HOT ISU PAGI INI, PENGAMAT POLITIK BILANG, BATALNYA MUTASI LETJEN TNI KUNTO TUNJUKKAN SIKAP PRESIDEN PRABOWO YANG SESUNGGUHNYA

oleh
oleh

Presiden Prabowo Subianto (net)

 

Isu menarik pagi ini, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, batalnya mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menunjukkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang sesungguhnya. Ia menduga, Prabowo tak menginginkan Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Pangkogabwilhan I TNI sehingga akhirnya TNI memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut.

Isu kedua, Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan kota yang dia pimpin menjadi destinasi wisata sepak bola dunia. Dia memproyeksikan Jakarta sebagai kota tujuan wisata sport bertaraf internasional. “Jakarta ini akan menjadi destinasi wisata sepak bola, wisata ‘sport’,” kata Pramono usai membuka kompetisi Liga U-17 Piala Gubernur 2025 di Lapangan Pancoran Soccer Field (PSF) MBAU, Jakarta Selatan, Minggu (4/5). Berikut isu selengkapnya.

 

1. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, batalnya mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menunjukkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga, Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Pangkogabwilhan I TNI sehingga TNI akhirnya memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut.

“Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” kata Jamiluddin, Sabtu (3/5). “Hal ini tentu melegakan, karena Prabowo sudah menunjukkan sikapnya sebagai presiden  yang sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” ujarnya melanjutkan.

 

2. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, batalnya mutasi tujuh orang perwira tinggi TNI, termasuk Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menandakan TNI mudah digoyahkan oleh urusan politik. Hasanuddin mengaku prihatin karena seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tidak dipengaruhi oleh persoalan politik.

“Pergantian Letjen TNI Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5).

Ia merujuk spekulasi publik bahwa pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen TNI Kunto, yakni mantan Wapres Sutrisno dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan) I adalah Laksamana Muda Hersan yang merupakan eks ajudan mantan Presiden Jokowi, ayah Gibran.

 

3. Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Dwi Sasongko mengingatkan pentingnya menjaga institusi TNI tetap profesional dan tidak terseret ke dalam pusaran politik praktis. Pernyataan tersebut merespons berkembangnya spekulasi publik terkait mutasi jabatan di tubuh TNI yang dinilai berkaitan dengan manuver sejumlah purnawirawan TNI-Polri yang meminta MPR memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

“Purnawirawan diharapkan untuk tidak menyeret-nyeret TNI ke politik, apalagi proses manajemen TNI dinodai oleh politik. Kita harus sama-sama menjaga TNI,” kata Dwi, Minggu (4/5). Dwi lalu menyinggung soal spekulasi publik terkait pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dan Laksda TNI Hersan yang dikaitkan dengan latar belakang pribadi keduanya.

Dikatakan, Kunto diketahui merupakan putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, sedangkan Hersan pernah menjabat sebagai ajudan mantan Presiden Jokowi. Menurut Dwi, sekalipun ada klarifikasi resmi dari Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi yang menegaskan, tidak adanya kaitan antara pembatalan mutasi 7 Pati TNI dan isu politik, tetapi persepsi publik tetap tidak bisa dihindari.

“Namanya politik itu persepsi. Sah-sah saja kalau masyarakat punya persepsi seperti itu. Letjen TNI Kunto merupakan anaknya Pak Try Sutrisno dan Laksda TNI Hersan itu adalah mantan ajudan Presiden Jokowi. Sehingga bila masyarakat akhirnya memiliki spekulasi sendiri tentang mutasi tersebut ya tidak bisa disalahkan,” ujar Dwi.

 

Co-founder ISDS Dwi Sasongko menilai, pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi (Pati) TNI yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membawa dampak negatif terhadap motivasi prajurit dan menimbulkan tanda tanya besar atas tata kelola internal TNI. “Ketidakpastian dalam penempatan jabatan bisa menurunkan motivasi dan memunculkan spekulasi liar di lingkungan internal maupun eksternal,” kata Dwi Sasongko, Minggu (4/5).

Ia menilai langkah meralat mutasi ini bukan sekadar kesalahan administratif, namun mengindikasikan potensi persoalan sistemik dalam proses pengambilan keputusan di tubuh militer. “Mutasi dalam tubuh TNI seharusnya merupakan hasil dari proses yang matang, berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, kebutuhan organisasi, dan pertimbangan strategis jangka panjang,” tegas Dwi.

 

Co-founder ISDS Dwi Sasongko menyebut, keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang meralat mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati) hanya sehari setelah surat keputusan mutasi diumumkan, mencerminkan adanya persoalan mendalam dalam tata kelola internal TNI. Ia mengatakan, ralat tersebut dapat memberi kesan pembuatan keputusan yang terburu-buru. Bahkan bisa memunculkan kecurigaan soal adanya kepentingan di luar institusi.

