Presiden Prabowo Subianto bersama para menterinya rapat di Hambalang, Jawa Barat, kemarin. (net)
Isu menarik pagi ini, soal penanganan bencana di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto panggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (14/12). Pertemuan ini membahas penanganan bencana di Sumatera dan kesiapan menghadapi liburan akhir tahun. Sementara itu, Pemerintah Aceh resmi menyurati dua lembaga di bawah PBB, yakni UNDP dan UNICEF untuk terlibat penanganan pascabencana banjir-longsor di Tanah Rencong.
Isu lainnya, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mendesak MK merespons keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menerbitkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Dalam aturan yang diteken Listyo tersebut, ada 17 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh anggota polisi aktif. Atas permintaan Roy Suryo dkk, Polda Metra Jaya gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Senin (15/12). Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto panggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (14/12). Pertemuan ini membahas penanganan bencana di Sumatera dan kesiapan menghadapi liburan akhir tahun. Menurut Seskab Teddy Indra Wijaya, pertemuan digelar usai Prabowo meninjau langsung lokasi bencana.
“Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” kata Teddy di keterangan resminya, Minggu (14/12).
Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara dan tetap buat seluruh masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Disebutkan, Presiden ingin Pembangunan infrastruktur secepatnya selesai. Prabowo minta kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi. “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” ucap Teddy.
Presiden Prabowo Subianto perintahkan penambahan alat berat untuk membuka akses jalan yang terdampak banjir dan longsor di Suumatera. Prabowo juga meminta truk air minum dan persediaan air bersih ditambah. “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable, terutama di lokasi yang paling terdampak,” ujar Teddy Indra Wijaya.
Presiden Prabowo Subianto meminta ada diskon untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta, hingga kapal laut dalam masa libur akhir tahun ini. Hal ini dibahas bersama para menteri dalam rapat kesiapan libur akhir tahun di kediaman Prabowo di Hambalang, Minggu (14/12).
“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” ujar Seskab, Teddy Indra Wijaya.
Prabowo juga meminta perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. “Turut dibahas perkembangan terkini soal perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak,” ujar Teddy.
2. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menertibkan praktik pembalakan liar kawasan hutan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya menjawab isu terkait dugaan pembalakan liar yang menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Ia menekankan, pemerintah tengah menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin legal.
“Justru saya mau tertibkan semua itu, pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan,” kata Prabowo melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Sabtu (13/12). Pemerintah akan menindak tegas para pelaku pembalakan liar. Untuk memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan, pemerintah melakukan koordinasi antarinstansi.
3. Pemerintah Aceh resmi menyurati dua lembaga di bawah PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir-longsor di Tanah Rencong. Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan alasan pemprov mengirim surat ke dua Lembaga internasional tersebut.
Menurutnya, dua lembaga internasional ini punya pengalaman menangani pascabencana, misalnya saat tsunami yang melanda Aceh 2004 lalu. “Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Muhammad MTA menjelaskan pertimbangan Pemprov Aceh bersurat ke dua lembaga internasional itu secara resmi, hal yang paling utama karena kebutuhan untuk pemulihan. “Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” katanya. Menurut catatan, hingga kemarin sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional.
4. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, korban tewas akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar bertambah menjadi 1.016 jiwa per Minggu (14/12). Sementara jumlah korban hilang mencapai 212 orang. Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 624.670 orang.
Muhari memaparkan, korban meninggal bertambah 9 orang dari Aceh. Sedangkan satu lagi, korban tewas bertambah dari Agam, Sumatera Barat. “Sehingga total yang kemarin 1.006 jiwa, hari ini bertambah menjadi 1.016 jiwa,” ujarnya dalam jumpa pers virtual, kemarin.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sangat serius menangani bencana di Sumatera. Muzani menyampaikan, percepatan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana terus dilakukan, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan keagamaan agar aktivitas sosial masyarakat dapat kembali berjalan secara normal.
