Mantan Presiden Jokowi bertemu teman-teman seangkatan dalam reuni Fakultas Kehutanan di Yogyakarta (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning mengungkapkan, peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kudatuli menjadi salah satu tonggak awal reformasi. Bahkan, ujar, tanpa peristiwa ini, tidak mungkin ada anak seorang tukang kayu bisa menjadi presiden maupun wakil presiden.
Mantan Presiden Jokowi menghadiri reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM, Sabtu (26/7). Ia didampingi sang istri, Iriana Joko Widodo. Di sana Jokowi bertemu Mulyono, warga Sukoharjo, Jateng yang namanya kerap dikaitkan dengan dirinya dalam berbagai pembicaraan publik. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning mengungkapkan, peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kudatuli menjadi salah satu tonggak awal reformasi. Bahkan, ujar, tanpa peristiwa ini, tidak mungkin ada anak seorang tukang kayu bisa menjadi presiden maupun wakil presiden. “Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, (Sejarawan) Bonnie Triyana tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur,” kata Ribka di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, pada Minggu (27/7).
“Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya,” sambung Ribka. Ribka mengeklaim tanpa adanya peristiwa Kudatuli, reformasi yang memungkinkan rakyat menjadi pemimpin di eksekutif maupun legislatif tidak akan terwujud. “Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli tonggak reformasi,” ujar Ribka.
Ribka mengkritik kader partainya yang melupakan sejarah perjuangan, bahkan tidak tahu apa itu Kudatuli 1996. Dia berharap DPP PDI-P ke depan lebih selektif lagi dalam memilih dan menugaskan kader. “Kita minta DPP lebih selektif menilai kader. Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tetapi lupa perjuangan berdarah-darah,” pungkasnya.
2. PDIP sedang bermuram durja karena Sekjennya, Hasto Kristiyanto menghadapi tekanan dari sistem hukum yang tidak adil. Acara peringatan Kudatuli pun diisi dengan tabur bunga di halaman kantor partai yang menjadi lokasi bentrokan berdarah pada 1996 silam.
Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengakui, momen peringatan Kudatuli tahun ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ketidakhadiran Hasto. “Ya memang prihatin lah, enggak mungkin kita mau hura-huradi saat sekjen kita sendiri masih terintimidasi oleh hukum,” tutur Ribka.
Menurut Ribka, hukum di Indonesia sampai saat ini masih belum berpihak secara adil kepada seluruh rakyat. “Jadi hukum kemarin yang diputuskan oleh hakim pada sekjen itu bukti bahwa hukum belum berpihak kepada semua rakyat. Jadi hukum itu masih patuh pada segelintir penguasa,” ujarnya.
3. Mantan Presiden Jokowi menghadiri reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM, Sabtu (26/7). Ia didampingi sang istri, Iriana Joko Widodo. Jokowi mengungkapkan rasa senangnya mendengar cerita-cerita soal nostalgia pada masa kuliah. Di awal sambutannya, Jokowi mengingatkan rekan-rekannya jangan terlalu senang karena masih ada yang meragukan ijazahnya. “Mengenai nostalgia saya lihat senang semuanya. Tapi jangan senang dulu, karena ijazah saya masih diragukan,” ujar Jokowi dalam sambutan pada acara reuni 45 tahun Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 di Aula Integrated Forest Farming Learning Center UGM, Sleman, DI Yogyakarta.
Ia menjelaskan masalah ijazahnya yang masih dalam proses pengadilan. “Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, bapak ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 juga semuanya palsu,” ucapnya, yang disambut tawa para peserta reuni. Jokowi mengaku heran dengan tudingan mengenai ijazah palsu serta KKN (Kuliah Kerja Nyata) fiktif yang dialamatkan kepadanya.
Jokowi menegaskan, dirinya telah menjalani kuliah dengan penuh perjuangan, termasuk menyelesaikan KKN dan skripsi. “Dosen pembimbing skripsi saya adalah Prof Dr Ir Achmad Sumitro. Kemudian skripsi saya diuji oleh Ir Burhanuddin dan Ir Sofyan Warsito. Diuji, ada pengujinya, diragukan lagi,” katanya.
