Presiden Prabowo Subianto dan Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes (net)
Isu menarik sore ini, Presiden Prabowo Subianto izinkan ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini bisa memimpin BUMN. Prabowo mengaku sudah mengubah regulasi yang menyebut pemimpin BUMN harus seorang WNI sehingga pengelolaan BUMN sesuai dengan standar bisnis internasional. “Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10). Berikut isu selengkapnya.
1.Presiden Prabowo Subianto izinkan ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini bisa memimpin BUMN. Prabowo mengaku sudah mengubah regulasi yang menyebut pemimpin BUMN harus seorang WNI sehingga pengelolaan BUMN sesuai dengan standar bisnis internasional.
“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes di forum Forbes Global CEO Conference 2025, Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10).
Prabowo meminta Danantara mencari talenta terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN. “Dan saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik,” tuturnya.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir menyatakan, WNI di dalam dan luar negeri tetap diprioritaskan untuk menjadi pimpinan BUMN. Pandu menegaskan, WNA memang dimungkinkan jadi bos BUMN, tetapi opsi menunjuk WNA baru diambil setelah mencari WNI yang pantas memimpin BUMN.
“Kita tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik, diaspora, baru nantinya asing,” ujar Pandu di Hotel Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam. Pandu menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto ingin BUMN dipimpin oleh sosok berskala internasional sehingga membuka opsi WNA menjadi pemimpin BUMN.
2. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, ada dua WNA yang kini menjabat direktur di perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Yakni, mantan bos Green Africa Airways, Neil Raymond Mills yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia dan mantan petinggi Singapore Airlines, Balagopal Kunduvara yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia.
“Kalau dilihat, di dalam tim itu memang ada pergantian dirut, tapi ada juga dua orang ekspatriat yang masuk di dalam manajemen. Di mana itu juga dengan latar belakang dari Singapore Airlines, dari Qantas, dan yang lainnya untuk posisi CFO dan juga sebagai Chief of Transformation Officer,” kata Rosan di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10). Sementara itu, PT Garuda Indonesia menunjuk Glenny H. Kairupan sebagai Dirut Garuda Indonesia.
3. Presiden Prabowo mengaku telah memerintahkan Danantara untuk memangkas jumlah perusahaan BUMN dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 200 perusahaan saja. Prabowo menekankan, reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya menolak perusahaan milik keponakannya yang ikut proyek di Kemhan saat dirinya menjabat Menhan. Prabowo menuturkan, kala itu dirinya mendapat laporan dari Kepala Bagian Logistik Kemenhan soal perusahaan yang terafiliasi dengan kerabatnya ikut tender di proyek Kemenhan.
“Tiga perusahaan masuk dalam daftar. Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. ‘Ngomong-ngomong, pak, di perusahaan C, ada salah satu keponakan bapak’. Saya langsung perintahkan, hapus dia,” kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam.
Meskipun tak menyebut nama kerabatnya tersebut, Prabowo mengaku kejadian itu sempat membuat hubungannya dengan keponakannya agak renggang. Ia menjadi susah bertemu dengan mereka dalam beberapa bulan setelah kejadian tersebut.
Ia menuturkan, salah satu hal paling ampuh dalam pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotise (KKN) di Indonesia ialah dengan memberikan contoh. Menurut Prabowo, mencoret perusahaan milik kerabat yang ikut tender di kementeriannya itu tidak mudah, namun hal itu mesti dilakukannya ketika dirinya berada di kursi pemerintahan. Jadi, pemimpin itu harus memberi contoh. ’’ Itu memang tidak mudah, tetapi Anda harus melakukannya,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, korupsi merupakan penyakit berbahaya yang bisa menghancurkan negara jika dibiarkan. Kata dia, korupsi itu seperti kanker stadium 4 yang sulit disembuhkan. “Korupsi itu sangat sulit. Korupsi, menurut saya, adalah penyakit. Begitu mencapai stadium empat, seperti kanker, itu sangat sulit,” katanya lagi.