“Dari paparan Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton, kami mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Ada aspirasi yang bisa langsung diputuskan hari ini, dan ada pula yang harus dibicarakan lintas kementerian untuk pemulihan jangka panjang. Pada intinya kita fokus membantu masyarakat dan para kepala daerah agar bisa memulihkan kehidupan masyarakat pasca bencana,” ujar Muzani saat memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, Sumut, Minggu (14/12).
5. Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menyampaikan, kondisi wilayahnya mulai berangsur membaik, meskipun masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Disebutkan, listrik dan internet sudah menyala, meski masih terbatas. Sedangkan untuk pasokan BBM, perlu diawasi supaya tidak dimanfaatkan spekulan.
“Kondisinya mulai terurai perlahan. Listrik dan internet sudah menyala meskipun masih terbatas. Pasokan BBM sudah mulai lancar, meski tetap perlu pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh spekulan,” ujar Masinton usai menerima bantuan kemanusiaan dari MPR, Minggu (14/12). Ia mengatakan, pihaknya memperpanjang masa tanggap darurat guna memaksimalkan penanganan bencana.
6. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 51 triliun untuk membangun kembali infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum, estimasi awal, sekali lagi akan terus diupdate karena kondisi akan terus berkembang, itu diperlukan alokasi kurang lebih Rp 51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, utamanya jalan dan jembatan, dan air bersih,” kata AHY usai menghadiri Pamor Persada Peduli Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar di Lapangan Tembak Brigade Parako I Pasgat, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (14/12).
AHY menegaskan, pengerahan alat berat menjadi kebutuhan paling mendesak dalam penanganan bencana di Sumatera. Hal itu diperlukan untuk membuka kembali jalur transportasi yang rusak agar distribusi bantuan kemanusiaan dapat berjalan cepat dan efektif. “Tanpa jalur transportasi, bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan,” uujarnya.
Ia membandingkan bencana alam yang melanda Sumatera sekarang ini dengan tsunami di Aceh tahun 2004. Menurut AHY, meski jumlah korban jiwa tidak sebesar tsunami 2004, namn cakupan wilayah terdampak bencana jauh lebih meluas. “Jadi bedanya, waktu Tsunami 2004 memang korban jiwanya luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Terbesar saya rasa di abad 21, 200.000 orang meninggal dan hilang. Dari sisi jumlah korban ya,” kata AHY.
Menurut AHY, bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar memiliki dampak yang sangat serius dan tidak bisa dianggap enteng. Ia menuturkan, alumni Akabri 2000 mengirimkan 10 truk berisi bantuan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar. AHY memimpin pelepasan 10 truk yang berisi bantuan tersebut di Lanuud Halim Perdanaksma, Jaktim untuk berangkat ke lokasi bencana.
7. Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) merespons keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menerbitkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Dalam aturan yang diteken Listyo tersebut, ada 17 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh anggota polisi aktif. Ia mendorong MK memperjelas tafsir dari Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mempertegas larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil.
Menurut Hendri, MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil seperti yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. “Sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri. Komunikasi publik lembaga dan pejabat negara harus diperbaiki sehingga multitafsir dalam penerimaan pesan tentang kebijakan tidak terjadi lagi,” ujar Hendri dalam keterangannya, Minggu (14/12).
8. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Rudianto Lallo mengatakan, dengan adanya Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, batasan kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh polisi aktif menjadi jelas. Sebab, dalam aturan baru tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membolehkan polisi aktif menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga.
“Jika sebelum lahirnya Perkap (Peraturan Kapolri) ini, ketidakjelasan batasan dan cakupan kementerian dan/atau lembaga apa saja yang dapat diemban melahirkan confusing of norm atau vague norm, dengan Perkap baru ini menjadi jelas dan terang batasan kementerian atau lembaga mana yang relevan dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana amanah Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945,” ujar Rudianto, Minggu (14/12. “Sekaligus melahirkan kepastian hukum dan konstitusi bagi peran anggota kepolisian di luar institusi kepolisian,” sambungnya.
9. Polda Metro Jaya akan gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi pada Senin (15/12). Gelar perkara ini dilakukan atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, gelar perkara khusus ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.
