Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2025, Diallo Hujan Biru saat orasi di DPR (net)
Isu menarik pagi ini, sejumlah mahasiswa UI yang demo di DPR, Selasa (9/9) mengecam pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat hanya datang dari sebagian kecil warga. Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2025, Diallo Hujan Biru menilai, pernyataan Purbaya sangat mengecewakan. Ia menyayangkan, baru sehari menjabat, sudah menunjukkan sikap yang tidak berpihak pada rakyat.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas pernyataannya soal 17+8 tuntutan rakyat yang dinilai tidak empati. Purbaya menuturkan, pernyataannya bukan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat. Berikut isu selenhgkapnya.
1. Sejumlah mahasiswa UI yang demo di DPR, Selasa (9/9) mengecam pernyataan Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Pernyataan itu dianggap mengecilkan aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui aksi demonstrasi. Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2025, Diallo Hujan Biru, menilai pernyataan Purbaya sangat mengecewakan.
Menurut dia, meskipun baru sehari menjabat, sang menteri sudah menunjukkan sikap yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. “Baru satu hari, dia langsung mengeluarkan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat,” kata Diallo kepada wartawan, Selasa (9/9).
Diallo menilai, sikap pemerintah seolah menganggap remeh tuntutan masyarakat. Padahal, tuntutan tersebut lahir bukan karena keinginan semata, melainkan akibat kondisi yang menekan rakyat. “Dia mengecilkan penindasan yang dialami masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara kami,” ujarnya.
Pengamat politik Ubedilah Badrun menilai pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, miskin empati. “Saya sebut komunikasi publik Menkeu (Purbaya) buruk karena miskin empati, tidak bijak, dan tidak menyebutkan data,” kata Ubedilah, Selasa (9/9). “Sebab, Menkeu Purbaya mengatakan kritik publik saat ini dianggap aspirasi sebagian kecil rakyat yang hidupnya masih kurang,” sambungnya.
Ubedilah menyebut, jika dicermati secara mendalam aspirasi demonstran adalah aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia dan jika merujuk pada data perhitungan World Bank, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 68,3 persen dari total penduduk Indonesia.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas pernyataannya soal 17+8 tuntutan rakyat yang dinilai tidak empati. “Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” kata Purbaya, usai rapat bersama Presiden Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).
Purbaya menuturkan, pernyataannya bukan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat. Ia hanya berupaya menjelaskan bahwa ekonomi saat ini tengah tertekan. Oleh karenanya, ia bakal berupaya memulihkan ekonomi dengan sejumlah langkah yang sudah dia persiapkan.
Purbaya mengaku kaget pernyataan yang ia lontarkan kemarin banyak dipotong-potong. Kendati demikian, ia mengaku tidak masalah. Hal ini, menurut dia, menjadi salah satu bentuk edukasi publik.
Sebelumnya diberitakan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat. Menurutnya, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. “Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9).
3. Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meyakini, latar belakang Presiden Prabowo Subianto me-reshuffle dirinya karena alasan politik. Ketika ditanya apakah Prabowo secara langsung mengatakan alasan di balik reshuffle dirinya, Karding enggan merinci lebih lanjut.
“Enggak sih. Cuma disampaikan terima kasih, dan saya paham ini politik,” kata Karding, di Kantor Kementerian P2MI, Selasa (9/9. “Politik itu berubah dinamis dan saya paham menteri itu hak prerogatif,” lanjut Karding.
Meski demikian, Karding berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintahan Kabinet Merah Putih. “Tapi, saya menyatakan walaupun saya di luar pemerintahan, sesuai komitmen saya, saya tetap dukung Pak Prabowo,” ujar dia. Karding juga menegaskan, alasan pemecatan dirinya bukan karena beredarnya foto viral bermain domino.
Mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024–2025, Abdul Kadir Karding melakukan serah terima jabatan Menteri P2MI periode 2025–2029 kepada penggantinya, Mukhtarudin, di kantor KemenP2MI, Selasa (9/9). Dengan penuh haru, Karding mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan yang diberikan selama setahun belakangan ini. “Dengan penuh hormat, saya ingin berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas mandat dan amanah yang telah dipercayakan kepada saya selama hampir satu tahun. Di manapun kita berada, kebersamaan ini tetap bermakna bagi saya,” kata Karding.
4. Menhan yang juga Menko Polkam ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin memastikan situasi nasional tetap aman meski masih terjadi sejumlah unjuk rasa di berbagai daerah. “Selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman,” kata Sjafrie menjawab pertanyaan awak media di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (9/9).
