Mantan Menko Polhukam Mahfuud MD (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD siap diperiksa KPK terkait dugaan mark up dalam proses pengadaan kereta cepat Bandung-Jakarta atau whoos, jika diperlukan. Namun ia menolak membuat laporan ke KPK menyangkut perkara ini. Menurut Mahfud, seharusnya KPK sudah mengetahui isu ini sebab jauh hari sebelum diperbincangkan lewat kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025 lalu.
Isu lainnya, Presiden AS Donald Trump tegaskan komitmen AS memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara ASEAN saat pidato pada KTT ke-47 ASEAN-AS yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10). Trump turut menandatangani perjanjian gencatan senjata Thailand dan Kamboja di forum tersebut. Trump puji peran Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung Upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Berikut isu selengkapnya.
1. Isu dugaan mark up dalam proses pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di era pemerintahan mantan Presiden Jokowi terus bergulir. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap diperiksa KPK dalam kasus itu jika diperlukan. Namun ia menolak jika diminta membuat laporan ke KPK menyangkut perkara ini.
“Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain. Buang-buang waktu juga. Enggak berhak dia (KPK) mendorong, laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor,” ujarnya kepada wartawan di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, DIY, Minggu (26/10).
Mahfud menilai seharusnya KPK sudah mengetahui isu ini. Sebab, dugaan mark up di proyek Whoosh sudah mengemuka jauh hari sebelum diperbincangkan lewat kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025. “Wong, yang saya laporkan (di YouTube) itu KPK udah tahu, karena sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya cuma ngomong karena udah ramai aja. Mestinya, KPK panggil orang yang ngomong sebelumnya (soal Whoosh), itu kan banyak banget dan punya data, dan pelaku (kebijakan),” ucapnya.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku belum menerima kabar kelanjutan mengenai tim Komite Reformasi Polri. “Saya enggak tahu ya, saya sampai sekarang belum tahu perkembangannya apa. Karena komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama, yaitu ketika saya diminta dan saya menyatakan ‘ok’ untuk reformasi Polri saya bersedia,” kata Mahfud ditemui di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, DIY, Minggu (26/10).
“Habis itu saya enggak tahu perkembangannya dan saya juga tidak mau tanya ke Istana atau ke siapa. Nanti dikira saya ingin atau (punya maksud) apa, saya kan cuma bersedia. Tapi saya tidak pernah bertanya ke siapa pun dan tidak pernah memberi penjelasan juga ke siapa pun tentang itu,” ujarnya.
2. Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyepakati strategi soal transfer ke daerah (TKD), TKD harus dikelola secara sehat dan daerah harus lebih mandiri. “Langkah ini bukan pemangkasan, tapi bagian dari strategi agar daerah lebih mandiri dan memiliki tata kelola keuangan yang sehat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/10).
Tito menuturkan pengalihan sebagian TKD merupakan langkah strategis untuk mendorong pemerintah daerah lebih efisien dan fokus pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tito dan Purbaya akan bersinergi mewujudkan transfer fiskal daerah menjadi transparan, produktif, dan berdampak untuk publik.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut total dana ke daerah 2025 tetap sekitar Rp 1.300 triliun, namun sebagian dialokasikan melalui kementerian agar penggunaan anggaran lebih terarah. “Langkah ini mempertegas sinergi antara Kemendagri dan Kemenkeu dalam mengarahkan belanja daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Purbaya mengatakan, Kemenkeu dan Kemendagri memiliki peran yang saling melengkapi. Kemenkeu mengatur alokasi, penyaluran, dan pengawasan TKD, sedangkan Kemendagri mengawal teknis pengelolaan serta pengalihan TKD di daerah, memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh menilai langkah koordinatif antara Mendagri dan Menkeu menunjukkan babak baru reformasi fiskal nasional. Menurutnya, untuk pertama kalinya dua kementerian strategis ini bergerak dalam satu garis kebijakan fiskal yang terpadu. Kemendagri memperkuat fungsi pengawasan belanja daerah dan Kemenkeu memperkuat disiplin fiskal melalui regulasi penyaluran TKD.
“Selama ini, isu fiskal daerah sering terjebak pada tumpang tindih peran antara pusat dan daerah. Tapi kini, kita melihat arah yang lebih jelas, Kemenkeu dan Kemendagri tidak lagi berjalan paralel, melainkanbersinergi dalam satu kerangka transformasi fiskal yang terukur,” ujar Ricky.
3. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi meminta Menke Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak berpolemik soal anggaran. “Jadi kita nggak usah berpolemik soal anggaran, karena kalau anggaran hilang pun sudah pasti ada yang memeriksa kan,” ujar Dede, Minggu (26/10).
Dede memandang, perselisihan itu timbul hanya karena perbedaan sudut pandang dan persepsi saja. Menurut Dede, perbedaan pandangan itu bisa dibicarakan bersama, tidak perlu ribut. “Melalui kesepakatan antara Kemenkeu dengan pemerintah daerah yang akan dikirim,” ujar Dede. Seperti diberitakan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah berselisih terkait keberadaan dana Rp 4,17 triliun yang mengendap di bank atas nama Pemprov Jabar.
4. Temuan tambang emas ilegal di dekat Mandalika yang mampu berproduksi 3 Kg sehari membingungkan rakyat.Sebab di satu sisi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kewenangan kementeriannya terbatas hanya pada tambang yang memiliki izin saja. Menurut dia, aktivitas tambang ilegal harus diproses hukum. “ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya saja. Kalau enggak ada izin, ya proses hukum saja,” ujar Bahlil di Kawasan Monas, Jakarta, kemarin.
Bahlil mengaku belum menerima laporan mendetail terkait koordinasi penanganan tambang ilegal tersebut. Ia kembali menegaskan, posisi Kementerian ESDM hanya mengawasi kegiatan pertambangan legal. “Jadi kalau enggak ada izinnya, aparat penegak hukum bisa, proses hukum aja. Kita juga enggak mau terlalu main-main lah urus negara ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Jubir KPK Budi Prasetya mengatakan, penegakan hukuum tidak bisa dilakukan sendirian oleh KPK. “Ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK karena ini banyak stakeholder terkait lainnya,” kata Budi kepada wartawan, Minggu (26/10). Budi mengatakan, masalah tambang emas ilegal tersebut masuk dalam bidang koordinasi dan supervisi (Korsup) sehingga membutuhkan kerja kolaboratif antarkementerian/lembaga.
“Ini kan dalam rangka koordinasi supervisi, jadi dari identifikasi masalah itu kemudian nanti KPK akan semacam membuat langkah-langkah tindak lanjut,” kata Budi. Ia berkilah, penanganan tata kelola tambang emas beririsan dengan Kementerian ESDM, sehingga tindak lanjut yang dilakukan KPK membutuhkan koordinasi.
5. Presiden AS Donald Trump menegaskan komitmen AS memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara ASEAN, terutama di sektor perdagangan, keamanan, teknologi, dan energi. Pujian tersebut disampaikan Trump saat pidato pada KTT ke-47 ASEAN-AS yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10).
Trump juga memuji peran Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung uupaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Kata dia, Presiden Prabowo beri dukungan luar biasa dalam upaya memastikan lahirnya masa baru bagi Timur Tengah. ‘’Ini benar-benar masa baru. Timur Tengah akan memiliki perdamaian setelah 3.000 tahun — perdamaian yang kuat dan abadi,” kata Trump seraya menatap ke arah Prabowo. Pujian ini disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN, termasuk Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan sejumlah pemimpin negara kawasan lainnya.
Presiden Donald Trump turut menandatangani perjanjian gencatan senjata Thailand dan Kamboja di Malaysia, Senin (26/10). Kesepakatan tersebut juga ditandatangani Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perjanjian ini hasil dari upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik perbatasan berdarah yang terjadi tahun ini.
Trump menyebut kesepakatan itu sebagai langkah monumental dan kesepakatan damai besar yang menjadi kebanggaan dirinya untuk dimediasi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Anutin dan Hun Manet atas upaya mereka mencapai perdamaian. “Ini adalah langkah bersejarah bagi perdamaian di Asia Tenggara,” ujar Trump saat penandatanganan perjanjian.
6. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah AS yang berperan sebagai penengah dalam ketegangan antara Thailand dan Kamboja. “Kami sangat senang AS telah memediasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Jadi, hasil KTT ini sangat positif,” kata Prabowo usai menghadiri KTT ke-13 ASEAN–Amerika Serikat di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10).
Prabowo juga memuji keterlibatan aktif AS dalam forum ASEAN. Menurutnya, keterlibatan itu membawa dampak konstruktif, tak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi AS sendiri. “Kami mendukung kelanjutan keterlibatan AS dengan ASEAN. Keterlibatan ini sangat positif bagi ASEAN dan Amerika Serikat,” ujar Kepala Negara.
