Prof. Dr. Amir Santoso, MSc (net)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso, MSc
Presiden itu, apalagi di suatu negara dengan sistem presidential dengan wilayah yang luas dan punya penduduk yang banyak, haruslah seseorang yang memiliki karakter kuat dan tegas selain jujur. Karakter seperti itu tidak hanya dibutuhkan di sebuah negara otoriter tapi juga di negara demokrasi.
Presiden dalam sistem presidential bisa dipilih secara langsung ataupun tidak langsung (lewat MPR dalam UUD 1945 Asli), serta memiliki kekuasaan eksekutif yang luas. Presiden memiliki mandat dari rakyat untuk membuat kebijakan pemerintah bagi kepentingan bangsa dan negaranya.
Namun, apa yang terjadi jika seorang presiden tidak memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan? Ketidaktegasan presiden bisa menjadi ancaman serius terhadap stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan bahkan kedaulatan negara.
Demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang mampu membuat keputusan yang jelas, tepat waktu, dan konsisten. Ini merupakan hal yang mustahil jika presiden selalu ragu, takut mengambil risiko, atau selalu menunda keputusan penting.
Presiden peragu adalah ibarat seseorang yang berdiri kebingungan di tengah jalan. Dalam hal ini mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, pernah berkata: Standing in the middle of the road is very dangerous; you get knocked down by the traffic from both sides.”(Berdiri di tengah jalan itu berbahaya; Anda akan tertabrak lalu lintas dari kedua arah). Kutipan ini menggambarkan bahwa pemimpin yang selalu berusaha bersikap “aman” tanpa memutuskan arah yang tegas justru akan lebih berbahaya bagi diri sendiri dan bagi bangsa serta negaranya.
Lalu apa yang dimaksud dengan ketegasan dalam kepemimpinan? Tegas berarti sekali mengambil keputusan atau membuat kebijakan maka Presiden tidak akan mengubah lagi keputusannya tersebut kecuali jika keputusan atau kebijakannya itu mendapat penentangan yang luas dan keras dari publik. Tapi jika keputusan itu hanya ditentang oleh satu atau dua partai politik atau sekelompok orang, seharusnya Presiden bisa mengabaikan tuntutan tersebut.
Yang penting sebelum keputusan dibuat, Presiden (tentu bersama pembantunya) telah melakukan analisis masalah secara cepat dan tepat, mengambil keputusan berdasarkan data, prinsip, dan kemudian berdiri teguh pada keputusan yang telah diambilnya meskipun menghadapi tekanan.
Setelah suatu keputusan atau kebijakan diambil maka presiden harus mengkomunikasikan keputusannya dengan jelas kepada publik agar tidak timbul salah paham. Presiden juga harus terus mengawal implementasi dari keputusannya tersebut hingga tujuannya terealisasi. Jangan hanya berpidato dan menjanjikan sesuatu lalu janji itu tidak dilaksanakannya.
John C. Maxwell, pakar kepemimpinan menyatakan bahwa “A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. (Pemimpin adalah orang yang tahu jalan, menempuh jalan itu, dan menunjukkan jalan kepada yang lain).
Ketegasan bukan berarti bersikap otoriter atau menolak masukan dari pihak lain. Pemimpin tegas tetap perlu mempertimbangkan berbagai pandangan, tetapi mampu memilih arah dan melangkah tanpa ragu ketika situasi menuntut.
Apa penyebab dari ketidaktegasan dan bagaimana wujudnya?
Ketidaktegasan presiden dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, selalu ragu dalam mengambil keputusan. Misalnya, menunda penetapan kebijakan penting karena takut salah. Kedua, terlalu sering berubah arah. Contohnya adalah kebijakannya yang selalu berubah mengikuti opini publik sesaat atau karena tekanan kelompok tertentu.
Presiden yang tidak tegas biasanya sering berupaya menghindari konflik, termasuk konflik dengan rezim terdahulu. Akibatnya Presiden enggan menindak pejabat korup atau aparat yang melanggar hukum demi menjaga citranya sebagai orang yang suka damai dan tidak suka keributan.
Presiden yang tidak tegas biasanya kurang mampu memilih prioritas. Presiden demikian ini tidak mampu menentukan masalah mana yang harus diselesaikan lebih dulu.
Lain dari itu Presiden yang tidak tegas biasanya membiarkan masalah berlarut larut. Contohnya, tuntutan untuk mengganti pejabat tinggi yang dianggap tidak kompeten oleh publik tidak dilakukan atau diabaikan olehnya, karena takut mengambil keputusan yang tidak populer atau karena berhutang budi kepada pejabat tinggi tersebut.
Menurut survei Harvard Business Review (2019), pemimpin yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan strategis telah menurunkan produktivitas organisasi hingga 30% dan memperbesar risiko konflik internal hingga 25%. Angka ini menunjukkan bahwa kerugian akibat ketidaktegasan bukan hanya teoritis, tetapi nyata dan terukur.
Lalu apa dampak negatif dari ketidaktegasan terhadap demokrasi? Pertama adalah lumpuhnya fungsi pemerintahan. Pemerintahan membutuhkan arahan yang jelas dari presiden. Ketidaktegasan membuat kementerian dan lembaga negara bingung dalam melaksanakan tugasnya.
Aparatur akan cenderung bermain aman, mengambil langkah minimal, atau bahkan menunda pekerjaan karena tidak ada keputusan final dari atas.
Kedua adalah meningkatnya ketidakpastian politik. Bukan hanya publik secara umum yang menginginkan adanya ketegasan presiden. Para Investor dan pelaku bisnis lainnya juga membutuhkan kepastian kebijakan. Jika presiden ragu-ragu, pasar akan merespons negatif, investasi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi melambat.
Bank Dunia (World Bank) pernah melaporkan bahwa ketidakpastian kebijakan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi hingga 0,6 poin persentase per tahun, terutama di negara berkembang.
Ketiga adalah suburnya politik oportunistik dan politik jilat menjilat. Ketika pemimpin pusat lemah, elit politik di sekitarnya akan memanfaatkan kelemahan tersebut. Mereka akan membuat kebijakan sendiri, membangun jaringan kekuasaan tanpa koordinasi, dan bahkan mengendalikan agenda negara demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pejabat rendahan akan menjilat atasannya demi keselamatan karir mereka atau agar mereka diangkat ke jabatan yang lebih tinggi.
Keempat, adalah hilangnya Kepercayaan Publik. Demokrasi bertumpu pada legitimasi rakyat. Jika presiden terlihat tidak mampu memberi keputusan, publik akan kehilangan rasa percaya. Ini bisa memicu apatisme politik, menurunnya partisipasi pemilih, atau bahkan gelombang protes besar.
Kelima adalah tergerusnya kedaulatan negara. Dalam hubungan internasional, negara yang dipimpin oleh pemimpin peragu akan mudah ditekan oleh kekuatan asing. Diplomasi menjadi lemah karena negara lain melihat tidak ada konsistensi atau keberanian dalam bersikap terhadap negara lain.
Ini ibarat individu. Individu yang penakut walaupun badannya besar akan sering diintimidasi oleh orang lain. Demikian pula, negara yang besar tapi presidennya peragu akan disepelekan oleh negara lain.
Semoga Indonesia tetap Jaya.
