Gedung KPK (net)
Isu menarik pagi ini, KPK sedang mendalami dugaan mayoritas anggota Komisi XI DPR menerima dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2023. KPK akan mengusut apakah dana CSR BI dan OJK dari dua Anggota DPR, Heri Gunawan dan Satori mengalir ke partai politik.
Isu menarik lainnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Tandyo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8). Prabowo juga melantik Letjen Djon Afriadi menjadi Panglima Komando Pasukan Khusus, Letjen Marinir Endi Supardi menjadi Panglima Korps Marinir, dan Marsdya Deny Muis jadi Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK sedang mendalami dugaan mayoritas anggota Komisi XI DPR menerima dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2023. Pendalaman materi tersebut bermula dari pengakuan Anggota DPR Satori yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana CSR BI-OJK pada Kamis (7/8) lalu.
“Bahwa menurut pengakuan ST (Satori), sebagian besar anggota Komisi XI DPR lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Dalam kasus ini, KPK menduga Satori menerima uang senilai Rp12,52 miliar. Rinciannya, sejumlah Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan program sosial BI, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.
Dari seluruh uang yang diterima, Satori diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakannya untuk keperluan pribadi. “Seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya,” ujar Asep.
2. KPK akan mengusut dugaan aliran dana CSR Bank Indonesia (BI) dan OJK dari dua Anggota DPR, Heri Gunawan dan Satori, ke partai politik. Langkah ini dilakukan KPK seiring dengan penetapan tersangka terhadap Heri Gunawan dan Satori terkait korupsi dana CSR BI-OJK pada Kamis (7/8) lalu. “Apakah ada hubungan dengan partai politiknya? Apakah diperintah partai politiknya? Kemudian disetor dan lainnya? Itu yang sampai saat ini, ini kan baru titik awal ya, kita akan memperdalam perkara ini, ini akan kita sampaikan ke arah sana,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta.
3. Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Tandyo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8). Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena jabatan Wakil Panglima TNI telah kosong selama hampir 25 tahun.
Tandyo mengisi kekosongan jabatan yang terakhir dipegang Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi pada tahun 2000. Dengan dilantiknya itu, Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakasad, juga dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal bintang empat. Kenaikan pangkat ini sesuai Perpres Nomor 84 Tahun 2025 yang mengatur, Wakil Panglima TNI dijabat perwira tinggi berpangkat jenderal penuh.
Presiden Prabowo juga melantik Letjen Djon Afriadi menjadi Panglima Komando Pasukan Khusus, Letjen Marinir Endi Supardi menjadi Panglima Korps Marinir, dan Marsdya Deny Muis menjadi Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat.
4. Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan pangkat kehormatan bintang empat kepada lima perwira tinggi purnawirawan TNI dalam upacara kehormatan militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8). Kelima penerima kehormatan tersebut adalah Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen TNI (Purn) M. Herindra, Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah, Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo, dan Letjen TNI KKO (Purn) Ali Sadikin. Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin kini menjabat Menhan.
5. Presiden Prabowo Subianto titip pesan khusus kepada para panglima yang baru saja dilantik untuk memimpin tiga pasukan elite TNI serta satu panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Yakni, menjaga pasukanmu sebaik-baiknya dan membina anak buahmu sebaik-baiknya. “Saya titip saudara saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya,” kata Prabowo dalam upacara kehormatan militer di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) TNI AD, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).
Prabowo menekankan, seorang pemimpin harus memperlakukan anak buah layaknya anak kandung sendiri. “Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik. Jaga mereka dengan baik. Latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, para panglima pasukan elite TNI hingga komandan brigade selalu memimpin prajurit dari tempat yang paling berbahaya dan kritis. Pemimpin, kata Prabowo, selalu memimpin dari depan, tidak boleh dari belakang, mengingat mereka adalah contoh sekaligus prajurit terbaik.
“Saya lantik enam pangdam baru, 20 komandan brigade baru, dan 100 batalion teritorial pembangunan baru. Saya telah lantik panglima-panglima, komandan-komandan brigade, orang-orang yang dipilih,” ujar Prabowo, Minggu (10/8).
6. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia harus memiliki pertahanan yang sangat kuat dalam menghadapi situasi global yang diliputi ketidakpastian. Menurut Prabowo, pertahanan yang sangat kuat merupakan harga mati karena Indonesia tidak ingin berpihak dengan blok manapun dalam peta politik dunia.
“Indonesia tidak mau memihak blok manapun, oleh karena itu tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat,” kata Prabowo dalam upacara kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).
Prabowo menuturkan, Indonesia negara yang cinta damai, tetapi situasi dunia memaksa Indonesia untuk terus memperkuat pertahanan. Ia mencontohkan beragam konflik yang terjadi di belahan dunia, negara-negara lemah akan menjadi korban.
Prabowo menegaskan pentingnya Indonesia memiliki militer yang kuat karena menurutnya tak ada negara yang merdeka tanpa tentara yang kuat. “Bangsa kita butuh tentara yang kuat, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat,” tegas Prabowo.
7. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menuturkan, Presiden Prabowo Subianto berharap, jabatan baru yang ia emban dapat membantu memperkuat TNI. “Presiden mengangkat saya sebagai wakil panglima tentunya banyak harapan untuk bisa membantu panglima, bisa memperkuat TNI,” katanya. Tandyo mengatakan, Prabowo memberikan arahan khusus kepada dirinya, untuk bersiap kapan pun jika diperlukan menggelar operasi. “Ya tentunya ada penekanan khusus bagi saya bagaimana bisa TNI siap siaga, siap oprasional kapan pun,” katanya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai penunjukan Wakil Panglima TNI relevan dengan perkembangan organisasi TNI saat ini. Menurut dia, jumlah pasukan, struktur komando, dan variasi tugas TNI terus bertambah sehingga membutuhkan peran tambahan di level pimpinan tertinggi. “Pelantikan atau penambahan jabatan wakil panglima TNI menurut hemat saya itu relevan. Sekarang ini ada penambahan 6 Komando Daerah Militer, kemudian 20 brigade, dan 100 batalion. Banyak, loh, itu,” ujar Hasanuddin, Minggu (10/8).
8. Ketua DPR Puan Maharani berharap pelantikan jajaran pimpinan baru di tubuh TNI dapat semakin memperkuat soliditas internal dan meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai tantangan pertahanan dalam negeri maupun dinamika global. “Dengan pelantikan jajaran pimpinan TNI yang baru, saya berharap TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” kata Puan dalam siaran persnya, Minggu (10/8).
Menurut Puan, di tengah situasi global yang dinamis dan banyak diliputi konflik, TNI harus tetap menjadi garda terdepan dan sigap. Namun demikian, Puan berharap TNI tetap mengedepankan semangat perdamaian. ‘’Kekuatan militer tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan persenjataan, tetapi juga oleh integritas dan dedikasi para prajurit yang menjaga keutuhan NKRI,’’ ujarnya.
KPK sedang mendalami dugaan mayoritas Anggota Komisi XI DPR menerima dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan
9. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, rakyat tidak boleh diajari minta-minta sedekah terus, rakyat harus menjadi berdaya lewat agenda-agenda pemerintahan Presiden Prabowo. “Tidak boleh rakyat kita ajarkan meminta-minta terus, sedekah terus. Kita harus ajari rakyat kita kreatif dan produktif. Rakyat Indonesia adalah pejuang, patriot yang memperjuangkan kemerdekaan. Walaupun susah, kita memberi, bukan meminta,” ujar Zulhas dalam acara Zikir Nasional dan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/8) malam.
Zulhas menegaskan, musuh Indonesia bukanlah diri sendiri ataupun sesama saudara, melainkan kemiskinan dan kebodohan. Untuk melawan kemiskinan dan kebodohan, Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan beras hingga mendirikan Sekolah Rakyat. Selain itu, Prabowo juga memberikan makanan bergizi gratis supaya anak-anak Indonesia tak alami tengkes atau stunting.
10. KPK tetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) pembangunan rumah sakit daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (8/8) dini hari. Abdul Azis terlihat mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye bersama empat orang lainnya dengan tangan yang sudah diborgol.
Abdul Azis ditangkap dalam serangkaian OTT di Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan pada Kamis (7/8). “Menetapkan lima orang tersangka sebagai berikut: ABZ (Bupati Kolaka Timur Abdul Azis), ALH (Andi Lukman Hakim), AGD (Ageng Dermanto), DK (Deddy Karnady), AR (Arif Rahman),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (9/8).
KPK amankan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis setelah ia mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar, Sulsel, Kamis (7/8) malam. Azis langsung dimintai keterangan awal oleh KPK di Polda Sulawesi Selatan. “Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Jumat (8/8).
“Setelah selesai Rakernas (Abdul Azis ditangkap),” sambungnya. Fitroh mengatakan, Abdul Azis akan dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (8/8). “Pukul 15.00 WIB insya Allah tiba di K4 (Gedung Merah Putih),” ujarnya lagi.
Secara terpisah, Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan, Abdul Azis sudah ditangkap dan akan dibawa ke Gedung Merah Putih, Jumat (8/8/2025). “Benar, yang bersangkutan (Abdul Azis) sudah diamankan oleh tim KPK. Perkiraan tiba di Jakarta siang/sore ini,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (8/8).
11. Menag Nasaruddin Umar mengeklaim tidak ada masalah dalam penyelenggaraan haji 2025 yang ditangani Kemenag. Hal tersebut disampaikan Nasaruddin merespons laporan ICW mengenai dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2025 ke KPK. “Sudah, sudah, enggak ada masalah,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/8) malam.
Nasaruddin mengaku sudah memberikan klarifikasi terkait masalah ini. Saat ditanya lebih jauh mengenai apa pembelaannya, Nasaruddin tidak menjawab dan langsung pergi. “Sudah diklarifikasi, sudah diklarifikasi,” ujarnya. (Harjono PS)