“Ketika sebuah keputusan penting seperti ini diralat dalam waktu singkat, muncul kesan bahwa kebijakan tersebut diambil secara terburu-buru, tidak transparan, atau bahkan dipengaruhi oleh kepentingan di luar institusi,” kata Dwi lagi.

 

Co-founder ISDS Dwi Sasongko menilai wajar Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan dukungan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebab, Wiranto sudah mendukung ayahnya Gibran, yakni mantan Presiden Jokowi sejak masa kampanye Pilpres 2014. “Kita tahu Pak Wiranto sejak 2014 sudah mendukung Pak Jokowi. Itu sah saja karena beliau sudah berstatus sipil,” kata Dwi lagi.

Ia menilai, sikap Wiranto tersebut berbeda dengan purnawirawan TNI lainnya, yakni eks Wakil Presiden Try Sutrisno, yang sebelumnya termasuk salah satu dari kelompok purnawirawan yang meminta Gibran dimakzulkan dari Wapres. Namun, Dwi enggan memaparkan terlalu jauh soal preferensi politik Try yang juga pernah menjabat sebagai Panglima ABRI itu.

 

4. Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang didalamnya terdapat Jenderal (Purn) Agum Gumelar hingga Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan sikapnya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dukungan terhadap Prabowo-Gibran adalah satu dari lima poin yang menjadi sikap Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang disampaikan pada Jumat (2/5).

“Satu. Wadah Purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP,” ujar Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn), Komaruddin Simanjuntak, Sabtu (3/5

Kedua, soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus. Ketiga, purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian dan tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi.

“Empat. Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. Lima. Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” ujar Komaruddin.

 

Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) angkat bicara terkait pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 30 April 2025 lalu. PPAD mengeklaim mereka sepenuhnya hanya melaporkan dan membahas rencana acara halal bihalal para purnawirawan TNI-Polri yang rencananya akan mengundang Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan Ketum PPAD Mayjen TNI Purnawirawan Komaruddin Simanjuntak di Kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (4/5).

Menurut Komaruddin, pertemuan dengan Prabowo juga turut dihadiri oleh panitia acara halal bihalal, seperti Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko dan Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Halal Bihalal. Komaruddin menegaskan, dalam pertemuan dengan Prabowo, panitia hanya memaparkan waktu pelaksanaan halal bihalal, lokasi, dan siapa saja yang diundang. Halal bihalal Purnawirawan TNI-Polri digelar di Balai Kartini pada 6 Mei 2025.

 

5. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan kota yang dia pimpin menjadi destinasi wisata sepak bola. Dia memproyeksikan Jakarta sebagai kota tujuan wisata sport bertaraf internasional. “Jakarta ini akan menjadi destinasi wisata sepak bola, wisata ‘sport’,” kata Pramono usai membuka kompetisi Liga U-17 Piala Gubernur 2025 di Lapangan Pancoran Soccer Field (PSF) MBAU, Jakarta Selatan, Minggu (4/5).

“Dengan demikian, pertandingan-pertandingan ‘sport’ di Jakarta betul-betul kami dorong, termasuk sepak bola,” ujarnya. Liga U-17 Piala Gubernur pada tahun ini diikuti 18 klub yang diharapkan bisa memunculkan talenta muda yang nantinya mewakili Jakarta di ajang PON 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Hari ini Jakarta akan memulai tradisi baru mencari pemain-pemain dari liga yang seperti ini. Mudah-mudahan akan muncul pemain-pemain berbakat dari Jakarta dan itulah yang saya inginkan,” kata Pramono.

 

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jakarta akan memperpanjang jam layanan perpustakaan dan museum di Jakarta hingga malam. Pramono menjelaskan rencana itu sejalan dengan kebijakan Pemprov Jakarta yang membuka sejumlah taman di Jakarta selama 24 jam.

“Museum juga akan kami buka tidak hanya sampai dengan jam 5 sore, Termasuk perpustakaan, perpustakaan akan kami buka sampai malam, mungkin jam 10 atau jam 11,” kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, kemarin. Lebih lanjut, Pramono menjelaskan rencana ini juga sebagai upaya mempermudah akses masyarakat Jakarta terhadap pendidikan.

 

6. ICW mendorong Presiden Prabowo Subianto aktif mendesak partai politik di DPR untuk serius membahas RUU Perampasan Aset. “Komitmen presiden untuk RUU Perampasan Aset harusnya diikuti dengan desakan Presiden kepada partai-partai dan DPR untuk segera membahas RUU tersebut,” kata Peneliti ICW Almas Sjafrina, Minggu (4/5). Almas mengungkapkan, selama ini desakan dari masyarakat sipil belum cukup kuat untuk mendorong DPR agar segera membahas RUU tersebut secara serius.

