KPK TETAPKAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN JURU SITA PN DEPOK SEBAGAI TERSANGKA KASUS DUGAAN SUAP URUS PERKARA DAN LANGSUNG MENAHANNYA

oleh
oleh

Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Depok (net)

 

Isu menarik pagi ini, KPK tetapkan Ketua PN Kota Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan, Juru Sita di PN Kota Depok Yohansyah dan langsung menahannya hingga 25 Februari 2026.

KPK periksa mantan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE). Gerindra ulang tahun, Megawati ucapkan selamat dan kirim bunga. Berikut isu selengkapnya.

 

1.  KPK tetapkan Ketua PN Kota Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan, Jurusita di PN Kota Depok Yohansyah, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi, dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma dan dua orang lain dari PT Karabha sebagai tersangka kasus penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok dan langsung menahannya hingga 25 Februari 2026. Langkah itu sebagai tindak lanjut OTT yang dilakukan KPK di Depok, Kamis (5/2) kemarin.

Penangkapan Pimpinan dan Juru Sita PN Depok tentu saja menampar muka kalangan hakim seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk Pimpinan MA. Sebab, Presiden Prabowo Subianto telah bersusah payah menaikkan gaji hakim sebesar 280 persen dan Jumat (6/2) kemarin, Presiden Prabowo menandatangani Perpres kenaikan gaji hakim ad hoc. Konon ada usulan, hakim yang terkena OTT KPK ini dipecat dan dipenjara supaya jadi pelajaran.

 

2. Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan meminta fee senilai Rp1 miliar untuk mempercepat eksekusi pengosongan lahan. Keduanya memerintahkan Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya untuk melobi PT Karabha Digdaya terkait sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi dengan masyarakat yang diajukan ke PN Depok. Tetapi permintaan fee tersebut baru dibayar Rp 850 juta.

“Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, meminta Yohansyah Maruanaya selaku juru sita bertindak sebagai ‘satu pintu’ yang menjembatani kebutuhan PT Karabha Digdaya dengan PN Depok,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (6/2).

 

3. KPK menangkap tujuh orang dalam OTT di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2). Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, tiga dari tujuh orang tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan, serta seorang juru sita PN Kota Depok. Empat orang lainnya adalah dari PT Karabha Digdaya, salah satunya, dirut perusahaan tersebut.

Penangkapan ini terkait sengketa lahan antara PT KRB, yang merupakan badan usaha di ekosistem Kementerian Keuangan, yang fokus terkait dengan pengelolaan aset, salah satunya pada sengketa lahan dengan masyarakat, yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Depok. Dalam operasi senyap tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

 

4. Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan menerima gratifikasi senilai Rp 2,5 miliar dari PT DMV, di luar suap yang berkaitan dengan pengosongan lahan. Hal tersebut terungkap saat Bambang menjalani pemeriksaan KPK usai terjaring OTT pada Kamis (5/2). “Tim KPK mendapatkan data dari PPATK, bahwa saudara Bambang Setyawan juga diduga menerima penerimaan lainnya atau gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jumat (6/2).

 

5. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Hery Supriyono mengaku terpukul atas tertangkapnya Ketua, Wakil Ketua, dan Juru Sita Pengadilan Negeri Depok dalam OTT KPK di Depok, Kamis (5/2) malam. Ia langsung datang ke Depok untuk lakukan pengecekan. “Pimpinan dari Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung prihatin dan terpukul. Pimpinan sudah berupaya untuk mencegah agar adik-adik kita itu tidak terjadi pelayanan-pelayanan yang sifatnya transaksional,” ujar Hery saat ditemui di PN Depok, Jumat (6/2).

Hery berkomitmen untuk menghormati segala proses hukum yang berlaku dan akan kooperatif terhadap KPK atas kasus tersebut. Ia mengatakan, kehadirannya di PN Depok untuk mengingatkan dan mendukung secara moril kepada aparat penegak hukum lain. “Supaya dia tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

 

6. KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait perkembangan kasus dugaan suap dalam importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. “Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait suap dalam kegiatan impor barang di Bea Cukai, hari ini, Jumat,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Jumat (6/2). Penyidik KPK geledah Kantor Pusat Bea Cukai, rumah eks Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, Sisprian Subiaksono (Kasubdit Intel P2 DJBC), dan John Field selaku Pemilik PT Blueray. “Selain itu, tim juga geledah kantor Blueray,” kata dia. KPK menyita barang bukti berupa dokumen terkait kepabeanan dan impor, dokumen keuangan, barang bukti elektronik, serta uang tunai, dalam penggeledahan tersebut.