Terkait demonstrasi yang belakangan marak, Sjafrie menekankan pemerintah akan tetap membuka ruang komunikasi sosial dengan masyarakat. Namun, kewaspadaan juga terus ditingkatkan. “Sebagai pemerintah Republik Indonesia, kita terus akan menjelaskan komunikasi sosial, tetapi meningkatkan kewaspadaan, baik itu secara operasional maupun dengan melakukan dialog dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita,” jelasnya.
Menko Polkam ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Budi Gunawan, pada hari pertamanya bekerja. Budi Gunawan sebelumnya dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Menko Polkam. Namun, Prabowo belum menunjuk pejabat definitif untuk mengisi posisi yang ditinggalkan purnawirawan jenderal bintang empat Polri itu.
“Ini hari pertama saya masuk di kantor Menko Polkam. Dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan yang sebelumnya saya baru saja menerima surat penugasan sebagai Menko Polkam. Jadi saya belum melakukan komunikasi apa-apa (dengan Budi Gunawan),” kata Sjafrie di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (9/9).
Meski demikian, Sjafrie menyampaikan apresiasi kepada Budi Gunawan yang dinilainya telah menjalankan tugas dengan baik. “Saya kira sudah jelas tadi, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan,” ujarnya.
5. MantanMenko Polhukam Mahfud MD mengaku kaget Presiden Prabowo Subianto turut me-reshuffle Menkopolkam Budi Gunawan. “Kalau dari sudut politik agak kaget juga ya saya,” katanya dalam Podcast Terus Terang di kanal Mahfud MD Official, Selasa (9/9).
Mahfud tidak mengetahui secara pasti pertimbangan Prabowo mengganti Budi Gunawan. Namun dia menilai penggantian Budi Gunawan sebagai Menko Polkam kemungkinan besar tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. “Saya tidak tahu alasannya, tapi saya kira terlalu sederhana kalau itu alasannya,” tuturnya.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto me-reshuffle lima menterinya pada Senin (8/9) kemarin. Menurut Mahfud, langkah tersebut sebagai tanda Prabowo mulai mendengarkan aspirasi masyarakat sipil dan ini positif.
“Karena dengan adanya reshuffle ini yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu, itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar. Sudah mulai mau mendengarkan aspirasi masyarakat sipil,” kata Mahfud dalam Podcast Terus Terang di kanal Mahfud MD Official, Selasa (9/9).
Eks Ketua MK ini mengatakan, selama 10 bulan aksi demonstrasi sering terjadi dan belum mendapat respons yang memadai. Menurut Mahfud, tidak semua kesalahan Prabowo, karena ada kemungkinan tuntutan masyarakat selama ini dipagari oleh orang-orang tertentu, atau ada menteri yang tidak mengerti aspirasi masyarakat.
6. Ketua DPP PDI-P Aria Bima mengatakan, pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo. “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9).
Aria mengatakan, partai berlambang kepala banteng itu memang memiliki kedekatan dengan Budi Gunawan. Namun, kalua menyangkut wilayah pemerintahan, ya itu menjadi wilayahnya Presiden Prabowo. ‘’Sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau, tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo,” ujarnya.
7. Ketua Baleg DPR Bob Hasan menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset akan selesai dibahas tahun ini (2025). Pernyataan tersebut disampaikannya usai rapat Baleg DPR bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, yang menyepakati RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
“Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan,” kata Bob, saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9). Meski demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset tetap harus dilakukan dengan melibatkan publik secara bermakna. Menurut dia, publik mengetahui isi RUU Perampasan Aset, bukan hanya judul RUU tersebut.
Menkum Supratman Andi Agtas menyebut, keputusan DPR mengusulkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan hasil perundingan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik (Parpol). Supratman mengatakan, kesepakatan DPR dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset itu digodok tahun ini menjadi tanda bahwa pembicaraan Prabowo dengan pimpinan parpol berlangsung baik. “Kan presiden sudah bertemu dengan ketum, ketua umum parpol. Dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya,” kata Supratman, Selasa (9/9).
Fraksi PDI-P di DPR mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Baleg DPR dengan Menkum Supratman Andi Agtas di Gedung DPR, Selasa (9/9). “Tentu Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan agar ini dibahas,” ujar Ketua Poksi PDI-P di Baleg DPR, I Nyoman Parta, kemarin.
