Menko Bidang Paqngan Zulkifli Hasan dan Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq jelaskan kasus Radioaktif Cikande (net)
Isu menarik pagi ini, pemerintah tetapkan wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten menjadi daerah yang terpapar radiasi radionuklidal CS-137. Akses keluar masuk kendaraan maupun barang di area tersebut bakal diawasi. KLH akan menempuh jalur hukum terhadap PT PMT dan pengelola kawasan industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten terkait pencemaran radiasi tersebut.
Isu menarik lainnya, Kemenlu RI buka suara soal foto Presiden Prabowo Subianto yang terpampang di sebuah baliho di Israel berjejer bersama Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Jubir Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang mengatakan, Indonesia tetap pada pendirian tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Bidang pangan Zlkifli Hasan menyampaikan, pemerintah menetapkan wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten menjadi daerah yang terpapar radiasi radionuklidal CS-137. Penetapan status tersebut menyusul temuan hasil investigasi Satgas Penanganan Cesium 137 bahwa udang yang dikirim ke luar negeri terkontaminasi material radioaktif Cesium-137.
“Kita hari ini menetapkan Cikande sebagai status kejadian khusus radiasi radionuklidal CS-13. Jadi status kejadian khusus itu di Cikande, tidak ada di tempat lain,” ujar Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi di Graha Mandiri, Selasa (30/9).
2. Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, mulai hari ini, Selasa (30/9), Satgas Cesium 137 memutuskan Kawasan Industri Modern Cikande dengan status kejadian khusus cemaran radiasi. KLH akan menempuh jalur hukum terhadap PT PMT dan pengelola kawasan industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten terkait pencemaran radiasi Cesium-137. “Dua pihak yang akan dituntut adalah PT PMT sebagai tergugat satu dan pengelola kawasan Modern Cikande sebagai tergugat dua,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di Serang, Banten, Selasa (30/9).
Hanif menjelaskan, gugatan perdata tengah disusun secara detail dan akan diajukan ke pengadilan. Ia menegaskan, penyelesaian perkara tidak bisa dilakukan melalui mediasi di luar pengadilan. “Untuk kasus ini, perdatanya tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Harus lewat pengadilan,” ujarnya. Selain jalur perdata, KLH juga menempuh jalur pidana dengan dasar dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
BRIN bersama Kemenkes akan lakukan pengobatan khusus bagi masyarakat yang terpapar radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Mereka akan diberikan vitamin dan suplemen khusus untuk menghilangkan paparan radioaktif sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh.
“Kepada masyarakatnya ini dari Kementerian Kesehatan terus melakukan pemeriksaan kesehatannya, pada yang terkontaminasi agak berat akan dibawa ke BRIN untuk dilakukan WBC, World Body Counters,” ujar Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, Selasa, (30/9).
Disebutkan, cemaran radiasi Cesium-137 ditemukan di 10 titik dalam Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Seluruh lokasi sudah dipasangi garis polisi dan plang peringatan melintas. Pemerintah akan membentuk tim sosialisasi yang beranggotakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, TNI, hingga Polri. Mereka akan memberitahu masyarakat agar tidak beraktivitas di sekitar lokasi cemaran Cesium-137.
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewasentil CEO Danantara yang rapat bareng investor global Ray Daliopada Selasa (30/9). Purbaya menegaskan, pemerintah pada prinsipnya mendukung setiap program yang baik. Namun, dirinya tak segan meminta perbaikan jika program yang ditawarkan belum sempurna.
“Kalau programnya bagus, kita mendukung. Kalau nggak bagus, suruh betulin. Kan mereka nggak pintar-pintar. Nggak selalu sempurna, kan?” ujar Purbaya Istana Negara, Jakarta Selasa (30/9). Ia belum mengetahui detail pembahasan yang melibatkan CEO Danantara Rosan Roeslani dengan Ray Dalion. “Saya nggak tahu. Pembahasannya belum. Belum, belum,” katanya.
Di sisi lain, Purbaya menyampaikan dirinya hadir dalam rapat di Istana, Selasa (3330/9) karena mendapat undangan dari Presiden Prabowo. “Saya nggak tau, saya tadi rapat. Saya diundang aja ke sini. Makan-makan siang kali, kita biasa diundang untuk makan gratis,” pungkasnya.
4. Kemenlu RI buka suara soal foto Presiden Prabowo Subianto yang terpampang di sebuah baliho di Israel berjejer bersama Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Jubir Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang mengatakan, Indonesia tetap pada pendirian tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka. Sebab itu, tidak ada pengakuan atau normalisasi, termasuk dalam baliho yang ditayangkan oleh Abraham Accords.
