Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya Hashim Djojohadikusumo (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya Hashim Djojohadikusumo mengaku kurang nyaman mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 141 tokoh nasional dalam rangka HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
Isu menarik lainnya, demo di depan Gedung DPR/MPR, Senin (25/8) sempat ricuh. Massa aksi bentrok dengan polisi yang berjaga di sekitar Restoran Pulau Dua yang letaknya bersebelahan dengan Gedung DPR. Sebuah mobil polisi berjenis van yang melintas sempat menjadi sasaran pelemparan batu dan potongan bambu karena diduga membawa pelajar yang ditahan. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya Hashim Djojohadikusumo mengaku kurang nyaman mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Dalam upacara di Istana Negara, Senin (25/8), Hashim diberikan Bintang Mahaputera Utama atas jasanya dalam pelestarian satwa langka dan warisan budaya.
“Saya terus terang saja merasa, waktu saya diberi tahu, saya merasa kurang nyaman karena Presiden kan kakak kandung sendiri,” kata Hashim usai Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta. Namun, ia mengungkapkan tanda kehormatan itu bukan yang pertama, melainkan yang keempat kalinya diterima atas jasa pada bidang tersebut. Yakni, pada era pemerintahan Presiden SBY dan dua kali pada era Jokowi.
Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 141 tokoh nasional dalam rangka HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Tanda kehormatan tersebut adalah Tanda Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Sakti.
Prabowo menyematkan langsung gelar tersebut kepada masing-masing tokoh. Sebagian besar penerima gelar adalah jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga legislatif, hingga seniman. Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Haji Isam, Menlu Sugiono, dan Seskab Teddy Indra Wijaya termasuk sosok yang mendapatkan tanda kehormatan tersebut.
2. Demo mahasiswa dan pelajar di depan Gedung DPR/MPR, Senin (25/8) sempat ricuh. Massa aksi bentrok dengan polisi yang berjaga di sekitar Restoran Pulau Dua yang letaknya bersebelahan dengan Gedung DPR. Bentrokan bermula ketika massa pelajar tiba di lokasi, mereka dihadang aparat kepolisian yang berjaga di fly over ladokgi.
Massa aksi yang berkumpul di depan gerbang DPR kemudian bergerak ke belakang untuk menjemput para pelajar yang terhalang polisi. Situasi kian memanas setelah para pendemo mendapatkan informasi tentang beberapa pelajar ditahan aparat. Sebuah mobil polisi berjenis van yang melintas sempat menjadi sasaran pelemparan batu dan potongan bambu karena diduga membawa pelajar yang ditahan.
Demo tersebut diwarnai berbagai simbol perlawanan. Peserta aksi membawa poster, bendera, serta menyuarakan kritik keras terhadap DPR. Sejak pagi, massa mengangkat poster bertuliskan “Bubarkan, DPR beban negara” dan “Beban negara bukanlah guru tapi DPR, bubarkan DPR”. Poster tersebut diangkat tinggi-tinggi iiringi yel-yel yang mengkritik lembaga tinggi negara tersebut.
Selain poster, demonstran juga mengibarkan bendera Merah Putih serta bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami khas serial One Piece. Bendera Jolly Roger dari serial One Piece itu dipasang di gerbang utama DPR/MPR, sementara bendera Merah Putih dikibarkan di tengah kerumunan. “Kami pejuang-pejuang yang siap mati. Bubarkan DPR!” teriak seorang orator sambil mengibarkan kedua bendera dari atas barikade beton.
3. KPK menyebut, tersangka pemeras pengurusan sertifikat K3, Irvian Bobby Mahendro memiliki tiga rekening nominee atau rekening orang lain yang digunakannya untuk menampung uang hasil korupsi. Ia akan dikenakan pasal TPPU. “Benar bahwa saudara IBM ini memiliki beberapa rekening nominee. Salah satunya adalah tadi dia membeli (dari petani),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (25/8).
Asep mengatakan, dua rekening lainnya yang digunakan Irvian Bobby mengatasnamakan saudara dan stafnya. Dia mengatakan, total uang yang dikumpulkan Irvian dari tiga rekening tersebut mencapai Rp 69 miliar. “Kemudian juga ada stafnya dan satunya. Nilainya Rp 69 miliar, itu yang khusus ada di saudara IBM ini,” ujarnya.
