HOT ISU HARI INI, PRABOWO AKUI, TEKONOLOGI DIGITAL MEMANG SANGAT MENJANJIKAN, NAMUN JIKA TIDAK DIAWASI BISA MERUSAK AKHLAK ANAK BANGSA

oleh
oleh

Presiden Prabowo bersama para pelajar di Istana Merdeka, Jakarta (net)

 

Isu menarik hari ini, Presiden Prabowo Subianto mengakui, teknologi digital memang sangat menjanjikan untuk kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Akan tetapi, jika tidak diawasi, teknologi digital dapat merusak akhlak anak-anak bangsa. Prabowo juga mengaku dihubungi banyak pemimpin dunia yang ingin mencontoh program unggulan makan bergizi gratis. Bahkan mereka datang ke Indonesia untuk mempelajari program unggulan tersebut.

Arus mudik lebaran 2025 mulai mengular. Pemudik mulai kesal karena terjebak macet selama berjam-jam.  Pemerintah pun mulai berlakukan skema one way atau satu arah dari Km 70 Tol Cikampek Utama hingga Km 414 Tol Kalikangkung pada Jumat (28/3) pagi. Polda Jateng juga mulai menerapkan pemberlakuan one way dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang hingga pintu keluar Tol Bawen, Kabupaten Semarang mulai Jumat (28/3) pagi. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3). Inisiatif ini untuk melindungi anak-anak di ruang digital, terutama media sosial, yang semakin marak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan, penerbitan PP ini merupakan langkah penting untuk melindungi anak-anak dari konten negatif yang dapat berbahaya untuk perkembangan mereka. Disebutkan, PP ini diinisiasi Menkomdigi Meutya Hafid, yang menjelaskan perlindungan anak di ruang digital sudah sangat mendesak.

Prabowo mengakui, teknologi digital memang sangat menjanjikan untuk kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Akan tetapi, jika tidak diawasi, teknologi digital dapat merusak akhlak anak-anak bangsa. “Jadi, teknologi digital ini menjanjikan, bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Tapi, juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,” ujar Prabowo. “Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita,” imbuhnya.

 

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan, ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak tidak ditujukan kepada orang tua dan anak-anak. Ketentuan terkait sanksi itu, Meutya melanjutkan, ditujukan kepada platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia.

“PP ini bukan memberi sanksi kepada orang tua ataupun anak, melainkan sanksi kepada para platform,” kata Menkomdigi dalam jumpa pers selepas acara peluncuran PP Tunas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3). Platform-platform yang disebut Meutya di antaranya mencakup media sosial, gim online, dan platform digital lainnya.

‘’Ini ranahnya terkena pada seluruh PSE, penyelenggara sistem elektronik. Kemudian, sanksinya berupa sanksi administratif, mulai dari teguran sampai ke penutupan kalau memang fatal,” kata Menkomdigi Meutya Hafid.

 

2. Presiden Prabowo Subianto mengaku dihubungi banyak pemimpin dunia yang ingin mencontoh program unggulan makan bergizi gratis. Bahkan, para pemimpin dunia itu sampai datang ke Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3).

“Pemerintah sudah meluncurkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia, dan untuk semua ibu-ibu hamil. Ini saya kira salah satu program terbesar di dunia, dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani,” ujar Prabowo.

Ia mengatakan, Indonesia berani karena memberi makan anak-anak adalah sebuah keharusan. Dia menegaskan, tidak boleh ada anak yang kelaparan dan berangkat sekolah dengan perut kosong. “Per hari ini, sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik. Karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik,” tuturnya.

 

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia siap memberikan dukungan untuk pemulihan bencana gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar dan Thailand, Jumat (28/3). “Indonesia siap memberikan semua dukungan yang diperlukan untuk upaya pemulihan di wilayah yang terkena dampak,” kata Prabowo melalui unggahan di media sosial.

Prabowo menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas gempa bumi dahsyat yang melanda dua negara tersebut. “Pikiran dan doa kami menyertai rakyat kedua negara selama masa sulit ini,” kata Prabowo. Seperti diberitakan, gempa bumi 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar pada Jumat (28/3). Guncangannya sangat dahsyat dan terasa sampai China.

 

3. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi arus mudik baru akan terjadi pada Sabtu (29/3) dini hari tadi. Ia menuturkan, hingga H-3, sekitar 54,2 persen kendaraan pemudik sudah meninggalkan Jakarta menuju ke arah timur. Terkait hal itu, Jenderal Listyo mendorong jajarannya untuk tetap waspada dan memberikan pelayanan terbaik. “Hari ini rekan-rekan saya minta untuk tetap bersiap-siap dan memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Sigit di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jumat (28/3).

