Mantan Presiden SBY (net)
Isu menarik pagi ini, Mantan Presiden SBY kembali ingatkan potensi terjadinya perang dunia ketiga saat memberi kuliah umum di Lemhannas, Jakarta, Senin (23/2). SBY menyampaikan risiko eskalasi konflik berskala besar dan ancaman perang nuklir. “Beliau (SBY) menyebutkan mungkin akan terjadi perang dunia ketiga karena beberapa potensi bagi terjadinya konflik di kawasan itu nyata, sinyalnya sudah sangat kuat,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (23/2).
Menlu Sugiono menyebut kondisi global semakin rapuh dan banyak negara beralih ke mode bertahan hidup. “Ketika saya berpidato di Konferensi ini tahun lalu, situasi global sudah rapuh. Hari ini, kondisinya bahkan lebih tidak menentu, lebih terpolarisasi, dan lebih berbahaya, banyak negara yang beralih ke mode bertahan hidup,” ujarnya dalam High-Level Segment (HLS) Konferensi Perlucutan Senjata PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2). Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden SBY kembali ingatkan potensi terjadinya perang dunia ketiga saat memberi kuliah umum di Lemhannas, Jakarta, Senin (23/2). SBY menyampaikan risiko eskalasi konflik berskala besar dan ancaman perang nuklir. “Beliau (SBY) menyebutkan mungkin akan terjadi perang dunia ketiga karena beberapa potensi bagi terjadinya konflik di kawasan itu nyata, sinyalnya sudah sangat kuat,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (23/2).
Ace menuturkan, sejumlah kawasan memiliki potensi eskalasi konflik yang signifikan. Di kawasan Asia, misalnya, terdapat ketegangan di Laut China Selatan, Semenanjung Korea, serta konflik China-Taiwan. Selain itu, konflik di Eropa antara Rusia dan Ukraina juga disebut sebagai salah satu sumber instabilitas global. SBY, lanjut Ace, juga menyinggung isu Greenland dalam konteks dinamika geopolitik global. Di kawasan Timur Tengah, konflik antara Palestina – Israel, ketegangan Israel-Iran, serta keterlibatan Amerika Serikat juga menjadi faktor yang dapat memperbesar eskalasi konflik.
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menuturkan, mantan Presiden SBY dalam kuliah umumnya di Lemhannas, menekankan pentingnya penguatan ASEAN sebagai kekuatan multilateral kawasan dalam menghadapi dinamika geopolitik global. “Pesan penting beliau adalah terus memperkuat ASEAN sebagai satu organisasi multilateral kawasan karena pada prinsipnya ASEAN adalah sebagai satu kekuatan yang sangat penting dalam konteks diplomasi geopolitik global,” kata Ace Hasan Syadzily usai acara tersebut.
Ace menyebutkan, SBY menilai ASEAN memiliki posisi strategis dalam percaturan geopolitik global. “Karena itu Indonesia akan terus melakukan upaya diplomasi tersebut dengan memperkuat ASEAN sebagai kekuatan multilateral yang berbasis pada kawasan atau regional,” ujarnya seraya menambahkan, SBY juga menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi.
2. Mantan Presiden SBY menyinggung posisi AS yang dinilainya ingin kembali menjadi kekuatan unipolar atau satu-satunya penguasa dunia. “Amerika ingin kembali unipolar Amerika alone sebagai global leader, global corp, sebagai lone ranger,” kata SBY saat memberikan kuliah geopolitik global di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (23/2) yang berlangsung tertutup.
SBY mengawali penjelasannya dengan menggambarkan situasi global pada era Perang Dingin. Dikatakan, saat itu, dunia berada dalam tatanan bipolar yang terbagi antara dua blok besar. Menurut dia, setelah Perang Dingin berakhir, AS cenderung ingin menjadi lone ranger atau kekuatan tunggal yang bergerak sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan globalnya.