Prabowo juga mengapresiasi peran Washington sebagai mediator dalam konflik antara Thailand dan Kamboja. Prabowo menyebut, kehadiran AS di ASEAN merupakan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Karena itu, ia mendukung berlanjutnya keterlibatan AS di Asia Tenggara. Prabowo menilai, keterlibatan AS di kawasan Asia Tenggara membawa dampak positif, baik dalam memperkuat stabilitas kawasan maupun mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Indo-Pasifik.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kemitraan ASEAN dan Jepang menjadi jangkar perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi yang inklusif, terutama melalui implementasi efektif ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
“ASEAN dan Jepang telah lama menjadi mitra dalam memajukan perdamaian, kemakmuran, dan konektivitas di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah dunia yang semakin penuh ketidakpastian, kerja sama kita tetap menjadi jangkar yang kokoh bagi perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Prabowo di KTT ke-28 ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10).
Prabowo menyambut baik kemitraan Jepang dalam pengembangan energi bersih di kawasan Indo-Pasifik. Prabowo menilai kerja sama di bidang energi menjadi salah satu pilar penting bagi masa depan kawasan yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Ia menegaskan, transisi energi merupakan prioritas strategis yang harus dijaga bersama oleh negara-negara ASEAN dan Jepang.
Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN. Pengumuman bersejarah tersebut disampaikan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10). Pengumuman ini dinilai sebagai langkah bersejarah Timor Leste dalam mengembangkan peran di dunia global.
“Hari ini, sejarah tercipta,” kata Xanana Gusmao dalam pidatonya di hadapan para pemimpin negara-negara ASEAN. “Bagi rakyat Timor Leste, ini bukan hanya mimpi yang terwujud, tetapi juga penegasan kuat atas perjalanan kami,” lanjut Gusmao.
7. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadikan Bahasa Portugis sebagai mata pelajaran menuai polemik. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana khawatir akan memberatkan siswa jika menjadi mata pelajaran wajib. Sekolah juga turut terbebani karena membutuhkan tenaga pendidik yang mahir berbahasa Portugis.
“Kalaupun jadi mata pelajaran di sekolah, apalagi wajib, malah jadi beban siswa, begitu pula pendidik karena pasti memerluukan pengajar bahasa Portugis yang mahir,” kata Bonnie dalam keterangannya, Sabtu (25/10). Bonie berharap, pelajaran Bahasa Portugis tidak menjadi beban para siswa jika sifatnya ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto memasukkan Bahasa Portugis dalam kurikulum sekolah. Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan akan mendalami wacana itu. “Menurut saya, wacana itu dari Presiden. Nanti DPR akan lihat, terutama Komisi X. Kita terkait, tapi sekali lagi wacana itu saya yakin apa yang disampaikan Presiden semangatnya baik,” ucap Saan dalam acara Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (25/10).
8. Jampidum Kejagung, Asep Nana Mulyana mengungkapkan berdasarkan data per 12 September 2025, pejudol di Indonesia terdiri atas siswa sekolah dasar (SD) hingga tunawisma. “Dari segi pekerjaan, itu banyak yang petani, ada murid, kemudian juga mohon maaf ya, para tunawisma, dan sebagainya itu juga mendominasi pelaku-pelaku judi online (judol) yang memang secara kasat mata menggiurkan,” ujar Asep dalam gelar wicara di Jakarta, Minggu (26/10).
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut, 602.000 warga Jakarta tercatat terlibat judi online (judol). Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Talkshow bersama Kejagung di Lapangan Banteng, Minggu (26/10). “Kalau bicara soal judi online, ini data saya berdasarkan PPATK di Jakarta ini terungkap sekitar 602.000 warga Jakarta terlibat judi online,” ujarnya.
Rano mengatakan, transaksi judol yang dilakukan warga Jakarta bisa mencapai Rp 3,12 triliun. Mirisnya, dari 602.000 warga yang terlibat judol, 5.000 di antaranya merupakan penerima bansos. Rano mengatakan, Pemprov Jakarta tengah mencari cara agar bansos)tidak disalahgunakan untuk judi online (judol). “Ini kan by name by adress, kita kasih kartu ke anaknya, tapi kartunya dipegang emak ama bapaknya. Nah, ini kita lagi siasati gimana caranya,” ujarnya.