Disebutkan, korupsi bisa menggerogoti kesehatan negara, maka “penyakit” ini harus dihilangkan, salah satunya lewat teladan yang baik dari pemimpin. “Tapi korupsi, dalam pembacaan sejarah saya, korupsi akan menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk mencoba memberantas korupsi. Dan terkadang satu-satunya hal adalah Anda harus memberi contoh, bukan?” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menyebut, penerima manfaat dari program MBG sudah mencapai 35,4 juta orang sejak dimulai pada Januari sampai 15 Oktober 2025. Menurut dia, jumlah itu cukup banyak karena hampir tujuh kali dari total populasi Singapura.
“Saya dengan bangga mengatakan, sebagaimana (data) beberapa jam yang lalu, saat ini kami punya 11.900 dapur (MBG), dan kami hari ini telah memberi makan 35,4 juta orang,” kata Prabowo. “Jadi, 35,4 juta dan ya itu (hampir) tujuh kali (populasi) Singapura. Jadi, kami memberi makan sebanyak tujuh kali Singapura setiap hari,” ujarnya.
Ia puluhan ribu dapur penyedia MBG di berbagai daerah. Prabowo mengeklaim, MBG telah menciptakan efek berganda yang besar terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Dengan program makan gratis ini saja, kami sudah menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja, langsung. Ada 30.000 dapur, masing-masing mempekerjakan 50 orang. Dengan dua atau tiga shift, jadi 50 orang kali 30.000, itu 1,5 juta,” ujarnya lagi.
Prabowo yakin, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen sangat mungkin dicapai. Salah satunya karena pemerintah sudah menerapkan program MBG yang membuka peluang banyak lapangan kerja. “Saya pikir 8 persen sangat mungkin dicapai. Seperti yang telah saya sampaikan, misalnya, bahkan dengan program makan gratis ini, kita menciptakan 1,5 juta lapangan kerja secara langsung,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menuturkan, program MBG lahir dari pengalamannya selama bertahun-tahun berkampanye dalam pemilu presiden. “Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye,” ujar Prabowo, Rabu malam.
Prabowo menuturkan, selama berkampanye keliling Indonesia, ia kerap memperhatikan anak-anak kecil yang menyambut kedatangannya. “Lima kali saya mencalonkan diri, empat kali kalah, terakhir kali saya menang. Yang ingin saya katakan adalah, selama kampanye ini, saya mengunjungi banyak daerah, banyak desa, dan setiap kali saya datang ke desa itu, saya melihat anak-anak kecil menyambut saya,” tutur Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mendorong generasi muda yang ingin menjadi pemimpin harus memahami ekonomi secara mendalam. Menurut Prabowo, banyak pemimpin politik yang enggan berurusan dengan masalah ekonomi dan bisnis. “Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan PR mereka. Banyak pemimpin politik mungkin takut pada angka atau takut pada bisnis. Jadi saya pikir sekarang sudah sepantasnya semua pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik, harus memahami bisnis dan ekonomi,” ujar Prabowo.
4. Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes mengungkapkan, dunia membutuhkan pemimpin kuat seperti Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan visioner saat menyoroti pidato Prabowo di PBB tentang perdamaian di Gaza, Palestina. “Beberapa orang mengkritik Anda karena hal itu, tetapi hal itu justru menunjukkan jenis kepemimpinan tegas dan visioner yang dibutuhkan dunia saat ini,” kata Forbes saat berbincang dengan Prabowo di acara Forbes Global CEO Conference di Hotel St Regis, Jakarta Pusat, Rabu (15/10) malam.
5. Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu pimpinan KPK membahas persoalan lahan Rumah Sakit Sumber Waras hingga tiang-tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said, Jakarta. Pramono mengatakan, lahan di RS Sumber Waras sudah lama terbengkalai.
“Dalam kesempatan ini kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai dari tahun 2014,” kata Pramono di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (16/10).
Dijwlaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menindaklanjuti hasil temuan BPK terkait lahan di RS Sumber Waras. Pemprov DKI Jakarta butuh konsultasi dengan KPK agar lahan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit.
6. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci alokasi anggaran yang akan digunakan Kemhan dalam pengadaan pesawat jet tempur Chengdu J-10 buatan China. Purbaya menyatakan, pihaknya telah menyetujui permintaan anggaran senilai 9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin untuk tahun mendatang. Namun, Menkeu tak bisa memastikan apakah dana tersebut secara spesifik dialokasikan untuk pembelian jet tempur J-10.
“Kalau untuk yang tahun depan, sudah kami setujui. Ini (pembelian pesawat jet tempur J-10) enggak tahu pakai yang mana,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (15/10). Ia berencana memverifikasi ulang rencana impor pesawat tempur J-10 tersebut, termasuk kapan jadwal pembeliannya.
“Saya enggak tahu ini baru lagi atau enggak. Harusnya sih yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan. Tapi saya harus double check lagi, apa dia mau impor tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kami penuhi,” tegasnya.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengakui, TNI AU melalui Kemenhan akan membeli jet tempur Chengdu J-10 dari China. Sjafrie menyebut, pesawat tempur itu tak lama lagi akan datang ke Jakarta. “Sebentar lagi (J-10 C) terbang di Jakarta,” kata Sjafrie, saat ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (15/10). Namun hanya sampai di situ konfirmasi yang disampaikan purnawirawan jenderal TNI itu mengenai kabar terbaru terkait rencana pembelian Chengdu J-10.
Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyebut, rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. “Sementara untuk yang J-10 itu memang menjadi pengkajian TNI AU, kita ingin platform-platform alutsista yang terbaik, yang memang bisa membantu kita untuk mewujudkan kebijakan saat ini,” kata Frega di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (18/9) lalu.
7. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa selaku jajaran Dewas Danantara mengungkapkan, Erick Thohir masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, meski sudah berstatus sebagai Menpora. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat dewan pengawas badan tersebut untuk yang pertama kalinya. “Ketua Dewas (Dewan Pengawas Danantara) masih Pak Erick. Enggak ada (pergantian Ketua Dewan Pengawas Danantara),” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
Purbaya Yudhi Sadewa meminta CEO Danantara Rosan Roeslani mencicil Rp2 triliun per tahun sampai utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh lunas. Purbaya memperkirakan bunga utang yang harus dibayar tembus Rp2 triliun per tahun. Sedangkan proyeksi pendapatan dari operasional Whoosh selama setahun penuh adalah Rp1,5 triliun. “Mereka cuma perlu bayar Rp2 triliun, kan? Untungnya Rp1,5 triliun. Basically, low cost-nya cuma Rp500 (miliar) yang kurang, kan? Dapat (dividen BUMN) setahun Rp90 triliun-Rp100 triliun,” jelas Purbaya.
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap penyebab cuaca panas dengan suhu maksimum mencapai 37,6 derajat Celsius yang melanda berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan, penyebab utama suhu panas ini adalah karena posisi gerak semu matahari pada bulan ini berada di selatan ekuator.
“Faktor lainnya adalah penguatan angin timuran atau Monsun Australia yang membawa massa udara kering dan hangat sehingga pembentukan awan minim serta radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal,” kata Guswanto dalam keterangan pers, Rabu (15/10).
Karena itu, sejumlah wilayah tengah dan selatan Indonesia, seperti Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua, terasa lebih panas dari biasanya. “Posisi ini membuat wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan, seperti Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua, menerima penyinaran matahari yang lebih intens sehingga cuaca terasa lebih panas,” kata Guswanto.
9. Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal ketidakadilan bila Satgas BLBI dibubarkan. Pasalnya, sejauh ini Satgas BLBI telah behasil mengumpulkan uang dan aset senilai Rp 41 triliun dari obligor debitur BLBI. “(Kalau tidak ditagih) itu bisa menimbulkan ketidakadilan bagi mereka. Loh, saya kok ditagih dirampas lalu dilelang? Kok yang lain enggak?” ujar Mahfud yang dikutip dari saluran YouTube pribadinya, Rabu (15/10).
Mahfud juga wanti-wanti kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait risiko jika kasus BLBI ditutup. Mahfud mengatakan, BPK mencatat kucuran dana BLBI sekitar Rp 141 triliun sebagai utang. “Tapi, kalau kasus itu ditutup begitu saja, nampaknya akan menjadi masalah karena itu masih tercatat sebagai utang di BPK,” kata Mahfud.
Eks Menko Polhukam Mahfud MD menduga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak begitu memahami kasus BLBI. “Jadi kita hanya memberi masukan, tetapi supaya diingat, saya tetap berpikir bahwa Pak Purbaya ini tidak begitu paham masalah BLBI ini. Tidak paham masalah BLBI, tampaknya,” kata Mahfud merespons rencana Purbaya membubarkan Satgas BLBI yang dikutip dari YouTube pribadinya, Rabu (15/10).
Mahfud tidak memungkiri, Purbaya sebagai Menteri Keuangan punya hak untuk memilih sebuah kebijakan, tetapi ia hanya memberikan peringatan. Ia lalu menegaskan, BLBI merupakan utang resmi dari obligor dan debitur dengan jaminan serta surat pengakuan resmi kepada negara. Awalnya, nilai BLBI mencapai Rp 440 triliun, kemudian menjadi Rp 141 triliun setelah dikorting negara. “Sudah disahkan secara hukum oleh Mahkamah Agung,” ujar Mahfud.
10. Seperti diberitakan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana membubarkan Satgas BLBI. Menkeu Purbaya ingin pemerintah melupakan kasus BLBI yang terjadi selama krisis moneter 1998 itu dan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Kita maju ke depan, move forward. Krisis 1998 sudah 25 tahun lebih kan. Kita lupakan, kita maju ke depan. Semua program untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depan,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10) lalu.
Terlebih kinerja Satgas BLBI selama ini juga cenderung tidak maksimal dalam menagih aset obligor yang telah menerima dana BLBI tersebut. Satgas yang diketuai Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban ini kerap menimbulkan kegaduhan yang menurutnya tidak diperlukan.
11. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyorot Patrick Kluivert dan tim kepelatihan Timnas Indonesia yang langsung pulang ke Belanda setelah gagal mengantarkan Timnas Indinesia gagal Piala Dunia 2026. Menurutnya, sikap Patrick Kluivert dan tim kepelatihan Timnas Indonesia, tidak menunjukkan solidaritas kepada para pemain yang sudah berjuang melawan Arab Saudi dan Irak.
“Menciptakan kesan seolah ia menghindari tanggung jawab atau tidak menunjukkan solidaritas terhadap para pemain yang sedang mengalami kekecewaan mendalam,” kata Lalu, Rabu (15/10). Menurutnya, sebagai pelatih Timnas Indonesia Patrick harus menunjukkan diri sebagai pemimpin. Pelatih harus menjadi sosok yang hadir ketika Timnas Indonesia mengalami kekalahan.
12. Anggota DPRD Depok, Rudy Kurniawan divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. “Mengadili, satu, menyatakan Terdakwa Rudy Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan,” ujar Hakim Ketua di PN Depok, Rabu (15/10).
“Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp300 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” tuturnya. Disebutkan, ada hal yang meringankan hukuman Rudy. Yakni Rudy dinilai bersikap sopan selama persidangan. “Keadaan yang memberatkan, terdakwa merupakan anggota DPRD Kota Depok yang seharusnya memberikan contoh, teladan. Serta berperan sebagai wakil rakyat warga Kota Depok,” ujarnya. (Harjono PS)