SBY juga menyinggung pandangan yang berkembang saat itu bahwa liberalisme akan berjaya, sementara komunisme dan otoritarianisme akan runtuh. Namun, SBY menilai, konfigurasi global terus berubah seiring perkembangan zaman. Ia berpendapat, saat ini dunia mestinya telah bergerak menuju tatanan multipolar. “Artinya apa? Sudah terjadi dan sekarang ini mestinya kembali ke multipolar, paling tidak Amerika, Tiongkok, Rusia, Uni Eropa, beberapa negara BRICS. Sadarilah kita hidup dalam tatanan multipolar,” tutur Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Mantan Presiden SBY mengulas prioritas kekuatan militer Indonesia di masa lalu yakni angkatan darat yang kini perlu diubah. “Dulu kan seolah-olah untuk Indonesia diutamakan angkatan darat atau army. Sekarang, air power (kekuatan udara) ini sangat penting,” kata SBY saat memberikan kuliah umum di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (23/2). Saat ini, perang modern tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada kekuatan darat. Ia kemudian mencontohkan skenario bagaimana kesiapan daerah-daerah di Indonesia, salah satunya Jakarta, ketika dihadapkan dengan serangan udara. “Sekarang begitu ada air strike (serangan udara) menghancurkan Jakarta, Pindad di Bandung, PAL di Surabaya, kota-kota yang lain apa yang kita lakukan? Hayo?” tanya SBY.
Mantan Presiden SBY mengingatkan pentingnya memperkuat kekuatan udara Indonesia di tengah perubahan lanskap peperangan global. Menurut SBY, dunia kini telah memasuki era perang modern yang tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada kekuatan darat. Perang siber (cyber war), kecerdasan buatan (AI), robotik, hingga strategi di luar pola pikir konvensional menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika pertahanan saat ini.
“Dunia AI, dunia robotik, dunia beyond conventional thinking, conventional warfare, kita harus siap. Jadi jangan takut,” kata SBY saat memberikan kuliah umum di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (23/2). Ia menilai, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan doktrin lama yang menempatkan angkatan darat sebagai kekuatan utama. Dalam konteks ancaman modern, kekuatan udara (air power) menjadi sangat menentukan.
3. Menlu Sugiono menyebut kondisi global semakin rapuh dan banyak negara beralih ke mode bertahan hidup. “Ketika saya berpidato di Konferensi ini tahun lalu, situasi global sudah rapuh. Hari ini, kondisinya bahkan lebih tidak menentu, lebih terpolarisasi, dan lebih berbahaya, banyak negara yang beralih ke mode bertahan hidup,” ujarnya dalam High-Level Segment (HLS) Konferensi Perlucutan Senjata PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2).
Sugiono menjelaskan, saat ini hukum internasional berada di bawah tekanan yang semakin besar, dan lembaga-lembaga multilateral menghadapi tekanan yang meningkat. Dalam lingkungan yang semakin bergejolak ini, Indonesia tetap berkomitmen teguh pada perlucutan senjata multilateral sebagai pilar perdamaian dan keamanan internasional. “Kami percaya komitmen ini bukanlah idealisme, melainkan sebuah kebutuhan,” kata Sugiono.
Menlu Sugiono menyatakan, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menyebutkan, sebagai presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan bekerja untuk menjembatani perbedaan, berkonsultasi secara luas, mendengarkan dengan saksama, dan bertindak secara bertanggung jawab. “Karena presidensi ini bukan untuk Indonesia saja, ini adalah presidensi untuk semua,” kata Sugiono dalam sidang High-Level Segment (HLS) sesi 61 di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026). Dia mengatakan, Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB dipandu oleh keyakinan kredibilitas, dimulai dari dalam negeri yang meluas secara global.
Menlu Sugiono menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina saat berpidato pada sidang High-Level Segment (HLS) sesi 61 di Markas Dewan HAM PBB), Jenewa, Swiss, Senin (23/2). “Terkait dengan rakyat Palestina, Indonesia menegaskan kembali dukungan yang tak tergoyahkan atas hak-hak mereka yang tidak dapat dirampas,” tegasnya. Sugiono jelaskan, Indonesia terus menyerukan penghentian kekerasan segera di Gaza, Palestina serta akses kemanusiaan yang cepat, penuh, aman, dan tanpa hambatan. Ia menyebutkan, Indonesia juga mendesak adanya jalan yang kredibel menuju perdamaian yang adil dan abadi. “Berdasarkan solusi dua negara. Menegakkan hukum humaniter internasional adalah kewajiban kolektif kita,” ucapnya.