 

4. Arus mudik lebaran 2025 mulai mengular dan pemudik mulai kesal karena terjebak macet selama berjam-jam. Pemerintah mulai berlakukan skema one way atau satu arah dari Km 70 Tol Cikampek Utama hingga Km 414 Tol Kalikangkung pada Jumat (28/3) pagi. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, penerapan one way dilakukan karena parameter yang ditetapkan Kepolisian dan Jasa Marga telah terpenuhi. Artinya, jumlah kendaraan yang lewat sudah melampaui batas yang ditetapkan.

“Setiap rekayasa lalu lintas itu punya parameter. Jadi parameter ini untuk jalan tol ditetapkan oleh Jasa Marga dan Kepolisian,” ujar Dudy.Ia menambahkan, peningkatan volume kendaraan menjadi faktor utama dalam keputusan tersebut. “Saya melihat bahwa sepertinya dengan rekayasa one way nasional berarti parameter yang ditetapkan Kepolisian maupun Jasa Marga sudah melewati, sehingga diberlakukan one way nasional,” kata Dudy lagi.

 

Arus kendaraan memadati ruas Gerbang Tol Kalikangkung hingga Tol Dalam Kota Semarang, Jateng, pada Jumat (28/3). Kemacetan panjang membuat lalu lintas nyaris tidak bergerak, menyebabkan antrean kendaraan mengular di jalur utama arus mudik.

Pantauan di lokasi pada pukul 10.50 WIB, banyak pengemudi yang mulai merasa gerah dan jenuh akibat kemacetan yang tak kunjung terurai. Kemacetan ini akibat lonjakan arus kendaraan yang memasuki Tol Batang-Semarang menjelang puncak mudik Lebaran.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengatakan bahwa volume kendaraan sudah mengalami peningkatan. “Volume kendaraan yang meningkat,” kata Artanto saat ditanya soal kepadatan lalu lintas yang terjadi di depan Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, kemarin.

Dijelaskan, kemacetan lalu lintas juga dikarenakan ada sejumlah kendaraan yang mogok sehingga menghambat arus lalu lintas pemudik yang ada di belakangnya. “Banyak mobil yang mogok,” ungkap Arianto. Kendaraan sempat terhenti di Jalan Tol Barang-barang, Jawa Tengah, hari ini, akibat gangguan mobil mogok.

 

Untuk mengurai kemacetan tersebut, Polda Jateng menerapkan pemberlakuan jalur satu arah (one way) dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang hingga pintu keluar Tol Bawen, Kabupaten Semarang mulai Jumat (28/3) pagi.

Dirlantas Polda Jateng Kombes Sonny Irawan mengatakan, pemberlakuan jalur satu arah lokal tersebut menyambung sistem serupa yang sudah tersambung secara nasional dari Gerbang Tol Cikampek Utama hingga Kalikangkung.

Ia menyebut, terdapat beberapa indikator kepadatan arus yang menjadi pertimbangan penerapan one way hingga Bawen. “Perhitungan kepadatan arus di Gerbang Tol Kalikangkung sudah mencapai angka 3.000 selama 3 jam berturut-turut,” katanya. Selain itu, kepadatan di tol dalam Kota Semarang telah mencapai 0,7.

 

Jalur Nagreg yang menghubungkan Bandung dengan Garut dan Tasikmalaya, mengalami kepadatan selepas waktu sahur pada Sabtu (929/3) dini hari atau H-2 Lebaran 2025.
Sejak pukul 04.00 WIB, kepadatan terlihat di beberapa lokasi mulai dari simpang susun Cileunyi yang merupakan titik pertemuan arus kendaraan dari Bandung-Sumedang dengan arus kendaraan keluar gerbang tol Cileunyi, yang mengular sampai Parakan Muncang.

Titik kepadatan berikutnya terjadi di sekitaran Cicalengka di antara SPBU 34-40319 Babakan Peteuy, sampai Warung Lahang, dikarenakan ada truk peti kemas yang mogok. Titik kepadatan lainnya adalah di sekitaran Nagreg, di antara Kantor Desa Nagreg sampai jalan Cagak Nagreg (Cikaledong) akibat diberlakukannya sistem buka tutup arus searah pada kendaraan ke Tasikmalaya atau Garut, yang diberlakukan beberapa kali sejak Jumat (28/3) malam.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung mencatat, hingga H-3 Lebaran 2025 pada Jumat (28/3), sebanyak 1.332.534 orang telah melalui Jalur Nagreg dari arah Bandung ke Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka diangkut 367.142 kendaraan, baik roda dua, roda empat, maupun, kendaraan besar.

 

5. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengutip laporan Bank Dunia yang menyatakan Indonesia tertinggal dalam urusan regulasi bisnis. “Saat ini, berdasarkan laporan World Bank, Indonesia masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan Singapura, Vietnam, dan Filipina,” ungkapnya dalam unggahannya di akun Instagram @luhut.pandjaitan, kemarin. “Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perusahaan asing, Indonesia mencapai 65 hari dibandingkan dengan standar terbaik dunia yang hanya beberapa hari saja. Proses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan bahkan bisa memakan waktu hingga 150 hari,” tambah Luhut.

