Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kenaikan Gaji Hakim (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia. Kenaikan paling tinggi hingga 280 persen dan akan diberikan kepada hakim paling junior. Prabowo berharap, dengan kenaikan gaji tersebut para “wakil Tuhan di dunia” itu tidak dapat dibeli. “Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli,” ujarnya.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto akan bangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, meskipun pembangunannya memakan waktu hingga 20 tahun. Tanggul laut tersebut membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Pulau Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Total beayanya mencapai 80 miliar dolar AS atau Rp1.620,67 triliun. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia. Prabowo menyatakan, gaji para hakim akan naik secara bervariasi sesuai dengan golongannya. “Saya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan, gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan,” kata Prabowo pada acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6).
Kepala Negara mengungkapkan, kenaikan gaji hakim paling tinggi mencapai angka 280 persen. Dia menyebutkan, kenaikan gaji tertinggi itu akan diberikan kepada hakim yang paling junior. “Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah,” kata Prabowo yang disambut tepuk tangan meriah para calon hakim yang akan dikukuhkan itu.
Presiden Prabowo berharap, kenaikan gaji tersebut agar para “wakil Tuhan di dunia” itu tidak dapat dibeli. “Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli,” ujarnya. Prabowo sudah instruksikan Menkeu mencari anggaran untuk menaikkan gaji hakim.
“Dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja dengan sebaik-baiknya, TNI mendukung, Kejaksaan semua bekerja, kita akan tertibkan negara ini. kita akan bikin Indonesia berhasil karena sistem hukumnya yang baik,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto berkelakar rela memotong anggaran TNI dan Polri demi menaikkan gaji hakim di Indonesia. “Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi di sini, di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi,” kata Prabowo.
Ia menyatakan penegakan hukum di Indonesia kerap terputus di tengah jalan. Para koruptor berhasil ditindak oleh penegak hukum, namun kerap lolos di pengadilan. “Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri,” ucapnya.
Prabowo menekankan, Indonesia membutuhkan hakim yang memegang teguh kebenaran. Ia menyatakan hakim sebagai benteng terakhir keadilan haruslah tidak bisa disogok dan membela nilai yang benar.
2. KY mengingatkan komitmen moral hakiim usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia. KY minta hakim menjaga independensi dan integritasnya. “KY mengingatkan sekaligus berharap, peningkatan kesejahteraan ini harus diikuti dengan komitmen moral hakim untuk menjaga integritas dan kemandirian,” ujar Jubir KY Mukti Fajar Dewata, Kamis (12/6). KY berharap dengan adanya kenaikan itu tidak ada lagi aparatur peradilan hingga hakim yang melakukan korupsi dan menerima gratifikasi.
3. Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana mendorong reformasi dan inovasi di lingkungan peradilan usai Presiden Prabowo Subianto umumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen. Dede mengatakan pihaknya akan terus mengawasi kinerja kehakiman dan terus mendorong perbaikan manajemen perkara di Indonesia.
“Kami di Komisi III DPR akan terus mengawasi kerja-kerja hakim. Kami juga mendorong lembaga kehakiman melakukan reformasi dan melahirkan inovasi yang baik dalam manajemen perkara yang ada di Indonesia,” kata Dede dalam keterangannya, Kamis (12/6).
Dede memuji keputusan Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim. Dia menilai keputusan tersebut terlalu berani di tengah kebijakan efisiensi di semua sektor. Menurut dia, keputusan itu menunjukkan pemerintah akan terus bersih-bersih dari praktik-praktik korupsi. Ia mengatakan, kenaikan gaji hakim harus dibarengi dengan profesionalitas.
“Kenaikan gaji ini harus diimbangi dengan kinerja hakim yang profesional. Hakim harus menjadi jawaban bagi masyarakat yang mencari keadilan di negeri ini. Hakim harus lebih fokus menegakkan hukum, dan tidak lagi tergiur dengan godaan-godaan yang membuat praktik penegakan hukum menyimpang,” tegas Dede.
Anggota Komisi III DPR Abdullah mengingatkan pentingnya integritas hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. “Kita semua tahu, integritas hakim adalah pondasi dari kepercayaan publik terhadap sistem hukum kita. Jadi kata kuncinya tidak hanya honor atau gaji, tapi integritas. Karena itu, selain peningkatan kesejahteraan, kami juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap etika dan profesionalitas hakim,” ujar Abdullah, Kamis (12/6).