Seorang siswa SMP di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY kecanduan judol hingga terlilit pinjol atai pinjaman online. Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo mendapati kasus tersebut setelah menerima laporan siswa yang bersangkutan lama tidak masuk sekolah.
Sekretaris Disdikpora Kulon Progo, Nur Hadiyanto mengatakan, setelah pihaknya melakukan pendekatan selama beberapa waktu, barulah terungkap permasalahan yang dialami siswa itu. “Awalnya dari game online, tapi kemudian ada unsur judinya, sehingga terjebak judol sampai ke pinjol,” kata Nur, Minggu (26/10).
9. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X blak-blakan bicara soal masa depan Keraton Yogyakarta dan keterlibatan sosok perempuan dalam proses regenerasinya. Sultan menyampaikan hal tersebut dalam acara Forum Sambung Rasa Kebangsaan di Gedung Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).
Forum ini dihadiri eks Menko Polkam Mahfud MD, mantan Wakapolri, Ahmad Dofiri, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Budayawan kondang Butet Kertaredjasa hingga Rosiana Silalahi. Sultan yang Raja Keraton Yogyakarta itu menjelaskan mengapa provinsi DIY dengan sisa-sisa sistem pemerintahan tradisional tetap menjunjung demokrasi dan bukannya bersikap feodal. “Saya pun banyak yang nanya, ‘lho, mestinya kan Jogja itu kan feodal, kan gitu, kerajaan. Kenapa demokrasinya tinggi?” kata Sultan, Minggu (26/10).
10. Budayawan kondang, Butet Kertaredjasa menyampaikan keresahannya perihal maraknya kasus keracunan MBG kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Butet menyampaikan hal tersebut dalam Forum Sambung Rasa Kebangsaan di Gedung Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).
Butet menyebut kasus siswa sekolah mengalami keracunan makanan secara massal tidak pernah terjadi sebelum program MBG. “Hari ini, kita panen orang keracunan karena MBG dan itu seakan-akan menjadi hal yang biasa,” kata Butet.
Butet berharap kejadian keracunan MBG tak lantas dinormalisasi. Menurutnya, sudah sepantasnya program ambisius Presiden Prabowo Subianto itu dikritik. “Satu siswa keracunan itu jumlahnya terlalu banyak. Kita tidak bisa menganggap ribuan orang keracunan sebagai suatu hal yang biasa,” ujarnya.
11. Satgas Penanganan Cesium 137 (Cs-137) terus menggencarkan mitigasi dan dekontaminasi di kawasan industri dan permukiman warga Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Hingga saat ini, 22 pabrik yang sebelumnya terdeteksi terpapar kontaminasi radioaktif telah menjalani proses pembersihan.
Ketua Bidang Mitigasi dan Penanganan Kontaminasi Satgas Cs-137, Rasio Ridho Sani menyatakan, dekontaminasi dipercepat untuk 12 lokasi tambahan, termasuk lahan kosong, lapak, hingga area pemukiman. “Langkah percepatan dekontaminasi ini merupakan perintah Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, selaku ketua harian Satgas. Paling lambat bulan Desember lokasi-lokasi yang terkontaminasi telah aman,” kata Rasio dalam keterangannya, Senin (27/10).
Sebelumnya, Satgas penanganan radiasi Cesium-137 menyatakan sudah mengevakuasi 248,4 ton material yang terkontaminasi Cesiuum 137 di kwasan Cikande. Seluruh material tersebut dibawa ke penyimpanan PT Peter Metal Technology. Material tersebut berasal dari 22 perusahaan dan lapak barang bekas yang berada di sekitar Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande, Serang, Banten.
12. Pelaksanaan umrah mandiri yang baru saja dilegalkan pemerintah menimbulkan pro dan kontra di kalangan pebisnis biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia. Seperti diketahuui, pemerintah resmi legalkan pelaksanaan umrah mandiri melalui UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ketentuan soal umrah mandiri tituu ercantum dalam Pasal 86 ayat (1) yang menyebutkan, perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan melalui : a. PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri.
Dengan aturan baru tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci tanpa harus melalui biro perjalanan. Masyarakat yang memiliki kesiapan secara fisik hingga finansial memiliki opsi melaksanakan ibadah umrah secara mandiri selama memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan. Sayangnya, aturan yang baru dilegalkan ini menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan pebisnis biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia. (Harjono PS)
