Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabbinet Paripura (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto menyindir pejabat publik maupun tokoh yang memanfaatkan bencana hanya sebagai wisata. Dia meminta para pejabat jangan sekadar hadir, mengambil foto untuk pencitraan supaya dianggap hadir. Prabowo melihat kecenderungan sejumlah elite berusaha mencari kambing hitam dalam bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Presiden meminta Menhut Raja Juli Antoni tidak ragu-ragu menindak perusahaan nakal yang membabat hutan
Isu lainnya, dua lembaga PBB yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF sudah menerima surat resmi dari Pemprov Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Tanah Rencong akhir November lalu. Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian mengaku akan mempelajari permintaan Pemprov Aceh kepada dua lembaga PBB. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto menyindir pejabat publik maupun tokoh yang memanfaatkan bencana hanya sebagai wisata. Dia meminta para pejabat jangan sekadar hadir, mengambil foto untuk pencitraan supaya dianggap hadir.
Hal itu didampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12) yang dihadiri para menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dan lembaga. “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto supaya dianggap hadir ya!” kata Prabowo.
Prabowo wanti-wanti, pejabat yang datang ke daerah bencana memberikan solusi atas masalah rakyat, jangan wisata bencana. Jangan ada yang menjadikan rakyat sebagai obyek. “Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang, yang punya tugas dan portofolio ke situ,” ucap Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto melihat kecenderungan sejumlah elite berusaha mencari kambing hitam dalam bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. “Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini, saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
“Kini bukan saatnya kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras. Bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” sambungnya. “Ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik atau bahkan saya terus terang aja melihat ada pihak-pihak luar yang dari dulu tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat,” ujar Prabowo.
2. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menhut Raja Juli Antoni membenahi tata kelola hutan di Indonesia agar lebih baik. “Pak Presiden juga kemudian memberikan persetujuan, arahan, kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang lebih baik. Forest governance harus diperbaiki,” kata Raja Juli dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Menurut Raja Juli, salah satu masalah utama kehutanan terkait tidak adanya unit pelaksana teknis (UPT) di tingkat daerah. Hal itu menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan banjir atau longsor yang besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. ‘’Kalau kita mau jujur, rentang kendali antara kementerian dengan UPT-UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali,” ujarnya.
Menhut Raja Juli Antoni akan mencabut 22 izin usaha pemanfaatan hutan (PBPH), termasuk di daerah Sumatera. Ia menegaskan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya. “Jadi, secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya 1.012.016 hektar, termasuk di antaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar,” kata Raja Juli, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). Kata dia, Prabowo memerintahkannya lebih berani lagi dalam menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang nakal.
Presiden Prabowo Subianto meminta Menhut Raja Juli Antoni tidak ragu-ragu menindak perusahaan nakal yang membabat hutan. Jika perlu, Kemenht bisa meminta bantuan TNI/Polri maupun kementerian/lembaga lain. “Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke K/L lain, minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau K/L lain,” kata Prabowo. Ia menegaskan, pemerintah tidak pandang bulu dalam penindakan ini. Siapapun yang melanggar, izin pengelolaannya akan dicabut. “Sekali lagi siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut izinnya,” jelas Prabowo.
3. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak di pemerintahan yang lambat bergerak dan terlalu menghamba kepada aturan. “Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang kita bisa hemat cukup besar dan di sana-sini masih ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak, terlalu banyak menghamba kepada peraturan,” kata Prabowo usai menerima laporan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait sisa anggaran yang dimiliki pemeritah dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Prabowo mengatakan, peraturan adalah produk buatan manusia sehingga semestinya diubah bila aturan itu tidak menguntungkan rakyat. “Peraturan dibuat oleh manusia, kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, maka peraturan itu harus segera kita ubah,” teganya.
Presiden Prabowo melarang perusahaan swasta berkuasa melebihi kekuasaan negara sebagai pengelola sumber daya alam. “Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara,” tegas Prabowo. Dia menekankan soal Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur pengelolaan sumber daya alam oleh negara demi kepentingan rakyat. “Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi mereka tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo menyatakan, 4 juta hektar lahan dikuasai kembali oleh negara setelah izin pemanfaatannya dicabut dari tangan korporasi. “Sudah 4 juta hektar kita kuasai kembali. Kita cabut (izinnya -red),” kata Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Prabowo menjelaskan komitmennya terhadap Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yakni sumber daya alam yang vital dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat. Disebutkan, 4 juta hektar lahan itu sebelumnya sudah sempat ditanyakannya ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan ia mendapat konfirmasi lahan tersebut perkebunan sawit dalam kawasan hutan. Dalam rapat kemarin, Prabowo menyatakan izin-izin yang tidak menguntungkan rakyat ditinjau ulang.
