Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pastikan, proses pengisian jabatan Deputi Gubernur BI yang akan ditinggalkan Juda Agung berjalan sesuai mekanisme konstitusi dan tanpa intervensi Presiden Prabowo Subianto. Misbakhun menjelaskan, tiga nama calon Deputi Gubernur BI, yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro merupakan rekomendasi Gubernur BI, Perry Warjiyo. Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk diteruskan kepada DPR. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pastikan, proses pengisian jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan ditinggalkan Juda Agung berjalan sesuai mekanisme konstitusi dan tanpa intervensi Presiden Prabowo Subianto. Misbakhun menjelaskan, tiga nama calon Deputi Gubernur BI, yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro, merupakan rekomendasi Gubernur BI Perry Warjiyo. Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk diteruskan kepada DPR sesuai amanat undang-undang.
“Presiden dalam hal ini tidak melakukan intervensi terhadap Bank Indonesia. Presiden hanya menjalankan fungsi konstitusional dengan meneruskan usulan Gubernur BI kepada DPR,” kata Misbakhun, Rabu (21/1). Misbakhun mengatakan Surat Presiden (Surpes) berisi tiga nama itu sudah masuk DPR dan telah dibicarakan di Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (19/1). “Pak Thomas Jiwandono terus Diki Kartikonyono sama Solihin M Juhro,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meluruskan, nama Thomas Aquinas Muliatno Djiwandono atau Tomny Djiwandono sebagai satu dari tiga nama calon Deputi Gubernur BI diusulkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo. Dasco mengatakan, pengusulan Tommy Djiwandono dan dua nama calon lainnya bukan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi usulan nama-nama itu bukan dari Presiden, tetapi dari Gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1). Dasco menjelaskan usulan nama itu diserahkan kepada Presiden, dan Presiden meneruskannya ke DPR untuk menjalani fit and proper test.
2. Kejagung dan KPK sedang mengusut dugaan korupsi penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) terhadap lahan milik TNI AU di Lampung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyebut pengusutan dilakukan setelah izin HGU lahan seluas 85 ribu hektar milik PT SGC dan anak turunannya dicabut Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. “Jadi seperti diketahui, kalau terkait tadi SGC, Pidsus memang sedang melakukan penyidikan dan hingga saat ini belum selesai,” ujarnya dalam konferensi pers di Kejagung, Rabu (21/1).
Febrie menegaskan pengusutan dugaan tindak pidana itu berbeda dengan persoalan administratif yang telah berjalan di Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut pencabutan izin itu juga telah mendapat pertimbangan dari Kejagung, Polri dan KPK. “Proses yang kita lakukan proses pidana, ini terpisah dengan kebijakan secara administratif telah dikaji, dpertimbangkan. Sehingga tadi juga dimintai masukan yang cukup lengkap penegak hukum,” jelasnya.
Ditegaskan, Kejagung juga melakukan penyelidikan mengenai proses peralihan dan penguasaan lahan yang ditengarai sudah berlangsung sejak krisis moneter 1997-1998. “Proses pembuktian ini cukup panjang karena sudah terjadi sekian lama, sehingga butuh waktu, butuh waktu kita untuk mendalami,” ungkapnya.
3. Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid mencabut seluruh sertifikat hak guna usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektar yang terbit di atas tanah milik negara yang dikelola TNI AU di Lampung. Pencabutan HGU tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan BPK pada sejumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) sejak 2015 hingga 2022. “Dari rapat tadi, Alhamdulillah semua sepakat, semua sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemhan cq TNI AU kami nyatakan dicabut, yang hari ini di atasnya ada tanaman tebu dan ada pabrik gula,” kata Nusron dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (21/1).
