Presiden Prabowo Subbianto menjabat tangan mantran Wapres Try Sutrisno pada acara halal bihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini Jakarta, Selasa (6/5). (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pihak-pihak yang menuntut pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk tidak tinggal di Indonesia. Luhut mengingatkan seluruh warga negara harus taat pada konstitusi. “Iyalah harus taat, kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia,” ujar Luhut saat menghadiri halal bihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta.
Isu menarik lainnya, Presiden Prabowo Subianto hadiri acara halal bihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5) sore. Prabowo duduk semeja dengan mantan Wapres Try Sutrisno dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Prabbowo mengenakan kemeja safari warna krem dan peci hitam. Selain Try Sutrisno, sejumlah purnawirawan yang hadir antara lain Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY, Hendropriyono, Dudung Abdurachman, Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, TB Hasanuddin, dan Waketum FKPPI Indra Bambang Utoyo mewakili anak-anak purnawirawan TNI-Polri. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pihak-pihak yang menuntut pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk tidak tinggal di Indonesia. Luhut mengingatkan seluruh warga negara harus taat pada konstitusi. “Iyalah harus taat, kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia,” ujar Luhut saat menghadiri halal bihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5).
Luhut menjelaskan, jangan sampai Indonesia dipecah belah oleh kekuatan asing. Dia menyebut jangan sampai Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Gibran bisa membuat Indonesia terpecah. “Ya iya makanya itu, siapapun dia jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat Presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Jangan kamu juga ikut menjadi bagian memecah belah. Dengar itu,” kata Luhut.
Sebelumnya purnawirawan Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan menilai, para pihak yang mendesak Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, kampungan. “Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5). “Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik,” imbuhnya.
2. Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak buka suara soal kegiatan halal bihalal yang mereka lakukan. Pasalnya, kegiatan ini digelar setelah Forum Purnawirawan TNI-Polri meminta Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden. Salah satu purnawirawan yang menyuarakan adalah mantan Wapres Try Sutrisno ikut hadir dalam acara halal bihalal tersebut.
Komaruddin menekankan acara halal bihalal ini tidak dibuat untuk merespons isu pemakzulan Gibran. “Tidak. Bahwa acara ini halal bihalal yang tiap tahunnya dilaksanakan oleh purnawirawan, kalau tahun kemarin di Balai Sudirman, tahun ini di Balai Kartini, jadi tidak ada dikaitkan dengan respon 8 pernyataan purnawirawan,” ujar Komaruddin di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5). “Jadi ini sebenarnya murni halal bihalal,” sambungnya.
Komaruddin mengakui ada senior-seniornya yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Gibran dicopot. Namun, dia mewajarkan mereka, mengingat para seniornya itu pernah ikut membangun bangsa. “Jadi itu kan senior-senior saya, jadi secara demokrasi wajar-wajar saja. Mereka sudah berbuat untuk bangsa ini juga pengen membangun bangsa ini, itu respons mereka. Tetapi itu bukan berarti mereka tidak setuju dengan pemerintahan. Saya kira mereka ingin membangun bangsa ini, membantu pemerintah seperti yang sekarang,” kata Komaruddin.
3. Presiden Prabowo Subianto hadiri acara halal bihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5) sore. Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci hitam. Sejumlah purnawirawan yang hadir antara lain mantan Wapres Try Sutrisno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY, eks Kepala BIN Hendropriyono, eks KSAD Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Wiranto, pensiunan jenderal Angkatan Darat bintang empat yang kini menjabat Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, hingga politisi PDI-P TB Hasanuddin.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, KSAL Laksamana Muhammad Ali, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Nasaruddin Umar juga hadir. Prabowo menyalami para tokoh dan purnawirawan satu per satu. Selanjutnya, Prabowo duduk semeja dengan Try Sutrisno, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Wiranto, dan Waketum FKPPI Indra Bambang Utoyo mewakili anak-anak purnawirawan TNI-Polri.. Seperti diketahui, Try Sutrisno merupakan salah satu tokoh yang menandatangani tuntutan forum purnawirawan TNI-Polri soal pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo Subianto menyebut banyak tentara yang hidup susah setelah mereka pensiun dari dinasnya masing-masing. Prabowo merasa ada yang salah dengan kondisi tersebut. “Kok senior-senior saya, banyak yang begitu pensiun hidupnya susah, rumahnya masih kontrak, panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya, komandan-komandan saya, saya lihat there is something wrong,” kata Prabowo saat Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5).