4. Presiden Prabowo Subianto merespons aspirasi penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera. “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo merespons desakan sejumlah pihak yang mendorong bencana di Sumatera dijadikan darurat bencana nasional. Prabowo akan membentuk satgas rehabilitasi dan rekonstruksi.
Terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H.Faisal Ali ungkapkan, pihaknya telah menggelar muzakarah ulama menyikapi penanganan dan kondisi yang melanda Aceh. Dalam musyawarah tersebut, Faisal Ali yang akrab disapa Abu Sibreh mengatakan, para ulama telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi di antaranya meminta pemerintah pusat menetapkan status Bencana Nasional.
“Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, serta wilayah terdampak lainnya seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional,” kata Abu Sibreh mengutip salah satu poin hasil musyawarah saat dihubungi kompas.com, Senin (15/12). Permintaan status itu guna mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka ruang bantuan kemanusiaan yang lebih luas.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk membangun hunian pengganti bagi korban banjir bandang dan longsor menggunakan tanah negara. Prabowo tidak ingin jajarannya beralasan,pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap sulit dilakukan karena masalah lahan. “Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada,” kata Prabowo. Jika perlu, jarnya, pembangunan hunian tersebut menggunakan lahan yang dikonsesi. “Kalau perlu konsesi-konsesi hutan kita pakai semua,’’ ucapnya.
5. Mendagri Tito Karnavian menyarankan, 125.000 pakaian reject yang batal ekspor dari pabrik di dalam negeri, dikirimkan ke korban banjir dan longsor di Sumatera sebagai bantuan kemanusiaan. Tito menyampaikan usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
“Kami mohon kalau boleh saran, Pak. Ada beberapa perusahaan garmen yang besar itu sebenarnya ingin membantu,” kata Tito kepada Prabowo. Ia menyebutkan, sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu bersedia menyalurkan pakaian reject yang gagal ekspor tapi masih layak pakai. Kemendagri sudah koordinasi dengan dua perusahaan yang siap mengirim 125.000 pakaian tersebut.
6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, aturan mengenai polisi dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga justru mempertegas putusan MK terkait pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) oleh polisi aktif. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.
“Di situ kan klausanya sudah jelas dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK, penugasan oleh Kapolri, kemudian frasa yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas di situ,” kata Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). “Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi, apa yang dilanggar? Ya, saya kira cukup ya,” imbuh Kapolri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, Polri tengah menyidik satu korporasi yang diduga melakukan pembalakan liar di wilayah Sumatera, sehingga berdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Dari hasil pendalaman di lapangan terkait dengan tindak lanjut sesuai arahan presiden terkait pembalakan, kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain,” kata Sigit di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Sigit memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara bertahap. Polri juga melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. “Kemungkinan ada dua lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita terus bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas, pemeriksaan-pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut,” ujarnya.
7. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) mengumumkan, ada lima kementerian yang masuk kualifikasi tidak informatif. 121 Badan Publik juga belum memenuhi standar layanan informasi, mereka masuk kategori tidak informatif.
“Pada kategori kementerian, Badan Publik yang masuk kualifikasi tidak informatif meliputi Kementerian HAM, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kemenko Bidang Pangan, Kementeko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro di Jakarta Selatan, Senin (15/12).
8. Terpidana kasus suap hakim dalam perkara Ronald Tannur, Zarof Ricar tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan tangan diborgol, pada Senin (15/12). Zarof Ricar diperiksa sebagai saksi untuk kasus Hasbi Hasan. Mantan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) itu turun dari mobil tahanan dengan pengawalan ketat KPK pada pukul 10.45 WIB.
Saat ditanya soal pemeriksaannya hari ini di KPK, Zarof mengatakan akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi eks Sekretaris MA Hasbi Hasan. “Jadi dimintai keterangan mengenai pak Hasbi Hasan,” kata Zarof. Meski demikian, Zarof tak menjelaskan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Dia bungkam dan berjalan menuju ruang pemeriksaan.