Ia lalu menyoroti tudingan mengenai KKN yang dianggap fiktif, bahkan menyebutkan, lokasi KKN-nya pernah didatangi. “Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi ke sana. Wong kita juga KKN, tapi ya kalau suruh ingat-ingat kan sudah 40 tahun, 40-45 tahun yang lalu kita masuk 45 tahun yang lalu, lulus kalau saya 85,” kataJokowi.
Mantan Presiden Jokowi mengungkap soal spekulasi terkait ijazahnya apabila dirinya tidak datang ke acara reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM, Sabtu (26/7). Jokowi mengungkapkan, dirinya masih dalam masa pemulihan setelah tiga bulan mengalami gangguan Kesehatan. Namun ia memutuskan untuk hadir dalam reuni tersebut lantaran tidak ingin mengecewakan rekan-rekan seangkatannya.
“Kemarin waktu dihubungi Pak Bambang, ditanya, ‘Datang enggak?’ Kalau enggak datang, tambah palsunya. ‘Ke mana dia?’ Ini saya paksakan datang, betul,” tutur Jokowi.
Jokowi menyebutkan, sebanyak 67 alumni hadir dalam acara reuni tersebut. Ia merasa perlu hadir agar tidak menimbulkan spekulasi, terutama soal isu ijazah palsu yang menerpanya. “Bayangkan kalau saya enggak datang. Nah, 67 orang ngumpul semua. Jokowi di mana? Rame lagi nanti,” seloroh Jokowi.
Ia menambahkan, tuduhan soal dirinya tidak pernah kuliah, tidak punya skripsi, dan tidak ikut kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sangat tidak masuk akal. “Saya kadang geleng-geleng juga, kita ini aduh, kok pada nggak masuk logika tapi ya kejadiannya, peristiwanya seperti yang kita lihat,” kata Jokowi lagi.
4. Jokowi bertemu salah satu teman satu seangkatan yang turut hadir dalam reuni tersebut, yakni Mulyono, yang namanya kerap dikaitkan dengan Jokowi dalam berbagai pembicaraan publik. Saat dimintai keterangan soal hubungannya dengan Jokowi, Mulyono dengan santai menanggapi. “Itu bukan urusan saya, yang jelas nama saya Mulyono. Pak Jokowi kan saya tahunya Joko Widodo, pernah sama-sama kuliah, sama-sama satu kampus, pernah ngobrol,” ujar Mulyono saat di sela-sela acara reuni Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta, Sabtu (26/7).
Pria asal Sukoharjo, Jateng ini membenarkan, dirinya memang satu angkatan dengan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka sama-sama masuk pada tahun 1980. “Iya satu angkatan, dulu kan nggak ada kelas jadi masuknya bareng tahun 80,” bebernya. Ia menjelaskan, pada masa itu, di Fakultas Kehutanan belum ada pembagian jurusan yang spesifik seperti sekarang. “Dulu tidak ada jurusan. Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsi saya mengambil bidang ekonomi, manajemen. Jadi tidak ada jurusan,” jelasnya.
Mulyono juga menyebutkan, Jokowi lulus lebih cepat dari dirinya karena memiliki nilai akademik yang lebih baik. “Saya lulus tahun 1987, wisuda bulan Februari. Iya, (lulusnya duluan Jokowi), iya Pak Jokowi nilainya memang lebih bagus daripada saya,” ungkapnya. Mulyono mengatakan, Jokowi tidak pernah melupakan teman-teman lamanya walau menjabat Presiden RI. Jokowi selalu menyapa setiap kali bertemu, bahkan sejak sebelum menjadi pejabat publik.
Salah satu teman seangkatan Jokowi, Mustoha Iskandar menegaskan keaslian ijazah Jokowi. “Pasti asli. Gimana nggak asli, wong teman-temanya masih ada, saksi hidup,” ujar Mustoha di sela-sela acara reuni di reuni 45 tahun Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 di Aula Integrated Forest Farming Learning Center UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (26/7).
Mustoha menambahkan, Jokowi lulus lebih dulu dibandingkan dirinya, yaitu pada tahun 1985, sementara dirinya lulus pada tahun 1986. Ia menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan jika diminta jadi saksi. “Oh siap, kita siap (jadi saksi). Keterangan saksi itu alat bukti nomor satu lho, mosok kita mau berbohong,” tuturnya.