Ia berharap, pembahasan RUU Perampasan Aset mendengarkan pendapat banyak kelompok agar produk hukum tersebut sesuai dengan harapan semua pihak. “Jadi mendengar semua pihak harus dilakukan, agar semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara, berkontribusi terhadap undang-undang ini. Dan kualitas dari undang-undang ini bisa kita banggakan dan bisa diterapkan dengan baik,” tegas I Nyoman Parta.
8. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yakin, menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) usai pelantikan Menkeu yang baru hanyalah sementara. Ia menilai, perekonomian Indonesia secara fundamental masih sangat kuat. “Ini kan temporary. Kita lihat situasi yang berkembang, tetapi kita juga harus jaga bahwa fundamental Indonesia kan kuat. Jadi, tentu kita lihat lagi nanti ke depannya,” kata Airlangga, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).
Ia menyatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pergantian Menkeu. Sebab, semua jajaran Kabinet Merah Putih bekerja untuk kemaslahatan bangsa. “Saya rasa (pelantikan) itu kan prerogatif Pak Presiden. Jadi, tadi juga ditegaskan bahwa seluruhnya kan bekerja untuk Merah Putih. Jadi, tidak ada kekhawatiran,” kata Airlangga seraya menambahkan, naik turunnya pasar modal sejauh ini digerakkan oleh sentimen.
9. Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak asing dengan dinamika pasar. Ia menekankan pengalaman panjangnya sejak awal 2000-an dalam dunia keuangan. “Mungkin pasar enggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito. Dulu dimarah-marahin Pak Anggito karena dia majikan saya di pasar,” ujar Purbaya menanggapi lesunya pasar keuangan usai digantinya Sri Mulyani sebagai Menkeu.
Purbaya menyebut, dirinya tidak bekerja sendiri, melainkan bersama tim kuat yang sudah lama berkiprah di sektor keuangan. “Tapi saya sudah kenal pasar cukup lama, di sini juga tim cukup kuat. Pak Anggito di pasar cukup lama, Pak Thomas sudah tim lama di sini. Beliau teman saya dari tahun 2000 kali, ngajar di UI bareng-bareng. Jadi Pak Heru juga teman lama, ahli di Bea Cukai juga,” paparnya.
10. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan, Satuan Siber TNI tak bisa melaporkan Ferry Irwandy dalam kasus pencemaran nama baik. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setelah adanya Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024.
Putusan MK tersebut menyatakan, frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE harus dibatasi hanya untuk individu perseorangan yang merasa dirugikan, dan tidak mencakup lembaga pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan. “Kan menurut MK, institusi enggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” ujar Fian di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (9/9).
11. Gelombang demonstrasi dari elemen mahasiswa masih berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, hingga Selasa (9/9) sore. Hingga pukul 16.27 WIB, massa aksi belum beranjak dan masih berorasi menyampaikan pendapat.
Massa aksi dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEMUI dan IKM UI menuntut anggota DPR keluar menemui mereka secara langsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Diallo Hujan Biru, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI sekaligus Juru Bicara IKM UI, mengatakan mahasiswa telah menyiapkan hasil kajian yang hendak diserahkan kepada DPR.
“Kalau anggota dewan ingin membuka dialog, kami di sini datang, temui kami, kami sudah mempunyai kajian kami sudah punya kajian yang kami kaji selama berhari-hari terkait betapa bobroknya negara ini,” ujar Diallo. Menurut dia, DPR seharusnya menemui mahasiswa di luar gedung, bukan justru mengundang mereka ke dalam ruang rapat. “Jangan mengundang hanya untuk semata meredam saja, kami di sini membawa kajian jadi kami di sini siap untuk berdialog dengan mereka karena kami sudah membawa kajian itu sendiri,” katanya.
12. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia buka suara soal peluang salah satu kader terbaik Golkar, Puteri Komarudin untuk mengisi pos Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo. “Sudah (ngusulin). Belum tahu,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin. Kendati demikian, Bahlil mengatakan, penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
Partai Golkar, kata Bahlil, hanya merekomendasikan kadernya yang dinilai tepat mengisi pos di pemerintahan. Salah satunya adalah Mukhtarudin yang menggantikan Abdul Kadir Karding di kursi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). “Sekali lagi itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif presiden,” ujar Bahlil.
13. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dipanggil ke Istana, Selasa (9/9). Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Raja Juli menyampaikan, kedatangannya ke Istana untuk rapat terkait masalah hutan, cadangan pangan dan energi, serta air. Ia mengaku tidak ada agenda spesifik terkait dirinya. “Saya diundang, mungkin bersama menteri-menteri lain, tidak ada agenda yang spesifik. Tapi melihat menteri-menteri yang datang, saya kira nanti saya lebih akan menyiapkan bahan tentang hutan, cadangan pangan, dan energi, dan airnya,” ucap Raja Juli.
Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membentuk Joint Ore Reserves Committee (JORC) untuk menghitung cadangan mineral Indonesia. JORC adalah kerangka kerja untuk mengklasifikasikan estimasi Sumber Daya Mineral dan cadangan bijih. “Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan JORC terhadap seluruh cadangan kita,” kata Bahlil, usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9).
Cadangan mineral dimaksud meliputi batu bara, bauksit, nikel, timah, dan cadangan mineral lain yang dimiliki Indonesia. “Yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai bagian yang akan kita dorong untuk sektor hilirisasi. Dan ini untuk meningkatkan investasi kita,” tutur Bahlil.
14. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra temui Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Selasa (9/9). Dalam pertemuan itu, kata Yusril sempat berdialog cukup lama dengan Delpedro terkait kasus hukum yang menjeratnya. Salah satunya, terkait upaya pembelaan yang merupakan hak Delpedro sebagai tersangka.
“Saya tanya apakah mereka telah melakukan pembelaan yang sesungguhnya menurut kaedah-kaedah hukum acara pidana, dia mengatakan sudah,” kata Yusril seraya menambahkan, Delpedro tetap kukuh mengaku tak bersalah dalam kasus dugaan penghasutan.
Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen menyatakan siap menghadapi proses hukum dan menegaskan tidak bersalah dalam kasus dugaan penghasutan. Dalam video yang diunggah akun Instagram Yusril, Delpedro tampak mengenakan baju tahanan dan berbincang dengan Yusril dari dalam sel tahanan.
“Terimakasih dan insya Allah saya siap mengikuti proses hukum. Bagaimananya, nanti kita lihat ke depan. Insyaallah dari saya, saya tetap, Insya Allah saya tidak bersalah,” kata Delpedro dalam video tersebut.
15. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra melaporkan dugaan aksi teror terhadap dirinya ke Polda Metro Jaya, Selasa (9/9). Ardi mengaku mobilnya dibobol dan dokumen penting miliknya raib akibat aksi teror tersebut. Ardi mengaku aksi teror terhadap dirinya sejak Desember 2024 hingga September 2025. Terakhir, mobilnya dibobol oleh orang tak dikenal di daerah Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (8/9). “Yang terakhir ini adalah juga perusakan terhadap mobil saya dan beberapa kawan-kawan di Imparsial, staf kami yang lain juga mengalami penguntitan, pemberhentian di tengah jalan dalam beberapa rentang waktu satu tahun belakangan ini,” kata Ardi di Polda Metro Jaya, Selasa (9/9) malam WIB.
16. Wakil Ketua DPR nonaktif dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir dilaporkan ke MKD DPR buntut ucapannya soal tunjangan rumah anggota dewan Rp50 juta beberapa waktu lalu. Laporan dilayangkan akademisi sekaligus perwakilan masyarakat sipil, Muharam Yamlean, Selasa (8/9). Dalam laporannya, Muharam menilai Adies telah melanggar sejumlah kode etik anggota dewan.
“Laporan ini diajukan setelah pernyataan Adies Kadir pada 20 Agustus 2025 yang dinilai tidak pantas dan menyinggung publik,” kata Muharam lewat keterangan tertulis, Rabu (9/9). Muharam merujuk pada pernyataan Adies pada 20 Agustus yang menyebut, tunjangan perumahan anggota dewan sebesar Rp50 juta justru masih dianggap nombok jika dibandingkan dengan biaya kos di Jakarta.
17.. Pengusaha Azis Wellang angkat bicara soal status hukumnya yang disebut sebagai tersangka pembalak liar. Ia menjadi viral usai terlihat bermain domino bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding. Azis mengaku dirinya dirugikan dan keluarganya merasa tidak nyaman usai disebut sebagai tersangka pembalakan liar. Ia mengatakan pelabelan ‘tersangka’ tidak berdasarkan hukum.
“Putusan Praperadilan No: 13/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Pst. Yang dalam amar putusannya tersebut menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik Gakkum KLHK telah dinyatakan tidak sah menurut hukum.” kata Azis, Senin (8/9). Aziz menegaskan, kasusnya sudah SP3. Hal itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas nama Muhammad Aziz Wellang No: S.01/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/02/2025 tanggal 14 Februari 2025. (Harjono PS)