KPK menyindir mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel yang menyatakan meminta pengampunan atau amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. KPK meminta Noel jangan sedikit-sedikit meminta pengampunan.
“Sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/8).
Sebelumnya Noel menyampaikan harapannya untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo usai ditetapkan sebagai tersangka, umat (22/8) lalu. “Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti,” kata Noel di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/8). Tak hanya itu, Noel mengklaim kasusnya bukanlah perkara pemerasan.
4. Sekjen Partai Gerindra Sugiono menyatakan, Gerindra akan mencabut keanggotaan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel yang kini menjadi tersangka kasus pengurusan sertifikat K3 Kemenaker. Ia mengatakan, proses pemecatan terhadap Noel sedang diproses. “Saya kira proses di partai juga akan segera menyusul. Dicabut keanggotaannya, dicabut KTA-nya,” kata Sugiono di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/8.
Sugiono mengakui, Noel merupakan anggota Partai Gerindra, bukan kader. Ia menyatakan ada perbedaan mendasar antara anggota partai dengan kader. Seseorang bisa dibilang kader jika sudah menjalani proses kaderisasi di internal partai. Sugiono menyebutkan, ada beberapa tingkat kaderisasi yang perlu dilalui seorang kader. Noel belum pernah mengikuti kaderisasi apapun di Partai Gerindra.
KPK mendalami eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel menerima uang lebih dari Rp 3 miliar terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. “Apakah ada uang yang lain? Ini yang sedang kita dalami,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (25/8).
Asep mengatakan, saat awal menjabat sebagai Wamenaker, Noel mengetahui adanya praktik pemerasan sertifikat K3 tersebut. Noel, kata dia, juga mengetahui tersangka Irvian Bobby Mahendro memiliki julukan “Sultan”. Lalu, terjadilah pertemuan dan penyerahan uang dari “Sultan” Kemenaker ke Noel.
KPK benarkan salah satu tersangka pemerasan pengurusan sertifikat K3, Miki Mahfud, merupakan suami dari pegawai KPK. “Benar, salah satu pihak yang diamankan, belakangan diketahui merupakan suami salah satu pegawai KPK,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (25/8). Meski begitu, Budi memastikan KPK tidak akan menghentikan proses hukum yang menjerat Miki Mahfud. Budi mengatakan, hal ini merupakan bentuk dari sikap zero tolerance KPK dalam penanganan kasus korupsi. “Hal ini sebagai bentuk sikap zero tolerance KPK terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum,” ujarnya.
5. KPK mengungkap kuota haji tambahan yang dialokasikan untuk haji khusus diperjualbelikan sebesar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. “Untuk harganya (kuota haji khusus), informasi yang kami terima itu, yang khusus itu di atas Rp 100 jutaan, bahkan Rp 200-300 jutaan gitu ya,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (25/8). Dikatakan, kuota haji furoda bahkan dijual hingga menyentuh harga Rp 1 miliar per kuota, per orang.
Asep juga mengatakan soal dugaan timbal balik atau setoran dana yang diberikan travel haji ke oknum Kemenag untuk setiap kuota haji khusus yang terjual. “Berapa besarannya? 2.600 sampai 7.000 (Dollar AS). Jadi 2.600 sampai 7.000 itu adalah selisihnya yang setor ke oknum di Kementerian Agama,” kata Asep.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, sebanyak 8.400 calon jemaah haji yang sudah mengantre selama 14 tahun gagal berangkat karena adanya dugaan korupsi kuota haji 2024. “Ada 8.400 orang jemaah haji yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun yang seharusnya berangkat di tahun 2024, menjadi tidak berangkat, akibat praktik tindak pidana korupsi ini,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (25/8).
Asep mengatakan, hal ini menjadi ironi dan tidak boleh terulang kembali. Dia menambahkan, pembagian kuota haji tambahan 2024 seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. “Ini menjadi sebuah ironi gitu ya, dan tentunya kita berharap praktik-praktik seperti ini tidak lagi terjadi,” ujarnya.
6. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan, tahun depan pembelian elpiji 3 kilogram bakal menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat miskin. “Tahun depan iya (beli elpiji pakai NIK),” kata Bahlil, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8).
Bahlil lantas meminta masyarakat kaya di desil 8 hingga desil 10 untuk tidak memanfaatkannya. Sebab, subsidi elpiji 3 kilogram memang diperuntukkan bagi masyarakat desil terendah. “Jadi, yang kaya enggak usah pakai elpiji 3 kilogram, lah. Desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaranlah,” tutur Bahlil.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, lima negara berminat mendanai alias berinvestasi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Saat ini, pemerintah masih mempelajari proposal-proposal investasi yang masuk tersebut.
Bahlil tidak memerinci lima negara mana saja yang berminat. Namun, ia menyebut, Rusia dan Kanada tertarik investasi proyek tersebut. Bahkan, pemerintah sudah bertemu dengan perwakilan dua negara itu.
“Beberapa negara sudah kita identifikasi ada sekitar 4 atau 5 negara yang berminat mengembangkan tenaga nuklir Indonesia. Sekarang proposal sedang dipelajari,” kata Bahlil, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8).
7. Menkeu Sri Mulyani Indrawati siapkan anggaran untuk dua badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Dua badan baru tersebut yakni Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral. Presiden Prabowo sudah melantik kepala dan wakil kepala badan di Istana Negara, Senin (25/8). “Kalau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya,” kata Sri Mulyani. Ia memastikan, anggaran dua badan itu pasti dipenuhi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk dua badan baru, yakni Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral. Presiden juga telah menunjuk dan melantik kepala baru yang memimpin kedua badan tersebut di Istana Negara, Senin (25/8).
Badan Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dipimpin oleh Didit Herdiawan Ashaf, seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut (AL) berpangkat Laksamana Madya. Sementara Badan Industri Mineral dipimpin Brian Yuliarto, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri ITB.
8. Presiden Prabowo Subianto akhirnya melantik Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS). Sosok yang dipercaya untuk menduduki posisi Dubes AS ialah Dwisuryo Indroyono Soesilo. Indroyono beserta tujuh dubes lainnya dilantik Prabowo di Istana, Jakarta, Senin (25/8) kemarin.
“Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata para Duta Besar, mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Prabowo.
9. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya mempercepat pengadaan listrik di 5.700 desa dan 4.000 dusun. Perintah ini disampaikannya saat memimpin ratas bersama Wapres Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8).
Rapat tersebut membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia usai rapat.
10. AT, RS, RW, dan RAH penculik KCP sebuah bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (37) diiming-imingi uang puluhan juta rupiah oleh seseorang. “Adik-adik kami juga menerima pekerjaan ini karena diiming-imingi sesuatu. Kalau dari informasi yang kami dapat setelah berkomunikasi dengan penyidik, mereka dijanjikan itu untuk mendapat berapa puluh juta sekianlah,” kata kuasa hukum pelaku, Adrianus Agau di Polda Metro Jaya, Senin (25/8).
Namun Adrianus Agau tidak menyebut jumlah nominal dan sosok seseorang yang menjanjikan memberikan uang puluhan juta kepada kliennya. Mereka baru menerima uang muka kurang lebih Rp 50 juta. “Baru dikasih DP berapa. Saya tidak bisa memastikan angka DP berapa tapi angkanya tidak lebih dari Rp 50 juta,” ucapnya.
Adrianus mengatakan, para kliennya belum menerima uang yang sudah dijanjikan oleh seseorang tersebut. Sedangkan uang muka yang diterima kliennya sudah disita penyidik. “Belum, mereka belum membayar full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik,” ujarnya.
11. Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar (SP3JB) akan mengajukan pemakzulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi(Demul) kepada DPRD Provinsi Jabar. Usulan pemakzulan itu merupakan bentuk protes kebijakan terkait larangan studi tur. Sebelum mengajukan pemakzulan tersebut, mereka akan lakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes kebijakan Demul yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA.
“Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pemerintahan daerah. Di situ ada klausul atau pasal yang bunyinya adalah jika kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang berdampak kepada ekonomi bisa diajukan pemakzulan,” ungkap Perwakilan SP3JB Herdi Sudarjda, Senin (25/8). (Harjono PS)