Ia berharap, kenaikan gaji hakim yang diumumkan Prabowo secara langsung dapat menjadi awal reformasi di sektor peradilan. Sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat menjadi komitmen para eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang responsif terhadap kebutuhan para penegak hukum, khususnya para hakim. Kesejahteraan adalah bagian penting dalam menjaga marwah dan integritas lembaga peradilan,” ujar Abdullah. “Negara yang kuat dibangun di atas keadilan. Dan keadilan itu hanya bisa ditegakkan jika para penegaknya hidup dengan layak dan bekerja dengan integritas tinggi,” sambungnya.
4. Presiden Prabowo Subianto akan bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. “Dalam waktu dekat saya akan bangun otorita, badan otorita tanggul laut pantai utara Jawa,” ujar Prabowo di penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025, Jakarta, Kamis (12/6).
Prabowo menyatakan proyek ini sangatlah vital bagi keberlangsungan hari esok. Ia memastikan megaproyek itu akan dimulai di bawah kepemimpinannya.
Ia memperkirakan proyek sepanjang kurang lebih 500 kilometer itu akan menelan dana sekitar US$80 miliar atau Rp1.620,67 triliun (Kurs Rp16.208 per dolar AS). “Khusus Teluk Jakarta kemungkinan US$8 miliar -US$10 miliar. Kalau US$8 miliar sampai US$10 miliar, saya kira kita sendiri mampu,” ujarnya.
Usai ucapan itu, Prabowo mencari kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia juga mengaku sudah bertemu dengan Pram beberapa waktu lalu, menanyakan sikapnya soal proyek GSW ini. “Saya dapat jawaban ‘dukung’, alhamdulillah, karena APBD DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan, pemerintah pusat urunan. Jadi kalau US$8 miliar, katakanlah 8 tahun berarti US$1 miliar satu tahun,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak ada lagi penundaan pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, meskipun, pembangunannya membutuhkan waktu hingga 20 tahun. Kepala Negara menjelaskan, tanggul laut yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Pulau Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur sudah masuk dalam perencanaan Bappenas sejak 1995, namun baru dimulai pelaksanaannya pada era Presiden Prabowo.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’. Kita akan segara mulai itu,” kata Prabowo. Ia menjelaskan, pihaknya sudah memerintahkan jajaran tim untuk berkeliling guna meninjau sebelum proyek itu mulai dibangun.
5. Bendum PBNU Gudfan Arif buka suara atas tudingan adanya aliran dana dari PT Gag Nikel Raja Ampat ke PBNU. “Itu tudingan yang sangat keji,” kata pria yang akrab disapa Gus Gudfan, dalam keterangan pers, Jumat (13/6). Gus Gudfan menegaskan, posisi Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) sebagai komisaris di PT Gag Nikel adalah keputusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan NU.
“NU sama sekali tidak pernah menempatkan pengurusnya di perusahaan pemerintah maupun swasta,” ujarnya. Gudfan menyampaikan, PT Gag bukan milik PBNU, tetapi merupakan salah satu anak perusahaan BUMN PT ANTAM. “Kebetulan yang jadi salah satu komisaris itu adalah warga NU. Jadi, tidak ada kaitan sama sekali dengan PBNU,” tandasnya.
Sementara itu ketika dikonfirmasi, Gus Fahrur juga membantah keras tuduhan yang mengatakan NU menerima aliran dana dari hasil pertambangan nikel. “Ini fitnah. Tidak ada sama sekali sumbangan ke PBNU. Saya jamin 1.000 persen hoaks,” kata Gus Fahrur, Jumat (13/6).
6. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tim Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan adanya pelanggaran atas keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua. “Yang jelas, tim dari Bareskrim kemarin, gabungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dan, sepertinya ada dari ESDM juga melakukan pendalaman,” ujar Sigit saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/6).
Sigit mengatakan, tim gabungan ini akan menyelidiki lebih lanjut apa yang terjadi di lingkungan tambang itu. Aparat penegak hukum akan menindak tegas jika menemukan pelanggaran. “Kita ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sehingga apabila ada pelanggaran, disesuaikan dengan pelanggaran tersebut,” lanjut Sigit. Ia mengaku belum bisa bicara banyak karena tim gabungan ini masih mendalami peristiwa yang ada.