Nusron menjelaskan, sertifikat HGU tersebut tercatat atas nama PT Sweet Indo Lampung dan enam entitas lain yang masih berada dalam satu grup perusahaan. HGU itu terbit di atas tanah milik Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai Lanud Pangeran M Bunyamin, Lampung, dan berada di bawah pengelolaan serta pengawasan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Nusron mengungkapkan, nilai lahan milik TNI Angkatan Udara (AU) di Lampung yang dikuasai perusahaan gula mencapai Rp 14,5 triliun. Nilai tersebut tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait penerbitan HGU. “Total nilainya menurut LHP BPK sekitar Rp 14,5 triliun total nilainya,” kata Nusron lagi. Ia menjelaskan, lahan seluas sekitar 85.244,925 hektar itu terbagi dalam 27 bidang HGU. Puluhan izin HGU tersebut tercatat masih berlaku, bahkan sebagian di antaranya sempat diperpanjang oleh PT SGC bersama enam anak usahanya.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono menyatakan lahan seluas 85.244,925 hektar di Lampung yang sertifikat hak guna usahanya (HGU) dicabut pemerintah akan dimanfaatkan untuk kepentingan strategis pertahanan negara. Tonny mengatakan, lahan tersebut akan digunakan sebagai lokasi pengembangan satuan dan pendidikan TNI Angkatan Udara, termasuk pembangunan Komando Pendidikan serta penguatan satuan Pasukan Gerak Cepat (Pasgat). “Angkatan Udara menganggap tanah tersebut sebagai aset yang sangat strategis. Kami merencanakan membangun Komando Pendidikan di sana dan pasukan, maaf, satuan Pasgat, pengembangan dari validasi organisasi,” kata Tonny dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (21/1).
Wamenhan Donny Ermawan mengungkapkan, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin telah dua kali mengirim surat kepada Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid terkait penertiban dan pembatalan hak guna usaha (HGU) di atas lahan milik TNI Angkatan Udara (AU) di Lampung. Donny menyebutkan, langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK yang berulang kali mencatat adanya penerbitan HGU di atas aset negara milik Kementerian Pertahanan tembusan TNI AU. “Hal ini sudah menjadi temuan dari BPK, sudah tiga kali, tahun 2015, 2019 dan 2022, sehingga sudah jadi kewajiban, TNI AU dan Kementerian Pertahanan untuk menertibkan kepemilikan tanah tersebut,” kata Donny dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (21/1).
4. Kejagung geledah sejumlah money changer terkait kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit pada 2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan penggeledahan dilakukan di dua pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. ‘’Ya, kami konfirmasi bahwa pada sekitar beberapa waktu yang lalu kami pernah melakukan penggeledahan di salah satu atau dua tempat, tempat penukaran uang asing,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/1).
Kajari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fadilah Helmi dijemput dan diamankan oleh jajaran Satgasus Kejagung RI, kemarin. Kajati Jatim Agus Sahat Lumban Gaol membenarkan adanya kabar tersebut. Ia mengatakan, Fadilah diamankan ke Jakarta oleh tim Satgasus Kejagung RI. Meski demikian ia tak mengungkap secara detail kasusnya. “Dari Jamintel [Kejagung] yang bawa, bukan di kita, di Jakarta, dibawa ke sana. Itulah sikap tegas dari Jaksa Agung itu,” kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (21/1). Agus mengatakan penjemputan Fadilah oleh Kejagung itu disebutnya sebagai langkah tegas Jaksa Agung ST Burhanudin dalam merespons berbagai laporan yang diutarakan masyarakat dalam rangka menjaga kapasitas, integritas, serta nama baik institusinya.
5. Ketua Umum Apkasi yang juga Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengaku sempat meminta tambahan anggaran Rp400 juta untuk tiap kabupaten seluruh Indonesia kepada Mendagri Tito Karnavian. Tambahan anggaran itu agar para bupati tak korupsi. Bursah pernah mengeluh kepada Tito soal gaji bupati yang hanya Rp5,7 juta per bulan. Kata Bursah, karena gaji kecil, maka tidak ada bupati yang tidak korupsi.