Heri Tribasuki, teman seangkatan Jokowi lainnya menjelaskan, saat itu terdapat 80 orang dalam satu angkatan, termasuk Jokowi. “Setelah ospek, orientasi begitu kami kuliah baru mengenalkan. Kuliahnya cuma 80 orang, sehingga kami saling mengenal. Itu satu kelas,” ungkap Heri. Ia menjelaskan, dirinya lulus pada tahun 1986, sedangkan Jokowi lulus pada tahun 1985.
Heri juga menceritakan, dirinya tidak mengikuti wisuda karena memutuskan untuk ikut proyek di Kalimantan. Heri Tribasuki tidak menyangka Jokowi akan menjadi presiden ke-7 RI, mengingat selama kuliah, Jokowi dikenal sebagai sosok pendiam. “Kita nggak menyangka semua, Beliau akan jadi orang nomor satu di Indonesia, ya orangnya kan pendiam,” urainya.
5. Mantan Menpora, Roy Suryo Notodiprojo, menegaskan kehadiran mantan Presiden Jokowi dalam reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak akan membawa perubahan apa pun. Roy Suryo tetap meyakini, skripsi Jokowi palsu sehingga ijazah asli tidak akan terbit. “Kunjungan tadi tidak mengubah apa pun hasil hipotesis sebelumnya, skripsi 99,9 persen palsu, tidak akan bisa terbit ijazah asli,” kata Roy Suryo, Sabtu (26/7).
Roy Suryo menyebut, kedatangan Jokowi dalam reuni tersebut bukan berstatus sebagai alumni, melainkan laksana pejabat. “Bajunya beda, hanya datang singkat di Fakultas Kehutanan, bukan di acara intinya, di Wanagama seperti yang lain-lainnya,” tegasnya.
Roy Suryo menilai, kedatangan Jokowi merupakan langkah untuk meyakinkan publik bahwa dosen penguji skripsinya adalah Ir. T. Burhanuddin dan Ir. Sofian Warsito, sementara dosen pembimbingnya adalah Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro. “Buat apa? Kan aneh malahan. Dia juga berusaha cerita nama-nama teman saat KKN: Yohana (Hukum), Lience (Biologi), Alm. Eko (Geodesi) dan sebagainya. Tapi, tanpa bukti, hanya narasi saja. Tidak ada nilainya,” tegas Roy Suryo.
Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Fredy Damanik mengatakan, orang-orang yang meragukan ijazah Jokowi hanya percaya terhadap kebenaran versi mereka. Kehadiran Jokowi dalam pertemuan alumnus UGM malah dianggap setting-an. “Malah mereka akan membangun narasi negatif dan menyerang Pak Jokowi. Misalnya mereka akan mengatakan pertemuan alumni tersebut sebagai setting-an permintaan Pak Jokowi. Intinya mereka tidak akan pernah menerima fakta, saksi, bukti dan kebenaran yang mendukung kebenaran dan keaslian ijazah Pak Jokowi, mereka menganggap pencitraan itu pencitraan,” kata Ferdy, Minggu (27/7).
6. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai vonis 3,5 tahun penjara terhadap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam kasus suap perkara Harun Masiku adalah bentuk politisasi hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan. “Kalau mau fair, tangkaplah Harun Masiku. Jangan kemudian Hasto dikorbankan. Inilah praktik politisasi hukum,” ujarnya di Kantor DPP PDI-P, Minggu (27/7).
Menurut Djarot, vonis terhadap Hasto adalah bentuk kriminalisasi terhadap sosok yang dianggap berseberangan dengan penguasa. Ia menilai proses hukum terhadap Hasto lebih kental nuansa politiknya daripada penegakan hukum. “Kita melihat, forum pengadilan kemarin itu lebih banyak forum pengadilan politik. Ini persoalan politik dan Pak Sekjen menjadi tahanan politik,” kata Djarot.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan kembali pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar Indonesia tetap menjadi negara hukum, bukan menjadi negara yang hukumnya dikendalikan kekuasaan. “Selalu disampaikan oleh Bu Ketua Umum bahwa kita itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka janganlah jadikan kekuasaan itu untuk menghukum, mengkriminalisasi sosok-sosok atau orang-orang yang berbeda dengan penguasa,” ucap Djarot.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyinggung pihak-pihak yang ingin meraih kekuasaan dengan cara menyimpang dan menekan lawan politik. Menurut Djarot, keinginan seseorang untuk memiliki kekuasaan dan menjadi kaya adalah hal yang lumrah. Namun, cara untuk meraihnya harus sesuai dengan prinsip dan aturan yang benar.