Komnas HAM akan lakukan pemantauan potensi pelanggaran HAM yang terjadi dalam operasional tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Komnas HAM akan menggali fakta yang ada di lokasi secara langsung dan mengukur dampaknya sejauh mana pada pemenuhan hak asasi manusia. “Komnas HAM akan melakukan pemantauan terhadap kasus ini untuk menggali fakta-fakta suara masyarakat, termasuk melihat bagaimana dampak-dampak sejauh ini yang ditimbulkan, ya, dari tambang di sana,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Kamis (12/6). “Jadi, melihat potensi pelanggaran HAM-nya seperti apa,” katanya lagi.
Anis mengatakan, Komnas HAM juga akan menyoroti regulasi yang dijadikan pedoman operasional tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat, terutama yang berkaitan dengan undang-undang tentang lingkungan hidup, mineral, batu bara, hingga beleid terkait pulau kecil dan pesisir.
7. Uskup Keuskupan Timika, Mgr Benardus Bofitwos Baru OSA mengomentari langkah pemerintah yang tidak mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT GAG Nikel yang menjadi sorotan publik. Ia mengatakan, pencabutan IUP bagi empat perusahaan pertambangan di Raja Ampat itu hanya skenario karena pemerintah masih mempertahankan PT GAG Nikel untuk tetap beroperasi di Raja Ampat.
“Ini menandakan pemerintah belum tulus dan legawa menarik semua izin-izin. Sebaiknya GAG juga ditarik izinya supaya Raja Ampat tetap menjadi idola seluruh dunia,” katanya dalam video yang diterima, Kamis (12/6).
Benardus mengatakan, operasi pertambangan nikel di Raja Ampat menjadi luka yang menganga. Hal ini menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi orang Papua, khususnya yang berada di Raja Ampat. “Hati kita menjadi perih, sakit, karena dilukai dengan adanya ekploitasi ini,” ujarnya.
Dirjen Penegakkan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku pelanggaran pemanfaatan hutan dalam kasus izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut dia, meski izin usaha pertambangan (IUP) telah dicabut, dia memastikan proses hukum bisa tetap dilanjutkan.
“Itu coba kami telisik ke sana. Dan tentu tidak menutup kemungkinan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, walaupun sudah dicabut, tidak menggugurkan konsekuensi hukum lainnya, dengan perdata atau gugatan lainnya, dan saat ini sedang berproses,” kata Januanto dalam diskusi Greenpeace Indonesia, Kamis (12/6).
Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria mengusulkan soal larangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di pulau-pulau kecil buntut polemik izin pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Dian, pemerintah harus menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor perkara 35/PUU-XXI/2023 sebagai dasar tentang larangan menambang di pulau-pulau kecil.
“Usulan kami ke depan untuk bagaimana yang di Raja Ampat tadi khususnya, jadikan putusan MK 35 sebagai asar kita, tidak boleh menambang di pulau-pulau kecil,” ujar Dian dalam diskusi Greenpeace Indonesia, Kamis (12/6). Dijelaskan, merujuk UU Nomor 27 Tahun 2007, pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya, yang mencakup daratan pulau serta perairan di sekitarnya, termasuk terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan sebagainya.
8. Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta Kemendagri segera turun tangan menyelesaikan polemik peralihan empat pulau di Kabupaten Singkil, Aceh. Doli khawatir masalah tersebut akan memicu konflik jika tak segera diselesaikan. Terlebih, Aceh memiliki sejarah konflik di masa lalu dengan pemerintah. “Masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Harus ada kesepahaman akhirnya. Apapun keputusannya yang dipahami oleh dua pihak,” ujar Doli saat dihubungi, Kamis (12/6).
Menurut Doli, proses pengambilan kesepakatan harus segera dilakukan oleh pemerintah. Terlepas lewat perundingan maupun jalur hukum. Politikus Partai Golkar itu mengaku khawatir kasus peralihan empat pulau di Singkil menjadi wilayah administrasi Sumatera Utara akan melebar. Doli mengaku berkaca dari kasus serupa yang berujung pada konflik di tengah masyarakat. “Saya punya pengalaman. Yang paling bahaya itu pernah di Gorontalo ada sengketa tapal batas antar desa, itu bisa perang antar kampung. Itu terjadi karena Berlarut-larut,” katanya.
