Presiden Prabowo Subianto undang para mantan presiden-wakil presiden, mantan menlu, hingga para ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden-wakil presiden, mantan menlu, hingga para ketua umum parpol yang punya wakil di DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3). Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 3,5 jam itu, Presiden Prabowo siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran sejak akhir pekan lalu.
Isu lainnya, Profesor hukum internasional dari UI, Hikmahanto Juwana menegaskan, perlu ada ratifikasi dari DPR agar keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump menjadi absah. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BoP), menyusul invasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Teranyar, KPK tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam operasi senyap (OTT) di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (3/3). Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden-wakil presiden, mantan menlu, hingga para ketua umum parpol yang punya wakil di DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3). Pertemuan ini dihadiri mantan Presiden Jokowi, dan mantan SBY, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Wapres Boediono, mantan Wapres Ma’ruf Amin, serta mantan Menlu Hasan Wirajuda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih juga ikut menghadiri pertemuan tersebut. Namun mantan Presiden dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir. Beberapa ketua umum parpol yang hadir antara lain, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat AHY.
2. Presiden Prabowo Subianto siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran sejak akhir pekan lalu. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
“Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” kata mantan Menlu Hassan Wirajuda usai pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu, Selasa malam. Hassan menuturkan, Kepala Negara juga membahas nasib BoP setelah serangan tersebut. Sebab, serangan AS dan Israel yang merupakan anggota BoP berpotensi melemahkan mandat BoP yang telah disusun.
“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucap Hassan Wirajuda.
Hassan Wirajuda juga menuturkan, dalam pertemuan itu juga didiskusikan soal melemahnya efektivitas tatanan global. “Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran,” kata Hassan, Selasa (3/3).
“Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia,” imbuh dia. Selain itu Prabowo juga menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah pusaran konflik global dalam forum tersebut. Hassan menambahkan, pembahasan tidak hanya mencakup aspek keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi dampak ekonomi yang luas.
Hassan Wirajuda menyorot peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak memiliki kekuatan di tengah konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran. “Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita? Terhadap dunia, ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer mengadu kepada siapa,” ujar Hassan. “Karena PBB sudah tidak berperan dan aturan atau rules based order hanya on paper dan memang tidak ada kekuatan memaksa apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar,” imbuhnya.
Ia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto tengah memetakan navigasi Indonesia di tengah situasi global usai AS dan Israel menyerang Iran. “Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita bukan hanya dua karang, tapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah,” ujar Hassan Wirajuda.
3. Menlu Sugiono mengatakan pembicaraan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sedang dihentikan sementara (on hold) usai memanasnya konflik di Kawasan Timur Tengah. Sugiono menyampaikan ini merespons adanya desakan yang meminta Indonesia keluar dari BoP setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran. “Ya ini sekarang pembicaraan BOP semuanya kan on hold ya. Semua apa namanya perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran gitu kan,” kata Sugiono di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Menurut Sugiono, Indonesia terus melakukan koordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah soal Board of Peace. Pasalnya, sejumlah negara yang tergabung dalam Board of Peace juga turut terdampak akibat eskalasi di Timur Tengah. “Kalau masalah Board of Peace ya kita tetap juga sama teman-teman kita, konsultasi dan konsolidasi dekat gitu ya dengan rekan-rekan kita yang ada di Teluk gitu. Karena mereka juga, ya, mengalami diserang gitu. Karena mereka kan ada di BoP juga,” ucap Sugiono.
Menlu Sugiono mengatakan, Presiden Prabowo sudah menghubungi pemimpin negara-negara Teluk menyusul memanasnya konflik antara Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran yang berdampak ke negara-negara Timur Tengah. “Sudah, sudah telepon (negara-negara Teluk). (Semua) sudah telepon, yang masih menunggu waktu MBS (Mohammed bin Salman), yang lain sudah,” ujarnya, kemarin. Dijelaskan, pembicaraan dengan putra mahkota Arab Saudi itu belum terlaksana karena masalah waktu. “Belum bisa temuan waktunya. Bukan belum bisa,” ucapnya singkat.
4. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang hadir dalam pertemuan di Istana menilai, pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam merespons situasi konflik di Timur Tengah cukup konstruktif. “Saya pikir, pemikiran pemikiran presiden sejujurnya dalam pikiran dan pandangan saya tadi masih tetap dalam koridor yang cukup konstruktif lah, untuk membangun kesadaran kita bersama bagaimana tantangan yang begitu besar dihadapi bangsa ini,” ucap Surya Paloh usai pertemuan. “Membutuhkan langkah-langkah kebijakan bukan dengan kontekstual cara berpikir yang linier semata mata, tapi juga mengambil beberapa manuver taktis dan strategis yang barangkali bisa kita pahami bersama,” imbuhnya.
Sedangkan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap pertemuan itu membahas berbagai hal termasuk situasi geopolitik dunia, khususnya usai serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang disusul serangan balasan Iran ke sejumlah wilayah di Timur Tengah. “Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal terkait dengan perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi semua dinamika global. Khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan lain,” kata Bahlil usai pertemuan. Bahlil mengeklaim, para petinggi partai politik yang hadir sangat memahami posisi dan langkah yang dilakukan Presiden Prabowo.
Sedangkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke Istana, Selasa (3/3) malam. Menurut dia, undangan tersebut tidak hanya dalam rangka silaturahmi Ramadhan, tetapi juga untuk memberikan informasi terbaru kepada para presiden terdahulu setelah kembali dari kunjungan luar negeri. “Yang pertama, undangan itu tentunya soal silaturahmi, apalagi di bulan Ramadhan ini,” ujar Dasco di Gedung DPR, kemarin. “Yang kedua, Pak Presiden ingin memberikan update kepada presiden presiden terdahulu mengenai situasi geopolitik terbaru pasca Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri,” sambungnya.
5. Profesor hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menegaskan, perlu ada ratifikasi dari DPR agar keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump menjadi absah. “Menurut saya perlu dilakukan dengan cara menyampaikan ke DPR untuk proses ratifikasi, dengan harapan DPR menolaknya,” kata Hikmahanto, Selasa (3/3). Dikatakan, tanpa persetujuan DPR, perjanjian BoP yang diteken Prabowo tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam negeri. Dia berharap DPR bisa menolak masuknya Indonesia ke BoP. “Kita bisa tidak menjadi anggota bila proses pengesahan piagam BoP ditolak DPR,” jelasnya.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BoP), menyusul invasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hasanuddin mengatakan, partisipasi Indonesia di BoP telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi karena organisasi tersebut membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain.
“Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tecermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran,” ujar Hasanuddin, Selasa (3/3). Politisi PDI-P ini menegaskan, langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Menurut dia, langkah tersebut justru dapat mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan independen.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menagih janji pemerintah untuk keluar dari BoP bentukan Presiden AS, Donald Trump itu karena tak sesuai visi awal menciptakan perdamaian, terutama di kawasan Timur Tengah. Hidayat menyoroti langkah AS menyerang Iran memicu konflik kawasan Timur Tengah di bulan Ramadan ini. “Tapi ternyata yang terjadi justru perang malah dikobarkan di mana-mana. Jadi saya kira beliau sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BoP,” ujar Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3).
6. Mantan Menlu Hassan Wirajuda menyatakan, Indonesia harus bisa diterima pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Iran dengan Israel dan AS. Namun hingga kini belum terlihat tanda-tanda penerimaan dari negara-negara tersebut. “Kita tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Dengan kata lain untuk menjadi mediator ya kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu,” kata Hassan usai mengikuti diskusi selama 3,5 jam bersama Presiden Prabowo, eks Presiden, eks Wakil Presiden, dan para ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
Dosen Hubungan Internasional FISIP Unair, Baiq Lekar Sinayang Wahyu Wardhani menilai, politik luar negeri bebas aktif Indonesia menjadi taruhan utama di tengah situasi ini. Ia menuturkan, saat ini Prabowo bersikap bandwagoning kepada Amerika Serikat. Yakni, strategi hubungan internasional di mana negara yang lebih lemah bersekutu dengan kekuatan yang lebih kuat (seringkali ancaman) untuk berbagi keuntungan, keamanan, atau menghindari konflik.
Ia berpendapat, pendekatan pragmatis Prabowo berisiko membuat penerapan prinsip bebas aktif menjadi kurang terukur. Hal tersebut dapat menjadikan kredibilitas Indonesia sebagai kekuatan menengah diragukan dan Indonesia akan kehilangan respek dari dunia internasional. “Publik internasional akan bertanya, apa kepentingan Indonesia dalam melakukan mediasi itu? Di sini dapat kita lihat sifat narsistik. Saya menyebut politik luar negeri di bawah Prabowo adalah narcisstic foreign policy,” ujar Wahyu Wardani.
Menlu Sugiono mengungkapkan, dirinya sudah melakukan komunikasi ke dua pihak terkait kesiapan Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS). “Saya berkomunikasi dengan kedua belah pihak. Saya berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat juga dengan pihak Iran,” ujar Sugiono di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3). Namun, menurut Sugiono, kedua pihak masih belum memberikan keputusan tegas. Ia menyebutkan, Iran dan AS masih ingin melihat situasi beberapa waktu ke depan.
“Kita tunggu, bagaimana nanti karena mereka mengatakan ya kita lihat dalam beberapa hari, beberapa minggu ke depan ini situasinya,” ucapnya. Sugiono menegaskan, tawaran Prabowo untuk menjadi mediator itu perlu kesediaan Iran dan AS untuk dapat hadir bersama. Sebab, baru-baru ini Kedutaan Besar Iran di Indonesia menyampaikan rasa pesimisnya soal mediasi dengan AS. “Seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan, ya Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu ya kita kembalikan kepada mereka,” tutur Sugiono.
7. Mantan Presiden sekaligus Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengirimkan surat duka cita kepada Pemerintah Republik Islam Iran atas tewasnya Ayatullah Ali Khamenei akibat serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke negara tersebut. Surat tersebut diantarkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI-P Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah kepada Dubes Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Selasa (3/3).
