu (5/3). Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto melarang Danantara memasukkan orang-orang titipan. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan pulihkan kembali penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar yang sebelumnya dicabut. Berikut isu selengkapnya.
1. Kejagung bantah Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya, Giribaldi ‘Boy’ Thohir terlibat dalam skandal korupsi Pertamina. Kejagung tidak menemukan bukti dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menegaskan, tidak ada informasi keterlibatan keduanya dari penyidik Kejagung seperti yang viral di media sosial. “Enggak ada informasi fakta soal itu,” ujarnya, Rabu (5/3).
Harli mempertanyakan dasar informasi yang menuding keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut. Pasalnya, kata dia, tudingan itu tidak berbasis pada fakta-fakta penyidikan. “Dari mana sebenarnya informasi-informasi seperti itu,” tuturnya.
Sebelumnya Kejagung juga membantah kabar soal adanya catatan hasil sitaan dari rumah raja minyak Riza Chalid yang bocor di media sosial. Harli Siregar menyebut isu soal adanya catatan penyidik Jampidsus Kejagung yang bocor tidak benar dan menyesatkan.
2. Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah meminta masyarakat tetap membeli bensin ke SPBU Pertamina. Sebab, BBM jenis Pertamax yang dijual di SPBU Pertamina sudah memenuhi standar dan sesuai spesifikasi. Hal itu disampaikannya merespon beralihnya masyarakat yang selama ini membeli bensin ke SPBU Pertamina kini beralih ke SPBU swasta akibat isu Pertamax oplosan.
Febrie mengatakan, sejumlah oknum di Pertamina memang pernah mengoplos Pertalite dan menjualnya menjadi Pertamax. Kata dia, tindakan ilegal tersebut berlangsung pada 2018-2023 dan kini sudah tidak ada lagi BBM ‘oplosan’ yang beredar di masyarakat. “Kemarin yang jelas naik penyidikan itu kan pasti ada (dioplos). Ya pasti ada lah kesalahan, enggak mungkin naik penyidikan. Sampai 2023, ingat ya sampai 2023,” katanya di gedung DPR, Rabu (5/3).
Febri meminta masyarakat tidak lagi khawatir untuk membeli produk Pertamina. Sebab, Pertamina sudah memastikan produk yang beredar saat ini sudah sesuai standar. “Jangan khawatir untuk pembelian produk di Pertamina. Karena kita juga koordinasi ke Pertamina dan ini sudah dilakukan oleh Pertamina untuk memastikan, menguji produk Pertamina dan produk-produk lain yang menjadi konsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar,” kata Febrie.
Ia menyampaikan, pihaknya sudah meminta Pertamina menguji produknya usai adanya kasus Pertamax oplosan. “Oleh karena itu, kami pastikan, kami sudah meminta Pertamina secara terbuka untuk menguji produknya. Dan saya dengar ini sudah dilakukan. Kepada masyarakat, kami imbau jangan tinggalkan Pertamina. Karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri,” ujar Febrie.
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menegaskan, proses penyidikan kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah di Pertamina masih berlangsung. Pernyataan itu disampaikannya menjawab pertanyaan soal kemungkinan pemeriksaan terhadap eks Komut PT Pertamina, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, terkait perkara tersebut. Ia tidak berani memastikan apakah Ahok akan dimintai keterangan soal itu.
“Proses penyidikan masih berjalan, ya proses penyidikan masih berjalan,” ujar Febrie usai rapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (5/3). “Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk pembuktian, pasti kita periksa,” ujarnya. Febrie berharap Pertamina memperbaiki tata kelola internalnya di masa depan. “Kita berharap tata kelola bisnis Pertamina lebih baik dan akan menjadi lebih kuat. Kita berharap banyak, kiprah Pertamina jangan kalah dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga,” tegas Febbri.
Kejagung periksa influencer otomotif, Fitra Eri sebagai salah satu saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023, pada Rabu (5/3). “(Salah satu saksi), Fitra Eri, selaku influencer otomotif,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan resminya, Rabu. Selain Fitra, penyidik Jampidsus juga memeriksa tujuh orang saksi lain, beberapa diantaranya adalah pejabat di lingkungan Kementerian ESDM. Penyidik juga memeriksa sejumlah pejabat di lingkup PT Pertamina dan anak perusahaannya. Mereka adalah AA selaku Manager QMS PT Pertamina (Persero), ESJ selaku Staf Analyst Planning PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku VP Procurement and Contracting PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan.
3. Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi mengingatkan Kejagung dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023 pada aspek penegakan hukum saja. Jangan sampai kasus korupsi dengan dugaan kerugian negara mencapai ratusan triliun itu berdampak pada bisnis Pertamina yang merupakan perusahaan pelat merah.
“Yang kita ingatkan adalah ini harus murni penegakan hukum, jangan sampai kemudian penegakan hukum ini menjadikan Pertamina hancur. Pertamina itu kan aset, ya, kita jagalah Pertamina,” kata Pujiyono, Rabu (5/3).
Komjak berpandangan, kasus korupsi yang diusut Kejagung bukan tidak mungkin berimbas pada bisnis Pertamina. Kata dia, dugaan bensin Pertamax oplosan yang disebut Kejagung membuat publik tidak percaya pada Pertamina. “Pasti juga berimbas nih pada bisnis Pertamina, entah itu investor, entah itu investasi-investasi yang melibatkan pihak ketiga bisa kemudian menjadikan distrust,” kata Guru Besar Fakultas Hukum UNS Surakarta itu.
4. Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan mendesak aparat penegak hukum mengusut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat praktik pengoplosan beras. Johan juga meminta Satgas Pangan dan Kemendag lebih aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi beras di lapangan.
“Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini,” ucap Johan saat dikonfirmasi, Rabu (5/3).
Johan menegaskan, praktik pengoplosan beras berpotensi masuk ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan. Jika pengoplosan ini dibiarkan, itu sama saja memberi ruang kepada pihak yang ingin mempermainkan kebijakan pangan. Politisi PKS ini mengecam keras dugaan praktik pengoplosan beras yang viral di media sosial. Ia minta hal itu diusut tuntas.
5. Menpan RB, Rini Widyantini menunda pengangkatan calon ASN 2024. Penundaan tersebut disampaikannya dalam raker dengan Komisi II DPR, Rabu (5/3). “Pemerintah mengusulkan dilakukannya penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Rini.
Rini memastikan semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik itu calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia mengatakan, calon PNS akan diangkat pada Oktober 2025, sedangkan calon PPPK akan diangkat pada Maret 2026. “Saya pastikan, bagi pelamar yang telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.
Menariknya, saat ditanya wartawan seusai raker, Rini mengatakan pihaknya bukan menunda pengangkatan CASN 2024. “Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat,” kilahnya.
Menurut dia, keputusan ini (maksudnya, keputusan menunda pengangkatan CASN, red) sudah disepakati bersama Komisi II DPR. Dia membantah alasan penundaan pengangkatan ini dikarenakan efisiensi anggaran. “Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” ungkap Rini.
Menpan-RB Rini Widyantini mengakui, penataan pegawai non-ASN hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu penyebabnya adalah ketidakdisiplinan kepala daerah yang mengangkat honorer baru demi memenuhi janji politik atau bentuk balas budi atas kemenangan dalam Pilkada. “Jika dirunut dari dulu, Bapak dan Ibu sekalian, pegawai non-ASN muncul salah satunya akibat ketidakdisiplinan instansi dalam rekrutmen, terutama karena pilkada. Kepala daerah cenderung melakukan perekrutan tenaga honorer sebagai imbas dari proses pemenangan pilkada,” kata dalam raker dengan Komisi II DPR, Rabu (5/3).
6. Anggota Komisi II DPR, Giri Ramanda N Kiemas mendesak, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 tetap menerima gaji meskipun jadwal pengangkatannya ditunda hingga Maret 2026. Menurut dia, sangat tidak manusiawi bila pegawai yang telah lolos seleksi PPPK tahun 2024 gelombang pertama tidak digaji selama satu tahun tiga bulan.
Giri meminta Kemenpan-RB berkoordinasi dengan Kemendagri terkait gaji PPPK 2024. “Ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kemendagri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui UU Nomor 20 Tahun 2023,” ujarnya dalam raker dengan Kemenpan-RB, Rabu (5/3).
7. Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto melarang Danantara memasukkan orang-orang titipan, karena yang direkrut adalah orang-orang terbaik. “Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, ‘Pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik.’ Tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama,” ujar Rosan usai bersama sejumlah petinggi Danantara dipanggil Prabowo ke Istana, Jakarta, Rabu (5/3) malam.