 

7. KPK mengungkap jatah bulanan atau setoran untuk pejabat Ditjen Bea dan Cukai yang meloloskan barang palsu atau KW tanpa pengecekan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkap, pejabat Ditjen Bea dan Cukai mendapat setoran rutin dari PT Blueray Cargo (BR) sebesar Rp 7 miliar per bulan. “Setoran per bulan, ada jatah bulanan mencapai Rp 7 miliar, ini masih terus didalami. Oleh karena itu, kami tidak berhenti kepada pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini,” ujar Budi seraya menambahkan, para oknum Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu menyiapkan rumah aman atau safe house untuk menyimpan harta terkait suap impor barang palsu alias KW.

 

8. KPK periksa mantan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE). “Hari ini, Jumat (6/2), KPK jadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Jumat (6/2).

Budi mengatakan, Rini Soemarno memenuhi undangan pemeriksaan penyidik, ia tiba di gedung merah putih pukul 13.14, untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” ujarnya. Selain Rini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lain. Mereka mantan Direktur Gas Bumi BPH Migas, Sentot Harijady Bratjanto Tri Putro, dosen ITB yang mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, serta mantan Dirut Pertamina Gas Wiko Migantoro.

KPK juga telah memeriksa mantan Dirut PT Pertamina, Elia Massa Manik sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE), kemarin. Elia Massa Manik tiba di Gedung KPK, pada pukul 10.08 WIB. Selain Elia, KPK juga memanggil 5 saksi lainnya yaitu, Erika Retnowati selaku Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi periode 2021-2025; Hambra selaku Wakil Direktur Utama PT Pelindo (Persero); Imam Apriyanto Putro selaku Pensiunan ASN/ Sekretaris Kementerian BUMN Tahun 2013-2019.

 

9. Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerukan Presiden Prabowo lanjutkan kepemimpinan dua periode. Seruan itu disampaikan Muzani dalam perayaan HUT ke-18 Partai Gerindra di Gedung DPR, Jumat (6/2). “Kalau saya mengatakan Gerindra jawabannya menang, Prabowo jawabannya Presiden, Presiden jawabannya dua periode,” kata Muzani. “Gerindra, menang. Prabowo, presiden. Presiden, dua periode,” imbuh Muzani yang disambut teriakan kader.

Muzani mengatakan sejak dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah memikirkan rakyat. Prabowo, ingin menghapus hutang para petani, menghapus hutang para nelayan, menghapus hutang para UMKM. Menurutnya, hutang-hutang itu membuat masyarakat terbebani. “Maka dengan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, Presiden Prabowo menghapus utang petani, menghapus utang UMKM, menghapus utang nelayan,” katanya.

 

10. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kader saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra, Jumat (6/2). Dasco mengatakan, meskipun perayaan ulang tahun partai digelar secara sederhana dan khidmat, Prabowo tetap menekankan pentingnya kerja nyata kader untuk rakyat serta penguatan soliditas partai. Prabowo juga memberikan penekanan khusus terkait pemberantasan korupsi di internal partai.

“Iya, walaupun perayaan ulang tahun Partai Gerindra ke-18 pada hari ini, 6 Februari 2026, dilaksanakan secara hikmat dan sederhana, tetapi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tetap mempesankan kepada seluruh kader untuk tetap bekerja, tetap mendekatkan diri kepada rakyat, dan tetap membangun partai, serta berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak. Demikian,” ujar Dasco usai perayaan HUT Gerindra di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Jumat (6/2).

 

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut usulan soal pasangan Prabowo Subianto-Zulkifli Hasan pada Pilpres 2029 sebagai hiburan bagi masyarakat. Menurut dia, usulan tersebut baru wacana yang dimunculkan ke publik. Gerindra belum melakukan pembahasan secara resmi soal sosok yang akan dipasangkan dengan Prabowo, jika kembali maju pada Pilpres mendatang.

“Nah, kita dengar di luar ada wacana-wacana dipasangkan dengan beberapa tokoh, ya itu kita anggap sebagai hiburan untuk rakyatlah, gitu,” kata Dasco usai perayaan HUT ke-18 Partai Gerindra di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Jumat (6/2).