ICW meminta Presiden Prabowo tidak berhenti pada pernyataan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset. ICW menagih Prabowo untuk merealisasikan RUU tersebut agar tidak hanya sekadar berkomitmen. “Jangan komitmen-komitmen terus, ini bukan lagi masa kampanye,” tegas peneliti ICW, Almas Sjafrina, Minggu (4/5).

Almas menilai dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui langkah konkret, terutama dengan mendorong partai politik dan DPR segera membahas RUU tersebut. Ia mengakui,  selama ini desakan publik belum cukup kuat untuk membuat pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Muhammad Kholid mendukung pembahasan dan penyelesaian RUU Perampasan Aset. Menurut Kholid, visi misi Presiden Prabowo Subianto soal pemberantasan korupsi, harus dijawab dengan komitmen para legislator untuk melindungi uang serta aset negara lewat pengesahan UU Perampasan Aset.

“Presiden sudah menegaskan komitmen dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset. Kini saatnya DPR menyambut ajakan tersebut,” ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Minggu (4/5). “Kita ingin Indonesia menjadi negara yang berdaya saing, efisien dan bebas dari korupsi. Untuk itu, kita harus berani mengambil terobosan regulasi, tidak ada tempat yang aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan di negeri ini,” tandasnya.

7. Presiden Prabowo Subianto berencana membangun Perkampungan Haji Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Ia telah menyampaikan permintaannya itu ke putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Daud atau (MbS). “Terakhir saya jumpa dengan beliau saya ajukan niat Indonesia untuk bangun suatu perkampungan Indonesia di tanah suci yang sedekat-dekatnya dengan Masjidil Haram,” kata Prabowo usai meresmikan Terminal Khusus Haji-Umrah, Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Minggu (4/5). Prabowo menyebut MBS menyambut baik rencana tersebut. Kedua negara pun akan melanjutkan pembahasan rencana ke tahap teknis.

Presiden Prabowo Subianto instruksikan jajarannya untuk menurunkan lagi biaya haji bagi jemaah asal Indonesia. Ia minta Menag Nasaruddin Umar dan Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf kembali mengupayakan penurunan biaya haji. “Sekarang Alhamdulillah, kita bisa turunkan biaya haji Rp4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah tahun ini 203 ribu, tapi saya minta dikurangi lagi, saya belum puas, kita harus termurah yang bisa kita capai,” kata Prabowo saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta, Minggu (4/5). Prabowo menargetkan biaya haji para jemaah dari Indonesia lebih murah dari Jemaah haji asal Malaysia.

“Kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji yang semurah-murahnya.  Saya minta Menteri Agama, Kepala Badan Haji, tentunya dibantu Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji untuk koordinasi sebaik-baiknya. Duduk bersama mencari solusi-solusi untuk mengurangi biaya haji,” ujarnya. Secara khusus Prabowo meminta Garuda Indonesia melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang tidak perlu.

 

Presiden Prabowo Subianto memamerkan betapa besarnya rombongan ibadah haji dan umrah asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Menurutnya, Indonesia penyumbang jemaah haji dan umrah terbesar di dunia. “Ini sesuatu yang sangat besar, mungkin kita yang terbesar di dunia, dari seluruh umat Islam mungkin di Indonesia yang paling besar rombongan haji dan umrah,” ujar Prabowo saat meresmikan Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (4/5).

 

8. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, tugas berat yang menanti dirinya usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar biaya haji diturunkan lagi. Dahnil mengaku akan mencari cost yang masih bisa diefisiensikan, tanpa  mengurangi kualitas pelayanannya. “Itu memang yang salah satu disampaikan Presiden sejak awal, makanya istilah Presiden telusuri komponen cost mulai dari transportasi, mulai dari konsumsi, akomodasi,” ujar Dahnil di Terminal Khusus Haji dan Umrah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/5). “Tentu tugas berat kami di 2026 adalah telusuri cost pembentuk biaya haji, supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi, tetapi tidak mengurangi pelayanan,” sambungnya.

 

Kemenag melaporkan sudah lebih dari 15.000 jemaah haji asal Indonesia yang telah tiba di Madinah, Arab Saud hingga Minggu (4/5). Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Muchlis Hanafi menjelaskan, mereka berasal dari 40 kloter jemaah haji yang diberangkatkan sejak 2 Mei 2025. “Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), pada Minggu, 4 Mei 2025 pukul 08.00 WIB atau pukul 04.00 WAS, jumlah jemaah haji yang telah tiba di Arab Saudi sebanyak 40 kloter atau 15.597 jemaah,” ujar Muchlis Hanafi, Minggu (4/5).

