Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur (net)
Isu menarik pagi ini, soal pembubaran ormas. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur sepakat, organisasi masyarakat atau ormas yang lakukan kekerasan sipil dibubarkan. Menurut dia, pembubaran ormas bisa dilakukan jika memang mereka sudah tidak bisa lagi dilakukan pembinaan.
Isu menarik lainnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bikin gebrakan baru, yakni akan mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei 2025 mendatang. Dedi menghentikan sementara pemberian dana hibah untuk yayasan pendidikan termasuk yang berbasis agama, karena dana tersebut diselewengkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menebus belasan ribu ijazah yang tertahan di sekolah karena tak mampu bayar. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur sepakat, organisasi masyarakat atau ormas yang lakukan kekerasan sipil dibubarkan. Menurut dia, pembubaran ormas bisa dilakukan jika memang mereka sudah tidak bisa lagi dilakukan pembinaan. “Jika melakukan kekerasan sipil dan mengambil alih fungsi tugas keamanan negara, saya sepakat untuk dibubarkan saja,” kata Gus Fahrur, Minggu (27/4).
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan ruang pemerintah untuk menertibkan ormas yang bermasalah. “Secara substansi saya kira ketentuan dalam UU Ormas yang ada sudah memberikan ruang yang cukup kepada pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap berbagai macam ormas yang bermasalah,” ucap pria yang akrab disapa Rifqi, Minggu (27/4). Ia mengingatkan, UU Ormas saat ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk membubarkan ormas yang meresahkan dalam bernegara.
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mendesak Kemendagri mengevaluasi ormas yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Aria, kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi hendaknnya tidak dijadikan pembenaran bagi ormas untuk melakukan tindakan yang mengganggu persatuan dan bertentangan dengan kemanusiaan. “Kalau kebebasan berserikat dan berkumpul itu mengganggu persatuan, membuat ketidakadilan, bahkan bertindak bertentangan dengan prikemanusiaan, Kemendagri harus mengevaluasi organisasi tersebbut, ” kata Aria di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
2. Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas berpendapat, ormas yang membuat resah karena anggotanya tidak memiliki pekerjaan yang layak. Anwar mengatakan, semua pihak tentu tidak membenarkan perbuatan ormas yang membuat resah. Namun demikian, pemerintah harus mencari akar penyebab tindakan mereka. “Di antara penyebabnya karena mereka tidak atau belum memiliki pekerjaan yang layak yang bisa memberi mereka penghidupan yang layak,” ujar Anwar, Minggu (27/4).
Mendagri Tito Karnavian menilai banyak ormas yang telah kebablasan. Oleh karenanya, ia membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, guna memberikan pengawasan ketat terhadap keberadaan mereka. “Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan,” kata Tito, Jumat (25/4) lalu.
3. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bikin gebrakan baru, yakni akan mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei 2025 mendatang. Dedi ingin menggembleng siswa yang terlibat pergaulan bebas dan kriminal di beberapa wilayah Jabar yang dianggap rawan dengan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, jadi bertahap,” ujar Dedi dalam keterangannya di Bandung, Minggu (27/4). Dedi mengungkapkan tiap siswa akan mengikuti program penggemblengan itu di 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan TNI.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hentikan sementara pemberian dana hibah untuk yayasan pendidikan termasuk yang berbasis agama, karena dana tersebut diselewengkan hingga membuat penyalurannya tidak merata dan salah sasaran. Ia mencontohkan soal temuan adanya yayasan baru yang tidak terverifikasi, menerima dana miliaran rupiah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan, sehingga saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik,” kata Dedi di Bandung, Minggu (27/4).
4. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menebus belasan ribu ijazah yang tertahan di sekolah karena tak mampu bayar. Dikatakan, Pemprov Jakarta meluncurkan program pemutihan atau penebusan terhadap belasan ribu ijazah yang tertahan. Pram mengungkapkan, penebusan ijazah ini merupakan program diprioritaskan bagi warga yang kurang mampu.
‘’Biasanya orang yang tidak bisa menebus ijazah ini berasal dari golongan yang tidak mampu. Untuk itu, saya meminta Baznas untuk semuanya diputihkan,” ujar Pramono saat menghadiri acara Halal Bihalal PWNU di Jakarta Selatan, Minggu (27/4). Dijelaskan, program penebusan ijazah ini dilaksanakan bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta.
5. Wamensesneg Juri Ardiantoro membela Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menuai kritik terkait tayangan video monolognya. “Salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (27/4).
Juri Ardiantoro mengatakan video monolog yang diunggah Gibran adalah salah satu cara berkomunikasi dengan masyarakat. Juri menilai para pejabat, termasuk Gibran, memiliki gaya komunikasi masing-masing.
“Ya ada banyak cara komunikasi para pejabat, pak presiden, pak wapres, pak menteri, dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat,” katanya. ‘’Komunikasi dari pejabat diperlukan dalam rangka menginformasikan terkait program-program pemerintah serta hal-hal penting lainnya,’’ ujar Juri.
6. Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus sebelumnya menyarankan, Wapres Gibran Rakabuming tidak hanya sibuk menggarap video, tetapi menunjukkan kerja nyata. Hal ini disampaikannya menanggapi video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Gibran di akun YouTube miliknya. “Ya, menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Deddy khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.
7. Wamensesneg Juri Ardiantoro menerangkan, belum ada pembahasan dan keputusan soal usulan Kota Surakarta, Jawa Tengah, menjadi daerah istimewa. Juri meminta semua pihak menunggu hasil keputusan resmi. “Sepanjang belum ada pembahasan dan belum ada keputusan, ya kita tunggu saja,” kata Juri di gedung DPR, Jakarta, Minggu (27/4).
Juri mengaku belum mengetahui alasan dan pertimbangan orang yang mengusulkan Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya, usul soal pemekaran daerah banyak, bukan hanya dari Kota Solo. Semua usulan itu tentu ditampung dan dikaji oleh pemangku kebijakan terkait, termasuk Komisi II DPR. “Ya, kan usulan macem-macem. Banyak sekali usulan, usulan pemekaran, usulan peningkatan status satu daerah. Semua ditampung di Komisi II,” ucapnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah tidak akan gegabah dalam membentuk daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah, termasuk menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Hal ini disampaikannya merespons 341 usulan pembentukan DOB yang masuk ke Kemendagri, salah satunnya usul memekarkan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta.
“Tentunya kita tidak perlu gegabah. Pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor,” kata Prasetyo. Ia menyebut, jika usulan tersebut diakomodasi, bakal ada konsekuensi yang mengikuti, termasuk masalah perangkat dan kelengkapan pemerintahan yang harus diadakan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengungkapkan soal usulan menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Aria menjelaskan, terdapat usul agar Solo lepas dari Jawa Tengah dan menjadi provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta. “Seperti daerah saya yang Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin daerah istimewa Surakarta,” kata Aria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4) lalu.
8. Dokumen Rusia yang diserahkan pakar pertahanan Connie Rahakundini Bakrie ke PDI-P terdiri dari 37 dokumen. “Jadi total 37,” kata Connie Rahakundini dalam acara On Point with Adisty, Sabtu (26/4). “Pastinya mengguncangkan,” kata Connie menjawab pertanyaan pemandu acara.
Seperti diberitakan, dokumen rahasia Rusia adalah sebutan untuk dokumen dari Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang dititipkan ke Connie untuk disimpan dan dinotariatkan di Rusia, negara tempat Connie menjadi Guru Besar bidang Hubungan Internasional di Universitas Saint Petersburg.
“Pertama hanya 32 dokumen, tapi kali kedua saya datang menjelang saya berangkat dengan Ibu Mega (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) ke Vatikan dan ke umrah itu ditambahkan lima (dokumen),” jelas Connie lagi. Connie mengaku tidak bisa membuka dokumen itu karena pemilknya adalah Hasto Kristiyanto. “Ada perjanjian, kalau langgar maka aku melanggar banyak hal,” kata Connie.
Sebelumnya, pengamat Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyerahkan “dokumen Rusia” titipan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto kepada Wakil Sekjen PDI-P Yoseph Aryo Adhi Dharmo. Dokumen itu berjumlah 37 dan diska lepas (flashdisk) yang berisi video sejumlah kasus. Penyerahan dokumen tersebut dibeberkan Connie melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (25/4). “Notaris pertama tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37,” kata Connie melalui akun Instagramnya.
9. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey bersama rombongan ditembak KKB saat lakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 18 Desember 2024 lalu. Penembakan terjadi saat Frits Ramandey bersama rombongan menginap di salah satu kamp di pinggiran Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
“Sekitar pukul 7.10 WIT saya bersama dengan empat orang teman turun ke sungai, tetapi tiba-tiba kami ditembaki dari arah seberang sungai oleh KKB,” jelasnya, Minggu (27/4) sore. Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang sejak 4 bulan itu. “Kami hadir Komnas HAM, untuk melakukan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara,” jelasnya.
10. KPK sudah tetapkan tersangka kasus korupsi usai lakukan penggeledahan beberapa lokasi di Kalimantan Barat, namun belum membeberkan identitas tersangka dalam kasus yang sedang diusut. “Bukan Sprindik umum ya. (Ini) sprindik baru (untuk tersangka),” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Minggu (27/4). KPK akan menyampaikan hasil penggeledahan secara detail setelah seluruh rangkaian penggeledahan rampung. “Untuk detail perkara, akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan,” ujarnya.
11. Polresta Manado menggelar operasi Sikat Pemabuk Jalanan (Sibulan) untuk memberantas pemabuk yang berkeliaran di jalan dan mengganggu kamtibmas di Manado, Sulawesi Utara. Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait menyampaikan operasi ini dilakukan dengan cara patroli rutin, memeriksa tempat-tempat umum dan penertiban individu yang diduga mengonsumsi minuman keras di ruang publik. “Kegiatan Sibulan ini difokuskan untuk menertibkan para pemabuk jalanan yang kerap mengganggu kenyamanan masyarakat, serta berpotensi memicu tindak kriminalitas,” katanya di Manado, Minggu (27/4). (Harjono PS)
