Mantan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Presiden Jokowi tanggapi surat Forum Purnawirawan soal pemakzulan Gibran. Menurut Jokowi, presiden atau wakil presiden bisa dimakzulkan jika melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie menilai, seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap mantan Presiden Jokowi dan keluarganya, relaisasinya sulit.
Isu menarik lainnya, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi menyambangi kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan pesan rahasia Presiden Prabowo Subianto, kemarin. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden Jokowi berpandangan, presiden atau wakil presiden bisa dimakzulkan jika melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Hal ini disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6), menjawab sorotan publik dan media terkait surat yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI yang meminta pemakzulan Gibran.
“Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6).
Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. “Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” tambahnya.
Jokowi juga menyatakan, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita,” ujar Jokowi.
2. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap mantan Presiden Jokowi dan keluarganya. Namun, ia menegaskan, mekanisme impeachment sudah diatur secara ketat dalam konstitusi dan tidak bisa dijalankan secara serampangan.
“Hanya ekspresi kemarahan saja. Tapi, realisasinya rasanya tidak mungkin,” kata Jimly saat ditemui di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/6). Jimly mengatakan, kekecewaan yang disuarakan para purnawirawan tidak bisa serta-merta diabaikan.
Menurut dia, kelompok tersebut bertindak dilandasi idealisme bernegara, bukan karena pertimbangan kekuasaan atau materi. “Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah. Dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR, berkirim surat, jadi kita hormati gitu,” ujar dia.
Jimly mengatakan, prosedur pemakzulan presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 dan hanya bisa dilakukan jika memenuhi enam alasan utama. Pertama, pengkhianatan terhadap negara. Kedua, korupsi. Ketiga, suap dan tindak pidana berat (ancaman hukuman di atas lima tahun). Keempat, perbuatan tercela, dan terakhir, alasan administratif seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden.
“Kalau mau dicari-cari alasannya, gampang itu. Tapi, harus dibuktikan. Misalnya, presiden buka pintu mobil dan meludah di jalanan, kena ibu-ibu, itu tercela atau tidak?” ucapnya memberi contoh. Namun, menurut Jimly, pembuktian atas pelanggaran tersebut harus dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, setelah usulan diajukan oleh DPR dan disetujui oleh dua pertiga anggota DPR dan dua pertiga dari anggota MPR.
“Langkah pertama harus beres dulu di DPR. Nah, sekarang dua pertiga di DPR itu siapa? KIM plus, yang ketuanya adalah ketua umum Partai Gerindra, dan dia juga Presiden RI,” kata Jimly. Oleh sebab itu, Jimly berpendapat, wacana pemakzulan terhadap Gibran kecil kemungkinan akan direalisasikan secara politik, mengingat posisi Gibran yang merupakan pilihan langsung dari Presiden Prabowo serta putra dari mantan Presiden Jokowi yang pernah menjadi bagian dari kabinet Prabowo.
“Jadi, dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin Partai Gerindra dan begitu juga partai-partai koalisi itu akan mengambil inisiatif mencapai angka dua per tiga itu,” nilai Jimly.
3. MPR masih belum menentukan langkah tindak lanjut terhadap surat yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Meski surat dari Forum Purnawirawan TNI itu sudah diterima pihak DPR dan MPR, surat tersebut harus melalui jalan panjang sebelum ditindaklanjuti. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, pihaknya baru bisa membahas soal surat usulan pemakzulan putra mantan Presiden Jokowi itu jika sudah mendapatkan usulan dari DPR.
“Memang sebagaimana ada dalam surat yang rekan-rekan bagikan itu, dari pihak Forum Purnawirawan juga menyebutkan bahwa MPR baru bisa melakukan itu (membahas) atas usulan DPR,” kata HNW, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurut pimpinan MPR RI dari Fraksi PKS itu, MPR baru bisa membahas soal ini setelah DPR menggelar sidang terkait usulan pemakzulan tersebut. Setelah usulan dalam surat itu dibahas di DPR, proses selanjutnya harus dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikembalikan lagi ke DPR. Setelahnya, barulah hasil pembahasan terkait surat itu diserahkan dan dibahas di MPR.