Dasco menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sampai saat ini belum menentukan langkah politik untuk Pilpres 2029, Gerindra masih akan melihat terlebih dahulu kinerja pemerintahan pada periode pertama. “Jadi, yang pertama, Pak Prabowo itu pasti akan menentukan langkah setelah melihat dalam periode pertama apakah pekerjaan dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan bermanfaat untuk rakyat banyak,” kata Dasco.

 

Sekjen Partai Gerindra, Sugiono mengucapkan terima kasih kepada mantan Presiden Jokowi dan sejumlah partai politik yang mendukung Prabowo Subianto memimpin dua periode. Ia  menangkap, dukungan itu datang dari cita-cita dan keinginan yang sama. “Yang saya tangkap ya, yang saya tangkap bahwa semua ini berawal dari cita-cita yang sama, keinginan yang sama, nafas yang sama,” ujar Sugiono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/2).

Cita-cita dan keinginan yang sama itu, kata Sugiono, diperkuat dengan capaian pemerintahan Prabowo pada periode pertama yang belum genap dua tahun. “Beliau memimpin dan dalam kepemimpinannya dalam menjalankan program-programnya, teman-teman juga merasa bahwa kita masih konsisten di garis itu, masih kuat di garis itu. Dan saya kira ya kalau cita-citanya udah sama, nafasnya sama, keinginannya sama ya,” ujar Sugiono.

 

11. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Gerindra yang memperingati hari ulang tahunnya yang ke-18 pada Jumat (6/2). Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku mendapat tugas dari Megawati untuk menyampaikan selamat dan mengirim karangan bunga. ‘’Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gerindra. Ibu Mega mengirimkan bunga ke Partai Gerindra atas nama DPP PDIP,” ujar Hasto usai jumpa pers menjelang acara Sukarno Run di GBK, Jakarta.

Hasto menyebut ucapan selamat merupakan tradisi partai sekaligus cermin persahabatan antara Megawati dan Prabowo. Apalagi, katanya, Prabowo dan Gerindra juga sempat melakukan hal serupa saat ulang tahun Megawati dan PDIP. Saat ulang tahun Megawati pada 23 Januari, Prabowo juga mengirimkan karangan bunga untuk Presiden kelima RI itu.

 

DPP PDIP merespons dukungan sejumlah partai koalisi, PKB, PAN, dan Golkar agar Presiden Prabowo Subianto maju lagi pada Pilpres 2029 mendatang. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menghormati dukungan tersebut, karena setiap partai memiliki kedaulatan dan strategi untuk menjalankan sikap politiknya. “Setiap partai memiliki kedaulatan dan strategi di dalam menyampaikan sikap-sikap politiknya,” kata Hasto usai jumpa pers jelang pelaksanaan Sukarno Run di GBK, Jakarta, Jumat (6/2).

PDIP, lanjut Hasto, tak ingin mencampuri urusan rumah tangga partai lain. Sebab, menurut dia, sikap partai telah didasarkan pada kalkulasi dan pertimbangan internal. “PDIP tidak mencampuri ya rumah tangga setiap partai politik dan itu semua dihormati oleh PDIP karena mereka di dalam menentukan sikap tentu saja melalui suatu kalkulasi, pertimbangan, dan juga kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

 

12. Pengusaha minyak, Mohamad Riza Chalid menjadi penjamin pribadi atau personal guarantee untuk mengajukan pinjaman terkait akuisisi terminal bahan bakar minyak Merak (TBBM) yang kemudian hari bakal dimiliki oleh anaknya, Muhamad Kerry Adrianto Riza. Hal ini terungkap saat Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. “Personal guarantee dari Pak Kerry ada,” ujar Gading, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/2). Berhubung Gading tidak menyebut nama ayah Kerry, jaksa mencecarnya. “Siapa nama bapaknya?” tanya jaksa.

Mohamad Riza Chalid pernah memberikan pernyataan bersedia membantu anaknya, Muhamad Kerry Adrianto Riza, untuk menjadi jaminan pribadi atau personal guarantee untuk pengajuan kredit terkait PT Orbit Terminal Merak (PT OTM). Hal ini terungkap saat Kerry Adrianto, kini berstatus terdakwa, diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. “Ya sudahlah saya bantuin anak saya, boleh saja saya jadi personal guarantee,” kata Kerry dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/2). (Harjono PS)