Dalam suratnya, Megawati menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pimpinan tertinggi Iran yang gugur akibat serangan militer mendadak pada 28 Februari 2026. “Atas nama pribadi dan keluarga besar Bung Karno serta mewakili bangsa dan rakyat Indonesia yang mencintai perdamaian, keadilan dan kedaulatan negara merdeka, saya menyampaikan simpati dan solidaritas kami yang tulus bagi keluarga, pemerintah, dan seluruh rakyat Iran,” tulis Megawati, dalam suratnya yang dikutip, Selasa (3/3).
Terpisah, Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus memastikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak dapat menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3) malam. Ia menyebutkan, Megawati berhalangan hadir karena sudah berada di Bali sejak pekan lalu untuk menghadiri agenda internal partai. “Benar (berhalangan hadir), Ibu telanjur di Bali sejak minggu lalu karena ada acara internal yang sudah dirancang sejak lama. Dan sesuai jadwal baru akan kembali paling cepat akhir minggu ini,” kata Deddy.
8. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menerima kedatangan Dubes Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi di kediamannya, Selasa (3/3). JK mengatakan, Presiden Prabowo Subianto siap jadi penengah konflik antara Amerika Serikat (AS) – Israel dengan Iran. “Presiden Prabowo siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini. Namun tentu dibutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Ini hal yang selalu dipikirkan oleh mereka,” kata JK dalam siaran persnya, Selasa (3/3).
Ia mengungkapkan, masyarakat dan pemerintah Indonesia pada prinsipnya mendukung upaya perdamaian. Meski demikian, JK menegaskan, kemungkinan mediasi tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah dan bergantung pada kesediaan semua pihak yang terlibat.
9. KPK tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam operasi senyap (OTT) di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (3/3). Penangkapan Fadia Arafiq terkait dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. “Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” kata Juir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa. Budi mengatakan, saat ini, KPK membawa Fadia dan sejumlah pihak ke Gedung Merah Putih, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
Fadia yang dikenal sebagai penyanyi dari lagu berjudul “Cik Cik Bum Bum” itu terjaring dalam OTT bersama ajudan dan orang kepercayaannya. “Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini, ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi. Fadia dan dua orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.22 WIB menggunakan mobil warna hitam.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji meminta seluruh kader yang memegang jabatan di pemerintahan menjalankan tugas sesuai koridor. Dia menyatakan, tertangkapnya Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh KPK harus menjadi pengingat bagi seluruh kader partai yang mendapat amanat di pemerintahan. “Kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” kata Sarmuji, Selasa (3/3). Sarmuji menyesalkan dugaan korupsi yang dilakukan Fadia Arafiq hingga membuatnya tertangkap KPK. “Kami tentu saja menyesal atas kejadian ini,” ucap Sarmuji tanda menjelaskan lebih jauh terkait kasus tersebut.
10. Negara-negara Teluk mengancam akan mengambil langkah balasan jika Iran terus melancarkan serangan di kawasan itu. Serangan drone dan rudal yang menghantam fasilitas vital meningkatkan risiko pecahnya perang regional besar di Teluk Persia. Blok negara Teluk atau GCC menyatakan siap mempertahankan keamanan dan kedaulatan wilayah mereka di tengah konflik yang melibatkan Amerika Serikat – Israel dengan Iran. Negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) memperingatkan akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melawan agresi Iran. Dalam pernyataan bersama pada Senin (2/3), blok yang mewakili Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman menyatakan, akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk membela keamanan dan wilayah mereka.
11. Kongres Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pemungutan suara pekan ini terkait sejumlah mosi yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran. Namun, mayoritas Partai Republik di Parlemen AS diperkirakan akan melindungi Trump dari upaya tersebut. Sejak kembali ke Gedung Putih pada 2025, Trump dinilai berupaya memperluas kekuasaan eksekutif secara drastis hingga membayangi peran legislatif.
Kini, sejumlah anggota parlemen ingin menegaskan kembali peran Kongres yang menurut Konstitusi AS merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan perang. Perdebatan mencuat setelah Amerika Serikat dan Israel memulai operasi militer terhadap Iran pada Sabtu (28/2). Senator dari Partai Demokrat, Tim Kaine mengecam langkah tersebut. “Trump telah meluncurkan perang yang tidak perlu, bodoh, dan ilegal terhadap Iran,” tulis Kaine di platform X tak lama setelah operasi dimulai pada Sabtu pagi.
12. Hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis Reuters/Ipsos menunjukkan, mayoritas rakyat Amerika Serikat (AS) tidak mendukung serangan ke Iran. Tercatat, hanya satu dari empat warga AS yang menyetujui serangan terhadap Iran. Berdasarkan jajak pendapat yang berakhir pada Minggu (1/3), hanya 27 persen responden yang menyatakan setuju dengan serangan gabungan AS dan Israel ke Iran. Sementara itu, 43 persen responden menyatakan tidak setuju, dan 29 persen sisanya mengaku tidak yakin. Sekitar sembilan dari 10 responden mengaku telah mendengar setidaknya sedikit informasi mengenai serangan yang dimulai pada Sabtu (28/2). (Harjono PS)