Oleh karena itu, prosesnya masih panjang “Karena kalau apa pun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi, masih panjang itu ya,” tegas HNW.
4. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan, dirinya belum melihat surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6). Ia mengaku belum masuk kantor karena persiapan untuk Lebaran Idul Adha. “Saya belum masuk kantor sudah beberapa hari ini karena mau Lebaran (Idul Adha) ini,” kata Muzani singkat.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan, surat Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran sudah berada di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani. Namun, HNW tidak mengetahui apakah Muzani sudah membaca surat itu, mengingat saat ini DPR/MPR RI sedang dalam masa reses dan para anggota berada di daerah pemilihan masing-masing. “Yang saya dengar sudah sampai di meja ketua MPR tapi sekarang lagi reses, memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta,” kata HNW, di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6).
HNW mengungkapkan, surat tersebut ditujukan kepada Ketua MPR RI periode 2024-2029. Oleh karena itu, ia menunggu arahan Muzani mengenai kapan surat ini akan dibahas. “Kami paket pimpinan menunggu tentang kapan surat ini akan dibahas. Per hari ini kami belum mendapatkan undangan untuk membahas surat tersebut, jadi kita tunggu saja nanti pimpinan MPR diundang oleh ketua MPR untuk membahas surat tersebut,” ujar HNW seraya menambahkan, rencana untuk melakukan klarifikasi kepada Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga bergantung pada keputusan Ketua MPR RI. “Itu terserah pak ketua,” tegas HNW.
5. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi menyambangi kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan pesan rahasia Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diketahui dari unggahan akun media sosial Instagram milik Dasco. Dalam foto yang diunggah, terlihat Dasco bersama Mensesneg Prasetyo Hadi duduk bersama Megawati dan putrinya, Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dasco menyebut, dirinya memang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi. “Ya kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan yang sudah disampaikan,” kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6). Namun, Dasco tidak mau mengungkapkan pesan Prabowo yang disampaikan kepada Megawati.
Dia menegaskan, pesan dari Prabowo ke Megawati bersifat rahasia atau konfidensial. “Pesan itu enggak boleh disampaikan dong di sini. Konfidensial,” ujar Dasco. Dasco hanya mengatakan, Megawati juga menitipkan pesan balasan untuk Prabowo. Hanya saja, dia lagi-lagi enggan mengungkapkan isi pesan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu untuk Prabowo. “Dan kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo,” kata Dasco.
6. Mantan Presiden Jokowi tanggapi soal wacana pencalonannya sebagai Ketua Umum PPP menjelang Muktamar PPP 2025. Dengan tegas, Jokowi menyatakan tidak tertarik. “Enggaklah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6).
Menurut Jokowi, banyak nama tokoh PPP yang layak memimpin partai berlambang Ka’bah itu. Ia menilai dirinya tidak lebih baik dibanding kader-kader internal PPP yang telah muncul sebagai bakal calon ketua umum. “Banyak ini calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali,” tambahnya. Jokowi menyebut, PSI sebagai pilihan politiknya. “Saya di PSI aja,” celetuknya sembari tersenyum.
Ketika ditanya apakah ada kemungkinan dirinya bergabung dengan partai politik lain di luar PSI, Jokowi mengaku belum memikirkannya. “Ya enggak tahu. Di PSI dicalonkan juga belum,” ucapnya santai.
Terpisah, Mentan Andi Amran Sulaiman akhirnya juga merespon isu dirinya maju sebagai calon Ketua Umum PPP. Ia memilih untuk mengurus masalah pangan saja. “Kita urus pangan saja dulu,” kata Amran kepada wartwan di Makassar, Jumat (6/6).
7. Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh pemain Timnas Indonesia percaya diri menjelang laga melawan Jepang di Osaka, Selasa (10/6). Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir saat mendampingi jajaran pemain dan pelatih timnas Indonesia makan siang di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Jl Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (6/6).
