Para pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, kemarin (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto lakukan pelantikan pejabat secara besar-besaran di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10). Pejabat yang dilantik adalah 2 wakil Menteri, 10 dubes dan 1 wakil dubes, 6 anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025-2030.
Isu menarik lainnya, pemangkasan dana transfer daerah (TKD) berbuntut panjang. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Kemenkeu untuk bertemu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir. Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan semua Pemda tidak setuju pemotongan dana TKD yang dilakukan Kemenkeu. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto lakukan pelantikan pejabat secara besar-besaran di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10). Pejabat yang dilantik adalah 2 wakil Menteri, 10 dubes dan 1 wakil dubes, 6 anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025-2030. Ini merupakan pelantikan pejabat terbanyak selama Prabowo Subianto menjadi Presiden RI.
Dua Wamen yang dilantik Prabowo adalah Benjamin Paulus Octavianus (dokter spesialis paru) sebagai Wamenkes dan Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri. Dengan pelantikan Benjamin Paulus, maka posisi wamenkes menjadi dua orang, yaitu Dante Saksono Harbuwono dan Benjamin Paulus. Sementara, dengan pelantikan Wiyagus, maka posisi wamendagri menjadi tiga orang, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus.
Sepuluh dubes dan satu wakil dubes yang dilantik Prabowo adalah Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo sebagai Dubes RI untuk Malaysia, Hotmangaradja Pandjaitan sebbagai Dubes RI untuk Singapura, Kuncoro Giri Waseso sebagai Dubes RI untuk Mesir, Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Dubes RI untuk Qatar (Doha), Berlian Helmy sebagai Dubes RI untuk Azerbaijan.
Andy Rachmianto sebagai Dubes RI untuk Belgia merangkap Luksemburg dan Uni Eropa, Listyowati sebagai Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal, Adam Mulawarman Tugio sebagai Dubes RI untuk Vietnam, Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Dubes RI untuk Belanda, Lukman Hakim Siregar sebagai Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus, dan Irene sebagai Wakil Dubes RI untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
Presiden melantik secara resmi Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN serta Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Prabowo juga melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua LPS, Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua LPS, serta Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikoraja Purba, Suminto dan Aida S. Budiman sebagai Anggota LPS.
Presiden Prabowo juga melantik 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Mereka adalah Velix Vernando Wanggai sebagai ketua, serta Wamendagri Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, dan Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale sebagai anggota komite. Presiden juga melantik Mathius D Fakhiri dan Papua Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wagub Papua periode 2025-2030.
2. Menlu Sugiono telah menyiapkan pengganti Kepala Protokoler Negara (KPN) usai Andy Rachmianto dilantik Presiden Prabowo sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa. Dikatakan, sudah ada calon yang akan menggantikan Andy karena KPN dijabat oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, persis seperti yang dilakukan Andy sebelumnya. “Sudah ada calonnya, karena itu kan dijabat oleh Dirjen Protokol dan Konsuler,” kata Sugiono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membantu Badan Pengarah Papua yang dipimpin Wapres Gibbran Rakabbbuming Raka. “Nah, yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah Ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja dari Badan Pengarah yang diketuai Wakil Presiden (Wapres),” ucap Pasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).
3. Pemangkasan dana transfer daerah (TKD) berbuntut panjang. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Kemenkeu untuk bertemu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir. Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua Pemda tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kemenkeu.
“Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” kata Sherly, Rabu (8/10).
4. Para bupati dan wali kota se-Indonesia didorong untuk mengikuti langkah sejumlah gubernur yang memprotes pemangkasan transfer ke daerah (TKD) ke pemerintah pusat. Politisi Partai Golkasr Ahmad Doli Kurnia mengatakan, langkah para gubernur memprotes pemangkasan TKD secara langsung ke Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya merupakan inisiatif yang baik. “Inisiatif yang diambil para gubernur itu baik sekali. Bahkan seharusnya diikuti oleh Asosiasi Bupati dan Asosiasi Wali Kota se-Indonesia,” kata Doli, Kamis (9/10).
Menurut Doli, pertemuan antara pemerintah pusat dengan para kepala daerah itu penting untuk membangun komunikasi dua arah, sekaligus mencari solusi terkait persoalan keuangan daerah. Anggota Komisi II DPR itu berharap, pertemuan semacam tersebut bisa melahirkan solusi bersama, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. “Apa yang menjadi rencana pemerintah pusat dapat disampaikan langsung. Begitupun harapan dari pemerintah daerah juga bisa dipahami oleh pemerintah pusat,” kata Doli.
5. Kajari Jakarta Barat, Hendri Antoro dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam penggelapan uang barang bukti dalam kasus robot trading Fahrenheit. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, saat ini posisi Kajari Jakbar sudah digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). “Plt-nya ada, sudah (ditunjuk), plt-nya kan Aspidsus (asisten tindak pidana khusus),” kata Anang, Rabu (8/10).
Anang menjelaskan, Hendri telah menjalani pemeriksaan internal oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Dari hasil pemeriksaan itulah, Kejagung menjatuhkan sanksi pencopotan. “Itu sudah sanksi yang terberat, berat itu kalau jaksa dicopot dari jabatan,” ujarnya. Anang menegaskan, Kejagung akan menindak tegas dan tidak mentolerir jaksa yang terbukti melakukan penyelewengan. “Kami komit untuk menindak,” ucapnya.
6. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian mendesak pihak kepolisian segera menangkap pelaku teror bom tiga sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang. Kata dia, sekolah semestinya menjadi ruang yang aman dari ancaman kekerasan dalam bentuk apa pun. ” Kami mendorong Polri dan instansi terkait segera turun melakukan penyelidikan, mengungkap pelaku, serta menindak tegas sesuai hukum,” kata Lalu, Rabu (8/10).
Lalu mengatakan, aksi teror itu meresahkan guru, siswa, dan orang tua murid. Politisi PKB ini meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat memperkuat sistem keamanan dan manajemen krisis di lingkungan sekolah.
7. Gedung Nucleus Farma, Jalan Jombang Raya, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan meledak pada Rabu (8/10) malam. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Ingkiriwang mengatakan, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam ledakan tersebut. Seluruh pekerja PT Nucleus Farma dan warga sekitar selamat meski ledakan menyebabkan kerusakan cukup parah.
“Kejadian ini tidak ditemukan adanya korban meninggal dunia dan juga tidak ditemukan adanya korban luka-luka,” ujar Victor di Lokasi ledakan, Kamis (9/10) dini hari. Victor memastikan, ledakan yang terjadi bukan dikarenakan bom ataupun residu bahan peledak.
8. Enam sekolah internasional di Jakarta Utara dijaga ketat polisi, usai North Jakarta Intercultural School (NJIS) di Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, dan dua sekolah internasional di Tangerang mendapat ancaman bom pada Selasa (7/10) “Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah mengamankan enam sekolah internasional di Jakarta Utara baik terbuka maupun tertutup,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz di kantornya, Rabu (8/10) sore.
Polisi membentuk tim gabungan antara Polres Metro Jakut, Polres Tangerang dan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya untuk menyelidiki keterkaitan teror bom di Nort Jakarta Intercultural School (NJIS), Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dan dua sekolah internasional lainnya di Tangerang. “Ya, nanti masih dalam penyelidikan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, Rabu (8/10) sore.
9. PGRI Kabupaten Purworejo, Jateng menolak wacana menjadikan guru sebagai tester program MBG yang akhir-akhir ini menuai kontroversi. Ketua PGRI Purworejo Irianto Gunawan mengungkapkan, pihaknya menolak dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tidak ada komunikasi yang jelas antara penanggung jawab MBG dengan PGRI.
“PGRI Purworejo jelas tidak setujulah adanya tester MBG. Pertama, karena dari awal juga tidak dilibatkan. Alasan kedua, kata Irianto, ada dugaan penanggung jawab MBG mau lepas tangan,’’ kata Irianto dalam pernyataan resminya, Rabu (8/10). “Mestinya di tempat SPPG itu ada testernya, mereka berani menyajikan, maka harus berani bertanggung jawab,” ujar Irianto.
Dikatakan, meski guru akan diberi imbalan Rp 100.000 per orang setiap harinya untuk mencicipi makanan, namun hal itu tidak sepadan. Termasuk guru bertugas mengumpulkan ompreng yang telah dipakai kepada SPPG. “Belum lagi kalau jumlahnya kurang, sekolah suruh ganti,” imbuhnya.
10 Direktur Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada (UGM), Citra Indriani menyebut pengelolaan makanan dalam skala besar seperti yang dilakukan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) punya kerentanan tinggi terhadap risiko keracunan.
“Jumlah porsi yang diproduksi setiap hari sangat besar. Setiap celah dalam proses, mulai dari pemilihan bahan baku, memasak, penyimpanan, hingga distribusi, bisa berdampak pada ribuan anak sekolah,” kata Citra dalam situs resmi UGM, Kamis (9/10). Skala hidangan atau porsi MBG yang diproduksi SPPG setara bahkan melampaui katering industri. Kata dia, idealnya menyesuaikan standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
11. Tim Penyidik Kejagung menyita enam bidang tanah terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit sejumlah bank kepada PT Sritex Tbk dan anak perusahaannya. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, penyitaan dilakukan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus Sritex. “Kegiatan pemasangan tanda atau plang penyitaan berjalan lancar dan aman dengan dukungan personel dari Kejaksaan Negeri Karanganyar, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar dan Surakarta, Babinsa wilayah setempat serta aparat desa dan kelurahan,” kata Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10).
12. Hakim nonaktif Ali Muhtarom mengaku menjadi pencetus ide untuk menjatuhkan vonis lepas atau onslag pada perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO). Hal itu diakuinya saat diperiksa sebagai saksi mahkota pada sidang yang menyeret eks Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) dan tiga terdakwa lainnya.
“Kalau boleh jujur, pikiran onslag itu justru dari saya,” ujar Ali dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (8/10). Ali mengaku tidak mendapatkan arahan untuk menjatuhkan vonis onslag dari Arif Nuryanta yang waktu itu masih menjabat sebagai wakil ketua PN Jakpus.
Ali Muhtarom juga mengaku menerima uang suap senilai Rp 6,2 miliar untuk memberikan vonis lepas pada perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO). “Betul, memang ada penerimaan uang. Saya ada menerima uang dari Pak Agam maupun saya diberikan uang oleh Pak Dju,” ujarnya dalam persidangan. (Harjono PS)