“Diagendakan hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Budi di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025). Baca juga: Kuasa Hukum Roy Suryo Minta Penyidik Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi Sebelum Periksa Saksi Budi menjelaskan, gelar perkara khusus ini akan dihadiri oleh pihak internal maupun eksternal kepolisian.
10. Menbud Fadli Zon akhirnya meluncurkan buku berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (14/12). Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan, penulisan sejarah nasional merupakan bagian penting dari upaya negara merawat memori kolektif bangsa dan memperkuat jati diri Indonesia di tengah arus globalisasi. “Jadi memang (buku) ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan se-Indonesia. Yang tadi telah disebutkan, ada 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon mengakui, buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” yang diluncurkannya belum sempurna. Menurutnya, keterbatasan cakupan menjadi tantangan utama dalam upaya merangkum perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. “Dan 10 jilid yang telah dihasilkan para penulis, para sejarawan kita, tentu tidaklah sempurna. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Karena pasti tidak akan mencakup secara keseluruhan,” kata Fadli Zon.
Politisi Gerindra ini menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap isi buku sejarah nasional yang diluncurkannya. Menurut Fadli Zon, seluruh substansi penulisan sepenuhnya diserahkan kepada para sejarawan sesuai dengan keahlian masing-masing.
“Silakan bertanya pada sejarawan. Ada enggak yang intervensi? Tidak ada intervensi. Bahkan sampai proses terakhir pun, satu lembar pun saya belum lihat, baru tadi saya lihat. Satu paragraf pun saya enggak pernah lihat,” ujarnya.
Fadli Zon mendorong pihak lain untuk menulis buku sejarah sebanyak-banyaknya, untuk memperkaya referensi buku sejarah Indonesia yang sudah ada. Menurut Fadli, tidak ada larangan dari pemerintah kepada pihak yang ingin menulis buku sejarah. Terakhir, Kemenbud tetapkan 14 Desember sebagai Hari Sejarah. Penetapan ini untuk menegaskan pentingnya sejarah dalam membangun identitas dan menjaga memori kolektif bangsa Indonesia.
11. Kompolnas menyebut keluarga korban mata elang yang tewas dikeroyok di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan akan mendapatkan keadilan, meskipun para pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan adalah anggota kepolisian. Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam menegaskan, prosedur menuju keadilan saat ini sudah berjalan secara tepat, yakni dengan adanya penetapan tersangka terhadap para pelaku.
Pasalnya, kepolisian telah menindak para pelaku melalui pelanggaran kode etik dan melalui pelanggaran hukum pidana. “Sehingga dalam konteks mekanisme seperti itu, kalau pertanyaannya apakah akan mendapatkan keadilan ataukah tidak, ya prosedur untuk menuju keadilan ini sudah berlangsung. Minimal penetapan tersangka,” ujar Anam, Sabtu (13/12).
Pengeroyokan tersebut dilakukan tanpa menggunakan senjata atau benda berbahaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto mengatakan, berdasarkan hasil visum, korban meninggal akibat pukulan benda tumpul yang berasal dari tangan kosong para pelaku.
“Saat dilihat dari visum luar, karena pihak keluarga tidak berkenan dilakukan autopsi, luka-luka yang ada merupakan akibat pukulan benda tumpul, artinya tangan kosong. Tidak ada penggunaan senjata atau barang berbahaya lainnya,” ujar Budhi di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12).
12. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyebutkan, target ambisius PSI pada pemilu 2029 mendatang, yakni jadi pemenang pemilu 2029. Ditegaskan, bukan sekedar lolos ke Senayan tapi jadi pemenang pemilu mendatang, minimal masuk tiga besar nasional. “Target PSI jelas, yaitu menempatkan PSI setidaknya di posisi tiga besar pada Pemilu 2029. Jika dua target utama kita bisa tercapai, Kalbar akan jadi salah satu provinsi yang memberi kontribusi terbaik,” ujar Ahmad Ali di hadapan jajaran pengurus DPW dan DPD PSI se-Kalbar di Pontianak, Sabtu (13/12). Target jadi pemenang pemilu tersebut disampaikan lagi dalam Rakorwil) DPW PSI Banten di Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang, Banten, Minggu (14/12). (Harjono PS)