 

9. Presiden Prabowo Subianto merespons positif keinginan PM Australia Anthony Albanese yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya secara resmi usai terpilih lagi sebagai PM. Keinginan tersebut disampaikan langsung Albanese saat menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo melalui sambungan telepon pada Minggu (4/5). “Saya ingin Indonesia menjadi kunjungan pertama saya,” kata Albanese kepada Presiden Prabowo. Kepala Negara menyambut baik statemen PM Australia tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan PM Jepang Fumio Kishida beserta delegasi di kediamanJalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (4/5) malam. Berdasarkan keterangan Setpres, mantan PM Jepang tersebut tiba di kediaman Prabowo sekitar pukul 19.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Kishida menyampaikan surat dari PM Jepang Shigeru Ishiba untuk Prabowo.

“Ya tentu mantan PM Kishida itu menyampaikan surat dari Perdana Menteri Ishiba yang disampaikan langsung kepada Pak Presiden,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. “Dan tentu salah satu isinya terkait dengan beliau special envoy Perdana Menteri khusus untuk proyek-proyek AZEC (Asia Zero Emission Community) ini,” imbuh Airlangga.

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada PM Singapura Lawrence Wong yang memenangkan Pemilu Singapura melalui akun Twitter resminya, Minggu (4/5). “Ucapan selamat yang tulus dari saya kepada Yang Terhormat @LawrenceWongST atas kemenangan Partai Aksi Rakyat (PAP) Singapura,” ujar Prabowo seraya menjelaskan, kemenangan ini mencerminkan kepercayaan, stabilitas, dan keyakinan rakyat Singapura terhadap kepemimpinan yang kuat dari Wong dan PAP.

 

10. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan, isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi tidak ditarik terlalu jauh, hingga menciderai logika konstitusi dan sistem hukum negara. Menurutnya, bila terjadi pemalsuan, proses hukum pidana tetap bisa berjalan, tetapi tidak akan menggugurkan aspek ketatanegaraan. “Kalau pidana iya, pidananya bisa, kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan, kebohongan publik karena pemalsuan itu bisa. Tapi, pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan atau orangnya,” kata Mahfud dalam tayangan channel YouTube “Mahfud MD Official”, Minggu (4/5).

 

11. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung program pemberian bantuan untuk guru dan renovasi sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap program tersebut bisa mengatasi masalah ketimpangan fasilitas dan pelayanan, serta pemenuhan hak warga negara di dunia pendidikan. “Banyak sekolah-sekolah kini justru termarjinalkan karena tidak terintegrasi dengan kebijakan pendidikan nasional secara optimal. Tapi program quick wins Presiden Prabowo akan menjadi momentum penting untuk menuntaskan ketimpangan ini,” ujar Cucun dalam keterangan tertulis, Minggu (4/5).

“Program tersebut akan memastikan tidak ada sekolah yang tertinggal hanya karena masalah koordinasi lintas kementerian. Kami berharap ini akan segera tertangani,” sambungnya. Cucun juga menyoroti masalah kesejahteraan guru yang belum juga terselesaikan, karena persoalan upah tak layak dan jauh dari rasa keadilan.

 

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. “Kami memastikan infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya tersedia secara memadai. Ini penting agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa mengakses pendidikan berkualitas,” kata Dody dalam siaran pers, Minggu (4/5).

Pernyataan itu disampaikannya saat meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumbar, Sabtu (3/5). Peninjauan dilakukan untuk mengecek kesiapan lahan dan sarana prasarana penunjang. Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif Presiden Prabowo yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.  Di Kabupaten Solok, program Sekolah Rakyat akan memanfaatkan lahan seluas 20.480 meter persegi (m²) persegi milik UPT Balai Latihan Kerja (BLK).

 

12. Kejagung tengah mengusut dugaan kasus korupsi yang terjadi pada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Hal tersebut disampaikan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. Ia menjelaskan dugaan korupsi yang terjadi berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit dari perbankan.

Kendati demikian, Harli menyebut pengusutan yang sedang dilakukan masih tahap awal berupa pengumpulan bahan dan keterangan. “Masih penyidikan umum, dalam hal pemberian kredit bank kepada Sritex,” jelasnya pada Minggu (4/5). Dalam penyidikan itu Kejagung juga tengah mendalami keterlibatan korupsi dari penyelenggara negara dalam kasus itu. “Itu juga yang diteliti. Makanya masih bersifat umum,” tuturnya. (Harjono PS)