Prabowo lalu menyinggung, saat ini kekayaan Indonesia masih belum dinikmati seutuhnya oleh rakyat Indonesia. Ia mengatakan, selama ini kekayaan Indonesia justru mengalir ke luar negeri dan tak dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Prabowo menilai, kondisi itu merupakan sumber masalah yang menghambat pembangunan di Indonesia. “Maaf saya katakan banyak di antara elite yang tidak memahami, atau tidak mau memahami atau pura-pura tidak mau lihat arti dari pasal-pasal penting dalam UUD 1945,” imbuhnya.
4. Presiden Prabowo Subianto menyatakan, tokoh-tokoh TNI dan Polri berperan besar dalam menyukseskan reformasi 1998. Ia menegaskan, justru para purnawirawan TNI-Polri yang rela mundur dari kekuasaan demi mendorong perubahan di Indonesia. “TNI selalu dituduh mau jadi diktator. Coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik dari kekuasaan. Kami mundur dengan rela. Yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI,” kata Prabowo, dalam acara Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI/Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5).
Prabowo mengatakan, keputusan para tokoh militer untuk meninggalkan kekuasaan tidak lepas dari semangat pengabdian dan rasa cinta Tanah Air yang tidak pernah padam, meskipun masa dinas militer telah usai. “Begitu pensiun, rasa cinta Tanah Air dan tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa masih kuat. Oleh karena itu, banyak senior TNI seperti Pak Edi Sudrajat, Pak Try Sutrisno, Pak SBY, Pak Wiranto, hingga saya sendiri membentuk partai,” kata Ketum Partai Gerindra ini.
Presiden Prabowo Subianto menyebut mantan Presiden Soeharto enggan mempertahankan kekuasaannya dengan senjata. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat berpidato dalam acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5). “TNI tidak mau berkuasa dengan senjata, Pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata. Beliau tampil karena ada vakum, karena ada krisis, janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran,” ujar Prabowo.
Selain itu, tegas Prabowo, tokoh-tokoh TNI merupakan sosok yang berperan menyukseskan agenda Reformasi 1998. “Reformasi itu, saudara-saudara, yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan ABRI,” katanya.
Prabowo menyinggung perihal anak muda yang berani tampil di hadapan mantan Wapres Try Sutrisno. “Angkatan 45 berani mengambil sikap, padahal negara belum punya anggaran, belum punya administrasi, belum punya organisasi, senjata direbut. Kadang-kadang mengangkat dirinya pada saat orang tidak berani, mereka di usia muda berani tampil,” ujar Prabowo.
“Panglima Besar Soedirman menjadi Panglima Besar pada usia 29 tahun, Ignasius Slamet Riyadi menjadi komandan brigadir pada usia 22 tahun. Mereka muda-muda, berani, dan banyak yang mati waktu muda-muda,” sambungnya. Prabowo lantas bercerita, dirinya sejak kecil sudah diajak ke makam pamannya yang gugur di Tangerang ketika masih muda.
5. Pemerintah telah membentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi, silahkan masyarakat mengadu bilamana ada pemerasan, pungli dan intimidasi dari oknum tertentu. “Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu,” kata Menko Polkam Budi Gunawan, Selasa (6/5) malam.
Budi menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur.
6. Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati diperiksa Jampidsus Kejagung selama 15 jam sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Nicke diperiksa sejak pukul 09.00 WIB, Selasa (6/5) dan baru keluar dari Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 00.11 WIB, Rabu (7/5) dini hari. “(Diperiksa soal) ya, kasus ini. Ya, makasih ya,” ujar Nicke yang irit bicara. Selain Nicke, penyidik juga memeriksa 11 orang lainnya terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023.
7. Pemerintah akan menambah daya tampung Sekolah Rakyat menyusul tingginya antusiasme masyarakat terhadap program pendidikan tersebut. Kemensos menargetkan kapasitas Sekolah Rakyat bisa menjangkau hingga 10.000 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada tahun ini. “Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita dari desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Jika bisa dimaksimalkan (kapasitas siswa), maka dimaksimalkan,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, Selasa (6/5).
8. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi tak jadi mundur, ia berkantor lagi per Selasa (6/5). Hasan sudah mengundurkan diri dari jabatannya sejak 21 April 2025 lalu. Ia mengaku diperintah untuk tetap melanjutkan memimpin PCO. “Kemarin saya diundang rapat kabinet. Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” ujarnya. ‘’Jadi, per hari ini saya kembali berkantor di PCO,” ujar Hasan kepada wartawan, Selasa (6/5).
9. Penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang diadukan mantan Presiden Jokowi pada Kamis (8/5) besok. “Jadi, hari Kamis jam 10.00 WIB, saya diminta keterangan terkait dengan laporan Pak Jokowi tentang dugaan ijazah palsunya,” ujar Rizal di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (6/5).
Rizal mengatakan, dirinya akan membawa sejumlah dokumen berupa video kajian dari sejumlah ahli terkait asli atau tidaknya ijazah Jokowi. “Dokumen sekarang itu video-video hasil kajian dari ahli, berkaitan dengan kenapa kita yakin skripsi dan nomor pengesahan skripsi Jokowi di UGM itu palsu dan juga ijazahnya itu palsu,” lanjutnya.
10. Mantan Presiden Jokowi menegaskan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu bukanlah bentuk kriminalisasi. Ia menyebut tuduhan tersebut telah mencemarkan nama baiknya secara sangat merendahkan. “Ini bukan obyek penelitian. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya. Menuduh ijazah saya palsu, merendahkan saya serendah-rendahnya,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya, Senin (5/5) kemarin.
Sebelumnya, Jokowi melaporkan mantan Menpora Roy Suryo dan beberapa individu lainnya ke Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4). Ia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan. “Nanti bisa dibuktikan lewat proses hukum. Kita lihat proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita semua,” kata Jokowi.
11. Kejagung limpahkan berkas perkara eks Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (6/5). Rudi menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. “Jaksa Penuntut Umum pada Jampidsus Kejagung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pelimpahan berkas perkara terhadap tersangka Rudi Suparmono selaku Eks Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur, pada Selasa 6 Mei 2025,” ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, kemarin.
Atas perbuatannya, Rudi akan dijerat dengan sejumlah pasal, yaitu Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas mengungkap keresahannya terkait keberadaan oknum kejaksaan di daerah yang kerap melakukan cawe-cawe terhadap rencana proyek pemerintah. Ilyas mengatakan para kepala dinas kerap takut untuk mengerjakan suatu proyek meskipun proyek itu dibutuhkan masyarakat.
“Saya mengalami pada waktu itu di DKI misalnya, pembangunan ini banyak kepala dinas itu takut untuk mengerjakan proyek-proyek yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi mereka enggak berani. Karena kenapa, karena aparat hukum, teman kejaksaan ini sering ikut lah, minta pekerjaan juga di dalamnya, itu Pak,” kata Ilyas dalam RDP dengan Jamdatun Kejagung di Gedung DPR, Selasa (6/5).
13. Menteri Kebudayan Fadli Zon mengatakan penulisan ulang sejarah yang sedang digodok akan turut mengubah soal sejarah penjajahan Indonesia oleh Belanda yang kerap disebut selama 350 tahun. Fadli mengatakan Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sebab, selama 350 tahun itu banyak daerah di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap Belanda.
“Termasuk saya katakan soal 350 tahun dijajah itu menurut saya harus diubah mindset itu. Nggak ada 350 tahun Indonesia dijajah itu. Kita itu melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu,” kata Fadli di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (6/5) malam. “Di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Perang Jawa Diponegoro itu. Ada yang perlawanannya 200 tahun, ada yang perlawanannya puluhan, Jadi kita ubah bukan sejarah kita dijajahnya tapi perlawanannya yang harus kita tonjolkan,” sambungnya.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut mantan Presiden Soeharto sangat layak menjadi pahlawan nasional karena berperan penting dalam memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. “Kalau saya sih secara pribadi dari dulu, gelar untuk Pak Harto (Soeharto) itu harusnya dari dulu. Dari dulu Pak Harto itu sangat layak untuk mendapatkan pahlawan nasional,” kata Fadli di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (6/5) malam.
Fadli mengatakan setiap orang yang membaca dan mengetahui sejarah seharusnya setuju Soeharto menjadi pahlawan sejak dulu. Sebab, Soeharto yang melalui Serangan Umum 1 Maret berupaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika Soekarno hingga Agus Salim ditangkap Belanda.
Fadli mengatakan karena peran Soeharto itu pula melalui Serangan Umum 1 Maret kabar Indonesia masih melakukan perlawanan terhadap Belanda diketahui dunia internasional. “Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa itu yang memimpin pertempuran itu namanya Letkol Soeharto. Tidak ada itu (bantahan),” ujarnya. (Harjono PS)