Kemendagri akan mempertemukan Gubernur Sumut Bobby Nasution dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait peralihan empat pulau ke wilayah Tapanuli Tengah. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Zakaria Ali mengatakan, pertemuan itu difasilitasi Mendagri dan Menko Polkam. ‘’Terbuka sekali kemungkinan gubernur difasilitasi oleh Kemenko (Polkam) dan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) untuk bertemu dengan kedua gubernur dan Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi untuk memperoleh penjelasan,” kata Safrizal di kantor Kemendagri, kemarin.
Safrizal mengungkapkan, empat pulau yang dialihkan ke Sumut itu karena lokasinya lebih dekat ke Sumut. Letaknya berada di hadapan pantai Tapanuli Tengah. “Empat pulaunya persis di hadapan pantai Tapanuli Tengah,” kata Safrizal .
9. Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada sebagai tamu dan memilih menghadiri undangan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Jubir Kemenlu RI, Ruliansyah (Roy) Soemirat mengatakan, Presiden Prabowo lebih memilih pergi ke Rusia karena Putin lebih dulu mengundangnya. Sedangkan forum KTT G7 yang akan digelar di Kanada berbarengan dengan undangan yang disampaikan Putin. Selain itu, Prabowo juga mendapat undangan dari Singapura untuk menghadiri Anual Leaders Retreat yang waktunya berbarengan dengan KTT G7.
“Jadi undangannya sudah datang duluan, dan Bapak Presiden sudah komit untuk hadir dan memenuhi tanggal-tanggal yang ditawarkan oleh kedua pihak (Rusia dan Singapura),” kata Roy, Kamis (12/6). Dijelaskan, undangan Rusia dan Singapura sudah dilayangkan sejak awal tahun 2025. Sementara undangan KTT G7 yang baru diketahui pada 6 Juni 2025 dan langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada, Mark Carney.
“Nah, karena datangnya belakangan, juga sudah dipertimbangkan segala macam mengenai substansi, ataupun juga mengenai scheduling lainnya, maka dengan berat hati disampaikan bahwa karena ada konflik di schedule dengan janji-janji sebelumnya maka tidak bisa hadir,” ucapnya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan Presiden Rusia, Vladimir Putin, ketimbang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 sudah tepat. Menurut Hikmahanto, setidaknya ada tiga alasan mengapa langkah Prabowo dinilai tepat dan menguntungkan posisi Indonesia di kancah global. “Pertama, kalau Presiden ke Kanada, seolah-olah Indonesia berpihak ke negara-negara barat yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Nah, kalau ke Rusia, akan dipersepsikan Indonesia (serius) ke BRICS (organisasi ekonomi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan),” kata Hikmahanto, Kamis (12/6).
Alasan kedua, langkah Prabowo ke Rusia akan memberikan kesempatan lebih besar untuk membicarakan nasib rakyat Palestina di Gaza. “Ini penting karena AS selalu berada di belakang Israel. Pengimbangnya hanya Rusia dan China,” imbuhnya. Alasan ketiga, Indonesia bukan bagian dari negara KTT G7 dan hanya diposisikan sebagai negara berkembang dalam forum tersebut. Substansi dan daya tawar Indonesia jauh lebih baik dalam kunjungan ke Rusia, karena bisa jadi akan ada kesepakatan-kesepakatan bilateral yang baru antar kedua negara.
10. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengkritik rencana TNI AD merekrut 24 ribu prajurit tamtama yang beriringan dengan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di seluruh Indonesia. Ia menilai, TNI sebaiknya fokus meningkatkan kemampuan tempur alih-alih membentuk Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis hingga Kompi Zeni yang dianggap tak sesuai dengan fungsi TNI. “Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/6).
TB Hasanuddin berujar TNI seharusnya paham perbedaan fungsi dan tugas yang dilakukan prajurit ketika masa damai atau dalam keadaan perang. Hasanuddin menegaskan dalam masa damai fungsi pertanian sudah seharusnya diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk membangun ketahanan pangan.
Sebelumnya, TNI AD merespons kritik yang disampaikan koalisi masyarakat sipil soal perekrutan 24 ribu tamtama untuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan TNI mempunyai dua fungsi utama, yakni fungsi pertempuran dan fungsi teritorial. Wahyu mengatakan perekrutan prajurit untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari fungsi teritorial.