Presiden Dewan HAM PBB Sidharto Suryadipuro menekankan hak yang setara antarbangsa dan negara saat memimpin sidang High-Level Segment (HLS) atau segmen tingkat tinggi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2). Sidharto mengatakan, kehadiran 120 pejabat tinggi dari berbagai negara dalam sidang tersebut merupakan pertanda kuat bahwa HAM masih menjadi isu penting dalam hubungan kerja sama multilateral. Wakil Tetap Perutusan Tetap RI di Jenewa ini mengatakan, kehadiran para delegasi menegaskan kembali keyakinan pada HAM yang fundamental.
4. Ketua Komisi V DPR Lasarus mengusulkan, keberadaan minimarket dibatasi hanya sampai tingkat kabupaten dan kecamatan demi menjamin keberlangsungan perekonomian desa. Pernyataan itu untuk meluruskan isu Komisi V DPR mendukung pemerintah menutup gerai Alfamart hingga Indomaret di seluruh wilayah Indonesia demi Bumdes dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Saya menyampaikan pemikiran supaya Alfamart dan Indomaret cukup sampai kabupaten dan kecamatan saja. Biarlah kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun memberi kesempatan kepada pedagang sembako di desa dan dusun serta BUMDes atau koperasi desa,” ujar politisi PDIP ini, Senin (23/2). Menurut dia, usulan tersebut berangkat dari keluhan masyarakat, terutama para pedagang toko kelontong di desa. Pasalnya, banyak pelaku usaha kecil di desa kalah bersaing dengan jaringan ritel modern, yang ekspansinya masuk hingga ke pelosok.
Mendes PDT Yandri Susanto sebelumnya mengatakan, jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah berjalan, maka penyebaran bisnis minimarket harus disetop. Hal tersebut disampaikannya saat raker dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 12 November 2025 silam. “Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujarnya.
Yandri menegaskan, pemerintah harus berpihak ke masyarakat desa. Dia menekankan, minimarket sudah terlalu merajalela, dan bahkan bisa menjadi ancaman untuk Kopdes Merah Putih. Menurut Yandri, kekayaan dari pemilik minimarket sudah cukup besar karena dibiarkan merajalela selama ini.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya, kalau mereka sudah sangat besar sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” tuturnya. “Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” sambung Yandri.
5. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan DPR tidak memiliki kewenangan untuk menutup gerai ritel modern di tingkat desa. Pernyataan itu disampaikannya untuk meredam kegaduhan publik terkait wacana penutupan ritel demi penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia meluruskan kabar yang menyebut DPR mendukung penutupan operasional ritel modern sebagai bentuk keberpihakan terhadap koperasi desa. “Perlu kami tegaskan, DPR tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup usaha ritel modern mana pun. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (23/2). Dia kembbali menegaskan, DPR memang tidak memiliki otoritas mencabut izin usaha. Kewenangan tersebut berada di ranah eksekutif sebagai pelaksana undang-undang.
Fraksi PDI-P DPR secara resmi meluruskan kabar simpang siur yang menyebutkan DPR RI telah menyetujui rencana pemerintah menutup gerai ritel modern atau minimarket di pelosok desa. Isu tersebut mencuat seiring munculnya narasi bahwa penghentian ekspansi minimarket diperlukan untuk memuluskan jalan bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Sekretaris Fraksi PDI-P DPR, Dolfie OFP mengatakan, rencana penutupan minimarket muncul karena dianggap sebagai saingan Kopdes Merah Putih. Bahkan, kata dia, ada narasi yang mengatakan Ketua DPR Puan Maharani menyetujui rencana tersebut. “Tidak ada pernyataan resmi dari Ketua DPR terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (23/2).
6. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) angkat bicara soal langkah Menag Nasaruddin Umar datang ke KPK melaporkan fasilitas jet pribadi yang digunakannya untuk meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Takalar, Sulsel beberapa waktu lalu. Menurut OSO, pemberian fasilitas tersebut tidak bermasalah karena Nasaruddin hadir atas undangan untuk kegiatan keagamaan.