“Posisi Indonesia sangat jelas bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Yvonne dalam keterangannya, Selasa (30/9). Dia mengatakan, penegasan ini juga pernah disampaikan Menlu Sugiono sebelumnya.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengatakan, masyarakat merespons secara kritis baliho Prabowo yang dipajang di Tel Aviv, Israel. Menurut dia, baliho tersebut merupakan bentuk serangan psikologi yang dibuat rezim Netanyahu untuk memecah belah negara pendukung Palestina.
“Itu bagian dari communication psywar yang lama dijalankan oleh rezim Netanyahu untuk memecah belah negara-negara Islam yang menjadi pendukung aktif Palestina,” ujar Zaki, Selasa (30/9). Dia mengatakan, melalui baliho tersebut, efek yang diharapkan rezim Netanyahu adalah agar masyarakat dunia mengira para pemimpin negara Islam terkemuka, termasuk Prabowo, seolah sudah satu frekuensi dengan Israel.
Seperti diberitakan, Baliho besar berlogo Abraham Shield di Tel Aviv, Israel yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto tengah viral di media sosial. Dalam baliho tersebut, Prabowo tampak berdiri bersama PM Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II. Terdapat pula foto Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di antara para pemimpin tersebut.
Baliho itu juga memuat tulisan dalam bahasa Inggris yang berarti, “Pak Presiden, Israel berdiri di samping rencanamu,” yang dianggap sebagai dukungan Israel terhadap strategi Trump untuk Gaza pasca-perang. Setelah diunggah di akun X dengan username @AbrahamShield25 pada Minggu (28/9), foto baliho yang dilihat lebih dari 2,9 juta kali itu memicu perdebatan di media sosial, termasuk dari kalangan warganet Indonesia.
5. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra menyebut, peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari rangkaian upaya besar untuk menjatuhkan Presiden Pertama RI Sukarno atau Bung Karno.
“Singkat kata, saya ingin mengatakan, G30S itu adalah sebuah episode kecil untuk satu tujuan yang lebih besar, yaitu penggulingan Bung Karno itu sendiri,” kata Yusron saat memberikan sambutan dalam peluncuran novel sejarah bertajuk Trilogi Refleksi 60 Tahun G30S di Gedung Kompas Institute, Palmerah, Jakarta, Selasa (30/9).
Yusron mengajak semua hadirin membaca lebih dulu tiga novel yang telah diluncurkannya. Yakni : 1. Irian Barat : Bayang-Bayang Intrik Global di Balik Misteri Pembunuhan Kennedy. 2. Nyanyian Bisu dalam Orkestra Bayang-Bayang. 3. Nyanyian Bangsa Cacing: Dalam Orkestra Dusta.
6. Yusron Ihza Mahendra menutuurkan, novel yang ditulisnya bukan sekadar fiksi, melainkan berangkat dari riset dan catatan sejarah. Ia berupaya menelusuri kembali latar belakang, penyebab, hingga implikasi panjang peristiwa G30S terhadap bangsa Indonesia. “Saya mencoba memahami, apakah peristiwa G30S itu, mengapa terjadi dan apa implikasinya terhadap kehidupan kita pada hari ini,” tegasnya.
Ia menerangkan, lewat tiga buku tersebut, dirinya ingin meluruskan sekaligus membuka ruang tafsir baru atas peristiwa kelam 1965. “Tujuan saya menulis ini, saya ingin meluruskan sejarah. Terus, kembali, apa sebenarnya G30S itu, kenapa dia terjadi, dan apa implikasinya terhadap kehidupan kita sekarang,” kata Yusron.
Anak tokoh PKI DN Aidit, Ilham Aidit menilai, penulisan sejarah peristiwa 1965 selama ini terlalu banyak berfokus pada peristiwa terbunuhnya para jenderal, sementara dampak sosial yang luas jarang dipaparkan secara gamblang. Hal itu disampaikan Ilham usai menghadiri peluncuran dan bedah novel Trilogi Refleksi 60 Tahun G30S karya Yusron Ihza Mahendra, di Kompas Institute, Palmerah, Jakarta, Selasa (30/9). “Seperti yang saya sebutkan, dalam buku sejarah kita itu selama ini orang selalu berkutat pada peristiwa terbunuhnya para jenderal saja, tapi dampaknya itu tidak pernah disampaikan dengan gamblang,” kata Ilham.
7. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, masih ada 91 korban yang tertimbun reruntuhan bangunan mushola Pondok Pesantren Al Khozyni, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini diketahui berdasarkan data yang diterima BNPB hingga Selasa (30/9), pukul 19.00 WIB.
“Tim gabungan terus melakukan upaya evakuasi terhadap korban insiden reruntuhan. Berdasarkan data absensi santri, sebanyak 91 orang diduga tertimbun material bangunan,” ujar Abdul Muhari dalam keterangan pers, Rabu (1/10).
Abdul mengatakan, peralatan berat saat ini telah disiagakan meski penggunaannya belum dilakukan karena dikhawatirkan getaran yang ditimbulkan dapat memperparah kondisi reruntuhan. “Upaya penyelamatan saat ini difokuskan secara manual dengan menggali lubang dan celah untuk mengevakuasi korban yang masih hidup,” imbuhnya.
Menag Nasaruddin Umar meninjau langsung penanganan korban terdampak ambruknya bangunan mushola di Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (30/9). Menag menyampaikan doa dan menyalurkan bantuan sebesar Rp 610 juta.
“Selain mendoakan, kita juga menyiapkan bantuan yang segera dipenuhi untuk menyelamatkan keadaan agar kondisinya bisa lebih baik. Semoga para santri yang mendapat ujian ini tidak mengalami trauma dan dapat melanjutkan pendidikannya seperti biasa,” ujar Menag Nasaruddin saat menemui keluarga korban di posko pencarian, Selasa (30/9).
8. Wamen Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan adanya dugaan kebocoran dana haji hingga Rp 5 triliun atau 20-30 persen dari total anggaran sebesar Rp 17 triliun. Dahnil menyebut, indikasi kebocoran muncul di sejumlah pos, mulai dari transportasi udara, konsumsi, hingga hotel.
“Karena di proses pengadaan dan jasa, dugaan kami bisa terjadi kebocoran yang signifikan, 20 sampai dengan 30 persen. Dari 10 proses pengadaan itu, total pengadaan atau total biaya total haji yang memberangkatkan 203 (ribu) orang itu, ke sana itu totalnya sekitar Rp 17 triliun,” ujar Dahnil di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Selasa (30/9). “Karena kalau kebocoran 20 sampai 30 persen dari Rp 17 triliun itu, berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp 5 triliun. Itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin, bila perlu nol kebocoran,” imbuhnya.
9. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyarankan pemerintah segera menata regulasi program MBG, utamanya soal landasan hukum yang spesifik agar tidak ada kebingungan di tingkat pelaksanaannya. “Coba cek dokumen di Bappenas, ada enggak perencanaan terkait program ini? Jadi ya suka tidak suka, program MBG ini harus dilihat sebagai program politik. Tapi tetap, setelah itu, pemerintah harus segera menata (regulasi -red),” kata Yeka Hendra Fatika di Kantor Ombdusman RI, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).
Ia mengatakan, MBG bagian dari program politik Presiden Prabowo Subianto, bukan murni program administratif pemerintahan. “Makanya tadi saya katakan, program MBG ini suka atau tidak suka kita harus melihatnya sebagai program politik,” ujar Yeka.
Ombudsman RI temukan adanya penyimpangan dalam pengadaan bahan baku beras untuk Program MBG di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Cimahpar, Bogor. Penyimpangan terjadi lantaran beras yang dipasok tidak sesuai kontrak. Dalam kontrak tertulis, beras yang dipasok adalah beras premium, namun yang disediakan pemasok adalah beras medium.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi KU III Ombudsman RI, Kusharyanto mengatakan, beras yang tertulis berkualitas premium saat dibeli, ternyata berjenis medium saat diperiksa di lapangan. “Yang kami temukan itu adalah bahwa ada penyimpangan ketika pengadaan dilakukan. Di supplier disebut bahwa itu premium, tapi ternyata ketika dicek adalah beras medium, dan itu lolos dari pengecekan SPPG,” ujar Kusharyanto di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9). Menurut dia, temuan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan prosedur dalam proses pengadaan bahan baku MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) terbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Penerima Manfaat. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjelaskan, guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Program MBG akan memperoleh insentif sebesar Rp 100.000.
Dana tersebut diberikan secara berkala setiap sepuluh hari. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) BGN Nomor 5 Tahun 2025 mengenai pemberian insentif bagi guru di sekolah penerima manfaat program MBG. “Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana (insentif guru MBG) wajib mengikuti ketentuan yang berlaku,” kata Nanik.
Langkah ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas kontribusi penting guru dalam menyukseskan program yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, itu. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menilai, guru berperan penting bukan hanya sebagai pendamping utama siswa, melainkan juga sebagai penggerak dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat dan perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah.
10. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta membenarkan, burung merak yang berkeliaran di Duren Sawit, Jakarta Timur milik politisi Golkar yang juuga anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). “Iya pemiliknya beliau (Bambang Soesatyo),” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok, Selasa (30/9).
Sementara itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta juga sudah melakukan pengecekan terhadap burung merak tersebut pada Senin (29/9). Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA DKI Jakarta Nani Rahayu menyebut, pihaknya masih mengumpulkan data terkait perizinan burung merak itu. “Sejauh ini kami belum dapat menyampaikan informasi lebih lanjut karena masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi,” ujar Nani.
11. Presiden Prabowo Subianto meminta Menpora Erick Thohir meningkatkan pengembangan sport tourism serta pembinaan atlet muda nasional. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan juara dunia MotoGP Marc Marquez bersama dua pebalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/9).
Menurut Prabowo, sport tourism memiliki dampak yang luas bagi perekonomian nasional. “Salah satunya memang tadi kan satu sport tourism harus ditingkatkan karena impact-nya tidak hanya untuk olahraga tapi juga ekonomi,” kata Erick usai pertemuan tersebut.
12. Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyebut tiga dugaan ancaman teror yang dialami keluarga mendiang Diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan, mulai dari pengiriman surat misterius hingga makam korban yang diacak-acak. “Ada 3 ancaman yang disampaikan ke LPSK, bahkan LPSK juga sempat beberapa kali bertanya berkaitan dengan simbol ini ya, pada beberapa pihak, namun sampai detik ini belum ada simbol ini seperti apa,” ujar Susilaningtias dalam RDP dengan Komisi XIII DPR di Senayan, Selasa (30/9).
Susilaningtias mengaku telah menanyakan makna simbol-simbol yang tertuang dalam surat misterius itu kepada pihak-pihak terkait. Akan tetapi belum ada titik terang soal makna dan arti simbol tersebut. Di sisi lain, ia menyebut LPSK juga mendapati banyak informasi yang diduga terkait dengan kejanggalan kasus kematian Arya Daru.
Ayah dan istri Diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan ikut menghadiri RDP LPSK dengan Komisi XIII DPR, Selasa (30/9). Subaryono selaku ayah dari korban bersama menantunya Meta Ayu Puspitantri meminta bantuan DPR lantaran kasus kasus kematian Arya Daru belum menemukan kejelasan.
“Belum ada keputusan yang jelas, apa yang sebenarnya terjadi pada anak kami. Itu yang pertama. Saya adalah ayah kandung dari Arya Daru,” ujar Subaryono.
Komisi XIII DPR mendesak pemerintah membuka Kembali kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pereira mengusulkan pembentukan tim investigasi independen serta ekshumasi terhadap jenazah Arya untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. “Kami memberikan ini rekomendasi dan kami akan melakukan, mengikuti terus prosesnya,” ujarnya usai RDP dengan keluarga Arya Daru di Gedung DPR, Selasa (30/9).
13. Satgas Operasi Damai Cartenz tangkap jaringan pemasok senjata dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (29/9). Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani menyebutkan, ada sejumlah barang bukti berupa amunisi yang ditemukan aparat dalam penangkapan tersebut.
“Dari tangan pelaku, kami menyita barang bukti berupa enam butir amunisi kaliber 9 mm, dua butir amunisi kaliber 7,62 mm, empat butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu tas selempang, satu kantong plastik biru, dua lembar daun pisang, serta satu unit telepon genggam merek Tecno Spark,” kata Faizal dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9).
14. Dua anggota Brimob penumpang kendaraan taktis (rantis) yang menabrak pengemudi ojek online, Affan Kurniawan disanksi permintaan maaf dalam sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri, Selasa (30/9). Keduanya yaitu Briptu Danang Setiawan dan Aipda M Rohyani, anggota Brimob Polda Metro Jaya. Mereka dijatuhi vonis etik berupa permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang dan tertulis kepada pimpinan Polri, serta penempatan khusus (patsus) selama 20 hari.
Keduanya dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf c Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam sidang yang dipimpin Brigjen Pol Agus Wijayanto dan empat anggota Divpropam Polri dan Korbrimob Polri, Rohyani dinilai tidak menjalankan kewajiban etiknya sebagai anggota.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago, menegaskan, sidang etik yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri menjadi bukti keseriusan Korps Bhayangkara dalam menegakkan etika profesi. “Sidang KKEP ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan diproses secara transparan dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” kata Erdi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9). (Harjono PS)