Ia menegaskan 86 persen pelaku usaha menganggap bahwa regulasi masih menjadi hambatan utama. Luhut mengakui berbagai hambatan yang ada di Indonesia harus diselesaikan dengan aksi nyata. Oleh karena itu, Luhut meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membantu pemerintah menyusun daftar regulasi yang tumpang tindih, berbelit-belit, dan membebani investor. Ia menegaskan semua aspek, mulai dari perizinan dasar hingga masalah sertifikasi mesti dibenahi.

Pernyataan Luhut tersebut langsung ditanggapi politisi Golkar senior Andi Sinulingga. Ia menanyakan peran Luhut selama ini di pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Luhut di antaranya pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan di masa pemerintahan Jokowi, terakhir menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. ‘’Sepuluh tahun ngatur-ngatur republik, ngapain aja om?” kata Andi Sinulingga dalam unggahannya di X, Jumat (28/3).

 

6. Jurnalis Kompas.com, Rega Almutada (23) mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/3) kemarin. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 18.35 WIB, ketika aparat kepolisian tengah menyisir dan membubarkan massa menggunakan mobil water cannon. Rega ditarik secara tiba-tiba oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga merupakan aparat. Mereka lalu memeriksa isi ponselnya tanpa alasan yang jelas.

“Tiba-tiba saya ditarik dari belakang, di pundak dan baju saya, cukup kencang. Saya kaget karena posisi saya sedang merekam dan tidak menyangka akan ditarik seperti itu,” ujar Rega, Jumat (28/3). Setelah itu, dua orang tersebut meminta Rega menunjukkan isi ponselnya. Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, mereka tetap memeriksa isi galeri dan grup WhatsApp di ponselnya.

 

7. Komnas HAM menegaskan, penggeledahan paksa barang-barang pribadi milik jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil saat meliput demo tolak RUU TNI di gedung DPR/MPR merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, penggeledahan yang dilakukan aparat seharusnya memiliki prosedur yang jelas, bukan asal main geledah, terlebih saat jurnalis sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

“Penggeledahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas itu juga tidak bisa dilakukan karena melanggar hukum, apalagi data-data pribadi juga tidak bisa kemudian diperiksa begitu saja tanpa ada mekanisme yang jelas melalui proses hukum yang ada di Indonesia. Karena itu juga merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparat,” kata Anisi, Jumat (28/3).

 

8. Komnas HAM mengecam dan menyesalkan sikap aparat yang brutal dan tidak menghormati kerja-kerja jurnalis. Anis Hidayah menyebut, tindakan tidak profesional aparat tersebut adalah gangguan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang seharusnya dilindungi oleh negara.

“Kami mendorong dalam merespons aksi-aksi demonstrasi yang terjadi hari-hari ini karena penolakan UU TNI, aparat mesti menunjukkan sikap yang profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam melakukan kerja-kerjanya dalam meliput aksi demonstrasi yang terjadi karena penolakan UU TNI,” kata Anis. “Kami (juga) mendorong ke depan pemerintah lebih menjamin dan melindungi jurnalis,” tambahnya.

 

9. Ketua MPR merangkap Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan TNI/Polri menindak pungli yang dilakuklan organisasi masyarakat (Ormas). Menurut Muzani, penindakan memang perlu dilakukan. Apalagi, aksi pungli semakin marak menjelang lebaran.

“Saya kira begini, menjelang Lebaran ini berbagai macam kelompok masyarakat atas nama apa pun kemudian melakukan upaya untuk pungutan-pungutan di luar penghutan resmi,” ujar Muzani di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (21/3). “Saya berharap pungli itu (ditertibkan), karena itu bisa menjadi problem ketidakkondusifan dunia usaha kita, termasuk dunia investasi kita,” katanya lagi.

 

10. Kapoksi Komisi VIII PDI-P DPR, Selly Andriany Gantina mengingatkan, hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak harus berat, apalagi pelakunya seorang polisi. “Dengan profesinya sebagai penegak hukum, saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup,” kata Selly dalam keterangannya, Sabtu (29/3). “Sederhananya, bagaimana bisa penegak hukum malah menjadi pelanggar, bahkan pelaku,” ujarnya lagi.

Selly mengatakan, kekerasan dapat memicu trauma psikologis terhadap anak yang kemungkinan akan membekas seumur hidupnya. Kekerasan pada anak, kata dia, menandakan buruknya mentalitas anggota polisi. Sebab, menurut dia, pada 2025, beragam kasus kekerasan terhadap anak meningkat, beberapa di antaranya hingga meninggal dunia. (Harjono PS)