“Ya enggak ada salahnya dong. Orang kita ngundang. Kita yang meresmikan masjid, tempat pengajian. Salahnya di mana?” kata OSO saat dihubungi, Selasa (24/2). OSO menegaskan, kehadiran Nasaruddin dalam acara itu bukan dalam kapasitas pekerjaan formal sebagai menteri. Ia menyebut Nasaruddin hanya diminta memimpin doa dalam peresmian gedung tersebut. “Enggak ada hubungan juga sama pekerjaan dia. Cuma baca doa, orang Islam kita,” ungkapnya.
Menag Nasaruddin Umar menjelaskan alasannya menggunakan jet pribadi ke Kabupaten Takalar, Sulsel ke KPK pada Minggu (15/2) lalu untuk meresmikan Gedung Balai Sarkiah yang terletak di Kabupaten Takalar, Sulsel. Ia mengaku terpaksa menggunakan jet pribadi karena saat itu pesawat komersial yang menuju Makassar, Sulsel tidak ada, mengingat waktu sudah malam hari. Pada saat itu Nasarudiin tidak bisa terlalu lama menunggu karena harus mengikuti sidang isbat penentuan awal puasa Ramadhan 1446 H/2026 di Jakarta. “Kepergian saya menjalankan tugas ke Sulawesi Selatan ya, di Makassar dengan menggunakan pesawat khusus itu,” jelas Nasaruddin usai melaporkan penggunaan fasilitas jet pribadi itu ke KPK, Senin (23/2).
Menag Nasaruddin Umar terbebas dari sanksi pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 12 B UU Tipikor, karena melaporkan penggunaan fasilitas jet pribadi dari politisi Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dalam tempo kurang dari 30 hari kerja. “Beliau menyampaikan sebelum 30 hari kerja sesuai dengan Pasal 12 C UU Tipikor. Dengan pelaporan itu maka Pasal 12 B-nya tidak berlaku,” kata Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Arif Waluyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/2).
Menag Nasaruddin Umar siap menghadapi konsekuensi setelah melaporkan penggunaan fasilitas pesawat jet pribadi yang diterimanya dari Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Nasaruddin ingin, pelaporan dugaan gratifikasi tersebut menjadi contoh yang baik bagi penyelenggara negara lainnya. “Laporkan apapun yang mungkin syubhat buat kita, laporkan apa adanya. Jadi, kita jangan khawatir ya, kalau memang itu ada konsekuensinya ya kita harus siap bertanggung jawab,” kata Nasaruddin, Senin (23/2). “Mudah-mudahan hal ini adalah contoh yang baik untuk siapa pun juga yang sebagai penyelenggara negara,” imbuhnya.
7. Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim ajukan penangguhan penahanan atau peralihan jenis tahanan kepada majelis hakim dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Penangguhan ini diajukan karena kondisi kesehatan Nadiem terus mengalami masalah, bahkan belakangan mengalami pendarahan sehingga perlu dibantarkan penahanannya. “Sehubungan dengan kondisi kesehatan klien kami yang terus berulang masalah kesehatan, dengan ini kami secara resmi mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dan atau penangguhan penahanan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dalam perkara a quo,” ujar salah satu kuasa hukum Nadiem dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (23/2).
Pihak keluarga menjamin eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak akan kabur atau mengganggu proses hukum yang tengah dijalaninya jika status tahanannya ditangguhkan oleh majelis hakim. “Ada penjaminan dari keluarga dan orang tua, bahwasanya dalam konteks perubahan atau peralihan status penahanan ataupun penangguhan penahanan nantinya, keluarga dan istrinya menjamin Pak Nadiem tidak akan melakukan apa yang menjadi syarat objektif dalam penahanan,” ujar kuasa hukum Nadiem, Zaid Mushafi usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/2). Zaid yakinkan, pihak keluarga menjamin Nadiem tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama, melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti jika dirinya tidak lagi ditahan di penjara.
8. Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno mengajukan pengunduran diri pada Senin (23/2) karena alasan kesehatan. Brotoseno menegaskan, tidak ada faktor politik yang menjadi alasan pengunduran dirinya. “Saya memutuskan mengundurkan diri agar dapat fokus pada keadaan kesehatan saya. Tidak ada tekanan politik atau ancaman kekerasan terhadap diri saya. Saya mundur murni karena alasan kesehatan,” ujar Iman dalam siaran pers TVRI, Senin (23/2). Dalam siaran pers itu disebutkan, pengunduran diri Brotoseno disampaikan dalam rapat mingguan yang digelar bersama seluruh jajaran direksi TVRI, Kepala Satker, dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran se-Indonesia, serta jajaran yang digelar secara hybrid di Gedung Penunjang Operasional (GPO) LPP TVRI, Jakarta, Senin (23/2). Dalam rapat tersebut, Jajaran Dewan Pengawas TVRI juga turut hadir.
9. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo instruksikan jajarannya untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada anggota Brimob, Bripda MS yang diduga menganiaya siswa MTS Negeri Tual hingga tewas. “Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya,” kata Sigit, dalam keterangannya saat berada di Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/2).
Sigit juga telah memerintahkan Kapolda Maluku dan Kadiv Propam Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Penanganan perkaranya dilakukan dari sisi pidana maupun pelanggaran kode etik profesi Polri. Tindakan tegas itu dilakukan demi memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya. Ia memastikan proses pengusutan akan dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Sigit perintahkan perkembangan penanganan perkara tersebut disampaikan secara resmi kepada masyarakat.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pastikan seluruh produk AS yang masuk ke Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kepala BPJPH Haikal Hassan menjelaskan, tak cuma AS, semua produk dari luar negeri harus memiliki sertifikat halal, baik dari lembaga halal di negara asal maupun melalui proses sertifikasi di Indonesia.
“Barang-barang yang masuk ke Indonesia bukan hanya dari Amerika, dari semua negara, ya, apalagi sekarang khususnya dari Amerika, itu tetap wajib bersertifikat halal. Halal di negaranya maupun halal yang diproses di Indonesia,” tegas Haikal Hassan di kantornya, Senin (23/2. Ia menambahkan, Amerika Serikat memiliki lembaga halal yang mengikuti standar internasional.
Haikal menambahkan, daging impor asal Amerika Serikat disembelih sesuai syariat Islam. Ia mengaku pihaknya meminta jaminan tertulis terkait proses penyembelihan tersebut. “I guarantee you, saya nggak mau ini menjadi penuntutan di akhirat kelak. Saya benar-benar meminta kepada dia, saya ajak dia bersumpah. Saya minta di surat tertulis, bahwa cara penyembelihannya adalah dengan menyembelih, dengan menggunakan asma Allah,” ujar Haikal lagi.
11. Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengusulkan, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di angka 0 persen, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold. “Jadi, harusnya semangat itu juga harus dimaknai oleh DPR bahwa presidential threshold-nya nol, parliamentary threshold-nya juga harusnya dinyatakan nol,” kata Ali, Senin (23/2).
Mantan Waketum Partai Nasdem ini meminta Partai Nasdem tidak terlalu percaya diri dengan mengusulkan angka parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 7 persen. Ali mengingatkan, jangan sampai Partai Nasdem menggali kuburannya sendiri dengan mengusulkan angka tersebut. “Cuma pesan saya kepada Partai Nasdem, jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu percaya diri. Bisa jadi nanti mereka sedang menggali kuburan sendiri,” kata Ali.
Tiga belas DPC PSI di Kota Semarang, Jawa Tengah menyatakan mundur pada Minggu (22/2) malam lalu. Keputusan mundur itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan DPP PSI yang menunjuk Bangkit Mahanantiyo sebagai Plt Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Semarang. Mereka (13 jajaran pengurus DPC PSI, red) menilai suara mereka tak lagi didengar, sehingga percuma kalau tetap bertahan. “Suara kami sudah tidak lagi didengar, maka percuma kalau kami bertahan,” ujar Ketua DPC PSI Semarang Utara, Hanif Nafilah Rozaq di Kantor DPD PSI Kota Semarang.
12. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Komisi III DPR tengah menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset. “Komisi III DPR sedang dan sudah belanja masalah serta sedang dalam penyusunan draf naskah akademik dan RUU Perampasan Aset,” ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2). Dasco memastikan RUU tersebut akan dibahas usai DPR merampungkan pembahasan revisi KUHP dan KUHAP. “Ya, kami waktu itu sudah menyatakan, kalau sudah selesai Undang-Undang KUHP, KUHAP, juga akan dikompilasi dengan Undang-Undang Tipikor,” tutur Dasco. (Harjono PS)