“Fungsi utama teritorial itu kita melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari masyarakat, sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang di dalam jati dirinya itu melekat bahwa kita ini berasal dari rakyat,” kata Wahyu di sela Indo Defence 2024 di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan UU TNI juga mengamanatkan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang salah satu tugas pokoknya adalah membantu pemerintah daerah menyukseskan berbagai program pembangunan nasional.
11. Bapenda DKI Jakarta menyatakan, pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai berlaku pada Sabtu (14/6) hingga 31 Agustus 2025. Kebijakan itu dalam rangka HUT ke-498 Jakarta. “Periodenya Sabtu 14 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025,” kata Kepala Bapenda DKI Lusiana Herawati saat dihubungi, Kamis (12/6).
Lusiana menjelaskan masyarakat yang memiliki tunggakan pajak hanya membayar pokok pajak dengan adanya kebijakan ini. “Syaratnya ya seperti pembayaran pajak kendaraan biasa, kalau punya tunggakan dimana yang harus dibayarkan pokok pajak plus sanksi denda dengan adanya insentif ini hanya membayarkan pokoknya saja,” ucapnya.
12. Eks Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyebut penunjukan koperasi TNI-Polri untuk mengimpor gula merupakan wewenang Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, wewenang ini tidak terdapat pada Kemenko bidang Perekonomian, melainkan kementerian teknis. Menurut Tom Lembong, hal itu sesuai dengan keterangan eks Sekretaris Kemenko Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo, yang dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan korupsi importasi gula yang menjeratnya di persidangan.
“Itu bukan ranah dan bukan wewenangnya Kemenko. Itu merupakan hal teknis yang merupakan ranah dan tanggung jawab, dan wewenang daripada kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perdagangan,” ujar Tom Lembong saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/6).
Tom Lembong mengatakan, peran Kemenko bidang Perekonomian dan rapat koordinasi tingkat menteri di bawahnya hanya sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi. “Bukan pelaksanaan. Pelaksanaan sepenuhnya di kementerian teknis,” ujar Tom Lembong. Tom Lembong juga menyebut, jika kebijakan importasi gula yang diambil Kemendag bermasalah, tentu Menteri Pertanian dan Menteri BUMN akan melapor di rapat tersebut.
13. Penanganan kasus tuduhan ijazah palsu yang diduga milik mantan Presiden Jokowi yang sebelumnya ditangani Polres Metro Jakarta Selatan, kini resmi dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Penggabungan itu dilakukan karena kasus tersebut dinilai memiliki atensi publik yang tinggi. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Murodih mengatakan, keputusan itu diambil atas pertimbangan dampak sosial dan politik dari kasus tersebut. “Dasarnya karena ada pertimbangan perkara tersebut merupakan atensi publik,” ujar Murodih saat dikonfirmasi, Kamis (12/6).
Ia menyebutkan perkara ini memiliki dampak luas, tidak hanya secara sosial, tetapi juga berkaitan dengan tokoh publik. “(Perkara) berdampak besar terhadap sosial dan politik serta ada kaitannya dengan tokoh publik,” tambahnya. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait kelanjutan proses hukum kasus ini.
14. Eks Stafsus mantan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Ibrahim Arief mengatakan, dirinya dikontrak langsung oleh direktorat di lingkungan Kemendikbudristek, bukan oleh Nadiem Makarim. Hal ini disampaikannya usai diperiksa selama 13 jam oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook pada tahun 2019-2022, Kamis (12/6).
“Oh tidak (kontrak kerja ke Menteri), kontrak kerjanya langsung ke direktorat-direktorat di Kementerian,” ujar kuasa hukum Ibrahim, Indra Haposan Sihombing di Lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/6) malam.
Indra membantah kliennya pernah menjabat sebagai staf khusus dari Nadiem Makarim yang saat itu menjabat Mendikbudristek. “Kami luruskan satu hal dulu. Ini Mas Ibam (panggilan Ibrahim), adalah bukan seorang stafsus. Mas Ibam ini konsultan individu kementerian,” ujar Indra seraya mengatakan, kliennya dikontrak oleh pihak kementerian untuk bekerja sebagai konsultan individu.
“Beliau bukan stafsus, beliau konsultan individu yang ditunjuk untuk bekerja, memberikan masukan-masukan terhadap teknologi (kepada) kementerian,” lanjut Indra. Indra membantah, kliennya bertanggung jawab langsung kepada Nadiem selaku menteri. Kontrak sebagai konsultan individu ini berjalan selama Maret-September 2020. (Harjono PS)