“Sah-sah saja apabila seseorang menginginkan kekuasaan, boleh. Orang pingin kaya, boleh. Tapi cara untuk memperoleh kekuasaan harus benar, jangan sampai memperoleh kekuasaan dengan cara yang menyimpang, apalagi dengan merekayasa konstitusi,” kata Djarot lagi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan, saat ini ada upaya untuk menekan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan penguasa. Bahkan, kritik sering kali dibalas dengan kriminalisasi. “Apalagi dengan menekan dan mengintimidasi siapa pun yang tidak setuju dengan penguasa saat ini. Yang mengkritik, yang berbeda, dikriminalkan. Cari-cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara,” kata Djarot.
7. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengingatkan seluruh kader partainya tidak menjadi kaya dengan cara yang menyimpang, termasuk lewat korupsi, merusak lingkungan, dan menindas rakyat kecil. Pesan itu disampaikannya sebagai refleksi dalam peringatan 29 tahun peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Kantor DPP PDI-P, Minggu (27/7).
Ia memandang, demokrasi telah disalahgunakan elite politik untuk kepentingan pribadi. “Yang kita alami adalah rakyat untuk demokrasi. Rakyat dibeli, rakyat dibajak untuk kepentingan demokrasi. Akhirnya orang-orang menjadi pemimpin eksekutif maupun legislatif, sehingga lahirnya kembali tindak pidana korupsi yang luar biasa. Karena biaya politik yang sangat mahal,” kata Djarot.
Djarot menekankan, menjadi kaya bukanlah hal yang salah. Namun, kekayaan itu tidak diperoleh dari cara-cara yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan. “Boleh, orang itu kaya boleh, tapi jangan kaya karena korupsi. Bukan kaya karena nyolong duitnya rakyat. Jangan kaya karena mengeruk sumber-sumber daya alam dan membikin rakyat menderita dan alam lingkungan dirusak. Betul? Jangan dong,” tegasnya.
Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, PDIP akan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) untuk anggota DPR-DPRD fraksi PDI-P se-Indonesia di Bali, dalam waktu dekat. “Kita di Bali memang ada acara kegiatan pertama bimtek bagi anggota DPR-DPRD seluruh Indonesia. Kemudian dilanjut konsolidasi,” ujarnya di Kantor DPP PDI-P, Minggu (27/7). Djarot mengaku belum mengetahui secara pasti apakah agenda bimtek dan konsolidasi anggota DPR-DPRD Fraksi PDI-P bakal dilanjutkan menjadi kongres partai.
Dia menegaskan, bimtek bagi para anggota legislatif PDI-P adalah lanjutan dari agenda yang pernah digelar sebelumnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. “Kita belum tahu, tapi yang jelas kegiatan di Bali adalah Bimtek anggota DPR-DPRD seluruh Indonesia yang tahun lalu diadakan di Kemayoran. Tahun ini di Bali sekaligus forum konsolidasi internal partai,” pungkasnya.
8. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 82 profesional muda Indonesia di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, (26/7). Pertemuan itu berlangsung lebih dari lima jam, Prabowo berdiskusi secara mendalam dengan mereka.
“Para profesional muda lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri ini tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo sendiri,” kata Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Minggu (27/7).
Teddy menyebut dalam kesempatan itu, Prabowo mendengarkan paparan dari peserta, melakukan sesi tanya jawab, serta bertukar pandangan. Mereka berdiskusi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta dunia bisnis dan perekonomian global. Ia menyebut program ini merupakan pemerintah dalam membentuk sumber daya manusia unggul dan adaptif.
9. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq mencabut sejumlah persetujuan lingkungan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Ia mengatakan, pencabutan dilakukan karena pelaku usaha tidak segera menyesuaikan diri dengan perintah pembongkaran yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Total terdapat 33 unit usaha yang berada di atas lahan kerja sama operasional (KSO) PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan 9 di antaranya sempat memiliki izin namun kini telah dicabut secara resmi oleh Kementerian LHK. “Dari 33 unit usaha itu, ada 9 yang sempat punya izin lingkungan, tapi kami cabut karena tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana yang kami perintahkan. Maka menteri turun tangan langsung mencabutnya,” kata Hanif saat meninjau lokasi pembongkaran di kawasan Puncak, Cisarua, Minggu (27/7).
10. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat menyusul angka kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan penurunan. “Sebanyak 210.000 orang telah keluar dari belenggu kemiskinan, kita akan fokuskan mereka menjadi berdaya dan sejahtera,” kata Cak Imin di Jakarta, Minggu (27/7).
Cak Imin merespons rilis profil kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun sebesar 0,20 juta orang dibandingkan September 2024. Ia mengatakan, orkestrasi pemberdayaan yang dilakukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri.
11. Menkop Budi Arie mengklaim, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah di jalan yang benar. Berbagai program strategis berpihak kepada kepentingan rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, pembangunan rumah, dan cek kesehatan gratis adalah beberapa program prioritas nasional.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pemerintahan yang berpikir dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat. Kabinet Merah Putih bekerja keras untuk mewujudkan semua itu,” kata pentolan relawan Projo ini. Budi Arie mengatakan, demokrasi selalu menyediakan ruang untuk kritik. Setiap warga negara pun memiliki hak untuk bersuara dan berpendapat. “Tapi tetap kepentingan negara, bangsa, dan rakyat di atas segalanya. Indonesia maju hanya bisa diwujudkan dengan optimisme dan keberanian, bukan keragu-raguan,” kata Budi Arie.
12. Penyelidik Polda Metro Jaya menemukan tas ransel milik diplomat Kemenlu, ADP (39) di rooftop Gedung Kemenlu. Kasubbid Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, tas tersebut ditemukan sehari setelah ADP ditemukan tewas di kamar indekosnya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7). “Tim penyelidik langsung mencari dan menemukan tas itu di atas. Di lantai 12, di samping tangga lantai 12,” ujar Reonald, Minggu (27/7).
Sebelum tewas, ADP terekam CCTV berada di rooftop Gedung Kemenlu selama 1 jam 26 menit. Saat itu, ia membawa sebuah tas ransel dan kantong belanja. Namun, saat turun dari rooftop, ia terlihat tak membawa kedua benda tersebut. Selain itu, hingga saat ini, ponsel ADP juga belum ditemukan.
13. Wamendagri Bima Arya menyoroti soal belum adanya Undang-Undang Kepresidenan di Indonesia, meskipun sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Ia menyebut, ini sebagai satu hal yang belum tuntas dalam arsitektur ketatanegaraan. Menurutnya, ini menjadi momentum penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kita sejak reformasi ikhtiar untuk menguatkan multi partai sederhana. Sekali lagi, multi partai sederhana yang disandingkan dengan sistem presidensil. Ini pun belum tuntas,” kata Bima Arya dalam diskusi daring Ngoprek: Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD, Minggu (27/7). “Kenapa? Ya karena undang-undang kepresidenan pun belum ada. Agak ajaib menurut saya. Kita menganut sistem presidensil, tetapi tidak ada undang-undang kepresidenan,” tegasnya.
Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu yang mengedepankan kepentingan nasional jangka Panjang, bukan kepentingan jangka pendek dan partisan. “Yang perlu kita pastikan adalah jangan sampai kemudian proses revisi undang-undang ini lebih kental terhadap kepentingan jangka pendek atau kepentingan partisan. Itu paling utamanya,” kata Bima, Minggu (27/7).
Menurut Bima, pemerintah telah mulai membahas berbagai opsi tindak lanjut atas putusan MK, termasuk dampaknya terhadap sistem politik dan kelembagaan daerah. Baca juga: KPU Belum Dipanggil DPR untuk Bahas Revisi UU Pemilu Ia menyebut, pembahasan ini dilakukan dengan DPR dan lintas kementerian. (Harjono PS)