“Tadi Bapak Presiden pesan jangan minder, kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua,” ujar Erick usai pertemuan. Presiden Prabowo berharap Skuad Garuda tetap tampil maksimal saat melawan Jepang meski sudah memastikan tiket lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. “Bapak Presiden menitipkan, walaupun kita sudah lolos ke playoff. Nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus,” ujarnya.
Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Jepang pada Sabtu (7/6) besok.
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada timnas yang akan melakoni laga melawan Jepang, pekan depan. “Presiden menyampaikan semoga sukses, nikmati pertandingan, dan berikan hati kalian untuk negara. Dan itulah tujuan kami,” kata Kluivert saat ditemui di depan kediaman Prabowo, Jl Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/6).
Adapun laga penting melawan Jepang akan digelar di Osaka, Selasa (10/6). Pertandingan itu merupakan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Osaka Stadium. Siang tadi, rombongan timnas dijamu oleh Prabowo di rumah ini. Kluivert juga ikut serta. Kluivert menyampaikan rasa terima kasihnya atas undangan Presiden Prabowo di Kertanegara IV. “Kami sangat menghargai undangan dari Presiden. Kami sangat berterima kasih,” ujar Kluivert kepada wartawan. Pelatih asal Belanda itu mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap perjuangan skuad Garuda.
8. Menbud Fadli Zon mengatakan proyek penulisan ulang sejaran nasional dikerjakan oleh sejarawan karena politisi tidak bisa menulis sejarah. “Sejarah tidak bisa ditulis oleh politisi, apalagi yang resmi atau yang semacam itu. Tidak bisa ditulis oleh, misalnya, tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas, kan. Ini negeri demokrasi gitu,” ujar Fadli Zon usai salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6).
Penjelasan ini menjadi jawaban atas kritik terhadap proyek penulisan ulang sejarah yang dia gulirkan. Dia mengatakan, proyek itu dikerjakan oleh sejarawan, bukan aktivis atau politisi. “Jadi yang menulis ini bukan aktivis, bukan politisi, tetapi sejarawan. Sejarawan ini punya keahlian. Mereka dokternya di bidang itu, profesornya di bidang itu,” kata Fadli ZON.
9. Pemprov Sumut membatalkan rencana menyewa Pesawat Garuda untuk memindahkan narapidana narkoba dari penjara Tanjunggusta ke Nusakambangan. Proses pengadaan paket sewa pesawat komersil dengan kode 10165374000 yang tampil di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dipastikan tidak akan terlaksana. “Proses pengadaan (paket sewa pesawat komersil) itu ternyata gagal dan tidak dilanjutkan,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut Mulyono, Jumat (6/6).
Sebagai tindak lanjut, Mulyono mengatakan, akan dilakukan kajian. Sebab pesawat tersebut rencananya akan disewa untuk memindahkan narapidana kasus narkoba demi mengurangi peredaran barang haram itu di wilayah Sumut. “Kegiatan ini salah satu upaya yang kita (Pemprov Sumut) lakukan dan termasuk dalam rencana aksi penanganan Narkoba di Sumatera Utara. Jadi kita akan lakukan kajian lebih lanjut,” ungkap Mulyono.
10. ICW dan KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) mengendus kejanggalan di balik pengadaan laptop Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022 dengan nilai anggaran mencapai Rp9,9 triliun. Almas Sjafrina dari ICW mengatakan pengadaan laptop berikut sejumlah perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lainnya bukan kebutuhan prioritas pelayanan pendidikan di tengah pandemi Covid-19.
Dia menyatakan penggunaan anggaran yang satu di antaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik menyalahi Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik. Almas mengatakan, penggunaan DAK seharusnya diusulkan dari bawah (bottom-up), bukan tiba-tiba diusulkan dan menjadi program kementerian.
“Pencairan DAK juga harus melampirkan daftar sekolah penerima bantuan, sedangkan saat itu tak jelas bagaimana dan kepada sekolah mana laptop akan didistribusikan,” ujar Almas dalam siaran persnya, Jumat (6/6). (Harjono PS)