9. KPK geledah rumah dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto pada Senin (15/12). “Benar, tim sedang melakukan penggeledahan di rumah dinas SFH (SF Hariyanto) Plt. Gubernur Riau,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, kemarin. P enggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. “Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi Riau, yang bermula dari kegiatan tertangkap tangan pada awal November lalu,” ujarnya.
KPK tetapkan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Muhammad Chusnul sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Chusnul ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memiliki dua alat bukti yang cukup.
“Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kembali menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu MC (Muhammad Chusnul) selaku Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024-sekarang,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (15).
10. Dua lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF sudah menerima surat resmi dari Pemprov Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Tanah Rencong akhir November lalu. Perwakilan UNDP di Indonesia menyatakan, saat ini sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin (15/12).
“UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” sambungnya.
Sebelumnya Pemprov Aceh menyurati dua lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. “Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Mendagri Tito Karnavian mengaku akan mempelajari permintaan Pemprov Aceh kepada dua lembaga PBB. Seperti diberitakan, Pemprov Aceh telah menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.
“Nanti kita pelajari,” kata Mendagri Tito di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). Tito mengaku belum mengetahui soal permintaan bantuan yang diajukan Pemprov Aceh ke dua lembaga tersebut. Karenanya, ia akan mempelajarinya lebih dahulu.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem tetap pada pendiriannya untuk menerima bantuan dari luar negeri tanpa mempersulit untuk masuk ke Tanah Rencong. “Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” kata Mualem usai menerima bantuan dari Upland Resources yang beroperasi di Inggris Raya (United Kingdom/UK), Malaysia, dan Indonesia di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12).
Bantuan yang disalurkan berupa bahan pokok untuk para pengungsi. Muelam mengatakan bantuan-bantuan itu langsung dibagikan ke masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan longsor. Mualem menegaskan, dalam kondisi bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.
“Yang urgent dan paling parah ada beberapa kawasan, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Juga ke Takengon dan Beutong, serta Langsa,” kata Mualem. Terpisah, Chairman & CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di menjelaskan bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dana internal perusahaan di tiga negara tempat Upland beroperasi. “Alhamdulillah, PT kita Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia dapat mengumpulkan bantuan untuk Aceh,” ujarnya.
11. Menpora Erick Thohir menyebut kekompakan jadi kunci di balik keberhasilan Kontingen Indonesia menggapai 52 emas pada ajang SEA Games 2025 per Senin (15/12). Setelah berakhirnya cabor-cabor yang dipertandingkan Senin, Kontingen Indonesia mengoleksi 52 emas, 65 perak, dan 68 perunggu. Catatan ini jelas terbilang memuaskan karena saat ini Indonesia ada di peringkat kedua. “Kalau mau berhasil kita harus kompak, jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau kita lihat sampai prestasi hari ini sudah ada 52 emas, 65 perak dan 68 perunggu,” ujar Erick Thohir.
Ia memberikan apresiasi pada sosok-sosok pengurus Komite Olimpiade Indonesia hingga ketua umum cabang olahraga yang hadir langsung di arena dan memberikan dukungan langsung. “Saya mengapresiasi KOI, CdM dan cabor yang benar-benar kita rasakan sebagai keluarga. Kita di sini kompak, saling mendukung, apalagi kalau pemimpinnya ada di lapangan, apalagi ketua cabor yang menunggu para atlet berjuang,” tuturnya.
12. Lima belas WNA asal China diduga membuat gaduh kawasan perusahaan pertambangan emas di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) akhir pekan lalu. Mereka diduga melakukan perusakan hingga penyerangan, termasuk terhadap lima anggota TNI . Dua kendaraan perusahaan dirusak kelompok WNA tersebut. Mereka membawa senjata tajam dan airsoft gun dalam aksinya.
Kapolsek Tumbang Titi, Iptu Made Adyana membenarkan peristiwa tersebut, namun saat ini situasi sudah kondusif. “Sampai dengan saat ini situasi kondusif,” jelasnya. Aksi belasan WNA China itu terjadi di sekitar perusahaan pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) di Kabupaten Ketapang. Iptu Made mengatakan pihak perusahaan sejauh ini belum membuat laporan kepolisian perusakan dan penyerangan belasan WNA China itu. “Belum (buat laporan),” katanya. Ia menyebut, PT SRM terkonfirmasi masih berkoordinasi dengan tim pengacara untuk proses selanjutnya. (Harjono PS)