Rosan mengingatkan, Danantara merupakan badan investasi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, Danantara juga berfungsi meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. “Kami pun dibantu oleh head hunter maupun advisor dari dalam dan luar negeri, kami juga laporkan ke Bapak Presiden,” kata dia. Rosan menyebutkan, nama-nama baru yang akan bergabung ke Danantara bakal diumumkan pekan depan, publik bisa melihat dan menilai siapa saja sosok yang mengelola Danantara.
Rosan yang Menteri Investasi itu mengakui IHSG sempat menurun tajam setelah Danantara diluncurkan pada akhir Februari 2025 lalu. Namun, kata dia, penurunan itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara ASEAN lainnya. “Memang indeks harga saham gabungan kita menurun. Tapi menurunnya bukan di Indonesia saja. Di emerging market, di negara ASEAN pun, semua memang sedang mengalami penurunan. Itu yang pertama,” ujar Rosan dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (5/3) malam. Rosan mengatakan, sejak Senin (3/3) lalu, IHSG di Indonesia sudah kembali rebound. Dia menegaskan, pemerintah sama sekali tidak khawatir terhadap IHSG yang sempat lesu.
Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara, Dony Oskaria menjelaskan, BPI Danantara membuka peluang kepada global advisor untuk ikut terlibat. Namun, lagi-lagi, Dony enggan membeberkan siapa tokoh global yang akan masuk struktur Danantara. Dia hanya membocorkan, tokoh dunia bakal ditempatkan di Dewan Penasihat Danantara.
“Kita membuka peluang untuk adanya global advisor. Tetapi orangnya siapa, nanti tentu Pak Presiden yang akan mengumumkan. Karena kan memang kita harapkan mereka meng-advice sesuai dengan expertise-nya,’’ ujarnya di Istana, Jakarta, Rabu (5/3) malam.
8. Bareskrim Polri menyita 4,1 ton narkoba hasil operasi penangkapan yang dilakukan pada periode Januari-Februari 2025. Barang bukti tersebut terdiri dari beberapa jenis narkotika, antara lain sabu sebanyak 1,28 ton, ekstasi sebanyak 346.959 butir atau setara 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain sebanyak 3,4 kg, tembakau Sintetis sebanyak 1,6 ton. Obat keras sebanyak 2.199.726 butir atau setara 659,9 kg. “Nilai estimasi barang bukti yang disita, apabila kita konversikan ke rupiah, Rp 2,72 triliun,” ujar Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi pers di Aula Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (5/3).
9. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengusulkan Pemilu tingkat nasional dipisah dengan Pemilu tingkat lokal dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR, Rabu (5/3). Peneliti Puskapol UI, Delia Wildianti menilai Pemilu serentak 2019 dan 2024 tidak mencapai tujuan utamanya.
“Salah satu tujuan pemilu untuk meningkatkan literasi pemilih ini tidak mencapai tujuannya karena ada banyak pilihan pilihan terutama di level Pemilu legislatif di mana pemilih harus memilih banyak sekali. Jadi partisipasi pemilihnya yang meningkat tapi literasi pemilihnya belum tentu,” kata Delia.
Puskapol UI merekomendasikan agar DPR mempertimbangkan solusi alternatif desain keserentakan pemilu dengan mengacu pada putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemisahan itu untuk memperkuat sistem presidential di tingkat nasional dan daerah.
10. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memulihkan kembali penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sebelumnya dicabut pada penyaluran tahap II Tahun 2024. Ia menyebut akan mengembalikan jumlah penerima manfaat KJP sebagaimana yang diterapkan gubernur definitif sebelumnya. Ia menyampaikan program itu masuk dalam 40 program quick win yang ditargetkan terealisasikan pada 100 hari pertama kerja.
“Contohnya Kartu Jakarta Pintar, saya sudah memutuskan untuk dikembalikan penerimanya seperti era gubernur definitif sebelumnya. Ternyata memang benar ada hampir 200 ribu lebih,” kata Pramono di GOR Otista, Jakarta, Rabu (5/3). Selain itu, Pramono juga meminta seluruh warga Jakarta yang ijazahnya masih tertahan di sekolah untuk segera diambil. Ia menyatakan biaya penebusan ijazah itu akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta. (Harjono PS)