“Jadi, di antara kita itu tidak ada yang nggak korupsi. Ada yang kecil, besar, ada yang sial dan ada yang nggak sial,” ujar Bursah saat penutupan Rakernas XVII Apkasi di Batam, Kepri, Selasa (20/1).
Bursah menyebut Tito akan memperjuangkan nasib bupati seluruh Indonesia dengan penambahan anggaran dari pemerintah pusat.
KPK menyatakan korupsi kepala daerah menjadi persoalan serius di Indonesia. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan kepala daerah mengalami krisis kepemimpinan sehingga melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi yang menyatakan tak ada bupati yang tidak korupsi. “KPK kembali mengingatkan, praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” kata Budi melalui pesan tertulis, Rabu (21/1) malam. “Fenomena ini menunjukkan, integritas kepemimpinan publik masih menghadapi tantangan yang tidak ringan,” imbuhnya.
6. Hakim MK Anwar Usman menceritakan soal kondisi kesehatannya yang memburuk sejak jatuh sakit pada Januari 2025 lalu. Anwar mengatakan, dirinya pernah berpikir telah meninggal dunia saat tiba-tiba jatuh di rumah. “Saya pikir sudah hilang (meninggal) sudah saya. Dari pagi sampai siang, kebetulan nyonya (istri), tahunya saya ada di kamar, tahu-tahu saya (ditemukan) sudah tergeletak di lantai. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan tidak ada kata lain harus diopname,” ujar Anwar saat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).
Ia mengaku sering absen dari sidang MK pada 2025 karena sakit. Hal itu disampaikannya merespons laporan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyebut dirinya paling sering absen sidang dan rapat sepanjang 2025. “Yang tadinya saya bilang itu sakit, itu kan sejak Januari itu. Ya masih untunglah saya masih bisa bernapas,” katanya. Anwar bercerita, dirinya mulai merasakan sakit setelah terjatuh di rumahnya pada Januari 2025. “Tahu-tahu saya sudah tergeletak di lantai, akhirnya dibawa ke rumah sakit,” tuturnya.
Hakim MK Anwar Usman tidak terima laporan soal ketidakhadirannya dalam sejumlah sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 2025 diungkap ke publik. Anwar mempertanyakan, mengapa laporan ketidakhadirannya itu dibuka ke publik oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). “Oh enggak (terima di-publish), saya langsung telepon ke ya boleh dibilang Kepala Sekretariat-nya, Mas Fajar (Fajar Laksono), tahu kan mantan Jubir ya. Saya tanya, ‘Lho kenapa bisa begini?’,” kata Anwar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).
7. Pengacara sekaligus terdakwa kasus suap hakim pemberi vonis lepas kasus CPO, Marcella Santoso mengakui pernah menyuruh ketua tim buzzer Adhiya Muzakki untuk membuat konten yang menjatuhkan pimpinan Kejagung. Pengakuan ini disampaikannya dalam sidang kasus perintangan penyidikan untuk kasus korupsi tata kelola komoditas timah, ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan importasi gula dengan terdakwa M Adhiya Muzakki di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).
Marcella menuturkan, perintah pembuatan konten itu disampaikan ke Adhiya dengan mengirimkan sebuah berita atau video yang akan diolah dan disebarluaskan agar viral. Ia menyebut, salah satu konten yang ia pesan ke Adhiya adalah soal jam tangan seharga Rp 1 miliar yang dikenakan eks Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar. “Jadi, kalau tadi bapak lihat chat ada jam tangannya Dirdik yang Rp 1 miliar, betul enggak saya forward? Betul, saya forward. Karena waktu itu viral. Dan, saya minta maaf,” ujar Marcella dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/1).
Marcella Santoso mengaku membayar buzzer Rp 597,5 juta per bulan demi membela Harvey Moeis yang berkasus korupsi timah. “Pada akhirnya saya setuju menggunakan jasa Adhiya, yang akan memberikan pendapat yang menguntungkan, dengan harga yang disepakati selama satu bulan sebesar totalnya Rp 597.500.000,” ujar jaksa saat membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) yang kemudian dikonfirmasi kebenarannya oleh Marcella di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).
8. Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah oleh-oleh dari hasil kunjungan kerjanya ke Inggris. Yakni pertama, komitmen investasi sebesar 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp 90 triliun usai bertemu Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer. Kedua, kerja sama terkait bidang maritim. ‘’Ketiga, kerja sama dalam pembangunan 1.582 kapal nelayan,’’ kata Teddy di London, Inggris, kemarin. Teddy menyebut, terkait pembangunan ribuan kapal nelayan, ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 600.000 pekerja di Indonesia. Pasalnya, ribuan kapal nelayan tersebut akan diproduksi di dalam negeri sehingga membutuhkan ratusan ribu pekerja.
Presiden Prabowo menyepakati komitmen kerja sama terkait pemulihan ekosistem 57 taman nasional di Indonesia. Kesepakatan ini terjalin usai Prabowo melakukan pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di London, Inggris, pada Rabu (21/1). “Tadi Bapak Presiden bertemu dengan Raja Charles ke-3. Kemudian intinya adalah ada kerja sama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah, pemulihan 57 taman nasional di Indonesia,” ujar Seskab Teddy. Menurut dia, kerja sama tersebut mencakup dukungan terhadap upaya konservasi yang telah dan sedang berjalan di sejumlah kawasan strategis.
9. Kejagung tengah mendalami potensi tindak pidana terkait 28 perusahaan yang izinnya dicabut Presiden Prabowo Subianto karena melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, pendalaman dilakukan setelah pemerintah menggelar rapat terkait tindak lanjut pencabutan izin tersebut. “Sekarang sedang didalami, baru selesai rapat kemarin. Nah, tindak lanjut akan kita umumkan lah proses pidananya. Sedang kita dalami,” kata Febrie di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (21/1). Febrie mengatakan, pencabutan perizinan tidak serta-merta menghentikan langkah penegakan hukum.
Kementerian LH memastikan, 28 perusahaan penyebab bencana di Sumatera yang izinnya dicabut kini sudah tidak lagi beroperasi. KLH tegaskan, pemerintah bakal mengambil alih fungsi lahan dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut tersebut. “Jadi, mungkin untuk yang rencana selanjutnya, pastinya kita akan lakukan, mendorong ya, pengembalian fungsi lingkungan ya, untuk pastikan ada daya tampung daya dukung yang baik,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, di kantornya, Rabu (21/1).
10. Batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik mengalami pergeseran. Indonesia mendapat hak seluas 127 hektare, sedangkan Malaysia mendapat 4,9 hektare, di Pulau Sebatik yang terletak di Kalimantan Utara. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menjelaskan, pergeseran batas wilayah di Pulau Sebatik terjadi karena hasil kesepakatan OPB (Outstanding Boundary Problem) dalam persidangan 45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee. “Hasil daripada MoU OPB Pulau Sebatik dalam persidangan 45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee, memang betul ada sekitar 23 km segmen, ada yang tanah kita berkurang dan ada yang bertambah,” kata Ossy dalam raker dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Makhruzi Rahman mengungkapkan, tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara kini masuk ke dalam wilayah Malaysia. Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1). Awalnya, Makhruzi menjelaskan mengenai Outstanding Boundary Problem (OBP) alias sengketa yang belum terselesaikan antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sebatik.
Pulau Sebatik punya wilayah yang terbagi antara Malaysia dan Indonesia. “Ada tiga OBP yang telah disepakati dengan penandatanganan memorandum of understanding pada Joint Indonesia-Malaysia ke-45 pada tanggal 18 Februari tahun 2025 di Pulau Sebatik, yaitu pada B-2700 dan B-3000 ini patok dan Simantipal. Ini menyisakan kurang lebih 127 hektar yang ada di Pulau Sebatik masuk ke wilayah Indonesia,” ujarnya. (Harjono PS)
